Sumber: Kompas TV | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kalau lembaga antirasuah itu terus menyelidiki dugaan mark up atau menaikkan harga impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun. Diperkirakan dugaan kerugian negara mencapai Rp 294,5 miliar.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, pihaknya sedang mencari bukti-bukti baru terkait kasus tersebut yang diduga melibatkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

“Saat ini, kami terus melakukan pengumpulan bukti serta pendalaman terhadap informasi yang relevan," kata Tessa kepada wartawan, Senin (21/10/2024).

Tessa menjelaskan, pengusutan terkait skandal impor beras itu akan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"Pengusutan kasus dugaan korupsi terkait impor beras masih dalam proses dan sedang berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," ungkap Tessa.

Ia pun secara tegas menepis ada lobi-lobi perkara antara Pimpinan KPK dan Arief Prasetyo Adi untuk menghentikan pengusutan skandal tersebut.

"KPK berkomitmen menangani setiap perkara secara profesional dan menjunjung tinggi prinsip keadilan," katanya.

Sebelumnya, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto menyatakan, pihaknya tidak pernah punya kontrak impor beras dengan perusahaan Vietnam.

Penyataan itu ia sampaikan untuk menanggapi tuduhan dugaan mark up impor beras dari Vietnam.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” kata Suyamto dalam keterangan resminya, seperti dikutip dari Antara, Kamis (4/7/2024).

Artikel ini telah tayang di Kompas.tv dengan judul "KPK Pastikan Terus Selidiki Skandal Impor Beras yang Diduga Rugikan Negara Rp294,5 Miliar", Klik untuk baca: https://www.kompas.tv/nasional/547556/kpk-pastikan-terus-selidiki-skandal-impor-beras-yang-diduga-rugikan-negara-rp294-5-miliar

LEBAK, iNews.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada penyertaan modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Multatuli Kabupaten Lebak Tahun anggaran 2020. PDAM Lebak pada 2020 mendapatkan penyertaan modal sebesar Rp15 miliar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak.

Kasie Pidsus Kejari Lebak, Irfano Rukmana Rahim mengatakan, dalam proses realisasi anggaran, ditemukan beberapa pelanggaran hukum.

"Jadi untuk saat ini dugaan yang terjadi itu ada mark up, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RKAP perusahaan dan ada penunjukkan-penunjukkan yang tidak sesuai regulasi," ujar Irfano Rukmana Rahim, Jumat (9/8/2024).

Saat ini, kata dia Kejari masih menunggu hasil kerugian negara yang dihitung oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bersamaan dengan itu, lanjut dia pihaknya meminta bantuan ahli untuk penghitungan kerugian negara.

"Tahapan sampai dengan saat ini kami sudah mengajukan permohonan perhitungan kerugian negara dari ahli kalau untuk perbuatan melawan hukumnya kami sudah dapat, tinggal bagaimana kita menentukan jumlah kerugian negaranya maka dari itu kami butuh ahli untuk menghitung itu," katanya.

Dia menuturkan, penyertaan modal semestinya digunakan untuk belanja investasi. Faktanya, ditemukan beberapa kegiatan yang dilakukan di luar dari belanja investasi.

"Kemudian ada juga beberapa kegiatan yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan RKAP perusahaan, nah kita di beberapa kegiatan itu ada perbaikan salah satunya pompa dan ada beberapa kegiatan lain yang kita dalami selain pompa itu sendiri," tuturnya.

Dalam kasus ini, Kejari telah mengantongi nama calon tersangka. "Untuk calon tersangka sudah ada yang kita kantongi, hanya belum bisa diungkapkan karena proses masih berjalan," katanya.

Editor: Kurnia Illahi

IDXChannel - Anggota Komisi IV, Slamet, menyoroti adanya laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan mark up dalam impor beras oleh Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Jika laporan tersebut terbukti, maka praktik ilegal itu berpotensi merugikan petani lokal, sekaligus mengancam ketahanan pangan nasional.

Karenanya, Slamet pun meminta agar kasus tersebut dapat menjadi perhatian serius bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat dan juga kalangan legislatif.

"Kita tahu Badan Pangan (Nasional) ini baru dibentuk, masih seumur jagung, tapi sudah diterpa isu menyangkut ketahanan pangan. Ini tidak hanya merugikan petani, tapi juga ada dugaan mark up dalam impor beras yang perlu dibuktikan lebih lanjut," ujar Slamet, dalam keterangan resminya, pekan lalu.

Menurut Slamet, pihak pelapor dari kasus ini adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang mencoba mengungkap adanya indikasi mark up dalam proses impor beras yang dilakukan oleh Bulog dan Badan Pangan.

Menurut LSM tersebut, tindakan ini dapat merugikan keuangan negara dan para petani lokal yang semakin tersudut oleh masuknya beras impor dengan harga yang tidak wajar.

Slamet pun menilai bahwa menyatakan bahwa isu ini dapat menjadi momen penting bagi pemerintah yang baru akan dilantik untuk membersihkan lembaga-lembaga yang berfungsi utama dalam ketahanan pangan.

"Ini menjadi momen yang bagus bagi pemerintah yang baru nanti akan dilantik untuk membersihkan lembaga-lembaga yang notabene menjadi fungsi utama untuk ketahanan pangan kita. Penegakan integritas dan transparansi di lembaga ini sangat penting<" ujar Slamet.

Komisi IV DPR RI yang memiliki wewenang dalam bidang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, dikatakan Slamet, akan terus memantau perkembangan kasus ini dengan seksama.

Slamet juga memastikan bahwa komisinya tersebut bakal mengawal setiap dugaan korupsi, agar dapat ditindaklanjuti secara hukum dan transparan, serta mengutamakan kepentingan petani dan ketahanan pangan nasional.

"Paling tidak isu sumir ini memberikan penilaian bahwa betapa lembaga yang baru dibentuk juga memberikan keprihatinan kita tersendiri terkait dengan isu korupsi," ujar Slamet.

Dengan perhatian yang mendalam terhadap isu ini, Slamet berharap agar KPK dan pihak terkait dapat mengusut tuntas dugaan mark up impor beras dan memastikan bahwa Bulog serta Badan Pangan dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi.

"Kita harus benar-benar serius dalam menangani masalah ini, karena dampaknya sangat besar bagi ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat kita," ujar Slamet. (TSA)