Jakarta -

Saat dunia terbangun setelah hari pemilihan di Amerika Serikat (AS), Donald Trump pun terpilih menjadi Presiden AS dan kembali ke Gedung Putih.

Partai Republik juga menguasai Senat AS. Ini akan memudahkan Trump meloloskan ide-ide ekonominya menjadi undang-undang. Meskipun presiden memiliki sejumlah kekuasaan eksekutif langsung, rintangan terakhir adalah kendali Legislatif.

Trump berjanji terapkan tarif tinggi

Kemenangan Trump akan membawa perubahan besar pada ekonomi global. Banyak ide ekonominya yang mirip dengan saat pertama kali ia berkuasa. Namun kali ini, ide-idenya lebih canggih dan ia punya lebih banyak pengalaman dan tekad untuk merealisasikannya.

Donald Trump menjanjikan tarif sebesar 10% atau 20% untuk semua barang yang diimpor ke AS dan tarif yang lebih tinggi lagi sebesar 60% untuk barang-barang buatan Cina. Di saat yang sama, ia juga berjanji untuk mengembangkan kembali industri manufaktur, memotong pajak, dan mendeportasi jutaan imigran ilegal.

Meskipun mungkin tampak ekstrem, janji-janji kampanye itu cukup meyakinkan banyak pemilih yang selama ini berjuang menghadapi inflasi harga makanan dan perumahan. Bahwa ekonomi mereka akan lebih baik jika mendukung Trump.

Bagaimana reaksi pasar global?

Kebijakan Trump akan berdampak besar pada ekonomi Amerika Serikat, juga seluruh dunia. Sebelum pemilihan, bisnis di seluruh dunia telah memperhitungkan kemenangan Partai Demokrat atau Republik dan membuat rencana darurat.

Setelah kemenangan Partai Republik, pasar bereaksi.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Pasar saham di Asia, yang pertama dibuka setelah pemilihan, menunjukkan reaksi beragam terhadap kemenangan Trump. Nikkei Jepang dan S&P/ASX 200 Australia naik. Sementara Indeks Hang Seng Hong Kong turun.

Saham Cina Daratan tidak banyak bergerak dan pasar Eropa sejauh ini tidak bergejolak. Pasar AS menyambut kemenangan Trump dengan optimisme dan kegelisahan. Indeks S&P 500 melonjak 2,4%, Dow Jones Industrial Average melonjak 3,4%, dan Nasdaq Composite melonjak 2,7%. Ketiga indeks mencapai rekor tertinggi pada hari Rabu (06/11), sementara indeks MSCI untuk saham dunia naik 1,3%.

Kenaikan demikian tidak dijumpai di pasar obligasi karena surat utang pemerintah AS 10 tahun telah terjual, dengan imbal hasil melonjak menuju 4,5% di tengah antisipasi bahwa defisit yang membengkak di bawah Trump akan memaksa pemerintah untuk membayar utang.

Bitcoin sentuh rekor tertinggi sepanjang masa

Trump berjanji untuk menjadikan Amerika sebagai "ibu kota kripto di planet ini" dengan menghentikan regulasi dan menjadi lebih terbuka terhadap inovasi.

Dukungannya terhadap mata uang kripto telah memberikan harapan bagi industri di AS. Bitcoin, mata uang kripto paling populer, mencapai rekor lebih dari $75.000 pada hari Rabu.

Banyak pendukung mata uang kripto seperti Elon Musk ingin agar Trump kembali terpilih. Beberapa individu dan perusahaan kripto telah menyumbangkan jutaan dolar kepada Super PAC untuk mendukung kandidat pilihan mereka.

Dominasi dolar AS

Sementara bitcoin melonjak, sejumlah mata uang lain tidak berkinerja baik terhadap dolar Amerika. Uni Eropa dan negara-negara seperti Cina, Jepang, dan Meksiko khawatir tentang tarif.

Pada hari Rabu, banyak mata uang negara ini kehilangan nilai terhadap dolar AS. Peso Meksiko mengalami penurunan terbesar dalam tiga bulan karena sangat rentan terhadap tarif baru AS karena merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut.

Dolar yang lebih mahal akan membuat barang-barang AS lebih mahal bagi negara lain secara umum. Hal ini juga akan membuat komoditas global yang dihargai dalam dolar seperti minyak lebih mahal bagi pembeli yang membayar dalam mata uang lain.

Dolar yang lebih mahal akan membuat barang-barang AS lebih mahal bagi negara lain secara umum. Hal ini juga akan membuat komoditas global yang dihargai dalam dolar seperti minyak menjadi lebih mahal bagi pembeli yang membayar dalam mata uang lain.

Kekhawatiran dan peluang Eropa

Selain kesulitan perdagangan dan tarif, sejumlah negara Eropa Timur khawatir Trump dapat melemahkan dukungan penting Amerika untuk NATO. Ketakutan ini, bersama dengan kekhawatiran tentang masa depan perang di Ukraina, menekan banyak mata uang Eropa Timur seperti mata uang forint di Hungaria.

Untuk menenangkan Trump, Eropa mungkin perlu meningkatkan pengeluaran pertahanannya secara umum dan dukungannya untuk Ukraina. Selain itu, banyak kebijakan Trump dapat menyebabkan inflasi yang berakar di AS dan merusak liabilitas negara lain untuk meminjam uang.

Jika digabungkan, banyak kebijakan Trump yang juga "akan berdampak sangat negatif bagi Meksiko, juga bagi zona euro, dan sangat terkait dengan kawasan Eropa Tengah dan Timur," kata Piotr Matys, analis senior valuta asing di In Touch Capital Markets, kepada kantor berita Bloomberg.

"Masa jabatan kedua Donald Trump akan menjadi tantangan yang lebih besar bagi industri Jerman dan Eropa, apabila dibandingkan masa jabatan pertamanya," kata Thilo Brodtmann, Kepala Asosiasi Industri Teknik Mesin Jerman, dalam sebuah pernyataan.

"Kita harus dengan serius menanggapi pengumuman tarifnya," kata Brodtmann. Ia juga menambahkan bahwa tarif akan membebani perdagangan global dan dapat memaksa Cina dan negara-negara Eropa untuk lebih mengembangkan kekuatan ekonomi mereka sendiri.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

Simak Video 'Biden Minta Turunkan Suhu Politik: Sistem Penghitungan Suara Jujur-Adil':

[Gambas:Video 20detik]

(ita/ita)

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Perdana Menteri Luksemburg Luc Frieden mengatakan, Uni Eropa harus memiliki tentaranya sendiri. Hal tersebut diungkapkan Frieden di tengah kekhawatiran Donald Trump akan menarik keamanan AS untuk Eropa saat dirinya kembali ke Gedung Putih.

Mengutip The Telegraph, Frieden dalam pidatonya di Polandia mengatakan, langkah pertama menuju militer bersama dapat diambil oleh "koalisi yang bersedia" di antara negara-negara anggota.

"Kita perlu membahas perlunya tentara Eropa. Tentara yang sepenuhnya terintegrasi dan dapat dioperasikan dengan NATO dan mitra yang kuat dan sangat diperlukan bagi sekutu Amerika Utara kita," katanya pada Senin malam, menjelang pemilihan presiden AS yang menegangkan.

"Invasi Rusia yang tidak dapat diterima ke Ukraina telah menjadi peringatan," tambah pemimpin salah satu anggota pendiri Uni Eropa.

Dia juga bilang, Uni Eropa membutuhkan lembaga yang mendorong dialog dan demokrasi.

"Dan mereka perlu didukung oleh kemampuan untuk mempertahankan prinsip-prinsip kita," tegasnya.

Pernyataan Frieden dilakukan saat Eropa, yang bergantung pada AS untuk keamanannya, bersiap menghadapi kemungkinan Trump menjabat sebagai presiden untuk kedua kalinya.

Para pemimpin Eropa khawatir bahwa kandidat dari Partai Republik itu dapat menarik diri dari NATO jika ia merasa anggota aliansi lainnya tidak cukup membelanjakan uang untuk pertahanan.

Mereka juga khawatir Trump dapat menghentikan persenjataan dan bantuan ke Kyiv – dan berpotensi memaksa Ukraina, negara kandidat untuk bergabung dengan UE, untuk menegosiasikan perjanjian damai yang tidak adil dengan Vladimir Putin, presiden Rusia.

Sebaliknya, kemenangan Kamala Harris akan dilihat sebagai kelanjutan dari status quo.

Tentara Uni Eropa telah lama dilihat sebagai prospek yang jauh, karena kurangnya kemauan politik dari negara-negara anggota yang khawatir mengirim pasukan mereka untuk beraksi di bawah bendera Uni Eropa.

Prancis memveto rencana yang dapat mengarah pada pasukan bersenjata gabungan di antara enam negara anggota asli pada tahun 1954.

Uni Eropa telah memiliki kelompok tempur multinasional yang masing-masing beranggotakan 1.500 personel sejak tahun 2007, tetapi kelompok-kelompok ini tidak pernah dikerahkan.

“Fakta bahwa hal itu gagal di masa lalu seharusnya tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak mencoba lagi. Karena dunia tempat kita tinggal telah berubah, begitu pula sifat ancamannya,” kata Frieden.

Dia menambahkan, “Jika kita tidak mulai memikirkan cara-cara untuk mengatur pertahanan bersama kita, kita tidak akan cukup kuat ketika kita perlu membela diri kita sendiri, atau tetangga kita.”

Emmanuel Macron, presiden Prancis, menyerukan pembentukan tentara Uni Eropa setelah invasi ilegal Rusia ke Ukraina pada bulan Februari 2022.

Sejak masa jabatan pertama Trump, ia juga telah mendorong Uni Eropa meningkatkan kemampuannya untuk bertindak secara independen dari Washington.

Namun, tentara Uni Eropa ditentang oleh negara-negara Baltik, yang khawatir hal itu akan melemahkan NATO.

Inggris memveto apa pun yang dianggapnya sebagai langkah menuju militer bersama saat menjadi anggota Uni Eropa karena alasan yang sama.

“Meskipun tidak mungkin dalam jangka pendek untuk membuat satu lompatan besar menuju tentara Eropa, kita dapat melangkah maju selangkah demi selangkah,” kata Frieden seraya menyerukan integrasi Uni Eropa yang lebih erat.

Tonton:Lengkap! Pidato Kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Terpilih AS

Frieden juga menjelaskan, pada awalnya, negara-negara Uni Eropa harus melanjutkan rencana ini dimulai dengan koalisi yang bersedia.

"Beberapa negara yang siap menyatukan hak kedaulatan mereka agar lebih efisien dalam pertahanan. Tentu saja, setiap negara ingin tetap memegang kendali atas keputusan penting seperti kapan harus mengaktifkan tentaranya, kapan harus mengirim tentaranya ke medan perang," paparnya.

“Tetapi juga jelas bahwa situasi saat ini tidak menawarkan tingkat keamanan yang kita butuhkan. Jadi, kita perlu mulai memikirkan tentara Eropa,” tambahnya lagi.

JAKARTA - BRICS menggelar karpet merah untuk menyambut negara-negara NATO untuk bergabung dengan aliansi ini. Perkembangan ini dapat menyebabkan perubahan paradigma di sektor keuangan global jika negara-negara Barat bergabung dengan blok ini.

Tarik-menarik antara negara-negara berkembang dan negara-negara Barat yang maju telah berjalan dengan kecepatan penuh setelah blok tersebut memulai agenda dedollarisasi.

Gedung Putih menjatuhkan sanksi kepada Rusia sejak 2022 karena menginvasi Ukraina. Namun, Rusia melewati sanksi tersebut dengan menjual minyak mentah dengan harga diskon kepada anggota BRICS.

Bahkan Arab Saudi membeli minyak Rusia dari anggota BRICS dengan harga yang lebih murah dan menyalurkannya ke seluruh Eropa, yang sebagian besar adalah anggota NATO.

Juru Bicara Rusia Dmitry Peskov menyindir Barat yang tidak mengizinkan negara-negara anggotanya untuk bergabung dengan aliansi lain.

"Anda bersama kami atau melawan kami. Kondisi seperti itu tidak ada di BRICS dan setiap negara bebas mengajukan permohonan keanggotaan, termasuk anggota NATO,? ujarnya dikutip dari Watcher Guru, Senin (4/11/2024).

Peskov menegaskan bahwa BRICS tidak akan menempatkan hambatan seperti yang dilakukan oleh Barat dan NATO dalam hal keanggotaan.

"Kebijakan ?bergabung dengan kami atau melawan kami' tidak berlaku di BRICS,? tandasnya.

"Ini adalah kondisi yang mereka sukai di NATO, di Uni Eropa, apakah Anda bersama Uni Eropa atau dengan Rusia, apakah Anda di BRICS atau NATO. Namun di BRICS, tidak ada yang mengatakan hal-hal seperti itu, dan ini membuat organisasi ini semakin menarik," katanya.

Dengan pernyataan tersebut, juru bicara tersebut mengisyaratkan bahwa anggota NATO bebas untuk mengajukan permohonan keanggotaan BRICS jika mereka menginginkannya.

Seperti halnya AS yang menjadi tulang punggung NATO, Peskov mengatakan bahwa BRICS tidak memiliki hal seperti itu. Ia menyatakan bahwa semua negara diperlakukan sama dan semua aspirasi negara diperhatikan.

"Tidak ada negara yang mengklaim sebagai tulang punggung organisasi," tegas Peskov.

Jakarta -

Masuknya Iran dalam konflik Israel-Palestina menstimulasi respons keras dari blok Barat, yang merasa supremasinya di Timur Tengah semakin terancam. Eskalasi konflik militeristik bisa meluas ke skala regional, dan Palestina kembali menjadi episentrum destruksinya. Dalam situasi ini, asa kemerdekaan Palestina akan musnah, dan imbasnya juga dirasakan global pada dua sektor utama.

Pertama, kompetisi pertahanan regional akan menghancurkan asa perdamaian MENA. Jika ketegangan meningkat, kompetisi antar-aliansi aliansi militer akan melahirkan imperialisme modern. Kedua, instabilitas rantai pasok energi. Sebagai oil checkpoint vital transit routes para raksasa minyak, Selat Hormus akan terus jadi "tawanan perang" kelompok bersenjata sehingga krisis energi meningkat ke skala global.

Palestina kian terjepit di antara kepentingan besar dengan bendera yang beragam: agama, ekonomi, dan politik --semua berambisi melabeli diri sebagai pembela paling "suci". Lantas bagaimana alternatif perspektif memandang konflik ini?

Potensi Penyeimbang

Kontestasi hegemoni AS dan Iran mengguncang keamanan Timur Tengah. BRICS+ muncul sebagai potensi penyeimbang, namun blok Islam di dalamnya terjebak dilema: mendukung AS-Israel untuk kepentingan "perut", atau mendukung Palestina untuk menjaga legitimasi keislamannya. Akibatnya, politik ambiguitas jadi jalan pintas yang mereka ambil, dengan Palestina hanya jadi alat 'politik' untuk memenangkan konsesi internasional.

Di tengah dilema ini, langkah terobosan China dalam mediasi rekonsiliasi Saudi-Iran setahun lalu telah menjadi kunci stabilitas regional, meredam eskalasi konflik Palestina-Israel dan perang proksi lainnya. Dengan hilangnya kompetisi kepemimpinan ekonomi dan religius, blok Islam kini bisa tantang AS dan bergaul ke "Timur". Jika sukses, pergeseran kebijakan ekonomi-politik ke arah "Timur" akan tak terhindarkan, dengan Beijing/BRICS+ siap terus jembatani soliditas keduanya.

Tren persatuan Arab ini jelas mengisolasi AS-Israel. Sentimen anti-Barat makin populer, dan tercermin dalam Resolusi Melawan Agresi Israel pada KTT Luar Biasa Arab-Islam di Riyadh, menyoroti standar ganda dalam penerapan hukum dan norma internasional. Akibatnya, posisi politik-diplomatik AS-Israel, termasuk progres Abraham Accords pada 2020, semakin melemah, memaksa mereka untuk mengandalkan kekuatan militer. Inkorporasi NATO ke dalam konflik dipandang sebagai upaya terakhir untuk menahan agresi Iran.

BRICS+ upayakan two-state-solution menjadi resolusi konflik. Presiden Putin bahkan menawarkan "kursi khusus" bagi Palestina di BRICS+, menjamin kesetaraan dan kedaulatan penuh dalam mediasi, serta menegaskan komitmen jadi partner ekonomi/keamanan berkelanjutan pasca rekonsiliasi. Hal ini vital untuk negara merdeka baru, jika berhasil Palestina bakal berdikari dan revitalisasi perdagangan global melalui MENA akan terjamin.

Mandatori Awal

Jika ingin berdaulat penuh, maka Palestina harus makmur, dan rekonstruksi sosio-ekonomi Palestina adalah mandatori awal. Caranya satu, alokasi adil SDM migas di wilayah pendudukan dan Mediterania Timur, yang sejak 2007 hak eksplorasi dan pengembangannya dikelola oleh British Gas dan Israel. UNCTAD mengestimasi temuan besar baru migas di Levant Basin bernilai $524 miliar, jika kecipratan Palestina bisa keluar dari zona kemiskinan dan direhabilitasi.

Potensi migas Tanah "Suci" ini tentu menjadi rebutan. Sadari potensi ini, Iran janjikan koridor khusus ke pasar "Timur" dan kedaulatan penuh atas SDM. Di sisi lain Israel/AS tidak mau melepaskan cengkeramannya. Akibatnya, dari sengketa wilayah/ideologi Palestina-Israel, konflik ini meluas jadi sengketa migas.

Menanggapi konflik ini, perusahaan/negara migas cenderung pragmatis. Meski menabrak aturan 1995 Oslo II Accord dan The Hague Regulations, selama mengantongi izin Israel, trade dan eksploitasi energi tidak akan diputus. Dengan kontrol de facto ini, Israel menggaransi pasokan energi ke Uni Eropa dan menggantikan Rusia. Kontrak besar Israel-Uni Eropa ini memperkecil dampak dari upaya global boycott dan divestment yang sporadis terhadap sektor migas pro-Israel oleh aktivis pro-Palestina.

Untuk mengatasi imperialisme migas, ada dua solusi utama. Pertama, memperkuat kerangka hukum internasional mengenai kedaulatan maritim dan teritorial serta pengelolaan sumber daya. Israel, perusahaan, dan negara pengelola migas harus mematuhi hukum internasional tentang batas maritim dan daratan, dengan sanksi ekonomi, diplomatik, dan hukum diberlakukan terhadap pelanggar. Lebih lanjut, persatuan Arab menjadi kunci untuk menjaga keamanan kolektif dan mencegah tindakan ekspansi atau pelanggaran kesepakatan.

Kedua, advokasi kolektif via BRICS+. Persatuan Arab melahirkan advokasi kuat dan mengikat, menciptakan detterent bagi Israel. Integrasi pasar hulu-hilir BRICS+ menjadi solusi pasar alternatif blok Islam untuk melepaskan intervensi AS dan ketergantungan terhadap Barat.

Kemerdekaan Timur Tengah adalah kemakmuran global. Perdamaian menjadi peluang MENA untuk diversifikasi ekonomi dan fasilitasi integrasi jalur perdagangan via Indian Ocean Region, IMEC, dan koridor utara-selatan. Kedaulatan penuh ini akan mengurangi tekanan eksternal dan instabilitas keamanan regional.

Peran Indonesia

Sesuai mandat konstitusi, Indonesia teguh mendukung kedaulatan Palestina. Peran Indonesia krusial dalam advokasi perdamaian di forum internasional. Lewat partisipasi aktif di BRICS+, Indonesia dapat mempercepat mediasi konflik dan rekonstruksi sosio-ekonomi berkelanjutan pasca-perang. Jaringan diplomasi melalui normalisasi dan kolaborasi strategis antara blok Islam, Barat, Timur dengan Israel-Palestina, harus dijembatani oleh Indonesia/BRICS+ untuk fasilitasi keamanan regional.

Dalam mengatasi intervensi ekspansif AS di Timur Tengah, Indonesia/BRICS+ mesti menyatukan bangsa Arab. Dengan persatuan visi, aliansi BRICS+ dan blok Islam dapat mengontrol stabilitas regional, kedaulatan ekonomi, dan respons kebijakan agresif AS. Kooperasi kemampuan pertahanan regional Timur Tengah menjadi vital untuk meningkatkan interoperabilitas, keamanan kolektif, dan soliditas hubungan, sekaligus mencegah intervensi asing. Hal ini meliputi berbagi intelijen, keamanan perbatasan, dan operasi militer gabungan untuk ciptakan deterrent bagi "tangan kanan" AS.

Selain itu, Intensifikasi kerja sama ekonomi ke "Timur" juga perlu dilakukan untuk meningkatkan diversifikasi ekonomi, transfer pengetahuan, dan eksplorasi potensi kerja sama strategis baru, seperti energi terbarukan. Dengan mengurangi hegemoni destruktif AS via BRICS+, pengendalian kepentingan eksternal menjadi lebih terkelola, sehingga mendukung otonomi regional dan mendorong perdamaian jangka panjang di Timur Tengah."

Jika disimpulkan begini: Jika Arab bersatu, Timur Tengah akan merdeka dan kemakmuran global dapat tercapai.

Fasyeh Hamidpengamat politik energi, alumnus Gubkin Russian State University of Oil and Gas

(mmu/mmu)

Washington: Sekitar 10.000 tentara Korea Utara disebut Kementerian Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon telah dikirim ke Rusia untuk berlatih dan berperang melawan Ukraina dalam "beberapa pekan ke depan."

Pengumuman ini secara signifikan meningkatkan perkiraan jumlah tentara yang dikerahkan Korea Utara ke Rusia, dan meningkatkan kekhawatiran bahwa perang di Ukraina dapat meluas sebagai akibat dari intervensi militer Pyongyang.

Sebagian dari 10.000 tentara Korea Utara yang dikerahkan ke Rusia timur untuk pelatihan – naik dari perkiraan awal AS sebanyak 3.000 pekan lalu – telah bergerak mendekati perbatasan Ukraina, kata juru bicara Pentagon Sabrina Singh.
“Mereka telah bergerak mendekati Ukraina, dan kami semakin khawatir bahwa Rusia bermaksud menggunakan tentara ini dalam pertempuran atau untuk mendukung operasi tempur melawan pasukan Ukraina di Oblast Kursk Rusia di dekat perbatasan dengan Ukraina,” ucapnya kepada awak media, seperti dilansir dari Al Jazeera, Selasa, 29 Oktober 2024.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengatakan pengerahan militer Korea Utara mengancam keamanan nasional negaranya dan masyarakat internasional. Ia menyebut pengiriman ini sebagai kerja sama militer "ilegal" antara Rusia dan Korea Utara.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte telah mengatakan bahwa pengerahan tentara Korea Utara merupakan "eskalasi signifikan" dalam konflik Ukraina, dan merupakan "perluasan perang Rusia yang berbahaya."

"Kerja sama militer yang semakin dalam antara Rusia dan Korea Utara merupakan ancaman bagi keamanan Indo-Pasifik dan Euro-Atlantik," tutur Rutte kepada wartawan setelah pembicaraan dengan delegasi Korea Selatan tentang isu Korea Utara.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Utara tidak mengonfirmasi laporan media tentang pengerahan pasukan ke Rusia, tetapi mengatakan jika Pyongyang telah mengambil tindakan seperti itu, ia yakin hal tersebut tetap sejalan dengan norma-norma internasional.

Baca juga: Korut Tegaskan Tidak Pernah Kirim Pasukan untuk Bantu Rusia


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BRUSSELS. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, pada Senin mengonfirmasi bahwa pasukan Korea Utara telah dikerahkan ke wilayah Kursk, Rusia.

Rutte menyatakan bahwa pengerahan ini menunjukkan peningkatan kerja sama militer antara Rusia dan Korea Utara, yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan di kawasan Indo-Pasifik dan Euro-Atlantik.

“Pengerahan pasukan ini merupakan eskalasi signifikan keterlibatan Korea Utara dalam perang ilegal Rusia di Ukraina, sekaligus pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB,” ujar Rutte kepada wartawan setelah pertemuan dengan delegasi Korea Selatan.

Pasukan Ukraina telah melancarkan serangan besar di Kursk sejak Agustus dan masih aktif di wilayah tersebut. Menurut Rutte, keterlibatan Korea Utara menunjukkan semakin besar rasa putus asa Presiden Rusia Vladimir Putin.

Ia juga mengungkapkan bahwa lebih dari 600.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang tersebut, dan Putin tidak dapat mempertahankan serangannya tanpa bantuan asing.

Kremlin membantah laporan tentang pengerahan pasukan Korea Utara, menyebutnya sebagai "berita palsu". Namun, pada Kamis lalu, Putin tidak secara tegas menyangkal keberadaan pasukan tersebut di Rusia, dan menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan Pyongyang adalah urusan internal Moskow.

Perwakilan Korea Utara untuk PBB di New York juga menepis laporan itu, menyebutnya sebagai "rumor tak berdasar".

Sementara itu, pejabat tinggi Ukraina, Andriy Yermak, mendesak respons lebih tegas dari negara-negara Barat terhadap keterlibatan Korea Utara. Ia menyatakan bahwa sanksi saja tidak cukup, dan menyerukan peningkatan pasokan senjata untuk Ukraina guna menghadapi eskalasi tersebut.

"Kami membutuhkan senjata dan strategi yang jelas untuk menghentikan keterlibatan Korea Utara dalam perang di Eropa," ujar Yermak.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Korea Selatan akan mengirim utusan ke markas besar North Atlantic Treaty Organization (NATO) di Brussels, Belgia, pekan ini. Korea Selatan kabarnya akan mengangkat isu hubungan militer Rusia dan Korea Utara ke aliansi pertahanan Barat tersebut.

Mengutip Yonhap, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan bahwa delegasi dipimpin oleh Wakil Direktur Pertama Hong Jang-won. Rombongan tersebut akan mengunjungi markas besar NATO pada hari Senin (28/10) waktu Belgia.

Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Senin lalu telah mengajukan permintaan pengiriman delegasi dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Yoon Suk Yeol.

Delegasi Korea Selatan diperkirakan akan fokus pada aktivitas dan penempatan pasukan Korea Utara di Rusia. Tim ini akan terdiri dari pejabat militer senior dan diplomat.

Di luar urusan Rusia dan Korea Utara, delegasi Seoul diperkirakan akan ikut menyampaikan rencana Korea Selatan untuk membantu Ukraina.

Tonton:Ini Peringatan NATO kepada Rusia dan Korea Utara

​Potensi Korea Selatan Masuk ke Perang Ukraina

Korea Selatan memang sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk memberikan bantuan senjata kepada Ukraina, sebagai respons atas dugaan adanya tentara Korea Utara yang membantu Rusia di medan perang.

Korea Selatan mengklaim telah menerima laporan intelijen yang menyebut bahwa tentara Korea Utara berkumpul di wilayah Kursk, barat daya Rusia, tempat serangan besar Ukraina terjadi pada bulan Agustus.

Korea Selatan saat ini sedang mempertimbangkan opsi untuk mempelajari dan menganalisis taktik dan doktrin militer pasukan Korea Utara.

Sejauh ini Korea Selatan telah memberikan bantuan kemanusiaan ke Ukraina dan memilih untuk tidak mengirimkan senjata secara langsung.

Hari Kamis (24/10), Presiden Yoon mengatakan bahwa Korea Selatan dapat mempertimbangkan untuk menyediakan senjata kepada Ukraina, tergantung pada tingkat kerja sama militer antara Rusia dan Korea Utara.

Badan intelijen Korea Selatan mengatakan bahwa mereka telah mengonfirmasi bahwa Korea Utara mengirim 1.500 pasukan operasi khusus ke Rusia pada bulan Oktober 2024.

Laporan itu didukung oleh pernyataan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang mengatakan bahwa intelijennya mengetahui adanya 10.000 tentara Korea Utara yang sedang disiapkan untuk bergabung dengan pasukan Rusia.

Kantor Kepresidenan Korea Selatan bahkan menggambarkan Korea Utara sebagai “kelompok kriminal” yang memaksa pemuda-pemudinya untuk menjadi tentara bayaran.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -MOSKOW. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Minggu (27/10/2024) bahwa kementerian pertahanan Rusia sedang mengupayakan berbagai cara untuk menanggapi jika Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya membantu Ukraina menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan rudal jarak jauh Barat.

Reuters melaporkan, perang Ukraina yang telah berlangsung selama 2,5 tahun telah memicu konfrontasi terbesar antara Rusia dan Barat sejak Perang Dingin. Dan pejabat Rusia mengatakan perang tersebut kini memasuki fase paling berbahaya.

Rusia telah memberi isyarat kepada Amerika Serikat dan sekutunya selama berminggu-minggu bahwa jika mereka memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang jauh ke wilayah Rusia dengan rudal yang dipasok Barat, maka Moskow akan menganggapnya sebagai eskalasi besar.

Pada 12 September 2024, Putin mengatakan bahwa persetujuan Barat untuk langkah tersebut akan berarti keterlibatan langsung negara-negara NATO, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa dalam perang di Ukraina. Pasalnya, infrastruktur dan personel militer NATO harus dilibatkan dalam penargetan dan penembakan rudal.

Putin bilang, masih terlalu dini untuk mengatakan dengan tepat bagaimana Rusia akan bereaksi terhadap langkah tersebut. Namun, Moskow harus menanggapinya dengan tepat dan berbagai pilihan sedang dipertimbangkan.

"(Kementerian Pertahanan Rusia) sedang memikirkan cara menanggapi kemungkinan serangan jarak jauh di wilayah Rusia, mereka akan menawarkan berbagai tanggapan," kata Putin kepada reporter utama Kremlin di TV pemerintah Rusia, Pavel Zarubin.

Dengan kemajuan Rusia yang tercepat di Ukraina timur sejak bulan-bulan pertama invasi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy telah memohon kepada negara-negara Barat untuk mengizinkan Kyiv menembak jauh ke Rusia dengan rudal Barat.

Menyerang Rusia

Amerika Serikat belum mengatakan secara terbuka apakah mereka akan mengizinkan Ukraina menyerang Rusia. Akan tetapi, beberapa pejabat AS sangat skeptis bahwa tindakan tersebut akan membuat perbedaan yang signifikan dalam perang.

Pasukan Ukraina telah menyerang jauh ke Rusia secara teratur dengan pesawat nirawak jarak jauh.

Pasukan Rusia telah menguasai kota pertambangan batu bara Selydove di wilayah Donetsk, Ukraina, lebih dari seminggu setelah pertama kali menyerbu kota itu, menurut para blogger perang pro-Rusia.

Ukraina dan sekutu-sekutu Baratnya mengatakan Putin melancarkan perang bergaya kekaisaran terhadap tetangganya yang lebih kecil. Mereka berulang kali mengatakan bahwa jika Rusia memenangkan perang itu, maka negara-negara otokratis di seluruh dunia akan semakin berani.

Ketika ditanya apakah Barat telah mendengar peringatan Rusia, Putin mengatakan kepada Zarubin: "Saya harap mereka telah mendengarnya. Karena, tentu saja, kita juga harus membuat beberapa keputusan untuk diri kita sendiri."

Putin mengatakan bahwa hanya perwira NATO yang dapat menembakkan senjata semacam itu ke Rusia dan bahwa mereka perlu menggunakan data satelit Barat untuk menargetkan senjata tersebut.

"Jadi pertanyaannya adalah apakah mereka akan membiarkan diri mereka menyerang jauh ke wilayah Rusia atau tidak. Itulah pertanyaannya," jelas Putin.

Para pejabat AS mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak berusaha untuk meningkatkan konflik.

Bagaimana seorang presiden AS yang baru akan mendekati perang tersebut masih belum jelas. Mantan presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ia akan mengakhiri perang Ukraina. Sementara, Wakil Presiden Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa ia akan terus mendukung Ukraina.

Tonton:Pasukan Korea Utara Bantu Putin, Tanda-Tanda Ekonomi Rusia Babak Belur?

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menaiki kendaraan MV3 Garuda Limousine, dalam perjalanannya dari MPR RI menuju Istana Negara, Jakarta. Mobil berwarna putih dengan pelat 'Indonesia 1' itu didesain oleh PT Pindad.

"PT Pindad perkenalkan MV3 Garuda Limousine, kendaraan terbaru yang digunakan o/ Presiden Terpilih, Prabowo Subianto & Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka pada pelantikan Presiden & Wakil Presiden RI periode 2024-2029 di Gedung MPR/DPR RI pada Minggu, 20 Oktober 2024," kata Pindad dalam unggahannya di sosial media X, Minggu (20/10/2024).

Pindad menjelaskan MV3 Garuda Limousine merupakan varian pengembangan terbaru dari MV3, yang didesain dan dikembangkan secara khusus oleh Pindad berdasarkan arahan dari Prabowo.

"Didesain dan dikembangkan untuk mengakomodir secara langsung arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto," tuturnya.

MV3 Garuda Limousine disebut memiliki bobot 2,95 ton, dimensi panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter, serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan ini memiliki daya mesin 202 PS/199 HP, transmisi AT dengan 8 percepatan dan memiliki kecepatan maksimum 100 Km/jam.

"Dengan portofolio produsen alpalhankam, Pindad menerapkan proteksi kendaraan sebagai prioritas utama," tuturnya.

MV3 Garuda Limousine dibekali fitur keamanan seluruh area kendaraan meliputi body dengan material composite armor yang memiliki ketahanan terhadap munisi kal. 7,62 x 51 mm NATO ball & kal. 5,56 x 45 mm M193, kaca antipeluru level B5/B6, serta dilengkapi ban berukuran R21 dengan tipe Run Flat Tyre (RFT) yang bisa tetap melaju meski mengalami kebocoran di perjalanan.

(aid/fdl)

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - MOSCOW. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat (18/10) mengatakan tidak akan membiarkan Ukraina memperoleh senjata nuklir. Sebelumnya, pemimpin Ukraina mengatakan Kyiv telah menyerahkan senjata nuklir era Sovietnya, negara itu harus bergabung dengan NATO.

Putin mengatakan, setiap langkah Ukraina untuk memperoleh senjata nuklir tidak dapat disembunyikan dan akan mengundang tanggapan Rusia yang tepat. "Rusia tidak akan membiarkan ini terjadi, apa pun yang terjadi," kata dia dikutip Reuters.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy pada Kamis (17/10) mengatakan, telah memberi tahu calon presiden AS Donald Trump bahwa Ukraina memerlukan senjata nuklir atau keanggotaan NATO untuk keamanannya tetapi karena negara itu menyerahkan senjata nuklir setelah pecahnya Uni Soviet, bergabung dengan NATO adalah satu-satunya cara untuk menghalangi Rusia.

Zelenskiy kemudian mengklarifikasi bahwa ia tidak pernah mengatakan Ukraina sedang mempersiapkan diri untuk membangun senjata nuklir. "Kami tidak membuat senjata nuklir. Tolong, jangan sebarkan pesan-pesan ini," kata dia.

Ukraina mewarisi senjata nuklir setelah pecahnya Uni Soviet tetapi secara sukarela menyerahkannya pada tahun 1990-an sebagai imbalan atas jaminan integritas teritorialnya, sebuah kesepakatan yang menurutnya diingkari Rusia dengan menginvasi wilayahnya.

ST. PETERSBURG, investor.id – Pemerintah Hongaria tidak mengagendakan aksesi atau masuknya Ukraina ke dalam keanggotaan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Pasalnya, Hongaria menilai hal ini berarti konfrontasi langsung antara aliansi tersebut dan Rusia.

Bahkan perubahan tersebut dapat berujung pada Perang Dunia III, kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Hongaria Peter Szijjarto.

Menurut laporan RIA Novosti, Menlu itu mengatakan sejak awal konflik di Ukraina, pemerintahnya telah menentukan sejumlah garis merah. Salah satunya adalah perlunya melakukan yang terbaik dan semaksimal mungkin untuk menghindari segala bentuk konfrontasi langsung antara NATO dan Rusia.

"Jadi jika Ukraina menjadi anggota NATO, itu berarti konfrontasi langsung antara NATO dan Rusia. Dan itu berarti Perang Dunia III. Kami hanya ingin menghindari hal itu. Inilah (mengapa) bagi kami isu itu (masuknya Ukraina ke NATO) tidak ada dalam agenda," jelas Szijjarto, seperti dikutip kantor berita Rusia Sputnik, Selasa (15/10/2024).

Dalam percakapan dengan perwakilan Ukraina, ia mengatakan, sebagian besar rekannya dari negara-negara NATO berbicara tentang kemungkinan aksesi Ukraina ke aliansi tersebut. Tetapi dalam lingkup tertutup mereka mengakui hal ini tidak mungkin direalisasikan.

Sebelumnya pada awal Oktober 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO yang baru Mark Rutte mengunjungi Kiev, ibu kota Ukraina. Dalam kunjungannya, Rutte menyampaikan akan tiba saatnya Ukraina akan menjadi anggota penuh NATO dan pemerintah Rusia tidak akan memiliki hak veto mengenai masalah ini.

Pada saat yang sama, Sekjen NATO tidak menyebutkan kerangka waktu apa pun untuk kemungkinan undangan Ukraina ke NATO yang memerlukan keputusan bulat oleh semua anggota aliansi.

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan kemungkinan keanggotaan Ukraina di NATO merupakan ancaman terhadap keamanan Rusia. Ia menilai risiko bergabungnya negara tetangganya itu dengan aliansi tersebut adalah salah satu alasan dilaksanakannya peluncuran operasi militer khusus ke Ukraina.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

MOSKOW - Rusia geram dengan langkah NATO yang menggelar latihan senjata nuklir dengan mengerahkan 2.000 tentara dan sekitar 60 pesawat termasuk F-35A dan B-52.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan latihan senjata nuklir Steadfast Noon yang dimulai Senin kemarin tidak tepat waktu dan memicu ketegangan mengingat "perang panas" yang terjadi di Ukraina.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyebut manuver besar-besaran yang melibatkan 13 negara ini sebagai unjuk kemampuan pencegahan yang kuat dengan latar belakang retorika nuklir yang meningkat dari Presiden Rusia Vladimir Putin.

Latihan tempur Steadfast Noon diselenggarakan oleh Belgia dan Belanda.

"Dalam kondisi perang panas, yang sedang berlangsung dalam kerangka konflik Ukraina, latihan seperti itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain eskalasi ketegangan lebih lanjut," kata Peskov, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (15/10/2024).

Peskov juga mengatakan tidak mungkin mengadakan perundingan senjata nuklir dengan Amerika Serikat (AS)?sesuatu yang telah diisyaratkan Washington bahwa mereka terbuka untuk itu?, karena negara-negara nuklir Barat terlibat dalam konflik melawan Rusia dan oleh karena itu perundingan keamanan apa pun harus memiliki cakupan yang jauh lebih luas.

Presiden AS Joe Biden mengatakan setelah pemberian Hadiah Nobel Perdamaian Jumat lalu kepada Nihon Hidankyo?sebuah gerakan warga Jepang yang selamat dari bom atom AS yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada akhir Perang Dunia II?bahwa AS siap untuk terlibat dalam perundingan dengan Rusia, China, dan Korea Utara tanpa prasyarat untuk mengurangi ancaman nuklir.

"Dalam konteks perang yang dilancarkan terhadap Rusia dengan keterlibatan tidak langsung dan bahkan langsung dari negara-negara nuklir seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Prancis, sama sekali tidak mungkin untuk membicarakan hal ini tanpa menghubungkan masalah tersebut dengan semua aspek keamanan lainnya," kata Peskov.

"Sebenarnya, presiden kami sudah berbicara tentang ini. Rusia menganggap kontak semacam itu perlu dan tidak dapat ditunda, tetapi kami harus mempertimbangkan semua masalah keamanan secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan keadaan terkini," imbuh Peskov.

Peskov menepis pernyataan dari Bruno Kahl, kepala dinas intelijen luar negeri Jerman, yang mengatakan pada hari Senin bahwa pasukan Rusia akan berada dalam posisi untuk menyerang wilayah NATO paling lambat pada akhir dekade ini.

"Rusia tidak pernah bergerak dengan infrastruktur militernya ke arah NATO, selalu sebaliknya," kata Peskov.

"Karena itu, mengatakan bahwa angkatan bersenjata Rusia-lah yang menimbulkan bahaya bagi siapa pun adalah sepenuhnya salah, tidak masuk akal, dan, yang terpenting, bertentangan dengan seluruh jalannya sejarah, yang telah menyebabkan konfrontasi yang sekarang kita semua alami bersama," paparnya.