IDXChannel - Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) kini tidak lagi hadir dalam kabinet terbaru Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 453 aparatur sipil negara (ASN) yang pernah bekerja di bawah Kemenko Marves, diputuskan dipindah ke Kemenko lainnya.

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PANRB), Rini Widyantini, mengatakan 453 ASN tersebut akan dimutasi ke kementerian lainnya.

Rini menyebutkan sebagian dari 453 ASN tersebut ada yang dipindahkan ke Kemenko Pangan, Kemenko Infrastruktur, atau Kemenko baru lainnya.

"Jadi seperti saya bilang, disesuaikan dengan fungsinya tadi, ada yang ikut juga ke Pangan, kan di sana yang mengikuti Pangan. Ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain, jadi kan kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," ujar Rini selepas menghadiri sidang Komisi II DPR RI, Senin (27/10/2024).

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, mengatakan 453 orang ASN itu akan dipindahkan sesuai fungsi kelembagaan yang baru.

"Jadi dia mengikuti apa yang dilakukan selama ini, sesuai tugas fungsi yang dia lakukan," ujar Haryomo.

Haryomo menjelaskan, BKN pun sudah melakukan pemetaan melalui penetuan jumlah ASN di setiap Kementerian atau Lembaga Negara yang terbaru.

"Kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak, itu kita sudah punya semua. Dan nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi, di mana dia akan ditempatkan," tutur Haryomo.

Diketahui, Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi memastikan status PNS Kemenko Marves tetap berlaku. Bahkan, hak-haknya juga masih diberikan.

"Hak dan status para PNS di Kemenko Marves akan tetap terpenuhi sesuai aturan yang berlaku," ujarnya kepada IDXChannel, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, dia menegaskan, tim dari Kemenko Marves juga akan terus berkomunikasi dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, hingga Kemenko-Kemenko baru. Hal ini dilakukan agar pemindahan PNS dari Kemenko Marves menuju Kemenko baru berjalan lancar.

"Kemenko-Kemenko baru termasuk Kemenko Pangan dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, guna memastikan transisi yang berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

SITARO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sitaro mengikuti Penilaian Interview Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024.

Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dengan melibatkan 599 instansi pusat dan daerah, di mana Kabupaten Sitaro adalah salah satu yang dinilai oleh assessor eksternal dari kalangan akademisi.

Penilaian interview yang berlangsung pada Rabu (23/10) ini, diikuti Media Center Kantor Bupati Sitaro, dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekda, dr Semuel E Raule Mkes, bersama Inspektur Ironers Sikome, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Stanley CF Tukunang, dan Kepala Bapelitbangda Ronald Pakasi.

Dalam pernyataannya, Semuel menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan momen penting untuk mengukur dan meningkatkan kematangan implementasi SPBE di Kabupaten Sitaro.

"Penilaian interview ini menjadi salah satu tahapan evaluasi eksternal yang sangat krusial bagi kami. Ini merupakan kesempatan bagi Kabupaten Sitaro untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik di daerah,” ujar Semuel.

Selain itu, ia mengungkapkan harapan bahwa Kabupaten Sitaro bisa meraih nilai indeks SPBE yang lebih baik dari tahun sebelumnya, dengan memperkuat berbagai aspek yang menjadi penilaian utama.

SPBE merupakan sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Penilaian yang dilakukan oleh KemenPAN-RB ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah telah mengimplementasikan SPBE dalam tata kelola pemerintahan sehari-hari.

Menurut Semuel, evaluasi ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

"Dari sini, kita bisa merancang langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik,” ucapnya.

“SPBE sendiri adalah alat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik," ujarnya lagi.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Sitaro, Stanley Tukunang, mengungkapkan bahwa ada delapan aspek ini akan menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan indeks SPBE Kabupaten Sitaro.

"Delapan aspek itu mencakup, kebijakan internal tata kelola SPBE, perencanaan strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), penyelenggara SPBE, penerapan manajemen SPBE, pelaksanaan audit TIK, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, dan layanan publik berbasis elektronik," ujar Stanley.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini tidak menggunakan nilai ambang batas atau passing grade.

Kelulusan peserta PPPK 2024 berdasarkan dari peringkat terbaik.

"Seleksi PPPK tahun 2024 dilaksanakan dengan computer assisted test (CAT) dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, namun pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dalam keterangan resmi pada 2 Agustus lalu.

Pemerintah telah menetapkan sebanyak 1.031.554 formasi PPPK 2024. Seluruh formasi tersebut diperuntukkan bagi seluruh tenaga honorer sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

"Seleksi PPPK tahun 2024 kita fokuskan untuk penataan pegawai non-ASN, sehingga 100 persen formasi PPPK akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah," papar Anas.

Prioritas kelulusan PPPK 2024

Dilansir dari informasi resmi KemenpanRB, secara berurutan prioritas kelulusan seleksi PPPK tahun 2024 sebagai berikut:

Pelamar prioritas (Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023) Eks THK-II sesuai database THK-II di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tenaga non-ASN terdata di database BKN Tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah.

Perlu dicatat, seleksi PPPK hanya terdapat dua tahapan yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Setelah itu, akan ada wawancara, yang dilakukan berbasis komputer untuk menilai integritas dan moralitas peserta.

Menurut pemberitaan sebelumnya, pelamar PPPK 2024 harus memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan yang dilamar sebagai berikut:

• Minimal selama 2 tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama
• Minimal selama 2 tahun pada jabatan pelaksana
• Minimal selama 3 tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.

Syarat tersebut dikecualikan bagi jabatan fungsional dosen, pengawas sekolah, dan kesehatan.

Sebagai tambahan informasi, seleksi PPPK tahun ini dibuka dalam dua periode, yaitu 1-20 Oktober 2024 dan 17 November-31 Desember 2024.

Tonton:Ingin Jadi PPPK Nakes Tahun 2024? Ini Syarat dan Tipsnya!

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Catat, Tidak Ada Passing Grade pada Seleksi PPPK"

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Rini Widiyantini menegaskan ada dua hal yang mejadi fokus utamanya saat menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang baru.

Mengutip Infopublik.id, dia bilang, fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sedang berlangsung serta menangani masalah tenaga honorer.

Rencana penambahan kuota CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) untuk 2024 belum diputuskan secara pasti, karena pemerintah masih memprioritaskan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada.

“Saat ini kami fokus pada ASN di berbagai kementerian yang ada, termasuk mereka yang harus pindah atau tetap di tempat,” ujar Rini seusai acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri PANRB dari periode 2022-2024, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dia menambahkan, terkait penyelesaian masalah tenaga honorer, Rini berjanji kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, hal ini menjadi prioritas yang harus diselesaikan paling lambat akhir Desember 2024.

Menteri PANRB yang baru dilantik itu menjelaskan bahwa penambahan formasi ASN baru harus disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan program di setiap kementerian. Tidak ada prioritas nasional yang memerlukan penambahan ASN tanpa perhitungan yang matang.

“Kami perlu mempertimbangkan kapasitas yang ada dan kebutuhan program. Tambahan formasi ASN tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa perencanaan yang baik. Kami harus memperbaiki tata kelola, meningkatkan kompetensi ASN yang sudah ada, dan memastikan sistem berjalan dengan baik,” jelasnya.

Rini juga menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan Kementerian Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Kementerian Keuangan dalam menata kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di berbagai kementerian.

Mensesneg memiliki peran penting dalam pengaturan fasilitas dan pegawai di kementerian, terutama dengan adanya reorganisasi besar dalam kabinet saat ini.

Tonton:Ingin Jadi PPPK Nakes Tahun 2024? Ini Syarat dan Tipsnya!

“Presiden meminta kami semua untuk berkolaborasi. Selain Mensesneg, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) juga akan membantu dalam penyediaan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan pegawai,” tambahnya.

Rini berharap, dengan adanya kolaborasi antar-kementerian ini, pengelolaan sumber daya manusia di pemerintahan akan lebih baik dan sesuai kebutuhan, tanpa harus melakukan penambahan formasi CPNS secara berlebihan.

Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Rini Widyantini sebagai menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpanrb). Ia resmi dilantik di Istana Kenegaraan pada Senin (21/10).

Lantas siapa sebenarnya dan bagaimana sepak terjang Rini Widyantini?

Sebelum ditunjuk sebagai Menteri PANRB pengganti Abdullah Azwar Anas, Rini bertugas sebagai Sekretaris Kementerian PANRB sejak 2022.

Wanita kelahiran Bandung, 29 Mei 1956 ini mengawali kariernya menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sejak 1990. Ia kemudian menjabat sebagai analis kebijakan pada 1997 di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pada 2008, Rini menjabat sebagai asisten deputi kelembagaan perekonomian di KemenPAN RB. Kemudian di 2009, ia diangkat menjadi asisten deputi kelembagaan perekonomian I.

Karirnya di Kementerian PANRB terbilang cemerlang. Pada 2011, Rini dipercaya menjadi staf ahli menteri PANRB bidang hukum.

Setahun kemudian, Rini dipercaya sebagai deputi bidang kelembagaan. Kemudian sejak 2013 hingga 2021, ia mengembang amanah sebagai deputi bidang kelembagaan dan tata laksana di Kementerian PANRB.

Rini mengenyam pendidikan dasar hingga tinggi di Bandung. Alumni SMA Santa Angela ini melanjutkan studi sarjana hukum di Universitas Padjadjaran. Setelah itu, ia meraih gelar Master of Public Management di The Flinders University of South Australia.

Berdasarkan situs resmi Kementerian PANRB, tugas yang akan diemban Rini sebagai menteri termasuk keberlanjutan digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik, penguatan kelembagaan dan sinergi antar lembaga birokrasi melalui proses bisnis yang terintegrasi, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan ASN hingga menciptakan budaya kerja ASN yang lebih melayani.

"Rini, yang memulai kariernya sebagai seorang birokrat, hingga akhirnya dipercaya sebagai orang nomor satu di Kementerian PANRB," tulis keterangan di situs Kementerian PANRB.

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, hari ini mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih. Salah satu yang disebut adalah Rini Widyantini, yang akan menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB).

Rini bukanlah orang baru di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Ia menjabat sebagai Sekretaris KemenPANRB sejak 2022.

Rini lahir di Bandung pada 29 Mei 1965. Ia lulusan Sarjana Hukum di Universitas Padjadjaran dan mendapatkan gelar Master of Publik Manajemen di The Flinders University of South Australia.

Karier Rini dimulai di KemenPANRB sebagai Analis Kebijakan Pada Asisten Deputi Urusan Pelaksanaan Kebijakan pada tahun 1997. Selanjutnya ia menjabat sebagai Kepala Subbidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non Departemen pada 2020; Kepala Bidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non Departemen pada 2001; dan Kepala Bidang Desain Kelembagaan Non Departemen pada 2002.

Pada 2008, ia menjabat sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian di KemenPANRB, kemudian di tahun 2009 sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I. Kariernya terus menanjak, hingga pada 2012 sebagai Deputi Bidang Kelembagaan KemenPANRB dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana pada 2013.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta diikuti oleh 134 dari 146 peserta yang lolos seleksi administrasi.

Mengutip Infopublik.id, sebanyak 12 peserta yang tidak hadir dinyatakan gugur dari proses seleksi. Para peserta bersaing untuk memperebutkan 61 formasi yang tersedia di Kementerian PANRB.

Pelaksanaan SKD berlangsung di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang transparan dan real-time.

Menurut Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, proses seleksi ini sepenuhnya berdasarkan kemampuan peserta, tanpa peluang untuk kecurangan.

"Dengan sistem CAT, hasil tes langsung bisa dilihat oleh peserta, memastikan proses yang adil dan transparan," ujar Anas dalam keterangan pers yang diterima Infopublik.id pada Jumat (18/10/2024).

Untuk mencegah praktik kecurangan seperti penggunaan joki, sistem double face recognition diterapkan saat registrasi dan selama pelaksanaan ujian. Webcam aktif juga digunakan untuk memastikan keaslian peserta selama mengerjakan soal.

Pada pelaksanaan SKD ini, para peserta diwajibkan menyelesaikan 120 soal dalam waktu 100 menit, yang terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Nilai ambang batas untuk lolos adalah TWK minimal 65, TIU minimal 80, dan TKP minimal 166.

Menteri Anas mengingatkan bahwa setiap peserta harus memenuhi nilai ambang batas agar bisa melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Nilai kumulatif tertinggi yang bisa dicapai adalah 550, dengan rincian maksimal TWK 150, TIU 175, dan TKP 225.

Bagi peserta dari daerah tertinggal, nilai kumulatif minimum yang diperbolehkan adalah 286, dengan nilai TIU minimal 60.

Proses SKD Kementerian PANRB kali ini diikuti oleh 474 pelamar dari seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 308 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti SKD yang diadakan di 34 lokasi di seluruh Indonesia.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, dan Hukum Kementerian PANRB, Sri Rejeki Nawangsasih, menjelaskan bahwa nilai SKD mengukur pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta.

Soal-soal SKD disusun oleh konsorsium perguruan tinggi dengan sistem enkripsi yang terjamin keamanannya dan hanya dapat diakses oleh lima pimpinan instansi pemerintah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Abdullah Azwar Anas. meluncurkan buku berjudul ‘Anti Mainstream Bureaucracy’. Salah satu bahasan menarik menurut Anas adalah mengenai kantor sebagai rumah kedua.

“Kalau saya, di awal-awal buku itu saya bercerita bagaimana staff itu atau teman-teman di kantor itu harus menjadikan kantornya menjadi rumah kedua. Kalau kantor itu menjadi rumah kedua, dia nyaman, pasti lebih produktif,” kata Azwar Anas kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (10/10).

Azwar Anas melihat hubungan kekerabatan dan komunikasi di kantor merupakan hal yang penting. Dengan begitu, produktivitas seseorang dapat meningkat.

“Maka membangun hubungan, kekerabatan, komunikasi di kantor itu jadi penting. Nah yang paling suka saya dari buku ini adalah bagaimana mendorong dampak dari apa yang kita kerjakan,” ujar Azwar Anas.

Di Kementerian PANRB, Anas menegaskan kesibukan birokrasi harus berdampak pada masyarakat dan kinerja pemerintah. Untuk itu, indikator yang digunakan adalah dampak dari birokrasi itu sendiri.

“Saya tadi cerita ya, dari semua kesibukan birokrasi ini harus berdampak. Kalau enggak nanti kita habis waktunya di kesibukan tapi dampaknya kurang. Maka tadi indikator pengukuran terkait dengan reformasi birokrasi kan sudah kita pangkas, langsung ke dampak,” terang Azwar Anas.

Anas berharap buku yang diterbitkannya juga dapat menjadi inspirasi dan bacaan bagi para pemimpin organisasi. Ia juga bercerita mengenai skala prioritas.

“Tapi dari buku itu saya memulai bahwa kita jadi apa pun, jadi wartawan, jadi bupati, jadi menteri, jadi apapun harus punya skala prioritas. Karena enggak mungkin semua dikerjakan,” tutur Azwar Anas.

Anas juga bercerita ketika awal menjadi menteri sempat memberi kertas kosong kepada para stafnya untuk menuliskan harapan mereka terhadapnya sebagai menteri.

“Karena kalau enggak nanti kantor menjadi tempat yang tidak nyaman dan tidak produktif. Maka saya di awal-awal, saya itu, saya kasih kertas kosong ke semua staf untuk nulis bebas,” cerita Anas.

Menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas meluncurkan buku biografinya berjudul 'Anti Mainstream Bureaucracy'.

Berdasarkan pantauan detikcom di Bidakara Hotel, Jakarta, Kamis (10/10/2024), Anas tampil mengenakan pakaian batik berwarna kombinasi coklat dan abu-abu. Ia nampak duduk satu meja dengan para menteri.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, antara lain Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Kemudian turut hadir juga Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, hingga Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana.

Buku 'Anti Mainstream Bureaucracy' adalah rangkuman buah pemikiran Anas yang menggambarkan strategi, langkah-langkah, serta pengalaman nyata dalam melakukan reformasi birokrasi di berbagai tingkatan, yang dituangkannya ke dalam sebuah buku.

Tidak hanya memberikan wawasan teoretis, buku ini juga berbagi pengalaman praktis dalam mengatasi berbagai hambatan yang sering muncul dalam reformasi birokrasi. Sesuai namanya, pendekatan anti-mainstream ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pemimpin dan aparatur negara lainnya dalam melanjutkan reformasi birokrasi yang lebih progresif.

Sebagai informasi, Azwar Anas dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri PAN-RB pada 7 September 2022. Pria yang merupakan kader PDI-P menggantikan posisi Tjahjo Kumolo yang berpulang pada 1 Juli 2022.

Sebelum menduduki posisi itu, Anas dikenal sebagai Bupati Banyuwangi yang berprestasi. Ia menduduki posisi itu selama dua periode, yakni pada 2010-2015, dan 2016-2021.

Selepas posisi tersebut, ia dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Januari 2022. Jauh sebelumnya, Anas juga pernah menduduki posisi sebagai Anggota DPR RI periode 2004-2009 melalui Partai Kebangkitan Nasional (PKB).

Semasa ia menjabat sebagai bupati, Banyuwangi pernah mengukir sejarah tingkat internasional, yaitu juara United Nations World Tourism Organization (UNWTO) untuk kategori kebijakan publik bidang pariwisata terbaik di dunia.

Kementerian Sosial (Kemensos) RI berhasil meraih penghargaan atas inovasi pelayanan publik dalam acara Gebyar Pelayanan Prima tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Penghargaan ini diterima langsung Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico pada Rabu (8/10) di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan.

Kemensos dinobatkan sebagai salah satu instansi yang berhasil dalam mengimplementasikan inovasi pelayanan publik yang inklusif dan ramah terhadap kelompok rentan.

Acara yang mengusung tema “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif” ini diadakan sebagai upaya dalam mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi Berdampak di Indonesia.

Di ajang ini, Kemensos meraih 7 penghargaan yang terdiri dari 1 penghargaan Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, 1 Penghargaan dari Top 5 Inovasi Kelompok Keberlanjutan Inovasi dan 5 Penghargaan dari Top 5 Inovasi Kelompok Replikasi Inovasi.

7 penghargaan tersebut diberikan untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemensos yaitu Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Kartini Tamanggung (Sentra Terpadu Kartini Temanggung), Sentra Handayani Jakarta, Sentra Paramita Mataram, Sentra Phalamartha Sukabumi, Sentra Dharma Guna Bengkulu, dan Sentra Pangurangi Takalar.

“Selamat kepada 7 Sentra yang sudah bekerja luar biasa”, ujar Robben Rico.

Robben menekankan kepada sentra yang telah berhasil mendapat penghargaan tersebut untuk menjadi motivasi bagi sentra lain untuk tahun selanjutnya.

“Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah bekerja dengan sangat luar biasa”, tambahnya.

Robben juga berpesan kepada 7 sentra penerima penghargaan untuk tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Inovasi yang dilakukan Kemensos pada praktiknya memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya kelompok rentan.

Penerima manfaat dengan disabilitas mental, korban penyalahgunaan NAPZA, korban radikalisme dan lansia dilibatkan dan dapat dibuktikan bahwa mereka mampu untuk berdaya dan memiliki peran dalam membangun kemandirian dan mampu memberi andil dalam hidup bermasyarakat.

Penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi bagi Kemensos untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan pelayanan publik yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan pada Januari 2025.

"Semalam saya dapet perintah dari Bapak Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dapat perintah. Januari ASN pindah ke IKN," katanya dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 dengan tema "Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transpormatif, Inovatif, dan Inklusif, di Jakarta, Selasa (8/10).

Azwar Anas menyatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan skema dan pemberangkatan ASN IKN, termasuk insentif dan lain-lain.

"Kita segera akan siapkan skema dan pemberangkatannya. Termasuk insentif dan lain-lain," ujarnya.

Sebelumnya, Azwar Anas menyatakan pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan setelah ekosistem IKN dituntaskan.

"Kalau yang di IKN, arahan Bapak Presiden terakhir menunggu ekosistemnya disempurnakan. Mulai dari sistem digitalnya, kemudian apartemen dan lain-lain," kata Azwar usai acara Rapat Koordinasi Tim Nasional Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Peluncuran Portal Aksesi OECD di Jakarta, Kamis (3/10).

Azwar mengungkapkan, saat ini hunian untuk ASN di IKN telah disediakan lebih dari 500 unit. Meski demikian, Presiden Jokowi memberikan arahan agar ekosistem di IKN tetap disempurnakan terlebih dulu.

"Sebenarnya apartemen sudah yang siap, lebih dari 500 unit, sampai 1000 unit siap. Tapi ekosistemnya minta disempurnakan.

Sebenarnya sudah kita siapkan untuk seluruh instansi untuk pindah kita siapkan baik by name by address, jabatannya dll, kita tinggal nunggu arahan," kata Azwar.

Azwar belum bisa memastikan pemindahan ASN ke IKN dilakukan pada Oktober 2024.

"Sekarang belum. Memang beliau minta arahan disempurnakan ekosistemnya," ujarnya.

Terkait tunjungan ASN yang pindah ke IKN, Azwar pastikan pemerintah akan merumuskan hal tersebut. "Nanti ada tunjangan yang akan kita rumuskan. Iya (reformulasi)," kata Azwar.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan kabar terbaru tentang rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia mengatakan pemindahan dilakukan pada Januari 2025.

Kabar ini disampaikannya dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024. Anas mengatakan, kepastian pemindahan tersebut diamanatkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semalam saya diperintah dari Bapak Presiden (Jokowi) melalui Pak Praktikno (Mensesneg), dapat perintah Januari (2025) ASN pindah," kata Anas, di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke tahun depan.

Anas mengatakan, persiapan pemindahan ASN sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem IKN sebelum pemindahan ibu kota.

Oleh karena itu, rencana pemindahan ASN ke IKN diundur. Hal ini berarti, pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Adapun pemerintahan Jokowi sendiri akan berakhir per 20 Oktober 2024 ini.

"Ditanya terus sama wartawan ini, kapan pindah ke IKN? Tadinya September ke Oktober. Karena Presiden bukan soal apa, tadi Pak Menteri PU, Kepala OIKN tadi sampaikan sudah selesai (persiapan sarana prasarana). Tapi kita diminta ekosistemnya dibereskan," ujarnya.

Dengan turunnya perintah pemindahan di Januari 2025 mendatang, Anas mengatakan, pihaknya akan mematangkan persiapan pemindahan hingga perumusan tunjangan ASN ke IKN.

"Kita segera akan siapkan skema dan pemerangkatannya, termasuk insentif dan lain-lain. Kita ini mau selesai, tapi tugasnya tambah di ujung-ujung (masa jabata ini. Berarti lembur lagi Pak Aba (Deputi Bidang SDM Aparatur) nanti malam," canda Anas.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mulanya merencanakan pemindahan ASN mulai dilakukan pada sebelum 17 Agustus. Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.

Anas sebelumnya pernah menyampaikan, pihaknya telah membuat simulasi dengan seluruh Sekretaris Jenderal (Sekjen) kementerian hingga Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"KemenPANRB telah melakukan simulasi dengan seluruh Sekjen kementerian dan lembaga, dengan OIKN, dan juga dengan Kementerian Sekretariat Negara. Simulasi-simulasi telah kami buat mulai opsi 1,2,3,4 termasuk opsi yang lain," kata Azwar di Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Minggu (26/5/2024).

Kementerian PAN-RB juga sudah melakukan mapping terkait skenario pemindahan ASN, termasuk nama-nama ASN dan para pejabat dari seluruh KL. Namun realisasinya akan disesuaikan dengan kesiapan tempat tinggal di IKN.

Simak: Skema Perpindahan ASN ke IKN

[Gambas:Video 20detik]