JAKARTA,investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menetapkan aturan baru perihal Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI). Aturan ini mengizinkan platform fintech peer to peer (P2P) lending memberi pinjaman online (pinjol) hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Djoko Kurnijanto, menyampaikan, aturan baru ini bisa memperkuat tata kelola dan kepercayaan pengguna fintechp2p lending.

“Pasti untuk memperkuat, memperkuat tata kelola. Karena kan prinsipnya adalah bagaimana membangun trust. Trust dari pengguna. Nah dengan adanya peningkatan ini diharapkan tata kelolanya juga semakin baik,” ungkap Djoko, saat ditemui di acara Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Menurut Djoko, saat ini layanan pinjaman online atau pinjol masih dikonotasikan negatif. Maka dari itu, OJK perlu membangun kepercayaan pengguna agar melirik fintech p2p lending sebagai salah satu alternatif untuk mencari pendanaan.

“Jadi saya pikir ini merupakan tantangan juga ke depan bagaimana pinjol itu pada suatu saat nanti tidak dikonotasikan negatif. Tapi memang merupakan salah satu alternatif untuk bisa mencari pembiayaan atau pendanaan,” kata dia.

Lebih lanjut, Djoko belum dapat mengungkapkan secara detail menyangkut aturan ini. Dia juga menyebut belum mengetahui kapan aturan ini akan terbit dan berlaku, sehingga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan fintechp2p lending untuk memberi pendanaan produktif kepada pengguna.

“Saya gak ada bocoran (kapan aturan akan segera terbit). Nanti mungkin bisa ditanyakan kepada yang memang mengawasi terkait tingkat pinjaman,” tandas dia.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengizinkan fintech peer to peer (P2P) lending memberi pinjaman online alias pinjol dengan limit hingga Rp 10 miliar, atau naik dari sebelumnya hanya Rp 2 miliar. Menurut ekonom, aturan baru ini dapat meningkatkan capaian pendanaan sektor produktif yang saat ini masih rendah.

Untuk diketahui, pendanaan sektor produktif ini adalah pinjaman untuk usaha yang menghasilkan barang atau jasa dan memberikan nilai tambah bagi pendapatan penerima dana. Pinjaman jenis ini diperuntukan bagi pelaku usaha yang butuh dana untuk modal usaha atau memperbaiki cash flow perusahaan.

“Perlu ada kemudahan buat pinjaman-pinjaman yang sifatnya produktif, karena kalau dari data memang kecil sekali yang terkait dengan pinjaman produktif ini, kurang dari separuhnya dari pinjaman konsumtif,” ungkap Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David E Sumual saat dihubungi, pada Senin (22/7/2024).

Adapun berdasarkan catatan OJK per Mei 2024, porsi pendanaan yang disalurkan oleh perusahaan fintech p2p lending kepada sektor produktif serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baru mencakup 31,52% dari total outstanding pinjaman yang mencapai Rp 64,56 triliun.

David menilai, di samping pelonggaran batas atas pinjaman online menjadi Rp 10 miliar, pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi penyedia jasa yakni fintech p2p lending, pemberi pinjaman (lender), dan penerima pinjaman (lender) untuk menggenjot pendanaan sektor produktif.

“Dari sisi penyedia jasanya sendiri, untuk kredit produktif dimudahkan dan dari sisi OJK mungkin perizinannya untuk fintech-fintech yang ingin bergerak di sektor kredit mengarah ke produktif itu lebih dimudahkan lagi syarat-syaratnya. Sehingga, mereka termotivasi untuk memberikan kredit modal kerja atau usaha multiguna yang lebih produktif dibandingkan konsumtif,” kata David.

Kemudian, pemerintah dapat memberi insentif pajak kepada pelaku UMKM penerima pinjaman. Misalnya, bagi UMKM yang punya kerja sama atau sinergi dengan perusahaan besar secara jelas diberikan keringanan pajak tertentu.

“Lalu, bisa diberikan insentif kan ada Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 22 (PPh 22), ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar, tapi untuk lender dalam hal ini individu maupun institusi yang memberikan pinjaman ke kredit produktif produktif itu diberikan insentif,” pungkas David.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengizinkan fintech peer to peer (P2P) lending dapat memberi pinjaman online (pinjol) degan limit Rp 10 miliar. Ekonom menilai, aturan ini dibutuhkan oleh pelaku usaha pemula seperti startup dan UMKM yang sulit memperoleh pendanaan dari perbankan.

“(Peningkatan) batasan (pinjol hingga Rp 10 miliar) ini tidak masalah, karena memang untuk kebutuhan usaha kecil ada yang membutuhkan pinjaman yang secara nominal relatif besar,” ungkap Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David E Sumual saat dihubungi, Senin (22/7/2024).

David mengungkapkan, penerima pinjaman alias borrower di fintechp2plending memang biasanya belum masuk ke dalam kriteria penerima pinjaman perbankan atau membutuhkan dana besar yang cair lebih cepat dibandingkan perbankan.

Apalagi, kata dia, usaha yang baru merintis satu atau dua tahun umumnya belum memiliki laba dan profit. Sementara, persyaratan perbankan meminta usaha yang bisa mendapatkan pendanaan telah beroperasi paling tidak selama tiga tahun dan sudah memiliki laba dan profit.

“Ini juga kebanyakan terkait dengan mereka yang baru berdiri, startup, jadi memungkinkan sektor digital pinjaman online untuk membantu, karena memang perbankan itu (standarnya) lebih tinggi dalam memberikan kredit, banyak acuan-acuan yang harus kita penuhi,” jelasnya.

Adapun David mencontohkan, sektor usaha yang seringkali memerlukan dana besar dan cepat adalah konstruksi. Menurutnya, banyak tender yang nilainya menyentuh Rp 10 miliar bahkan lebih dan memerlukan proses yang cepat agar tender bisa berjalan. “Jadi kaitan dengan invoice financing juga banyak yang memerlukan pinjaman yang kisarannya Rp 10 miliar,” ujar dia.

Maka dari itu, menurut David, rencana OJK perihal aturan baru Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau fintech p2p lending yang meningkatkan batas atas pinjaman online dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar dapat membantu pelaku usaha pemula.

“Memang ini harus terus ditinjau nilainya, karena memang kan selain faktor inflasi meningkat tiap tahun dan ini menjadi kesempatan juga untuk UMKM kita untuk bergerak di sektor produktif ini berkembang,” tandas David.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Steering Committee Indonesia Fintech Society (Ifsoc), Eddi Danusaputro mengatakan peningkatan limit pinjaman online (pinjol) hingga Rp 10 miliar akan mendongkrak pertumbuhan platform fintech peer to peer (P2P) lending. Sebab, fintech p2p lending akan punya sasaran segmen peminjam atau borrower baru.

“Menurut saya memang ini peluangnya besar, karena itu menyasar tipe borrower yang baru kalau bisa dinaikin ke Rp 10 miliar,” kata Eddi, dalam program Investor Market Today di IDTV, Senin (22/7/2024).

Eddi, yang juga Ketua Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo) menyatakan bahwa penaikan limit pinjol Rp 10 miliar ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi yakni menaikkan kelas UMKM. Selain itu, cakupan penerima pinjaman juga akan diperluas.

Pasalnya sejauh ini, fintechp2p lending baru menyasar sejumlah pelaku UMKM yang berada di kota-kota besar di Pulau Jawa. “Kenyataannya kita masih 70% di pulau Jawa, banyak yang di luar pulau Jawa yang belum dan mungkin ini berpeluang untuk mengedukasi (masyarakat),” tutur Eddi.

Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintahan baru nantinya dapat ikut mendukung perkembangan dari fintech p2p lending melalui lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan inovatif demi penyaluran pinjaman yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Di saat sama, fintech p2p lending juga mesti bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

“Kita harus survive, istilahnya the power of kepepet, tapi kita tetap harapkan dukungan pemerintah dari kabinet baru makanya perlu platform seperti ini supaya semua lapisan masyarakat punya akses permodalan tidak hanya yang besar-besar saja yang bisa ke perbankan,” Eddi.

Di samping itu, Eddi turut menyorot sebaran pemberi pinjaman (lender) yang juga mencakup 70% berasal dari Pulau Jawa. Padahal, fintech p2p lending terbilang menawarkan imbal hasil (return) yang menarik bagi para institutional lender, retail lender, maupun investor layaknya perusahaan modal ventura (PMV). “Jadi masih diminati karena potential return-nya pun masih relatif sehat,” ujarnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menetapkan aturan baru perihal Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau fintech p2p lending. Aturan ini bakal mengizinkan platform fintechp2plending memberi pinjaman online hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar.

Lewat aturan ini tentunya membuka peluang peningkatan akses pendanaan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya sekaligus mendorong pertumbuhan industri fintechp2plending. Fintech p2p lending secara khusus dalam penyaluran pinjaman ke sektor produktif mengambil peran penting mendukung perkembangan ekonomi nasional kedepannya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News