REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan siap mengelola tambang dengan menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah dan membentuk tim pengelola tambang menyusul keputusan tersebut. Tim ini diketuai oleh Muhadjir Effendy yang merupakan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal.

Sikap Muhammadiyah menerima izin pengelolaan tambang dan pembentukan tim ini dilakukan dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) PP Muhammadiyah yang digelar pada 27-28 Juli 2024 di Kampus Unisa Yogyakarta.

"Karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, kecermatan yang kami lakukan, kami membentuk tim pengelolaan tambang yang diketahui Prof Muhadjir Effendy sebagai Ketua PP Muhammadiyah, bukan sebagai Menko PMK," kata Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam konferensi pers yang digelar usai Konsolnas PP Muhammadiyah di Kampus Unisa Yogyakarta, Ahad (28/7/2024).

Muhammad Sayuti juga ditunjuk sebagai sekretaris dalam tim pengelola tambang tersebut. Sedangkan, anggotanya terdiri dari Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin, dan Azrul Tanjung.

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab dalam mengelola tambang, dengan melibatkan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan.

Termasuk melibatkan masyarakat sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

"Muhammadiyah memiliki SDM yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan, serta sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki prodi pertambangan, sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik," kata Mu'ti.

Mu'ti juga menuturkan, pihaknya akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan persyarikatan melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir berjanji pihaknya tidak akan merusak lingkungan setelah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah, hari ini.

Selain itu, Muhammadiyah juga berjanji pengelolaan tambang itu tidak akan menimbulkan konflik dan disparitas sosial di wilayah pertambangan.

"Kami masuk ingin mengelola termasuk mengelola tambang dan kami ingin punya role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial," kata Haedar dalam tayangan Youtube Muhammadiyah Channel, Minggu (28/7/2024).

"Sebaliknya kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan hidup," ujarnya.

Meski demikian, diakuinya hal itu tidak mudah bagi Muhammadiyah.

Hal itu diakuinya meskipun Muhammadiyah disebut selama ini merupakan organisasi yang bekerja mengelola pendidikan, kesehatan, sosial dan belakangan merambah ke bisnis.

"Maka jadi tantangan bagi kami yang bertanggungjawab untuk jika IUP ini kami manfaatkan melalui badan usaha kami, maka kita akan mengelolanya dengan cara seksama, dengan mengeliminasi hal hal yang problematik seperti berkembang di masyarakat," ungkap Haedar.

Ia pun berjanji, Muhammadiyah akan mengembalikan IUP itu jika pada prosesnya didapati kegagalan dalam pengelolaan tambang.

"Tapi, karena usaha tambang ini juga yang lain kan ada di lalu lintas persoalan-persoalan dan pelaku tambang yang demikian rupa, kalau nanti perjalanannya tim menemukan berbagai macam situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, kesejahteraan sosial dan lingkungan, ya kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggungjawab pula IUP itu kami kembalikan," tegas Haedar.

Sebelumnya diberitakan, Muhammadiyah resmi menerima IUP dari pemerintah untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Hal ini diputuskan dalam rapat konsolidasi nasional PP Muhammadiyah yang digelar di Yogyakarta.

"Setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dikutip dari tayangan Youtube Muhammadiyah Channel, Minggu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) MuhammadiyahHaedar Nashir mengatakan, pihaknya tidak mengejar keuntungan dari pengelolaan tambang yang baru diterima secara resmi, hari ini.

Hal ini disampaikan Haedar dalam konferensi pers usai PP Muhammadiyah menggelar konsolidasi nasional di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

"Dan kami tidak kejar keuntungan, karena kalau mikir diri sendiri, insyaallah kami Muhammadiyah sudah cukup," kata Haedar dalam tayangan Youtube Muhammadiyah Channel, Minggu.

Haedar meyakini, pihaknya menerima izin usaha pengelolaan (IUP) tambang itu dengan berbagai prinsip yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan.

Jika pada saatnya ditemukan hal-hal yang melenceng dari pengelolaan tersebut, ia menegaskan bahwa Muhammadiyah akan mengembalikan IUP itu.

"Kalau nanti perjalanannya tim menemukan berbagai macam situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, kesejahteraan sosial dan lingkungan, ya kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggungjawab pula IUP itu kami kembalikan," jelasnya.

Ia menjelaskan, Muhammadiyah ingin mengelola pertambangan dengan tidak merusak lingkungan.

Kemudian, Muhammadiyah dijamin tidak akan menimbulkan konflik dan disparitas sosial ketika mengelola tambang.

"Sebaliknya kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan hidup. Tentu tidak mudah, tentu tidak mudah tapi kami organisasi yang selama ini bekerja mengelola pendidikan, kesehatan, sosial, mulai masuk ke bisnis bikin hotel dan lain sebagainya, maka jadi tantangan bagi kami yang bertanggung jawab untuk jika IUP ini kami manfaatkan melalui badan usaha kami, maka kita akan mengelolanya dengan cara seksama, dengan mengeliminasi hal hal yang problematik seperti berkembang di masyarakat," ungkapnya.

Perlu diketahui, PP Muhammadiyah memutuskan menerima tawaran IUP oleh pemerintah untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Hal ini diputuskan dalam rapat konsolidasi nasional PP Muhammadiyah hari ini di Yogyakarta.

"Setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dikutip dari tayangan Youtube Muhammadiyah Channel, Minggu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 yang di dalamnya terdapat kewenangan dan kesempatan bagi organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP). Muhammadiyah memutuskan siap mengelola usaha pertambangan sesuai aturan tersebut.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi, termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam.

"Pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam, konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi kepada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang dan melibatkan sumber daya insani yang handal dan berintegritas tinggi," kata Prof Mu'ti dalam Konferensi Pers Hasil Konsolidasi Nasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahad (28/7/2024)

Prof Mu'ti mengatakan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melakukan pengkajian dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.

Prof Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah memutuskan siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan.

Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. Pengelolaan tambang disertai dengan monitoring evaluasi dan penilaian manfaat dan mafsadat atau kerusakan bagi masyarakat

Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah.

Ketujuh, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

Kedelapan, pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas.

Kedelapan, menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang terdiri atas Muhadjir Effendi, Muhammad Sayuti dengan anggota Anwar Abbas, Hilman Latif, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin dan Azrul Tanjung.

Kesembilan, tim memiliki tugas wewenang dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengumumkan Muhadjir Effendy menjadi Ketua Tim Pengelolaan Tambang Muhammadiyah.

Hal ini diumumkan Muhadjir dalam rapat konsolidasi nasional PP Muhammadiyah yang digelar di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

Haedar menyebut, dipilihnya Muhadjir sudah melalui pencermatan pihaknya.

"Kami sekaligus karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, kecermatan yang kami lakukan menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof Muhadjir Efendy," kata Haedar dikutip dalam tayangan Youtube Muhammadiyah Channel, Minggu.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) merupakan Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi.

"Bukan sebagai menko PMK. Jadi mohon nanti jangan ditulis, Ketuanya Menko PMK, nanti istana pindah ke sini nih," ucap Haedar.

Sementara itu, tim pengelolaan tambang Muhammadiyah juga diisi jabatan lainnya yaitu Sekretaris dan sejumlah anggota.

Mereka adalah Sekretaris Muhammad Sayuti, kemudian anggota Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji dan Arif Budimanta.

Adapun sebelumnya, melalui konferensi pers, PP Muhammadiyah mengumumkan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan pemerintah terhadap organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Pengumuman itu dibacakan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

"Setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah," kata Abdul Mu'ti dikutip dari tayangan Youtube Muhammadiyah Channel, Minggu.