Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dapat merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, sejumlah pasal dalam PP dan RPMK itu seperti pembatasan penjualan di sekitar institusi pendidikan, pembatasan iklan rokok, hingga kebijakan kemasan polos dapat menekan kinerja industri hasil tembakau (IHT) secara keseluruhan dari hulu hingga hilir.

Tekanan kinerja inilah yang kemudian dinilai dapat menghilangkan potensi ekonomi RI hingga total Rp 306 triliun atau setara 1,5% dari PDB. Di mana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos ini memberi dampak terbesar yakni sekitar Rp 182,2 triliun.

"Jadi kurang lebih kalau kemarin perhitungan kami kan hilangnya Rp 182,2 triliun (imbas aturan kemasan rokok tanpa merek)," kata Andry kepada detikcom seperti ditulis Sabtu (2/11/2024).

Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri. Sehingga kinerja atau hasil penjualan rokok konvensional atau legal bisa turun drastis, khususnya untuk rokok golongan I dan II.

"Kemasan polos mendorong downtrading hingga switching ke rokok illegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya.

Lebih lanjut, untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga total kerugian atau hilangnya potensi ekonomi negara hingga Rp 84 triliun.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga nilai ekonomi yang hilang dari sektor itu mencapai Rp 41,8 triliun.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan dampak ekonomi yang akan hilang setara Rp 308 triliun atau 1,5% dari PDB," pungkasnya.

Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal

Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal

Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) melaporkan banyaknya aksi mogok kerja yang terjadi mengakibatkan gelombang PHK terhadap 44.000 pekerja. Ini merupakan jumlah pengurangan tenaga kerja bulanan terbesar sepanjang tahun.

Melansir dari CNN, Sabtu (26/10/2024), perkiraan pemangkasan ini berlaku untuk berbagai perusahaan yang sempat menghadapi aksi mogok kerja karena berbagai alasan di seluruh penjuru AS.

Sebagian besar dari 44.000 karyawan ter-PHK itu berasal dari pekerja Boeing yang sudah melakukan aksi mogok kerja selama lebih dari sebulan ini.

Sebagaimana diketahui, raksasa produsen pesawat Boeing belum lama ini melaporkan akan memangkas sekitar 10% karyawan mereka dalam beberapa bulan mendatang imbas aksi mogok kerja hingga kerugian yang dialami perusahaan selama lima tahun terakhir.

Aksi mogok kerja yang dilakukan serikat International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) yang beranggotakan 33.000 tersebut membuat lini produksi perusahaan terhenti hingga mengakibatkan banyak calon pelanggan jadi ragu untuk memesan pesawat dari Boeing.

Bahkan lembaga analis kredit Standard & Poor's mengatakan bahwa pemogokan yang telah menghentikan sebagian besar produksi pesawat komersial perusahaan mengakibatkan kerugian sekitar US$ 1 miliar atau Rp 15,57 triliun per bulan, dan kondisi inilah yang kemudian memaksa perusahaan melakukan pemangkasan.

Meski begitu, Biro Statistik Tenaga Kerja AS tersebut turut melaporkan surplus penyerapan tenaga kerja, di mana Oktober 2024 ini jumlah lapangan kerja yang dibuka masih lebih besar dari jumlah karyawan yang ter-PHK tadi.

"Kami sekarang tidak lagi melihat laporan negatif (jumlah karyawan ter-PHK lebih banyak dari pembukaan lapangan kerja) untuk Oktober," kata kepala ekonom di RSM, Joe Brusuelas, kepada CNN.

"Jadi, perkiraan kami total ada peningkatan 120.000 lapangan kerja, yang sudah bagus. Namun, kemungkinan besar akan mengecilkan laju penciptaan tenaga kerja yang sebenarnya dalam perekonomian," terangnya lagi.