Jakarta -

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus mengawal penyaluran pupuk subsidi bisa sampai ke para petani di daerah. Dia memberikan ultimatum bila ada distributor pupuk yang main-main di daerah akan segera dicopot.

Sebelumnya, dia mengaku baru saja mendapatkan banyak sekali keluhan dari para kepala desa soal pupuk subsidi yang belum disalurkan ke para petani. Padahal sejak Januari 2024, pupuk subsidi sudah disebar pemerintah ke daerah.

Kabarnya, dia mendengar ada beberapa distributor pupuk yang nakal dan mengakali penyaluran pupuk subsidi untuk mendapatkan keuntungan. Dari situ dia mengatakan akan mencabut izin distributor nakal tersebut.

"Bisa dibayangkan hari ini pupuknya belum sampai. Saya katakan tolong dievaluasi. Ada lagi mengatakan distributornya nakal. Saya katakan ganti, cabut izinnya. Harus dicabut dong. Ini mengorbankan rakyat kecil. Mengorbankan petani kita. Kasihan petani kita. Sudah modalnya pas-pasan, pupuknya dipersulit," tegas Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (7/11/2024) malam kemarin.

Dia menegaskan pesan Presiden Prabowo Subianto adalah agar pupuk subsidi bisa sampai langsung ke petani tanpa ada hambatan. Bila ada masalah di distributor dia meminta PT Pupuk untuk mengevaluasi, kalau perlu diganti bila ternyata terbukti bermain dengan pupuk subsidi.

"Bapak Presiden selalu sampaikan bagaimana langsung ke petani. Jangan dipersulit. Jangan ada yang bermain-main. Jangan dibuat ribet. Kalau ada distributor mempermainkan petani, sudah pasti kita cabut ini. Itu sudah pasti," kata Amran.

Pemerintah sendiri, Amran bilang sudah membuat agar pupuk subsidi bisa makin mudah diterima petani. Salah satunya dengan cara penggunaan KTP sebagai syarat pembelian pupuk subsidi, yang sebelumnya harus pakai kartu tani.

"Kami akan membuat sederhana. Bapak Presiden menyampaikan buat petani nyaman untuk berproduksi. Jadi kita sederhanakan. Yang pertama untuk pupuk adalah cukup menggunakan KTP. Gunakan KTP cukup," pungkas Amran.

(fdl/fdl)

BOGOR, KOMPAS.com -Jaksa Agung ST Burhanuddin mengakui bahwa masih ada jaksa-jaksa yang nakal di lembaganya.

Namun demikian, ia menegaskan, jumlah tersebut mengalami penurunan setelah dilakukan langkah bersih-bersih di Kejaksaan.

"Kita akui. Kita akui. Masih ada jaksa yang nakal. Tetapi persentasenya mulai menurun," ujar Burhanuddin dalam acara rapat koordinasi nasional di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada Kamis (7/11/2024).

Burhanuddin menjelaskan, upaya bersih-bersih tersebut dimulai sejak lima tahun lalu, saat ia baru bergabung dengan kabinet pemerintahan.

Ia menekankan, langkah ini merupakan prioritas utama yang dilakukannya ketika memasuki lembaga baru.

"Maka apa yang saya lakukan, saya bersih-bersih dulu di kejaksaan. Walaupun jujur sampai saat ini juga masih ada aja jaksa yang masih nakal," ungkapnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin menekankan, pemberantasan korupsi harus dimulai dari individu sebelum meluas ke orang lain.

Ia menegaskan pentingnya integritas seorang pemimpin dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih.

Menurutnya, seorang pemimpin yang bersih, maka bawahannya tidak akan melakukan hal yang tercela. Sebaliknya, jika pemimpin korup, maka bawahannya pun akan menjadi rampok.

"Seorang pemimpin yang bersih, maka bawahannya tidak akan melakukan hal yang tercela. Sebaliknya, pemimpin korup, bawahannya pun akan menjadi rampok," tuturnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin meminta jajarannya di kejaksaan untuk membersihkan diri masing-masing.

Ia berharap kejaksaan dapat memberikan contoh yang baik kepada institusi lain sebagai penegak hukum yang diharapkan masyarakat.

"Koordinasi yang baik dengan para penegak hukum, koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, dan bersama-sama kita mewujudkan cita-cita kita menjadi Indonesia yang bersih dari korupsi," ujarnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan komitmen pemerintah untuk mengejar para pengusaha nakal sawit yang tidak membayar pajak ke kas negara.

Airlangga menyampaikan, pemerintah akan terus melakukan monitor terhadap pengusaha nakal tersebut agar dapat melaksanakan kewajibannya.

"Nanti kita monitor dulu," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Senin (28/10).

Hanya saja, Airlangga tidak menjelaskan detail langkah apa yang akan dilakukan untuk menagih setoran dari para pengemplang tersebut.

Seperti yang diketahui, belum lama ini, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa ada sekitar 300 pengusaha nakal yang tidak membayarkan pajaknya ke negara dengan nilai Rp 300 triliun.

Bahkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan sudah siap menindak pada pengusaha tersebut.

Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono memberikan penjelasan terkait tudingan setoran sekitar Rp 300 triliun yang belum dibayarkan oleh pengusaha.

Menurutnya, hal tersebut merupakan kasus keterlanjuran adanya lahan perkebunan sawit di kawasan hutan. Kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan UU tersebut, pemerintah akhirnya membentuk Tim Satuan Tugas untuk mempercepat penanganan kasus tersebut.

Eddy menyebut, terkait ketentuan yang ada pada pasal 110 B, sampai saat ini anggota Gapki belum menerima surat pemberitahuan dan tagihan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Mungkin yang dianggap nakal padahal sebenarnya tidak seperti itu karena semua sudah masuk dalam pantauan Satgas Tata Kelola Sawit," kata Eddy kepada Kontan.co.id, Senin (28/10).

Sementara terkait ketentuan masuk dalam Pasal 110 A, pihaknya sudah mendapatkan surat dan tagihan dari KLHK, dan diketahui hampir 90% lebih perusahaan sudah membayar.

"Saya tidak tahu yang masyarakat atau koperasi," katanya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan komitmen pemerintah untuk mengejar para pengusaha nakal sawit yang tidak membayar pajak ke kas negara.

Airlangga menyampaikan, pemerintah akan terus melakukan monitor terhadap pengusaha nakal tersebut agar dapat melaksanakan kewajibannya.

"Nanti kita monitor dulu," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Senin (28/10).

Hanya saja, Airlangga tidak menjelaskan detail langkah apa yang akan dilakukan untuk menagih setoran dari para pengemplang tersebut.

Seperti yang diketahui, belum lama ini, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa ada sekitar 300 pengusaha nakal yang tidak membayarkan pajaknya ke negara dengan nilai Rp 300 triliun.

Bahkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan sudah siap menindak pada pengusaha tersebut.

Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono memberikan penjelasan terkait tudingan setoran sekitar Rp 300 triliun yang belum dibayarkan oleh pengusaha.

Menurutnya, hal tersebut merupakan kasus keterlanjuran adanya lahan perkebunan sawit di kawasan hutan. Kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan UU tersebut, pemerintah akhirnya membentuk Tim Satuan Tugas untuk mempercepat penanganan kasus tersebut.

Eddy menyebut, terkait ketentuan yang ada pada pasal 110 B, sampai saat ini anggota Gapki belum menerima surat pemberitahuan dan tagihan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Mungkin yang dianggap nakal padahal sebenarnya tidak seperti itu karena semua sudah masuk dalam pantauan Satgas Tata Kelola Sawit," kata Eddy kepada Kontan.co.id, Senin (28/10).

Sementara terkait ketentuan masuk dalam Pasal 110 A, pihaknya sudah mendapatkan surat dan tagihan dari KLHK, dan diketahui hampir 90% lebih perusahaan sudah membayar.

"Saya tidak tahu yang masyarakat atau koperasi," katanya.

KLATEN, KOMPAS.com - Keberadaan oknum bengkel nakal kerap meresahkan masyarakat, khususnya bagi pengguna kendaraan roda empat. Dengan memanfaatkan ketidaktahuan konsumen soal teknis, mereka tega berbohong terkait kerusakan komponen mobil.

Menyikapi hal tersebut, konsumen dituntut berpikir kritis terhadap saran perbaikan yang diberikan oleh pihak bengkel. Jangan sampai hanya pasrah dan justru memberikan respons kurang tepat.

Salah satunya, konsumen harus tahu alasan bengkel kerap memberikan informasi kerusakan mobil, padahal tidak diminta sebelumnya. Hal ini memberikan kesan pihak bengkel mencari-cari kerusakan mobil konsumen.

Iwan, pemilik bengkel mobil Iwan Motor Solo, mengatakan konsumen berhak mendapatkan informasi sebenar-benarnya, terkait kondisi mobil yang dimasukkan ke dalam bengkel untuk perawatan.

“Bukan hanya perbaikan sesuai permintaan konsumen saja, tapi pihak bengkel juga akan memberikan layanan lebih, seperti memberikan informasi kondisi komponen mobil untuk saat ini dan dalam waktu dekat,” ucap Iwan kepada Kompas.com, Sabtu (26/10/2024).

Iwan mengatakan, komponen yang menjadi prioritas pihak bengkel adalah yang berkaitan dengan keselamatan pengguna maupun kendaraan.

“Meski tujuan awal konsumen hanya ganti oli mesin saja, tapi ketika ada komponen penting yang berpotensi mengancam keselamatan pengguna atau kendaraan, kami wajib menyampaikan temuan kepada konsumen,” ucap Iwan.

Dalam hal penyampaian kerusakan ini, menurut Iwan, pihak bengkel perlu mengandalkan peran service advisor (SA). Sehingga, informasi yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan tidak menimbulkan salah paham.

“Jangan sampai konsumen menyikapi langkah antisipatif dari pihak bengkel ini sebagai upaya menipu atau memeras, ini kerap terjadi, dan pihak bengkel harus bisa memberikan penjelasan sebaik mungkin,” ucap Iwan.

Iwan mengatakan, ketika mendapatkan catatan kerusakan yang cukup banyak dari bengkel, konsumen berhak bertanya, atau mendapatkan informasi terkait kondisi dan urgensinya.

“Minimal konsumen mendapatkan informasi dampak bila tidak melakukan perbaikan yang disarankan oleh pihak bengkel, dalam hal ini keputusan ada di tangan konsumen apakah bersedia perbaikan atau menunda,” ucap Iwan.

Iwan selaku pelaku usaha bengkel selama 21 tahun dan 5 tahun sebagai kepala bengkel Honda resmi, secara pribadi tak menginginkan konsumen mendapatkan kesulitan di jalan. Khususnya, setelah melakukan perawatan mobil di bengkelnya.

“Yang jadi masalah kan bila informasi yang diberikan konsumen tidak benar, maka dari itu ini perlu diklasifikasi dengan menjalin komunikasi yang baik, agar kedua belah pihak sama-sama nyaman,” ucap Iwan.

Jadi, pihak bengkel memang memiliki kewajiban untuk memberikan informasi terkait kondisi mobil yang diserahkan konsumen saat perawatan, ataupun setelahnya, demi terwujudnya pelayanan terbaik.

Jakarta -

Pemerintah berpeluang mendapatkan sumber dana baru di luar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan nilainya mencapai Rp 400 triliun.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Adik dari Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan ada dua sumber dana baru yang bisa didapatkan, yakni dari pengusaha yang nakal dan karbon kredit.

Dari pengusaha nakal, Hashim menyebut Jaksa Agung Muda siap menindak sekitar 300 pengusaha sawit nakal yang mengemplang pajak. Bahkan ada sekitar 25 pengusaha yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 15 pengusaha lainnya tidak mempunyai rekening di Indonesia.

"Nah ini sudah dikasih laporan kepada Pak Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp 189 triliun, dan waktu singkat, dan waktu lebih lama, tapi tahun ini, atau tahun depan, bisa tambah Rp 120 triliun lagi sehingga Rp 300 triliun itu masuk ke Kas Negara, itu dari pemilik kebun nakal, ilegal. Itu satu," kata Hashim dalam diskusi di Menara Kadin, dikutip Kamis (24/10/2024).

Selain dari para pengusaha nakal, Hashim menambahkan sumber dana baru itu berasal dari karbon kredit. Menurut asesmen dan kajian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hutan-hutan Indonesia dapat menyerap 577 juta ton karbon.

Dia pun berencana menawarkan karbon kredit kepada negara-negara penghasil emisi, seperti Arab Saudi, Qatar, Abu Dhabi dalam forum COP 29 di Baku, Azerbaijan.

"Saya nanti di Baku akan umumkan, kita akan lelang, auction, kalau Saudi berminat, Qatar berminat, Abu Dhabi berminat, semua negara-negara penghasil emisi, berminat, kita jual minimal 10 dolar. Berarti apa? Berarti itu, 5,8 miliar dolar anggaran," jelasnya.

Dia memperkirakan anggaran yang masuk dari karbon kredit mencapai Rp 190 triliun. Dengan begitu, total dana baru yang masuk ke Indonesia mencapai Rp 400 triliun.

"Kita dari pengusaha nakal sampai Rp 300 triliun. Kita dengan karbon, kita bisa dapet Rp 190 triliun, itu sudah Rp 400 triliun, kurang lebih, dana baru," terangnya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir akan menindak tegas pegawai BUMN nakal yang nekat bermain dengan program negara. Salah satunya terkait pengadaan pupuk subsidi.

Erick menegaskan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto punya target besar mencapai swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Seiring mencapai target tersebut, Erick akan memberantas oknum-oknum BUMN pangan yang selama ini bermain di pasokan pupuk.

"Kita memastikan juga tidak ada lagi main-main dipupuk. Kita akan berantas yang namanya pihak-pihak yang selama ini menghambat!" kata Erick, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Erick juga memastikan kolaborasi erat dengan Kementerian Pertanian untuk mencapai target swasembada. Hal ini diwujudkan melalui kunjungannya ke Kementan untuk bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Ia hadir membawa sejumlah pimpinan BUMN pangan, antara lain Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Direktur Utama Perum BULOG Wahyu Suparyono, hingga Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) Mohammad Abdul Ghani.

Lebih lanjut Erick pun mencontohkan salah satu bentuk dari kolaborasi ini. Misalnya melalui PTPN, akan dipastikan untuk alokasi lahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan swasembada pangan.

(shc/hns)

KLATEN, KOMPAS.com - Keberadaan oknum pedagang mobil bekas yang menutup-nutupi kerusakan unit banyak ditemukan di lapangan. Saking banyaknya, praktik tipu daya tersebut sudah menjadi rahasia umum.

Sehingga, calon pembeli wajib melakukan inspeksi pada unit yang sedang diincar agar tak salah pilih. Maraknya oknum pedagang nakal ini juga memicu perkembangan bisnis inspeksi mobil di Tanah Air.

Hardi Wibowo, pemilik bengkel dan showroom mobil bekas Aha Motor Yogyakarta mengatakan calon pembeli membutuhkan pendamping ahli dalam memilih mobil bekas.

“Beberapa pihak bengkel menyediakan jasa inspeksi mobil, untuk mendampingi calon pembeli dalam memilih unit, kompetensi mekanik dalam menganalisis kerusakan mobil bisa membantu konsumen,” ucap Hardi kepada Kompas.com, Senin (21/10/2024).

Hardi mengatakan, ada banyak jenis tipu daya yang dilakukan oleh oknum pedagang mobil bekas. Beberapa di antaranya menutupi kerusakan unit.

“Seharusnya pedagang mobil bekas yang amanah memperbaiki kerusakan yang ada, sehingga ketika unit diserahkan dalam kondisi sesuai harapan konsumen, bila pun tidak diperbaiki, penjual harus menginformasikan,” ucap Hardi.

Menurut Hardi, sah saja bila penjual memberitahu beberapa kerusakan mobil, yang akan dijual kepada calon pembeli. Artinya, unit tersebut dijual apa adanya dengan menyisakan beberapa perbaikan setelahnya.

“Tak semua penjual mobil jujur dalam hal ini, malah sebagian melakukan sulap (tipu daya), dalam artian bukan memperbaikinya tapi justru menutup-nutupi kerusakan, misal masalah kebocoran oli mesin,” ucap Hardi.

Hardi mengatakan, kebocoran oli mesin kerap terjadi pada unit mobil bekas karena usia pemakaian. Seharusnya, sealant atau seal yang sudah mengeras dan bocor perlu diperbarui dengan menggantinya.

“Pedagang yang curang tidak (memperbaiki), tapi hanya mengelap oli yang membasahi dinding mesin, sehingga ketika diinspeksi oleh calon pembeli kondisinya tampak kering, tapi setelah dipakai 10.000 Km misal, kebocoran baru muncul lagi,” ucap Hardi.

Kebocoran oli mesin hanya satu contoh, menurut Hardi, jenis tipu daya oknum pedagang mobil bekas ada banyak. Sehingga, bila calon pembeli tidak teliti, bisa menyesal di kemudian hari.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyentil pengusaha-pengusaha nakal di Indonesia. Menurutnya, banyak sekali pengusaha nakal yang main mata dengan pejabat.

Prabowo mengatakan kolusi dilakukan oleh para pejabat negara dan politik dengan pengusaha-pengusaha yang nakal. Pengusaha semacam ini menurutnya sangat tidak patriotik.

"Kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik, janganlah kita takut untuk melihat realita ini," ungkap Prabowo dalam pidato kenegaraan pertamanya, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Eks Menteri Pertahanan itu mengatakan kenyataannya masih banyak kebocoran, penyelewangan, hingga korupsi di Indonesia. Hal ini bisa membahayakan masa depan anak cucu di Indonesia.

"Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan," ungkap Prabowo.

Di tengah kenyataan tersebut, Prabowo juga mengungkapkan banyak sekali masyarakat yang belum menikmati kemerdekaan. Banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

"Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan, terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan, terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi, terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah," papar Prabowo.

Simak Video: Prabowo Minta Elite Berani Lihat Kenyataan: Jangan Seperti Burung Unta

[Gambas:Video 20detik]

(hal/hns)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah melakukan sanksi administrasi kepada manajer investasi, perusahaan efek hingga emiten nakal di pasar modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan sanksi untuk manajer investasi yang nakal itu ditujukan kepada PT IndoSterling Aset Manajemen. OJK telah mencabut izin usahanya.

"Di bidang pasar modal pada bulan Agustus 2024 OJK antara lain telah mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha kepada satu manager investasi atas nama PT IndoSterling Aset Manajemen," kata dia dalam konferensi pers, Jumat (6/9/2024).

Selain itu, OJK juga memberikan sanksi administratif berupa denda kepada satu perusahaan efek, dua emiten, satu penilai dan dua pihak lain sebesar Rp 5,6 miliar.

"Serta sanksi administrasi denda satu perusahaan efek, dua emiten, satu penilai dan dua pihak lain Rp 5,61 miliar," jelasnya.

OJK memang setiap bulannya terus melakukan pengawasan terhadap berbagai sektor keuangan khususnya pada pasar modal. Pada Juli lalu saja, OJK mengenakan sanksi administratif kepada sejumlah manager investasi dan satu emiten. Sanksi ini dilakukan pengenaan denda sebesar Rp 475 juta.

"Dalam rangka penegakan ketentuan di bidang pasar modal. Pada bulan Juli 2024 OJK antara lain telah mengenakan sanksi administratif berupa denda atas kasus dua manager investasi dan satu emiten sebesar Rp 475 juta," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, dalam konferensi pers secara virtual, Senin (5/8/2024).

(ada/rrd)

Jakarta: Upaya untuk menemukan obat kanker terus dilakukan oleh para ilmuwan. Tidak hanya mencari obat yang efektif, penggunaan obat kemoterapi dan terapi radiasi saat ini paling banyak dilakukan.

Di antara proses berinovasi tersebut, salah satu hasil riset juga dilakukan tim mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM). Tim mahasiswa UGM berhasil mengembangkan pengobatan kanker dengan menggunakan kombinasi albumin ikan gabus (Channa striata) dan senyawa bunga Sinyo Nakal (Duranta erecta L.) yang dianggap potensial dan efektif mengghambat pertumbuhan sel kanker.

Tim peneliti tersebut terdiri atas Fahmi Ihsanuddin Jauhari, Rafif Ananda Putra, Fadillah Rahma Ranita, dan Naafi’ Noor Nafiza Novikh dari mahasiswa Fakultas Farmasi UGM, dengan dukungan dari dosen pembimbing, Dr. Sci. apt. Rohmad Yudi Utomo, M. Sc. Proyek ini merupakan bagian dari Program Kreativitas Mahasiswa bidang Riset Eksakta, yang didanai oleh UGM dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Ketua Tim penelitian, Fahmi Ihsanuddin Jauhari mengatakan, penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi senyawa antikanker yang terdapat dalam bunga Sinyo Nakal, khususnya flavonoid, dengan meningkatkan stabilitas dan bioavailabilitas senyawa tersebut menggunakan albumin sebagai medium penghantar. “Inovasi ini tidak hanya menciptakan solusi baru dalam pengobatan kanker, tetapi juga memperkenalkan penggunaan sumber daya alam lokal dalam pengembangan farmasi,” ujar Fahmi dikutip dari laman UGM, Kamis, 1 Agustus 2024.

Fahmi menjelaskan, albumin ikan gabus dipilih karena kemampuannya dalam meningkatkan stabilitas dan bioavailabilitas senyawa aktif di dalam tubuh. Albumin ini memiliki keunggulan dalam memperpanjang waktu paruh senyawa aktif dalam sirkulasi darah dan mengurangi efek samping yang mungkin timbul.

Dalam penelitian ini, albumin ikan gabus digunakan sebagai pembawa (carrier) untuk senyawa aktif dari bunga Sinyo Nakal, yang diharapkan dapat lebih efektif menghantarkan senyawa ke sel kanker melalui proses Enhanced Permeability and Retention (EPR). Penelitian ini melibatkan serangkaian uji in vitro untuk menguji efektivitas sistem penghantaran albumin ikan gabus pada sel kanker payudara.

“Hasil awal dari uji ini menunjukkan bahwa penggunaan albumin sebagai medium penghantar dapat meningkatkan penyerapan senyawa anti-kanker secara signifikan dan memperlambat pertumbuhan sel kanker,” ujar Fahmi.

Rahmad Yudi Utomo selaku dosen pendamping mengatakan, senyawa aktif yang dikaji dalam penelitian ini, seperti durantoside, telah menunjukkan aktivitas antikanker yang menjanjikan, dan dengan adanya sistem penghantaran ini, diharapkan efikasi terapinya dapat meningkat. “Inovasi ini menunjukkan potensi besar dalam pengembangan terapi kanker berbasis bahan alam, khususnya dari sumber daya yang melimpah seperti ikan gabus dan tanaman Sinyo Nakal,” katanya.

Menurutnya, proyek penelitian ini juga membuka jalan untuk pengembangan lebih lanjut dalam industri farmasi, terutama dalam pengembangan obat-obatan berbasis bahan alam yang lebih terjangkau dan efektif. Selain berkontribusi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, proyek ini juga mencerminkan dedikasi dan kreativitas mahasiswa UGM dalam mengembangkan solusi inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Adanya temuan ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam penanganan kasus kanker di Indonesia dan mungkin di tingkat global,” pungkasnya.

Baca juga: Pertama di Indonesia, Mahasiswa Doktor UI Kembangkan Penentuan Terapi Stroke dengan AI

(CEU)