Jakarta -

Industri tekstil tengah mengalami tekanan, bahkan membuat raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit. Salah satu aturan yang disebut menjadi penyebab babak belurnya perusahaan tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Ekonom memandang aturan tersebut tidak bisa dikatakan menjadi biang kerok penyebab Sritex pailit. Ekonom sekaligus Dosen Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan sudah sejak 1 dekade lalu industri tekstil sudah mengalami tekanan. Maka kondisi saat ini harus dilihat secara objektif.

"Apakah (Permendag 8 tahun 2024) ini merugikan (industri tekstil)? Ini harus dites lagi. Ketika permendag dijadikan semacam 'kambing hitam' makanya harus diuji dulu. apakah benar karena peraturan tersebut mereka menjadi tertekan," kata Fithra dalam keterangannya, Senin (4/11/2024). .

Menurutnya, untuk menguji Permendag 8/2024 tidak bisa dilakukan hanya dalam satu atau dua tahun setelah terbitkan. Apalagi sudah sejak 10 tahun ini, industri tekstil mengalami tekanan.

"Tapi kalau menguji suatu industri tidak bisa setahun dua tahun. (Industri tekstil tertekan) Itu kan merupakan suatu hal yang bertahun-tahun. Kemudian industri tersebut bermasalah (karena) satu peraturan saja langsung collapse itu bukan karena itu tapi itu sebuah konsekuensi dari perjalanan yang sudah menahun," tuturnya.

Untuk kasus Sritex, dia mengatakan tidak bisa menyalahkan Permendag 8/2024 sebagai biang kerok. Pailitnya Sritex harus dilihat secara menyeluruh, salah satunya dari kinerja perusahaan.

"Sritex yang membangun industri tekstilnya hanya kepada satu atau dua segmen saja itu membuat kemampuan membayar (utangnya) diragukan. Sehingga saya melihat Permendag 8 tahun 2024 itu bahkan bukan penyebab. Penyebabnya inefisiensi dari Sritex sendiri karena mismanagement," ungkapnya.

Untuk itu, dia menyarankan agar industri tekstil bisa bertumbuh positif maka perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh. "Dari sisi industri tekstilnya sudah harus ada pembenahan industri secara massif dalam konteks ekosistemnya," jelasnya.

Faktor Penyebab Industri Tekstil Tertekan

Fithra mengatakan ada banyak faktor yang menyebankan industri tekstil tertekan. Dia mencontohkan salah satu penyebab industri tekstil tertekan yakni ongkos produksi yang cukup mahal.

Menurutnya, ongkos produksi yang mahal membuat industri dalam negeri mengalami kesulitan untuk bersaing dengan produk lain. Apalagi ongkos produksi yang mahal tidak diimbangi produktivitas yang memadai.

"Pertama dari sisi ongkos produksi. Ongkos produksi ini berasal dari dua hal pertama adalah tenaga kerja dari sisi tenaga kerja dalam konteks produktivitas relatif dari negara-negara lain relatif tertinggal. Kalau kita lihat dari upah dari tenaga itu tidak sebanding dengan kenaikan produktivitasnya. Jadi upahnya itu lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan dengan produktivitasnya," tuturnya.

Faktor lain, input produksi juga menghadirkan tekanan tersendiri bagi industri tekstil. Dia mengatakan saat ini, banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku.

"Jadi ketika industri tekstil ingin mendapatkan input produksi yang tentu semua tidak berasal dari dalam negeri yang tentu juga berasal dari luar negeri, itu juga dipenuhi pembatasan-pembatasan. Banyak sekali peraturan impor yang membatasi sehingga membuat industri tekstil kesulitan untuk mendapatkan akses bahan baku murah," jelasnya.

Menurutnya, kesulitan bahan baku murah membuat harga hasil produksi sulit untuk bersaing dengan produk lainnya. Sehingga harga yang dihadirkan tidak kompetitif.

"Dua hal ini kemudian yang membuat pricing (harga produk) menjadi tidak kompetitif. Karena ongkos produksinya itu sudah relatif mahal dari sisi penggunaan tenaga kerja dan juga penggunaan input produksi. Makanya Ketika mau dikasih harga, harganya jadi tidak kompetitif. Ini juga menjadi masalah jadi kalau kita lihat dari sisi global," ungkapnya.

Belum lagi faktor seperti pandemi COVID-19 hingga perang terjadi di sejumlah negara juga menjadi salah satu penyebab industri tekstil dalam negeri mengalami tekanan.

"(Perang) Pasti ini terjadi penurunan global demand. Setelah pandemi membuat demand global dan domestik terdampak. Plus ditambah COVID-19 bukan cuma daya beli turun tapi dari sisi produksi harus shut down. Ketika shutdown menjadi beban tambahan (untuk industri tekstil). Karena harus membayar tenaga kerja dan operasional," tutupnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Pemerintah membantah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor yang membuat industri tekstil babak belur. Bahkan, disebut pailitnya PT Sri Rejeki Isman (Sritex) disebabkan oleh aturan pengetatan impor itu.

Menteri Perdagangan Budi Santoso pun membantah. Dia mengatakan hanya kesalahpahaman saja terkait sebelumnya Permendag 8/2024 dinilai menjadi penyebab babak belurnya industri tekstil.

"Ini hanya miskomunikasi saja sebetulnya," kata Budi ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024) kemarin.

Budi menjelaskan aturan itu dibuat untuk melindungi industri tekstil. Ada sejumlah aturan yang memang dibuat untuk melindungi perdagangan dalam negeri, mulai dari pengaturan impor pakaian hingga dikenakan bea masuk.

"Di Pemendag 8 dan sebelumnya itu TPT itukan harus ada Pertek (Pertimbangan Teknis) itu sudah clear. Kemudian impor pakaian jadi juga diatur kuotanya oleh Perdirjen Daglu (Perdagangan luar negeri) nomor 7 tahun 2024," jelasnya.

Saat ditanya apakah ada potensi aturan itu direvisi, Budi mengatakan pemerintah memang terus melakukan meninjau bagaimana kebijakan itu berlaku. Dia pun kembali menegaskan, aturan itu bukan yang membuat industri tekstil terpuruk.

"Itu kan selalu ada review peraturan yang dikenakan sesuai perkembangan. Tapi aturan Permendag 8 dengan industri tekstil udah clear dan kita melindungi industri tekstil," terangnya.

Sebelumnya, diketahui Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertemu dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai membuat Sritex pailit.

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Katanya, pertemuan tersebut dilangsungkan di Bandung.

"Saya mendapat info, sudah ada pertemuan tentang Permendag 8/2024 antara Kemenperin dan Kemendag, dan Bea Cukai juga, di Bandung," kata Febri, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri belum mendapat laporan detail terkait dengan hasil pertemuan tersebut. Namun ia memastikan, pertemuan itu membahas tentang babak belurnya industri tekstil, termasuk Sritex.

(ada/kil)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan peran pemerintah dalam penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex hanya sebagai fasilitator. Artinya, bantuan yang diberikan bukan finansial atau beken disebut bailout alias dana talangan.

Airlangga mengatakan, pemerintah akan tetap mengacu kepada putusan pengadilan dalam membantu Sritex. Terkait utang Sritex kepada puluhan bank, akan tetap ditanggung perusahaan tekstil tersebut.

"(Utang kepada bank ditanggung) pemilik Sritex. Sejauh ini kan kita fasilitator saja," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Langkah ke depan yang didorong pemerintah adalah bagaimana Sritex bisa tetap berproduksi dan berkegiatan biasa seperti ekspor impor. Sejauh ini pihak Bea Cukai, kurator, dan pemilik disebut sudah bertemu.

Dari pertemuan tersebut, kata Airlangga, ada hal-hal teknis yang disepakati terkait jaminan operasional dan proses izin ekspor impor. Termasuk profit atau penghasilan dari ekspor harus dapat membiayai operasional usaha.

"Kalau operasionalisasi itu kan harus pemilik lama yang lebih mengetahui. Harus ada jaminan bahwa dari operasi tersebut, keseluruhannya impor ekspornya sesuai dengan bidang usaha tersebut," jelas Airlangga.

"Jadi ada koridor-koridor yang harus disepakati dan juga penghasilan dari ekspor juga kembali untuk membiayai operasi usaha," tambahnya.

Utang Sritex

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengungkapkan, jumlah utang Sritex per September 2024 tercatat sebesar Rp 14,64 triliun. Utang tersebut kepada 27 bank dan 3 multifinance.

"Total outstanding mencapai Rp 14,64 triliun. Jadi masing-masing Rp 14,42 triliun pada bank dan Rp 0,22 triliun pada perusahaan pembiayaan," kata Dian dalam konferensi pers RDKB secara virtual, Jumat (1/11/2024).

"Nah sementara itu cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34% dan 63,95%. Nah, ini saya kira sudah cukup dari memadai untuk mem-backup potensi kerugian kepada bank," tambahnya.

Terkait pailitnya Sritex, Dian menyebut pihak perbankan telah mempertimbangkan berbagai aspek terkait keamanan perkreditan, termasuk kemampuan Sritex membayar utang. Perbankan juga sudah memperhatikan perkembangan di dunia bisnis dan segala persoalan yang mungkin terjadi.

"Nah tetapi tentu bank punya mekanisme yang sudah mapan, bisa dikatakan begitu, dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti itu karena kemacetan dalam dunia bisnis itu dari waktu ke waktu memang sering terjadi sehingga ketentuan kehatian-hatian di dalam konteks perbankan ini memang sudah mencantumkan hal tersebut," bebernya.

Dian menyebut saat ini Sritex sedang melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagai informasi, Sritex diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat (IBR).

"Nah saat ini kita juga sama-sama mengetahui bahwa debitur masih sedang melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," tutupnya.

(aid/hns)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa ada 27 bank dan 3 multifinance yang memberikan kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, total outstanding yang dikucurkan dari bank dan perusahaan pembiayaan itu mencapai Rp14,64 triliun.

"Nah, kita mencatat bahwa exposure debitur per September 2024 itu tercatat pada 27 bank dan 3 multifinance dengan total outstanding mencapai Rp14,64 triliun. Jadi masing-masing Rp14,42 triliun pada bank dan Rp0,22 triliun pada perusahaan pembiayaan," ujar Dian dalam Konferensi Pers RDK Oktober 2024, Jumat (1/11/2024).

Sementara itu, lanjut Dian, cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34 persen dan 63,95 persen. Dian menegaskan, saat ini semua pihak sama-sama mengetahui bahwa debitur masih sedang melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

"Ini saya kira sudah cukup dari memadai untuk mem-backup potensi kerugian kepada bank," ungkap Dian.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah memutuskan untuk memberi izin PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) melakukan kegiatan ekspor dan impor. Izin tersebut melalui Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Namun, manajemen dari Sritex tetap dipegang oleh kurator atau pihak yang mengurus dan membereskan perusahaan yang pailit.

"Bea cukai sudah izinkan untuk impor dan ekspornya. Namun, manajemen dipegang oleh kurator, dan langkah-langkah selanjutnya juga diputuskan melalui hakim pengawas," kata Airlangga dalam konferensi pers, Rabu (30/10/2024).

Airlangga menyebut saat ini yang terpenting adalah perusahaan masih tetap berjalan. Ke depan, proses hukum juga masih berjalan.

"Tentu karena kita sebagai negara hukum kita ikuti proses pengadilan dan proses pengadilan sudah menunjuk kurator. Jadi tentu ini yang akan kita tunggu dari kurator. Namun dari segi pemerintah berharap bahwa perusahaan tetap berjalan," terangnya.

Pemerintah sedang menggodok kebijakan yang ditujukan untuk industri padat karya, terutama pada tekstil. Pemerintah tidak ingin industri mengalami persoalan yang luas.

"Kita ketahui beberapa waktu yang lalu memang ada persoalan namun beberapa dari pusat yang berbasis tekstil tersebut sudah melakukan restrukturisasi. Jadi tentu restrukturisasi adalah salah satu yang didorong oleh pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, Airlangga telah mengatakan aktivitas pabrik harus tetap berjalan. Hal tersebut sudah dibahas bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Sritex yang sudah berproses di pengadilan jadi sudah ditunjuk kurator, sehingga dengan demikian pemerintah akan berbicara dengan kurator. Kemarin sudah berbicara dengan Dirjen Bea Cukai bahwa going concern atau pabrik itu harus tetap berjalan. Oleh karena itu, ekspornya akan terus berjalan," kata Airlangga saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2024).

Kemudian tahap selanjutnya, Airlangga bilang Sritex telah mengajukan proses kasasi Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan keputusan pengadilan.

"Dan kita ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan. Tetapi kita tetap menjaga agar tidak ada kegiatan dari pabrik yang terhenti," terangnya.

Namun di lain segi, investasi di industri tekstil juga ada peningkatan. Kita bisa lihat di kawasan jawa tengah apakah itu di kendal dan yang lain. Industri tekstil juga masuk dan orientasinya sebagian besar ekspor. Dan tentu tadi disampaikan bahwa kuncinya adalah produktivitas dalam menghadapi persaingan global.

(ada/ara)

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yassierli menilai, pailitnya perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex diakibatkan oleh kesalahan manajemen dalam memitigasi risiko. Ia menilai, pihak manajemen lengah dalam memitigasi risiko .

Hal itu diungkapkan oleh Yassierli saat rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

"Kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Kalau saya melihatnya jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil, tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal," tutur Yassierli.

Kendati demikian, Yassierli mengatakan, Pemerintah telah berupaya untuk mencari solusi atas masalah Sritex. Ia mengaku, Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Pemerintahan akan membantu dalam penyelesaian masalah ini, tapi membantu itu kan horizonnya macam-macam bukan berarti kemudian pemerintah bantu swasta secara langsung, belum tentu juga," kata Yassierli.

Ia mengatakan, Pemerintah akan bantu mempercepat terjadinya mediasi operator dengan manajemen. Yassierli mengatakan, Pemerintah bisa membantu tentang regulasi yang bisa relaksasi terkait tentang ekspor impor.

"Saya juga tangkap di media itu seolah-olah pemerintah membantu swasta, bahasanya tidak begitu. Jadi banyak tahu tentang yang penting adalah kita ingin memang PHK itu tidak terjadi," kata Yassierli.

"Kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko enterprise risk management yang kuat dan kami kementerian dibantu dengan dinas tenaga kerja itu juga punya mekanisme untuk melakukan monitoring jangan sampai kemudian tiba-tiba terjadi kasus," tandasnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang menyatakan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex pailit. Hal ini tertuang dalam putusan dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga.

Dalam keputusan itu, Sritex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya dinyatakan telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada PT Indo Bharat Rayon, sebagai pemohon, sesuai dengan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

"Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya," mengutip petitum melalui SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024).

Sritex dinyatakan bangkrut setelah mengalami masalah utang dalam beberapa tahun terakhir. Menjelang akhir tahun lalu, kewajiban jangka pendek Sritex tercatat sebesar USD113,02 juta, dengan USD11 juta diantaranya berupa pinjaman jangka pendek dari Bank Central Asia (BBCA).

Sementara itu, dari total kewajiban jangka panjang sebesar USD1,49 miliar, sebanyak USD858,05 juta merupakan pinjaman bank.

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melaporkan perkembangan pailitnya Sritex kepada komisi IX DPR RI. Menurut Menaker, Sritex diduga pailit karena ada kelalaian dari pihak manajemen.

Sebagai informasi, pihak yang menggugat Sritex adalah PT Indo Bharat (IBR). Sritex tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas Perseroan.

"Tentang Sritex, kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal. Ada kreditur yang cuma Rp 100 miliar, mengalahkan total kreditur yang sekian triliun," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Menurut Menaker, apa yang terjadi pada Sritex tidak bisa digeneralisir bahwa semua industri tekstil akan bernasib sama. Adapun pemerintah tengah menyiapkan bantuan untuk penyelamat Sritex.

"Walaupun tentu kita juga harus tetap hati-hati. Hanya kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko, enterprise, risk manajemennya itu yang kuat. Dan kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja, itu juga kita punya mekanisme untuk melakukan monitoring," bebernya.

Yassierli juga menceritakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membahas Sritex. Pertemuan itu membahas upaya penyelesaian kasus ini.

"Jadi apa yang sekarang sedang dilakukan? Jadi kemarin kami dipanggil oleh Pak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian, ada Bu Menteri Keuangan, ada Bea Cukai, jadi pemerintah akan membantu dalam penyelesaian masalah ini," tutupnya.

(ily/rrd)

Jakarta -

Pailitnya raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menjadi sorotan publik dan pemerintah. Di sisi lain, kondisi tekstil dalam negeri memang sedang dalam tekanan.

Menurut Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita menjelaskan, terpuruknya industri tekstil tak lepas dari tiga persoalan.

Apa saja persoalan itu? Menurut Reni, salah satunya lantaran impor yang luar biasa usai COVID-19.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah COVID-19, terus perang, terus Permendag 8," terang Reni di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Pasti kita harus ada rumusan yang pas nih. Yang pasti kalau dari dulu-dulu kan kita selalu bangga buatan Indonesia, nah ini saatnya kita untuk bangga buatan lokal nih," sambung Reni.

Reni menjelaskan pangsa pasar Sritex adalah 60% untuk ekspor. Namun karena kondisi pasar global kurang baik maka perusahaan berusaha mengalihkan pasarnya ke Tanah Air.

Sayangnya pasar di dalam negeri justru sudah diisi oleh produk-produk impor. Menurut Reni, kondisi seperti ini tak hanya dialami Sritex namun oleh perusahaan tekstil lainnya dan industri pakaian jadi.

"Sritex kan ekspor 60%. Terus ketika dunia global saat ini tidak baik-baik saja kepinginnya kan dia mengisi pasar dalam negeri. Begitu dia lihat dalam negeri kok perintah kok kayaknya kurang juga ya akhirnya diisilah oleh produk impor. Nah ini bukan hanya Sritex yang mengalami, umumnya kalau untuk Industri pakaian jadi pun seperti itu," tutur Reni.

Saksikan Live DetikPagi:

(ily/hns)

JAKARTA - Pemerintah memutuskan PT Sri Rejeki Isman atau Sritex tetap diperbolehkan untuk melakukan impor dan ekspor meski pailit. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat di Istana, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Awalnya Airlangga menyebut dalam rapat tersebut dirinya menyampaikan mengenai perkembangan industri tekstil dan kasus Sritex.

"Tadi rapat dengan bapak presiden, yang pertama tentu beliau ingin update mengenai situasi terkini mengenai situasi industri tekstil, salah satunya Sritex dan arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya dicarikan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Airlangga mengungkapkan bahwa Sritex tetap diperbolehkan untuk melakukan impor dan ekspor agar produksi pada Sritex tidak terhenti.

"Tahap sekarang kita monitor dulu yang pertama bea cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama sehingga impor ekspornya terus berjalan. Sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti," jelasnya.

Terkait dana talangan dari pemerintah, Airlangga menyebut bahwa saat ini status Sritex berada pada kurator. "Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator," ungkapnya.

Sedangkan untuk penyelamatan tenaga kerja, Airlangga menyebut bahwa dengan berproduksi para pekerja akan tetep bekerja. "Dengan berproduksi tenaga kerja masih bekerja," tandasnya.

Jakarta -

Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan (suspensi) saham PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL). Suspensi ini berlaku di seluruh pasar sejak sesi II perdagangan efek Senin (28/10) kemarin hingga pengumuman selanjutnya.

Melansir keterbukaan informasi BEI, Selasa (29/10/2024), penghentian perdagangan saham Sritex dilakukan berdasarkan Putusan atas Pembatalan Perdamaian pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Semarang kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg tanggal 21 Oktober 2024.

Selain itu berdasarkan suspensi juga dilakukan berdasarkan Surat Perseroan nomor 012/CoS/X/2024/SRIL tanggal 25 Oktober 2024 perihal permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait pemberitaan di media massa.

"Terdapat informasi bahwa berdasarkan putusan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Oktober 2024, menyatakan Perseroan selaku pihak termohon pembatalan homologasi berada dalam keadaan pailit," tulis BEI dalam pengumumannya.

"Sehubungan dengan putusan pailit, adanya ketidakpastian atas kelangsungan usaha dan informasi material yang belum dipublikasikan secara merata, maka Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara (Suspensi) Perdagangan Efek PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL)," tambah BEI.

Atas suspensi tersebut, bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Sebagai informasi, status pailit Sritex ini diputus pada hari Senin (21/10) dalam perkara terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Dalam hal ini pemohon dalam perkara pembatalan perkara itu adalah pihak PT Indo Bharat Rayon sedangkan termohon sebenarnya tidak hanya PT Sritex, tapi ada juga anak perusahaannya yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

(fdl/fdl)

JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan mengunjungi lokasi pabrik perusahaan tekstil raksasa Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin kemarin (28/10). Kehadiran Immanuel sebagai bentuk sikap cepat pemerintah atas putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Rabu (21/10/2024) lalu.

Pria yang kerap dikenal dengan panggilan Noel itu menemui para pekerja PT Sritex dan mengatakan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) bagi para pekerja disana. Ia mengatakannya secara lantang saat kalimat terakhir dalam pidatonya di lokasi.

"Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai Owner PT. Sritex," kata Noel disambut pecah tangis para pekerja.

Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut PHK sebagai hal tabu. "Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya," ujarnya dikutip dari keterangan resminya, Selasa (29/10/2024).

Noel menjelaskan, pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati. "Bagaimanapun pekerjaan itu hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tak boleh abai terhadap persoalan ini," lugas Noel.

Sementara itu Direktur Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto mengatakan, efisiensi yang dilakukan perusahaan berdasarkan keputusan bisnis atau penurunan dari permintaan pasar, bukan atas dasar kebangkrutan perusahaan.

"Fokus kami ke depan, ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama 2 tahun terakhir juga mengalami perbaikan," katanya.

Akhir pertemuan, yel-yel buruh "Hidup Presiden Prabowo. Terima Kasih Pak Prabowo," menggema di dalam pabrik PT. Sritex.

Jakarta -

Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex), Iwan Setiawan Lukminto buka suara soal kondisi perusahaan di tengah status pailit. Menurut Iwan, pihaknya tidak ada niatan untuk menutup pabrik.

Bahkan ia menyebut kondisi keuangan dan operasional perusahaan menunjukkan perbaikan dalam dua tahun terakhir. Kalaupun ada efisiensi, hal tersebut dilakukan berdasarkan keputusan bisnis (market belum ada pembelinya), bukan atas dasar kebangkrutan perusahaan.

"Fokus kami ke depan, ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama 2 tahun terakhir juga mengalami perbaikan," kata Iwan dalam keterangannya, Selasa (29/10/204).

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel (Noel) Ebenezer Gerungan sudah mengunjungi pabrik raksasa tekstil Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024). Ia meminta agar tidak ada lagi keresahan atau kegelisahan di kalangan buruh Sritex.

"Yang jelas Pemerintah, negara hadir di tengah buruh/pekerja. Pemerintah, negara hadir di tengah-tengah pengusaha, khususnya Pak Iwan (Dirut Sritex). Jadi tak boleh lagi ada keresahan atau kegelisahan," ujar Noel.

Noel menegaskan pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati. "Bagaimanapun pekerjaan itu hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tak boleh abai terhadap persoalan ini, " sebut Noel.

Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai hal tabu.

"Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya, " ujarnya.

Pecah tangis pekerja pun terdengar saat pidato terakhir Noel yang menyatakan tak ada PHK terhadap buruh/pekerja. "Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai Owner PT. Sritex," tutupnya.

Lihat Video: Raja Kain Sritex Pailit

[Gambas:Video 20detik]

(rir/rrd)