Jakarta -

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menyampaikan kekecewaanya terhadap pengetatan aturan kemasan tembakau.

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, menjelaskan sebelumnya aksi unjuk rasa ini telah membuahkan audiensi, di mana Kemenkes diwakili oleh Ketua Tim Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau, Benget Saragih, hadir menemui perwakilan FSP RTMM-SPSI dan menghasilkan keputusan bahwa Kemenkes akan mempertimbangkan kembali aturan ini.

"Secara lisan yang kami dengar saat perwakilan kami tanggal 10 Oktober diterima masuk oleh Kemenkes, dikatakan bahwa tidak dan/atau belum ada rencana penyeragaman kemasan. Namun demikian, sampai saat ini kami belum diundang kembali untuk membahas Rancangan permenkes tersebut sesuai janji dan kesepakatan tertulis," kata dia dalam keterangannya, ditulis Rabu (30/10/2024).

Akan tetapi, Sudarto mengatakan pihaknya mendapat informasi terbaru bahwa Kemenkes tetap akan mendorong aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Di mana Kemenkes tetap akan mewajibkan keseragaman warna kemasan dan logo, serta penulisan merek menggunakan huruf yang sama.

Tentu, keputusan ini mengecewakan FSP RTMM-SPSI karena hal ini membuktikan bahwa Kemenkes abai dengan suara mereka dan tetap mendorong aturan yang akan merugikan industri tembakau untuk memasarkan produk legalnya. "Kalau penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini dipaksakan maka akan bertabrakan dengan aturan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di mana identitas merek telah dilindungi secara hukum," ujar dia.

Sudarto juga melihat aturan ini bertentangan dengan Asta Cita pemerintahan baru Prabowo-Gibran yang akan mendorong target pertumbuhan ekonomi hingga 8% sampai akhir masa jabatan. Karena kebijakan ini berpotensi mematikan seluruh ekosistem industri tembakau, imbasnya secara ekonomi mencakup penurunan penerimaan cukai hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

"Seharusnya, setiap kebijakan dan regulasi harus memperhatikan dampaknya, di mana seharusnya tidak semakin menyengsarakan kelompok bawah wong cilik yang paling lemah," ucapnya.

Sudarto juga mengingatkan bahwa mandat Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 hanya terkait penerapan graphic health warning (GHW) sebesar 50% dan Rancangan Permenkes semestinya tidak melenceng dari aturan yang semestinya diterapkan. "Wewenang Kemenkes harusnya sesuai UU Nomor 17/2023, yaitu hanya mengatur pengaturan peringatan kesehatan sebesar 50% saja," serunya.

Melihat dampak ini, Sudarto berharap pemerintahan baru Prabowo-Gibran yang baru saja dilantik beberapa hari yang lalu dapat melindungi mereka dan secara tegas membatalkan aturan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa merek yang akan berimbas pada sektor tembakau.

"Kami berharap pemerintahan baru dapat menjaga komitmen dan konsistensinya dengan tidak mengambil kebijakan yang menimbulkan polemik besar di masyarakat di saat gelombang PHK terus terjadi. Ini sangat kami sesalkan di mana aturan pemerintah tidak berpihak pada tenaga kerja," tutup Sudarto.

(kil/kil)

Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengusulkan agar belanja wajib (mandatory spending) untuk pendidikan yang sebesar 20% dari belanja negara dikaji ulang. Usulan itu disampaikan saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI.

Sri Mulyani mengusulkan agar belanja wajib untuk anggaran pendidikan yang sebesar 20% dialokasikan dari pendapatan negara, bukan belanja negara. Pasalnya belanja negara dinilai menghadapi banyak ketidakpastian dan tidak memperhitungkan kondisi riil belanja negara.

"Kami sudah membahasnya di Kementerian Keuangan, ini caranya mengelola APBN tetap comply atau patuh dengan konstitusi, di mana 20% setiap pendapatan kita harusnya untuk pendidikan. Kalau 20% dari belanja, dalam belanja itu banyak ketidakpastian, itu anggaran pendidikan jadi koclak, naik turun gitu," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI tentang Penetapan Postur Sementara RUU APBN 2025, Rabu (4/9/2024).

Sri Mulyani mencontohkan, saat belanja negara di tengah tahun 2022 harus naik karena belanja subsidi energi melonjak sehingga anggaran pendidikan ikut mengalami penyesuaian. Padahal kenaikan belanja itu bukan karena pendapatan negara naik, melainkan harga minyak dunia meningkat akibat konflik geopolitik.

"Ini yang menyulitkan dalam mengelola keuangan negara, dalam artian APBN harus tetap terjaga defisit di bawah 3%, APBN terjaga sustainable, tetapi compliance terhadap 20% anggaran pendidikan tetap kita jaga," ucapnya.

Akibatnya, kata Sri Mulyani, realisasi anggaran pendidikan yang terserap sering di bawah ketentuan mandatory spending itu. "Sebagai contoh 2022 itu kenaikan harga minyak di Agustus-September. Nggak mungkin ada kenaikan Rp 200 triliun, kemudian 20%-nya belanja pendidikan harus kemudian dibelanjakan semuanya dalam empat bulan," jelasnya.

Menurut Sri Mulyani, perubahan ini penting untuk menjaga Menteri Keuangan berikutnya bermanuver atau bergerak cepat dalam merespons kondisi perekonomian yang terus berubah, di sisi lain tetap patuh terhadap konstitusi.

"Menteri keuangan, bendahara negara harus punya ruang untuk manuver karena APBN ditetapkan hari ini, minggu depan saja asumsi bisa bergerak. Nggak mungkin semuanya dikunci nggak bergerak, itu nanti pasti akan crack sehingga bagaimana menteri keuangan selanjutnya itu tetap bisa punya ruang untuk manuver, tapi tetap transparan dan tetap patuh pada konstitusi," papar Sri Mulyani.

"Ini yang menurut saya perlu kita bahas mengenai definisi anggaran pendidikan, terutama sumber untuk menghitung 20% itu. Kami nanti akan usulkan bagaimana supaya bendahara negara ke depan tetap bisa menjaga APBN itu tetap terjaga sustainable, kredibel, hingga tetap patuh terhadap konstitusi. Ini mungkin nanti yang akan kami usulkan dalam panja perundang-undangan APBN akan kami sampaikan juga," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah pun merespons baik permintaan Sri Mulyani itu. Ia mengatakan pihaknya akan mengirimkan surat untuk memformulasi ulang ketentuan mandatory spending itu ke pimpinan DPR, supaya bisa dibahas di badan legislasi (Baleg).

"Banggar akan mengambil peran untuk bersurat kepada pimpinan DPR agar pimpinan DPR meneruskan ke Baleg untuk melakukan revisi undang-undang pendidikan. Karena berbagai item kami sudah dapat daripada keahlian DPR, termasuk sekolah-sekolah kedinasan, diklat dan sebagainya, Akpol, Akmil, itu seharusnya bagian dari anggaran pendidikan," tutur Said.

Simak juga Video: Sri Mulyani Sebut Makan Bergizi Gratis Masuk APBN 2025, Anggaran Rp 71 T

[Gambas:Video 20detik]

(aid/rrd)

Jakarta: Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengingatkan para kader yang terpilih di Pemilu 2024 tak hanya mengemban mandat para pemilihnya. Mereka juga mengemban mandat dari seluruh rakyat Indonesia.

Hal itu disampaikan Muhaimin saat memberikan pembekalan di Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah 4. Sespim ini diikuti oleh 251 anggota legislatif terpilih pada Pileg 2024 se Aceh, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

"Karena itu yang dulu niatnya jadi DPR karena nganggur, karena kepingin, mari niat itu kita naikkan untuk memperjuangkan mandat bangsa Indonesia," kata Muhaimin melalui keterangan tertulis, Jumat, 26 Juli 2024.
Wakil Ketua DPR RI itu menyatakan prinsip tersebut sudah ditetapkan oleh pendiri PKB yang merupakan dari NU. Para pendiri partai mengamanatkan agar PKB mengabdi kepada seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: PKB: Politik Tak Selalu Berorientasi pada Uang

"Jadi bukan untuk NU pribadi, tapi seluruh bangsa Indonesia, tapi untuk berkibarnya merah putih bagi kejayaan Indonesia," ungkap dia.

Dia meminta agar para kader yang terpilih di Pemilu 2024 agar bekerja dengan serius. Mereka harus mengabdi kepada kepentingan rakyat selama menjabat sebagai anggota dewan di tingkat pusat atau daerah.

"Karena itu mari kita niatkan setiap kelelahan yang kita abdikan, setiap waktu yang akan kita habiskan semuanya benar-benar untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dengan niat yang tulus karena merah putih kita tidak terbang karena dipuja, tidak tumbang karena dihina," ujar dia.

(ABK)