TEMPO.CO, Jakarta - Calon gubernur Sumatra Utara (Sumut) di Pilkada 2024 Bobby Nasution menyindir pernyataan kandidat petahana, Edy Rahmayadi, soal jalan nasional di Sumut yang rusak merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Menurut Wali Kota Medan itu, warga jangan diajak berpikir soal status jalan dan pihak mana yang bertanggungjawab atas jalan tersebut.

“Yang penting tahunya itu jalan punya pemerintah, betul ya buk ya? Oleh karena itu tentunya kepala daerah itu bukan tugasnya bukan hanya lempar tanggung jawab tapi bisa mempertanggungjawabkan,” kata Bobby saat menanggapi keluhan warga soal jalan di Gunung Baringin, Panyabungan Timur, Mandailing Natal, pada Jumat, 27 September 2024, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Bobby, yang juga menantu Jokowi menyindir Edy Rahmayadi, selaku Gubernur Sumut periode lalu, soal jalan di Sumut yang rusak. Sindiran itu disampaikan dalam sambutannya setelah mengambil nomor urut di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut pada Senin, 23 September 2024.

“Kalau sudah kejedut kepala kita, berarti sudah masuk Sumut. Artinya, jalan di Aceh bagus, jalan di Sumatera Barat juga bagus. Begitu masuk Sumut, benjol kepala kita karena infrastruktur di Sumut, mungkin belum merata,” katanya

Edy Rahmayadi kemudian menanggapi pernyataan Bobby dengan santai. Kata dia, jalan yang rusak berada di perbatasan Sumut dan statusnya jalan nasional. Artinya, jalan tersebut tanggung jawab pemerintah pusat, yakni pemerintahan yang dipimpin mertua Bobby Nasution, Presiden Jokowi.

“Masalah infrastruktur yang disebut Bobby, itu di perbatasan, jalan nasional. Jalan yang belum diselesaikan Mulyono (nama kecil Jokowi). Ada jalan yang belum selesai, justru itu kami kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikannya,” ujar Edy usai pengundian nomor urut pasangan cagub-cawagub di Hotel Mercure Medan, Selasa, 24 September 2024.

Masyarakat awam kebanyakan memang tak terlalu menaruh perhatian soal status jalan. Bagi mereka, yang terpenting adalah jalan selalu dalam kondisi baik sehingga mobilitas tetap lancar. Lantas, bagaimana cara membedakan status jalan? Apa karakteristik jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten?

Jalan nasional

Jalan nasional merupakan jalan yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Jalan ini diatur dan diberi nomor rute oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jalan jenis ini meliputi empat kelompok yakni jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan tol, dan jalan strategis nasional.

Adapun contoh jalan nasional di Indonesia antara lain yaitu Jalan Lintas Sumatra, Jalur Pantura atau Jalan Nasional Rute 1 dan Jalur Pansela di Pulau Jawa, Jalan Raya Trans Sulawesi, Jalan Trans-Papua, dan Jalan Nasional Trans Timor.

Karakteristik jalan nasional:

Secara kasat mata, masyarakat bisa mengenali status jalan nasional lewat dua cara.

1. Pertama, lewat papan penunjuk jalan yang biasanya dipasang di jalan yang mencantumkan status jalan tersebut. Jalan nasional umumnya ditandai dengan kode K1.

2. Kedua, dengan mengenali jenis marka jalan. Marka jalan nasional diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Marka Jalan, yaitu terdapat tanda marka membujur berwarna putih dan kuning.

Jalan provinsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 34 Tahun 2006, jalan provinsi merupakan jalan kolektor penghubung ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota dalam satu provinsi tersebut. Selain itu, jalan provinsi juga bisa berupa jalan kolektor primer yang menghubungkan antar-ibu kota kabupaten/kota.

Jalan provinsi lainnya yakni jalan strategis provinsi. Pengelola dan penanggung jawab jalan provinsi adalah gubernur atau pejabat yang ditunjuk

Karakteristik jalan provinsi:

1. Ditandai dengan kode K2 atau K3 dalam papan jalan.

2. Marka jalan hanya berwarna putih tanpa warna kuning.

3. Umumnya jalan provinsi berukuran cukup lebar.

Jalan kabupaten

Jalan kabupaten adalah penghubung ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kecamatan dengan desa, dan antar desa. Jalan kabupaten juga dapat berupa jalan sekunder yang tidak masuk sebagai jalan provinsi dan jalan strategis kabupaten.

Adapun oengelola dan penanggung jawab jalan kabupaten adalah pemerintah daerah kabupaten, baik oleh bupati maupun pejabat yang ditunjuk.

Karakteristik jalan kabupaten:

1. Kode jalan ini ditandai dengan K4.

2. Ciri warna marka jalan kabupaten sama dengan jalan provinsi yakni hanya berwarna membujur putih saja, baik terputus maupun garis tanpa putus.

3. Namun biasanya, jalan kabupaten lebih sempit dari jalan provinsi dan hanya menghubungkan antar-kecamatan.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | MEI LEANDHA | YUDONO YANUAR | ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA -- Pilkada 2024, khususnya di level provinsi, akan menghadirkan tanding klasik antara PDI Perjuangan (PDIP) dengan koalisi besar yakni Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus.

KIM Plus adalah gabungan partai politik baik yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka maupun yang tidak mengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih tersebut.

Partai yang bergabung dalam KIM Plus antara lain Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, Nasdem, PKB ditambah dengan partai non parlemen seperti PPP, PSI, hingga Partai Prima.

Munculnya KIM Plus sempat dikhawatirkan memunculkan kotak kosong. Namun Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan, telah mengubah konstelasi politik.

PDIP yang semula diperkirakan bakal absen di Jakarta, akhirnya bisa bernafas lega. Mereka mengusung sosok Pramono Anung-Rano Karno. Nama Pramono sejatinya jauh dari kalkulasi politik. Ia jarang muncul ke publik dan cenderung dekat dengan lingkaran Istana.

Sebelum Pramono, PDIP sempat dikabarkan akan mengusung Anies Baswedan. Anies bahkan sudah mengenakan pakaian tenun warna merah. Anies juga sudah berada di kantor DPP PDIP bersama Rano Karno. Namun dukungan kepada Anies batal diberikan karena sejumlah alasan.

Sementara itu, lawan Pramono di Jakarta adalah Ridwan Kamil dan Suswono. Ridwan Kamil adalah sosok yang memiliki elektabilitas tinggi. Sedangkan Suswono adalah politikus PKS dan bekas birokrat pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

Di sisi lain, putusan MK juga berhasil mengubah konstelasi politik di sejumlah daerah. Di Banten, misalnya, putusan MK telah memberi jalan bagi PDIP untuk mengusung Airin Rachmi Diany. Manuver PDIP kemudian memanaskan internal Golkar, sebab Airin adalah bagian dari klan politik Chasan Sochib, tulang punggung Golkar di Banten.

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia akhirnya berubah arah. Ia meninggalkan pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah dan kembali mengusung Airin. Bahlil berdalih bahwa kader Golkar banyak yang bagus sehingga wajar kalau mau didekati partai lain.

Manuver PDIP dan balik arahnya Golkar itu mengacaukan skenario calon tunggal di Banten. Malah yang terjadi sekarang, di level kota dan kabupaten, KIM Plus pecah kongsi ada yang memilih mengusung calonnya sendiri bahkan bergabung dengan calon PDIP.

Meski demikian, skema Banten tersebut tidak berlaku untuk daerah-daerah tertentu. Di Jakarta, PDIP akan melawan Ridwan Kamil yang didukung oleh mayoritas partai politik, Sumatra Utara mereka dikepung oleh koalisi Bobby Nasution, dan di Jawa Tengah yang dikenal kandang banteng, mereka akan dikepung partai politik pendukung Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. Bagaimana kans PDIP di tiga daerah tersebut?

Peta KIM Plus Vs PDIP:

Kim Plus Vs PDIP di Sumut

PDI Perjuangan (PDIP) resmi mengusung mantan Panglima Kostrad Letjen Purn Edy Rahmayadi sebagai calon gubernur Sumatra Utara. Edy Rahmayadi adalah calon petahana yang hampir tidak bisa maju karena seluruh partai politik, kecuali PDIP dan Hanura, mengusung Bobby Nasution.

PDIP mampu mengusung calon sendiri karena selain putusan MK, mereka memperoleh 21 kursi atau lebih dari 20% kursi di DPRD Sumut. Ini di luar dukungan dari Hanura yang memiliki 5 kursi di parlemen.

Edy menjadi bakal cagub Sumut setelah menerima surat tugas dari PDIP. Ia akan menghadapi menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution yang diusung oleh koalisi super besar. Kursi pengusung Bobby bahkan mencapai 76 kursi.

"Saya dan jajaran DPP, jajaran Satgas dari pusat, kami ditugaskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan untuk menyerahkan tugas partai kepada Bapak Letnan Jenderal Edy Rahmayadi nanti menjadi Gubernur Sumatera Utara," ujar Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun dilansir dari Antara, Sabtu (10/8/2024).

Perbesar

Komarudin Watubun menjelaskan dalam surat tugas tersebut, Edy Rahmayadi diminta untuk melaksanakan sejumlah tugas termasuk melakukan konsolidasi internal serta melakukan pemetaan politik untuk menghadapi Pilkada 2024 mendatang.

"Letnan Jendral Purnawirawan Edy Rahmayadi sebagai calon Gubernur Sumatera Utara untuk melaksanakan konsolidasi pada tahun 2024 kepada PDI-P, DPC hingga ranting dan anak ranting untuk pemenangan," kata dia.

Sementara itu, Bobby Nasution mengaku sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk nanti melawan Edy Rahmayadi.

Dia membocorkan salah satu strategi itu adalah menyiapkan program yang belum pernah ada di masa pemerintahan Edy Rahmayadi.

Selain itu, dia juga akan berdoa dan juga menjalin kebersamaan agar bisa menang melawan Edy Rahmayadi. "Ya tentu disiapkan semua doa, disiapkan program khusus, dan tentu juga nanti akan disiapkan kebersamaan, gitu saja," tuturnya di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Berkaitan dengan itu, Bobby juga mengaku telah mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Gerindra siang tadi. Surat tersebut, menurut Bobby akan dibawa ke KPUD sebagai salah satu bentuk dukungan dari Partai Gerindra.

"Hari ini alhamdulillah terima kasih kepada Partai Gerindra, kita menerima P1 KWK yang tadi baru saja diserahkan ke saya," katanya.

Adu Kuat Dua Jenderal

PDI Perjuangan (PDIP) resmi mengusung kadernya, Jenderal TNI Purn Andika Perkasa sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. Andika telah menerima rekomendasi yang diserahkan langsung oleh Megawati Soekarnoputri. Pasangannya adalah mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.

Pasangan Andika-Hendrar telah mendaftarkan ke KPU Jawa Tengah. Lazimnya pendaftaran, mereka diarak oleh para pendukungnya.

Andika-Hendrar akan melawan duet Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen. Taj Yasin adalah mantan wakil gubernur periode 2018-2023. Waktu itu ia berpasangan dengan sosok Ganjar Pranowo, kader PDIP.

Pasangan Andika-Hendrar hanya diusung PDI Perjuangan alias PDIP. PDIP adalah partai pemenang pemilu baik di pusat maupun di Jawa Tengah. Di pusat PDIP meraup 110 kursi atau di kisaran angka 18%. Sementara itu di Jawa Tengah, PDIP memperoleh 23 kursi.

Perbesar

Secara matematis, dukungan terhadap Andika-Hendrar jauh lebih rendah dibandingkan koalisi pendukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang dikenal sebagai KIM Plus. KIM Plus terdiri dari banyak partai politik, mulai dari Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, Demokrat dan PAN. Hanya PKB yang belum menentukan sikap meski belakangan mereka mulai tertarik untuk mengusung Ahmad Luthfi.

Koalisi ini, tanpa PKB, menguasai 44 kursi di DPRD Jateng. Sementara jika memasukan PKB dalam koalisi gemuk ini, KIM Plus mendominasi parlemen Jateng dengan perolehan 54 kursi.

Melenggang di Jakarta

PDIP telah mendaftarkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernurnya yakni Pramono Anung dan Rano Karno. Pasangan Pramono-Rano hanya diusung satu partai yang merepresentasikan 15 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Sementara itu, calon KIM Plus di Jakarta adalah Ridwan Kamil dan Suswono. Ridwan Kamil adalah mantan Gubenur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung. Sementara itu, Suswono merupakan politikus PKS dan mantan Menteri Pertanian era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Perbesar

Pasangan KIM Plus kalau mau melihat kontelasi politik di Jakarta, didukung oleh mayoritas partai parlemen di Jakarta sebanyak 91 kursi. Sementara itu, PDIP hanya memperoleh 15 kursi di DPRD DKI Jakarta pada periode 2024-2029.

Secara matematis, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, unggul dibandingkan Pramono-Rano. Selain didukung koalisi besar, Ridwan Kamil adalah tokoh yang dikenal memiliki popularitas dan elektabilitas yang cukup bersaing.

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) memastikan tidak akan membiarkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diwarnai dengan kandidat yang melawan kotak kosong.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus mengawal supaya pelaksanaan kontestasi politik 5 tahunan tersebut berlangsung sehat.

Adapun, Hasto mengungkapkan hal itu ketika menanggapi kabar tentang dugaan upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan supaya tidak ikut dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

“Ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat,” pungkas Hasto kepada para wartawan ketika ditemui di Galeri Nasional Indonesia, Kamis (8/8/2024).

PDIP, kata Hasto, akan terus mengawal supaya tidak ada satupun bentuk penghadangan kepada siapapun, partai manapun hingga kader manapun. Pasalnya, menurutnya, semua orang memiliki hak konstitusional yang sama dalam sebuah negara demokrasi.

“Karena setiap anak bangsa oleh konstitusi itu memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan,” lanjut Hasto.

Sekadar informasi, suasana politik jelang tenggat waktu pendaftaran calon gubernur yang akan berlaga di Pilkada Jakarta 2024 kian memanas.

Adapun, salah satunya dipicu oleh manuver Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mengajukan Ridwan Kamil sebagai DKI 1 bukan melawan Anies Baswedan atau Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), melainkan 'kotak kosong'.

Analis Komunikasi Politik dan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Budi Satrio menilai peluang Ridwan Kamil untuk melawan kotak kosong di Pilgub DKI Jakarta 2024 kian terbuka seiring dengan strategi politik siasat dari parpol.

Bisnis.com, JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) berpotensi menghadapi super koalisi di Sumatra Utara, Jakarta dan Banten dalam momen pemilihan gubernur alias Pilgub 2024.

Di Sumatra Utara, PDIP melawan hampir mayoritas partai parlemen yang mendukung menantu Jokowi Widodo (Jokowi), Bobby Nasution. Sementara di Banten, partai banteng kemungkinan berkolaborasi dengan Golkar untuk melawan koalisi 10 partai.

Adapun khusus Jakarta, partai berlambang banteng tersebut bisa kehilangan momentum karena terbatasnya kursi dan adanya wacana pembentukan super koalisi berjuluk Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus.

KIM plus adalah gabungan antara partai politik pendukung Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden alias Pilpres 2024 lalu yang ditambah dengan sejumlah partai di luar koalisi. Sejauh ini PKB telah menyatakan minat untuk bergabung dengan KIM di Pilkada Jakarta.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengklaim sudah ada tawaran untuk bergabung ke KIM. Menurutnya, PKB bersedia bergabung agar terjadi kolaborasi dan persatuan antar partai politik.

"Kita pertimbangkan [gabung ke KIM]. Kan itu sudah ada, tawarannya. PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia," jelas Jazilul kepada wartawan, Jumat (2/8/2024).

Bahkan, wakil ketua MPR ini menjelaskan bisa saja Pilkada Jakarta 2024 hanya diikuti oleh satu poros koalisi yaitu KIM. Apalagi, lanjutnya, muncul wacana pembentukan KIM Plus.

"Kalau terjadi kristalisasi koalisi KIM Plus, ya satu calon. Lihat saja komposisi perolehan partai-partai di DKI," ujar Jazilul.

Dia pun menyatakan PKB belum pasti mendukung Anies Baswedan dalam ajang Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, PKB masih membuka peluang usung kandidat calon gubernur Jakarta lainnya.

Wacana KIM Plus

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus masih enggan menyebut partai yang akan bergabung dalam gerbong KIM untuk Pilkada Jakarta. “Ya nanti kita lihat perkembangan dari (KIM) plus ini berarti artinya plus ada Koalisi Indonesia (Maju) plus (ditambah) apa? Nah, kita tunggu sebentar lagi,” kata Lodewijk.

Kemudian, saat ditanya arah dukungan Golkar untuk Pilkada Jakarta, Lodewijk memberikan sinyal kemungkinan partai mendukung Ridwan Kamil (RK).

“(Jika) Pak Dedi di sana (Jawa Barat, red.), berarti otw (on the way) RK jadi benar. Mungkin baliho dipasang lagi kali ya? Gimana setuju gak?” ujar Lodewijk menanggapi pertanyaan wartawan.

Ridwan Kamil, yang merupakan wakil ketua umum Golkar, sebelumnya mendapatkan instruksi dari partai untuk mempersiapkan diri maju sebagai bakal calon gubernur di dua provinsi, yaitu Jakarta dan Jawa Barat.

Kemudian untuk keputusan akhir Golkar terkait pencalonan RK, Lodewijk menyebut itu bakal diumumkan dalam beberapa waktu ke depan, atau setidaknya sebelum 27 Agustus 2024. KPU RI membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah Pilkada 2024 pada 27 Agustus.

“Kita masih nunggu, belum ada nama yang diusulkan. RK saja masih jalan dari Bandung. Setelah dia sampai, baru kita ngomong,” kata Lodewijk.

PDIP Siapkan Penantang

Adapun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan terkait PDIP yang hingga kini belum mengumumkan calon gubernur dan calon wakil gubenur untuk Pilkada serentak 27 November 2024, mendatang.

Hasto mengatakan, bahwa pengumuman pasangan cagub dan cawagub akan diumumkan dalam waktu yang tepat. Saat ini PDIP tengah fokus memprioritaskan untuk calon kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota.

“Nanti akan diumumkan pada momentum yang tepat, PDI Perjuangan sekarang memprioritaskan terlebih dahulu di tingkat Kabupaten/Kota sambil kami mempersiapkan seluruh infrastruktur,” kata Hasto.

Politisi asal Yogyakarta ini pun membeberkan kegiatan Partai dalam mempersiapkan infrastruktur untuk Pilkada. Salah satunya, dengan menggelar Rapat Koordinasi Nasional untuk Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN PDIP) dalam waktu dekat.

Kemudian, lanjut Hasto, akan ada pelatihan untuk Tim Kampanye pada gelombang ke-4 pada 9 Agustus 2024.

“Sehingga proses pergerakan untuk kemenangan berdasarkan kekuatan gotong royong partai yang menyatu dengan rakyat itu dipersiapkan sambil menunggu finalisasi, khususnya calon-calon gubernur dan wakil gubernur,” jelas Hasto.

Bisnis.com, JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) berpotensi menghadapi super koalisi di Sumatra Utara, Jakarta dan Banten dalam momen pemilihan gubernur alias Pilgub 2024.

Di Sumatra Utara, PDIP melawan hampir mayoritas partai parlemen yang mendukung menantu Jokowi Widodo (Jokowi), Bobby Nasution. Sementara di Banten, partai banteng kemungkinan berkolaborasi dengan Golkar untuk melawan koalisi 10 partai.

Adapun khusus Jakarta, partai berlambang banteng tersebut bisa kehilangan momentum karena terbatasnya kursi dan adanya wacana pembentukan super koalisi berjuluk Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus.

KIM plus adalah gabungan antara partai politik pendukung Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden alias Pilpres 2024 lalu yang ditambah dengan sejumlah partai di luar koalisi. Sejauh ini PKB telah menyatakan minat untuk bergabung dengan KIM di Pilkada Jakarta.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengklaim sudah ada tawaran untuk bergabung ke KIM. Menurutnya, PKB bersedia bergabung agar terjadi kolaborasi dan persatuan antar partai politik.

"Kita pertimbangkan [gabung ke KIM]. Kan itu sudah ada, tawarannya. PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia," jelas Jazilul kepada wartawan, Jumat (2/8/2024).

Bahkan, wakil ketua MPR ini menjelaskan bisa saja Pilkada Jakarta 2024 hanya diikuti oleh satu poros koalisi yaitu KIM. Apalagi, lanjutnya, muncul wacana pembentukan KIM Plus.

"Kalau terjadi kristalisasi koalisi KIM Plus, ya satu calon. Lihat saja komposisi perolehan partai-partai di DKI," ujar Jazilul.

Dia pun menyatakan PKB belum pasti mendukung Anies Baswedan dalam ajang Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, PKB masih membuka peluang usung kandidat calon gubernur Jakarta lainnya.

Wacana KIM Plus

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus masih enggan menyebut partai yang akan bergabung dalam gerbong KIM untuk Pilkada Jakarta. “Ya nanti kita lihat perkembangan dari (KIM) plus ini berarti artinya plus ada Koalisi Indonesia (Maju) plus (ditambah) apa? Nah, kita tunggu sebentar lagi,” kata Lodewijk.

Kemudian, saat ditanya arah dukungan Golkar untuk Pilkada Jakarta, Lodewijk memberikan sinyal kemungkinan partai mendukung Ridwan Kamil (RK).

“(Jika) Pak Dedi di sana (Jawa Barat, red.), berarti otw (on the way) RK jadi benar. Mungkin baliho dipasang lagi kali ya? Gimana setuju gak?” ujar Lodewijk menanggapi pertanyaan wartawan.

Ridwan Kamil, yang merupakan wakil ketua umum Golkar, sebelumnya mendapatkan instruksi dari partai untuk mempersiapkan diri maju sebagai bakal calon gubernur di dua provinsi, yaitu Jakarta dan Jawa Barat.

Kemudian untuk keputusan akhir Golkar terkait pencalonan RK, Lodewijk menyebut itu bakal diumumkan dalam beberapa waktu ke depan, atau setidaknya sebelum 27 Agustus 2024. KPU RI membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah Pilkada 2024 pada 27 Agustus.

“Kita masih nunggu, belum ada nama yang diusulkan. RK saja masih jalan dari Bandung. Setelah dia sampai, baru kita ngomong,” kata Lodewijk.

PDIP Siapkan Penantang

Adapun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan terkait PDIP yang hingga kini belum mengumumkan calon gubernur dan calon wakil gubenur untuk Pilkada serentak 27 November 2024, mendatang.

Hasto mengatakan, bahwa pengumuman pasangan cagub dan cawagub akan diumumkan dalam waktu yang tepat. Saat ini PDIP tengah fokus memprioritaskan untuk calon kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota.

“Nanti akan diumumkan pada momentum yang tepat, PDI Perjuangan sekarang memprioritaskan terlebih dahulu di tingkat Kabupaten/Kota sambil kami mempersiapkan seluruh infrastruktur,” kata Hasto.

Politisi asal Yogyakarta ini pun membeberkan kegiatan Partai dalam mempersiapkan infrastruktur untuk Pilkada. Salah satunya, dengan menggelar Rapat Koordinasi Nasional untuk Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN PDIP) dalam waktu dekat.

Kemudian, lanjut Hasto, akan ada pelatihan untuk Tim Kampanye pada gelombang ke-4 pada 9 Agustus 2024.

“Sehingga proses pergerakan untuk kemenangan berdasarkan kekuatan gotong royong partai yang menyatu dengan rakyat itu dipersiapkan sambil menunggu finalisasi, khususnya calon-calon gubernur dan wakil gubernur,” jelas Hasto.

Bisnis.com, JAKARTA - PDIP Perjuangan (PDIP) kemungkinan akan menjajaki kerja sama politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam ajang Pilkada Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengaku, PDIP akan berupaya agar menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bobby Nasution tidak akan melawan kotak kosong di Pilkada Sumut 2024. Dia tidak menampik Bobby sudah menerima mayoritas dukungan dari partai politik di Sumut.

Oleh sebab itu, Djarot mengungkapkan terus jalin komunikasi dengan partai politik yang belum mendukung Bobby seperti PKS. Menurutnya, DPD PDIP Sumut dan DPW PKS Sumut intens jalin komunikasi.

"Kita membangun komunikasi dengan partai-partai yang belum bergabung ke sana [pendukung Bobby Nasution], ada kan PKS, kemarin DPD PDI Perjuangan silaturahmi berkomunikasi dengan PKS," ungkap Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Bahkan, sambungnya, DPW PKS Sumut sudah dua kali sambangi Kantor DPP PKS Sumut. Djarot mengungkapkan, kedua partai politik masih mencari titik temu.

Dia menjelaskan, PDIP memiliki banyak kandidat calon gubernur-wakil gubernur untuk melawan Bobby. Dia mencontoh; dari pihak eksternal ada Gubernur Sumut Petahana Edy Rahmayadi, sementara dari kader internal ada Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, mantan Bupati Samosir Rapidin Simbolon, hingga tokoh Tionghoa Sofyan Tan.

PDIP masih terus menggodok peluang seluruh kandidat sebelum memutuskan siapa yang akan diusung. PDIP, lanjut Djarot, masih menawarkan kandidat-kandidat tersebut ke partai politik lain.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu meyakini, Bobby belum tentu memang meski didukung koalisi jumbo karena dia meyakini warga Sumut lebih memiliki figurnya daripada partai politiknya. Djarot menganalogikan Pilkada Sumut 2024 dengan cerita semut vs gajah.

"Kita akan bentuk koalisi sendiri. Biarkan semut melawan gajah. Saya teringat waktu kecil itu ada permainan suit ya; gajah itu kan jempol katanya, semut itu apa? Kelingking. Semut sama gajah, kelingking sama gajah menang mana? Menang semut," jelasnya.

Sebagai informasi, dukungan politik memang terus mengalir kepada Bobby. Terbaru, wali kota Medan itu mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebelumnya, mayoritas partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional juga sudah menyatakan akan dukung Bobby sebagai calon gubernur Sumut 2024.

Selain partai politik di dalam KIM, Partai Nasdem juga secara terbuka menyatakan akan dukung Bobby. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut menyatakan dukungan terhadap Bobby, meski kemudian menarik kembali pernyataannya.

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) tidak akan membiarkan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, melawan kotak kosong dalam ajang Pilkada Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meyakini masyarakat harus memiliki pilihan dalam demokrasi elektoral. Oleh sebab itu, lanjutnya, PDIP kemungkinan besar tidak akan ikut mendukung Bobby Nasution yang kini sudah diusung mayoritas partai politik untuk maju sebagai bakal calon gubernur Sumut 2024.

"Sekarang masalahnya kalau PDIP misalnya itu merapat ke kerja samanya si Bobby, ya selesai. Artinya apa? Ya [Bobby lawan] kotak kosong. Kalau kotak kosong apa pantes gitu lho? Nanti kita khawatir jangan-jangan kotak kosongnya yang menang. Malah bahaya lagi," kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Dia menjelaskan, PDIP memiliki banyak kandidat calon gubernur-wakil gubernur Sumut 2024. Dia mencontoh; dari pihak eksternal ada Gubernur Sumut Petahana Edy Rahmayadi, sementara dari kader internal ada Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, mantan Bupati Samosir Rapidin Simbolon, hingga tokoh Tionghoa Sofyan Tan.

Menurutnya, PDIP masih terus menggodok peluang seluruh kandidat sebelum memutuskan siapa yang akan diusung. PDIP, lanjutnya, masih menawarkan kandidat-kandidat tersebut ke partai politik lain.

"Untuk Sumut ini masih pendalaman dan kita membangun komunikasi dengan partai-partai yang belum bergabung ke sana [ke koalisi pendukung Bobby]," ujar Djarot.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu meyakini, Bobby belum tentu menang meski didukung koalisi jumbo karena dia meyakini masyarakat Sumut lebih melihat figurnya daripada partai politiknya. Djarot menganalogikan Pilkada Sumut 2024 dengan cerita semut vs gajah.

"Kita akan bentuk koalisi sendiri. Biarkan semut melawan gajah. Saya teringat waktu kecil itu ada permainan suit ya; gajah itu kan jempol katanya, semut itu apa? Kelingking. Semut sama gajah, kelingking sama gajah menang mana? Menang semut," jelasnya.

Sebagai informasi, dukungan politik memang terus mengalir kepada Bobby. Terbaru, wali kota Medan itu mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebelumnya, mayoritas partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional juga sudah menyatakan akan dukung Bobby sebagai calon gubernur Sumut 2024.

Selain partai politik di dalam KIM, Partai Nasdem juga secara terbuka menyatakan akan dukung Bobby. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut menyatakan dukungan terhadap Bobby, meski kemudian menarik kembali pernyataannya.

Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) adalah salah satu partai politik terbesar di Sumatra Utara (Sumut). Kendati demikian, sudah hampir dari dua dekade kader PDIP tidak menjadi gubernur/wakil gubernur Sumut.

Jelang Pilkada Sumut 2024, PDIP kembali berambisi meraih kursi nomor satu/dua di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatra tersebut. Untuk mewujudkannya, PDIP tampak harus menghadapi mantan kadernya sendiri Bobby Nasution.

Masalahnya, Bobby merupakan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada Pilpres 2024 lalu, perang dingin antara PDIP vs Jokowi sangat kental terasa: PDIP mendukung Ganjar Pranowo – Mahfud MD sedangkan Jokowi diyakini ada di belakang Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.

Seperti diketahui, Jokowi ‘menang’ lawan PDIP. Tentunya, PDIP tidak ingin mengulang kekalahan tersebut dalam kontestasi Pilkada 2024.

Di samping itu, Bobby juga sudah memborong dukungan dari mayoritas partai politik di Sumut. Terbaru, wali kota Medan itu mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebelumnya, mayoritas partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional juga sudah menyatakan akan dukung Bobby sebagai calon gubernur Sumut 2024.

Selain partai politik di dalam KIM, Partai Nasdem juga secara terbuka menyatakan akan dukung Bobby. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sempat turut menyatakan akan dukung Bobby, meski demikian pernyataannya tersebut ditarik kembali.

Singkatnya, Bobby tidak akan menjadi lawan mudah bagi PDIP.

Ulang Sejarah Manis

Ambisi PDIP untuk mengantar kader sendiri menjadi calon gubernur/wakil gubernur Sumut 2024 sudah kerap disampaikan ke publik.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia karena tingkah laku kader yang tidak taat konstitusi dalam rapat kerja nasional V beberapa waktu lalu.

Oleh sebab itu, Hasto menyatakan sudah jelas PDIP tidak akan lagi mengusung kader atau mantan kader yang ikut bersekongkol merusak konstitusi dalam ajang Pilpres 2024 lalu seperti Bobby.

"Sikap politiknya sudah menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia atas perilaku kader yang tidak taat pada konstitusi, tidak menjaga demokrasi, tidak melaksanakan agenda reformasi, sehingga sikapnya sudah sangat clear [jelas]," katanya di Sekolah Partai PDIP, Jakarta selama, Kamis (6/6/2024).

Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon meyakini pihaknya bisa mengalahkan Bobby dalam ajang Pilkada Sumut 2024. Dia menjelaskan, PDIP memiliki banyak sosok yang disiapkan untuk jadi lawan Bobby.

Rapidin mengungkapkan, sejumlah tokoh eksternal sudah mendaftar ke PDIP Sumut untuk diusung menjadi calon gubernur Sumut 2024 seperti gubernur petahana Edy Rahmayadi dan wakil gubernur petahana Musa Rajekshah alias Ijeck. Sementara itu, untuk kader internal PDIP, yang akan coba didorong adalah Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan.

Ambisi tersebut memang tak muluk-muluk. Menurut Pasal 40 ayat (1) UU No. 10/2016 tentang Pilkada, hanya partai politik atau gabungan partai politik dengan minimal 20% dari total kursi di DPRD yang bisa mencalonkan kepala daerah.

Sementara itu, hasil Pileg 2024 menunjukkan PDIP meraih 21 dari 100 kursi DPRD Sumut (lebih dari 20%). Artinya, PDIP bisa mengusung calon gubernur-wakil gubernur sendiri apabila dirasa perlu.

Apalagi, PDIP sudah punya sejarah antarkan kadernya untuk meriah kursi jabatan gubernur dan wakil gubernur Sumut. Pada 2003 misalnya, Ketua DPD PDIP Sumut Rudolf Pardede terpilih menjadi wakil gubernur Sumut untuk dampingi gubernur petahana Tengku Rizal Nurdin.

Bahkan, Rudolf Pardede naik jabatan menjadi gubernur pada 2006 karena Tengku Rizal wafat. Tentu, PDIP ingin mengulang sejarah manis tersebut.

Yang perlu menjadi catatan, saat itu gubernur-wakil gubernur masih dipilih oleh anggota DPRD Sumut bukan langsung oleh rakyat.

Lawan Koalisi Besar

Usai pemilihan gubernur Sumut langsung oleh rakyat pada 2008, PDIP tidak pernah meraih kemenangan lagi.

Pada Pilkada Sumut 2008, PDIP mengusung sendiri pasangan Tritamtomo-Benny Pasaribu. Meski demikian, pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujonugroho yang menjadi pemenang. Syamsul-Gatot didukung tiga partai besar yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan sembilan partai kecil lainnya.

Pada Pilkada Sumut 2013, PDIP kembali mengusung kadernya Effendi Simbolon sebagai calon gubernur didampingi oleh Jumiran Abdi. Namun, PDIP kembali menelan pil pahit kekalahan usai pasangan Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi yang menjadi pemenang. Gatot-Tengku didukung koalisi PKS-Hanura.

Terbaru, pada 2018, PDIP kembali mengusung duo kadernya Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumut. PDIP jalin kerja sama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga memiliki 20% kursi di DPRD Sumut.

Sekali lagi, PDIP harus mengakui kemenangan lawannya pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah yang didukung koalisi besar Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, PAN, hingga Nasdem (memiliki 60% kursi di DPRD Sumut).

Sepertinya, kejadian 2018 akan terulang lagi pada Pilkada Sumut 2024: jika PDIP ngotot usung kadernya maka akan melawan koalisi besar pendukung Bobby Nasution.

Gabungan partai politik pendukung Bobby saat ini (Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKB, dan Nasdem) sudah memiliki 62 kursi (62%) di DPRD Sumut. Selain PDIP, partai politik di DPRD Sumut yang belum menyatakan usung Bobby yaitu Hanura (punya 4 kursi), PPP (1 kursi), dan Perindo (1 kursi).

Jika PDIP bisa melobi Hanura, PPP, dan Perindo maka koalisi tersebut memiliki 27% kursi di DPRD Sumut. Tentu, masih kalah jauh dari koalisi pendukung Bobby.

Meski demikian, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat meyakini, Bobby belum tentu memenangkan Pilkada Sumut 2024 meski didukung banyak partai politik. Penentu akhirnya, lanjutnya, ada di tangan warga Sumut.

Apalagi, Djarot menduga banyaknya dukungan ke Bobby untuk maju dalam kontestasi Pilkada Sumut 2024 bukan karena kapasitasnya melainkan karena faktor Jokowi.

"Jadi itu saja pertanyaan saya, itu [dukungan] betul-betul karena faktor kapasitas dari Mas Bobby atau karena faktor pengaruh dari mertuanya [Jokowi]?" ujar Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Dukungan partai politik kepada menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur atau Pilgub Sumatra Utara terus mengalir deras.

Saat ini, mayoritas partai politik Koalisi Indonesia Maju yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional sudah menyatakan akan mendukung Bobby.

Di luar KIM, wali kota Medan itu juga telah mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sempat menyatakan akan mendukung Bobby, meski demikian pernyataannya tersebut ditarik kembali. PPP juga dikabarkan mulai didekati oleh Bobby.

Alhasil hanya PDIP, sebagai partai parlemen, yang belum menyatakan dukungan kepada Bobby. PDIP memiliki sebanyak 21 kursi di DPRD Provinsi Sumatra Utara. Itu artinya PDIP bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri dalam Pilgub Sumut November nanti.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan alasan partai politik berbondong-bondong memberi dukungan ke menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution sebagai calon gubernur Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Djarot tidak menampik sudah banyak partai politik yang memberi dukungan ke Bobby untuk maju dalam kontestasi Pilkada Sumut 2024. Meski demikian, dia menduga alasan dari dukungan tersebut karena sosok Jokowi.

"Jadi itu saja pertanyaan saya, itu [dukungan] betul-betul karena faktor kapasitas dari Mas Bobby atau karena faktor pengaruh dari mertuanya [Jokowi]?" ujar Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Mantan gubernur DKI Jakarta ini meyakini, Bobby belum tentu memenangkan Pilkada Sumut 2024 meski didukung banyak partai politik. Penentu akhirnya, lanjutnya, ada di tangan warga Sumut.

Lebih lanjut, Djarot menjelaskan bahwa PDIP bisa mengusung calon sendiri dalam ajang Pilkada Sumut 2024 karena memiliki lebih dari 20% kursi di DPRD Sumut berdasarkan hasil Pileg 2024. Meski demikian, dia menyatakan PDIP masih terus lakukan penjajakan.

"Kita tetap membuka komunikasi dengan partai-partai yang belum bergabung ke sana [koalisi pendukung Bobby]," jelasnya.

Bobby Dekati PPP

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi alias Awiek mengungkapkan, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, sudah mendekati PPP untuk mendapatkan dukungan dalam ajang Pilkada Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Awiek menjelaskan, komunikasi dengan Bobby Nasution dilakukan oleh pengurus daerah PPP di Sumut. Pengurus pusat PPP, lanjutnya, masih menunggu hasil komunikasi tersebut.

"Pak Bobby Nasution pernah komunikasi dengan PPP, dan kita menyerahkan sepenuhnya dengan teman-teman di Sumut," ujar Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, tidak ada hambatan psikologis untuk PPP mendukung Bobby Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumut 2024. Meski demikian, Awiek menegaskan bahwa PPP belum menentukan usungan ke siapapun dalam ajang Pilkada Sumut 2024.

PPP Sumut, sambungnya, juga belum mengirim nama-nama kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Sumut 2024 ke pengurus pusat.

"Belum ada pengajuan, tetapi namanya komunikasi boleh-boleh saja," kata Awiek.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dukungan partai politik kepada menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur atau Pilgub Sumatra Utara terus mengalir deras.

Saat ini, mayoritas partai politik Koalisi Indonesia Maju yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional sudah menyatakan akan mendukung Bobby.

Di luar KIM, wali kota Medan itu juga telah mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sempat menyatakan akan mendukung Bobby, meski demikian pernyataannya tersebut ditarik kembali. PPP juga dikabarkan mulai didekati oleh Bobby.

Alhasil hanya PDIP, sebagai partai parlemen, yang belum menyatakan dukungan kepada Bobby. PDIP memiliki sebanyak 21 kursi di DPRD Provinsi Sumatra Utara. Itu artinya PDIP bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri dalam Pilgub Sumut November nanti.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan alasan partai politik berbondong-bondong memberi dukungan ke menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution sebagai calon gubernur Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Djarot tidak menampik sudah banyak partai politik yang memberi dukungan ke Bobby untuk maju dalam kontestasi Pilkada Sumut 2024. Meski demikian, dia menduga alasan dari dukungan tersebut karena sosok Jokowi.

"Jadi itu saja pertanyaan saya, itu [dukungan] betul-betul karena faktor kapasitas dari Mas Bobby atau karena faktor pengaruh dari mertuanya [Jokowi]?" ujar Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Mantan gubernur DKI Jakarta ini meyakini, Bobby belum tentu memenangkan Pilkada Sumut 2024 meski didukung banyak partai politik. Penentu akhirnya, lanjutnya, ada di tangan warga Sumut.

Lebih lanjut, Djarot menjelaskan bahwa PDIP bisa mengusung calon sendiri dalam ajang Pilkada Sumut 2024 karena memiliki lebih dari 20% kursi di DPRD Sumut berdasarkan hasil Pileg 2024. Meski demikian, dia menyatakan PDIP masih terus lakukan penjajakan.

"Kita tetap membuka komunikasi dengan partai-partai yang belum bergabung ke sana [koalisi pendukung Bobby]," jelasnya.

Bobby Dekati PPP

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi alias Awiek mengungkapkan, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, sudah mendekati PPP untuk mendapatkan dukungan dalam ajang Pilkada Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Awiek menjelaskan, komunikasi dengan Bobby Nasution dilakukan oleh pengurus daerah PPP di Sumut. Pengurus pusat PPP, lanjutnya, masih menunggu hasil komunikasi tersebut.

"Pak Bobby Nasution pernah komunikasi dengan PPP, dan kita menyerahkan sepenuhnya dengan teman-teman di Sumut," ujar Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, tidak ada hambatan psikologis untuk PPP mendukung Bobby Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumut 2024. Meski demikian, Awiek menegaskan bahwa PPP belum menentukan usungan ke siapapun dalam ajang Pilkada Sumut 2024.

PPP Sumut, sambungnya, juga belum mengirim nama-nama kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Sumut 2024 ke pengurus pusat.

"Belum ada pengajuan, tetapi namanya komunikasi boleh-boleh saja," kata Awiek.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dukungan partai politik kepada menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur atau Pilgub Sumatra Utara terus mengalir deras.

Saat ini, mayoritas partai politik Koalisi Indonesia Maju yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional sudah menyatakan akan mendukung Bobby.

Di luar KIM, wali kota Medan itu juga telah mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sempat menyatakan akan mendukung Bobby, meski demikian pernyataannya tersebut ditarik kembali. PPP juga dikabarkan mulai didekati oleh Bobby.

Alhasil hanya PDIP, sebagai partai parlemen, yang belum menyatakan dukungan kepada Bobby. PDIP memiliki sebanyak 21 kursi di DPRD Provinsi Sumatra Utara. Itu artinya PDIP bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri dalam Pilgub Sumut November nanti.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan alasan partai politik berbondong-bondong memberi dukungan ke menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution sebagai calon gubernur Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Djarot tidak menampik sudah banyak partai politik yang memberi dukungan ke Bobby untuk maju dalam kontestasi Pilkada Sumut 2024. Meski demikian, dia menduga alasan dari dukungan tersebut karena sosok Jokowi.

"Jadi itu saja pertanyaan saya, itu [dukungan] betul-betul karena faktor kapasitas dari Mas Bobby atau karena faktor pengaruh dari mertuanya [Jokowi]?" ujar Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Mantan gubernur DKI Jakarta ini meyakini, Bobby belum tentu memenangkan Pilkada Sumut 2024 meski didukung banyak partai politik. Penentu akhirnya, lanjutnya, ada di tangan warga Sumut.

Lebih lanjut, Djarot menjelaskan bahwa PDIP bisa mengusung calon sendiri dalam ajang Pilkada Sumut 2024 karena memiliki lebih dari 20% kursi di DPRD Sumut berdasarkan hasil Pileg 2024. Meski demikian, dia menyatakan PDIP masih terus lakukan penjajakan.

"Kita tetap membuka komunikasi dengan partai-partai yang belum bergabung ke sana [koalisi pendukung Bobby]," jelasnya.

Bobby Dekati PPP

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi alias Awiek mengungkapkan, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, sudah mendekati PPP untuk mendapatkan dukungan dalam ajang Pilkada Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Awiek menjelaskan, komunikasi dengan Bobby Nasution dilakukan oleh pengurus daerah PPP di Sumut. Pengurus pusat PPP, lanjutnya, masih menunggu hasil komunikasi tersebut.

"Pak Bobby Nasution pernah komunikasi dengan PPP, dan kita menyerahkan sepenuhnya dengan teman-teman di Sumut," ujar Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, tidak ada hambatan psikologis untuk PPP mendukung Bobby Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumut 2024. Meski demikian, Awiek menegaskan bahwa PPP belum menentukan usungan ke siapapun dalam ajang Pilkada Sumut 2024.

PPP Sumut, sambungnya, juga belum mengirim nama-nama kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Sumut 2024 ke pengurus pusat.

"Belum ada pengajuan, tetapi namanya komunikasi boleh-boleh saja," kata Awiek.

Bisnis.com, JAKARTA - PDIP mempertimbangkan untuk usung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution sebagai calon gubernur dalam ajang Pilkada Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyampaikan bahwa PDIP belum menutup pintu kepada siapapun termasuk Bobby. Oleh sebab itu, masih ada kemungkinan PDIP usung Bobby sebagai calon gubernur di Pilkada Sumut 2024.

"Belum ada keputusan, tapi bisa saja [PDIP usung Bobby]," jelas Puan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Ketua DPR ini menjelaskan, Pilkada 2024 mencakup hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Masing-masing wilayah, sambung Puan, mempunyai ciri khas tersendiri.

Oleh sebab itu, PDIP masih memantau hasil survei di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, sosok yang punya elektabilitas tinggi punya potensi lebih besar untuk diusung PDIP.

"Bagaimana kemudian sosok-sosok tersebut apakah memang kuat di wilayah mana," ujar Puan.

Sebagai informasi, dukungan politik memang terus mengalir kepada Bobby. Terbaru, wali kota Medan itu mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebelumnya, mayoritas partai politik Koalisi Indonesia Maju yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional juga sudah menyatakan akan dukung Bobby sebagai calon gubernur Sumut 2024. Selain partai politik di dalam KIM, Partai Nasdem juga secara terbuka menyatakan akan dukung Bobby.