Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas dukungannya kepada para petani Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan usai acara penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemutihan utang petani dan UMKM, yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan dukungan konkret bagi sektor pertanian di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat.

"Pak Presiden Prabowo sangat cinta petani Indonesia. Beliau terus berpikir cara untuk meringankan beban petani dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang berpihak para rakyat kecil. Saya sangat bahagia," kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Amran menegaskan kebijakan pemutihan utang ini menjadi bentuk dukungan nyata dari pemerintah kepada para petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian yang terdampak kondisi ekonomi.

Kenaikan harga pupuk beberapa waktu terakhir, serta kondisi finansial yang berat bagi banyak petani, membuat pemutihan utang ini sangat berarti bagi mereka.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menunjukkan kepedulian dan keberpihakannya kepada petani. Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban mereka, tapi juga memberi ruang bagi sektor pertanian untuk tumbuh dan berkontribusi lebih besar dalam ketahanan pangan nasional," ungkap Amran.

Acara penandatanganan PP ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Wakil Menteri Pertanian, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kehadiran mereka menunjukkan dukungan lintas sektor dalam memperkuat sektor pertanian dan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Selain pejabat pemerintah, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai asosiasi petani, yang memberikan apresiasi penuh terhadap kebijakan ini.

Sebagai informasi, Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan lebih berdayaguna," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan seluruh persyaratan teknis terkait aturan tersebut akan ditindaklanjuti oleh kementerian serta lembaga terkait.

Video Food Estate Bakal Dilanjutkan, Mentan: Untuk Masa Depan Negara

Video Food Estate Bakal Dilanjutkan, Mentan: Untuk Masa Depan Negara

Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) memperpanjang kerja sama keuangan bilateral hingga 1 November 2027. Perpanjangan kerja sama langsung dilakukan tiga tahun, yang mana sebelumnya hanya dilakukan selama satu tahun.

"Perpanjangan masa berlaku selama tiga tahun ke depan merupakan penguatan dari praktek sebelumnya, dimana perpanjangan hanya dilakukan untuk periode satu tahun dan merefleksikan sinergi dan kolaborasi kedua otoritas dalam menjaga stabilitas moneter dan keuangan kedua negara di tengah ketidakpastian global," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Ramdan menjelaskan ada dua kesepakatan yang dicapai, salah satunya adalah Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA). Lewat kesepakatan ini kedua negara dapat melakukan pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga senilai 9,5 miliar dolar Singapura atau Rp 100 triliun.

Kedua adalah Bilateral Repo Agreement (BRA), yang memungkinkan dilakukannya transaksi repo antara kedua bank sentral untuk mendapatkan likuiditas senilai 3 miliar dolar AS (atau mata uang Yen/Euro dengan nilai setara), dengan menjaminkan obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh Amerika Serikat, Jepang, atau Jerman yang dimiliki kedua bank sentral.

"Kerja sama ini telah berlangsung sejak November 2018 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura untuk senantiasa saling mendukung dan membangun kepercayaan terhadap kondisi perekonomian di masing-masing negara," ujarnya.

Menurut Ramdan, hal ini juga menjadi bagian dari upaya perluasan dan penguatan kerja sama internasional di area kebanksentralan, serta merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia.

Presiden Republik Indonesia (RI) sudah resmi berganti. Presiden boleh ganti, tapi Erick Thohir tetap didapuk jadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hari ini, Presiden RI Prabowo Subianto melantik 48 menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024). Salah satu di antaranya adalah pria yang akrab disapa ET tersebut.

Apa kata Erick Thohir setelah kembali dipercaya pemerintah untuk memimpin Kementerian BUMN?

"Kita kerja keras lagi untuk Indonesia di payung Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujarnya dalam pesan singkat di Grup WA pimpinan media hari ini.

Erick menduduki jabatan Menteri BUMN RI sejak 23 Oktober 2019 menggantikan Rini Soemarno yang habis masa jabatannya.

Selain pegang jabatan ini, Erick juga merupakan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang dilantik tahun lalu untuk masa jabatan 2023-2027.

Jelang Akhir Jabatan, Erick Thohir Mulai Beberes Rumah Dinas

Jelang Akhir Jabatan, Erick Thohir Mulai Beberes Rumah Dinas

Prabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden Kedelapan Republik Indonesia hari ini, Minggu (20/10/2024). Prabowo sudah berangkat dari rumahnya di Kertanegara, Jakarta, menuju Gedung MPR/DPR/DPD RI di Kompleks Senayan, Jakarta. Ini mobil yang mengantarkan Prabowo menuju tempat pelantikannya menjadi Presiden Republik Indonesia.

Prabowo tampak masih menggunakan mobil pribadinya saat menuju Gedung MPR/DPR/DPD RI. Berangkat ke Gedung MPR/DPR/DPD RI, Prabowo menunggangi Toyota Alphard berkelir putih yang biasa dia gunakan untuk kegiatan sehari-harinya.

Toyota Alphard ini menjadi mobil andalan Prabowo dalam beraktivitas. Ketika beraktivitas sebagai Menteri Pertahanan pun Prabowo menggunakan Toyota Alphard berkelir putih ini. Mobil yang mengantarkan Prabowo ke pelantikan presiden juga masih menggunakan pelat nomor Menteri Pertahanan dengan kode 1-00.

Diketahui dari situs Badan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor, mobil Alphard yang sering dimanfaatkan Prabowo itu merupakan Alphard keluaran tahun 2018.

Toyota Alphard 2018. Foto: Toyota

Ini merupakan salah satu Alphard tipe tertinggi saat itu, yaitu Alphard 3.5 Q AT. Ketika dijual dalam kondisi baru saat itu, Toyota Alphard yang serupa seperti milik Prabowo ini memiliki harga Rp 1 miliaran. Namun saat ini pasaran harga Alphard 3.5 Q AT 2018 dalam kondisi bekas rata-rata di angka Rp 800-900 jutaan.

Toyota Alphard 3.5 Q AT yang dipakai Prabowo ini ditenagai mesin 6 silinder 3.500 cc dengan transmisi otomatis 8 percepatan. Toyota Alphard milik Prabowo ini punya tenaga maksimal 296 hp pada 6.000 rpm dengan torsi maksimal 361 Nm pada 4.100 rpm. Untuk mendukung kinerja konsumsi bahan bakar, khusus pada varian 3.5 Q ini menggunakan teknologi auto idling.

Sementara itu, setelah pelantikan menjadi Presiden Republik Indonesia nantinya, Prabowo akan dibekali mobil dinas kepresidenan. Belum diketahui pasti mobil dinas RI-1 apa yang akan digunakan oleh Prabowo. Namun, pada periode sebelumnya di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), mobil dinas kepresidenan yang digunakan adalah mobil antipeluru Mercedes-Benz S 600 Guard.

Video: Bahlil Bertemu Prabowo H-1 Pelantikan Presiden, Bahas Apa?

Video: Bahlil Bertemu Prabowo H-1 Pelantikan Presiden, Bahas Apa?

Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah memanggil 106 sosok ke kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan pada Senin-Selasa kemarin. Sejumlah tokoh itu dipanggil untuk mengisi jabatan menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam pemerintah berikutnya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, mengatakan jumlah tokoh yang dipanggil Prabowo kemarin menjadi tanda penambahan jumlah kementerian seperti isu-isu yang sudah beredar (menjadi sekitar 46 kementerian).

Dari jumlah tersebut, beberapa kementerian merupakan peleburan dan pemecahan dari kementerian sebelumnya. Namun hal ini belum bisa dipastikan mengingat susunan kabinet berikutnya baru diumumkan paling cepat Minggu, 20 Oktober 2024 malam usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.

Namun jika penambahan ini benar terjadi, menurut Rizal kabinet gemuk ini secara langsung dapat menguras APBN negara. Sebab setiap kementerian ini tentu membutuhkan pendanaan dari negara untuk beroperasi, mulai dari biaya belanja pegawai hingga program-program mereka.

"Kalau kita lihat lagi, bisa dibayangkan ya, ini hampir 100 orang lebih yang dipanggil dan ini luar biasa. Jadi kementeriannya antara 44 sampai 46 lah," kata Rizal dalam diskusi publik 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN', Rabu (16/10/2024).

"Jadi ada kenaikan sebanyak 12 kementerian atau lembaga yang ditambahkan dibanding dengan Presiden sebelumnya. Artinya apa? Artinya ini akan menambah beban baru bagi fiskal kita, bagi APBN kita," terangnya lagi.

Belum lagi, menurut Rizal alokasi APBN 2024 dan 2025 dirancang dengan asumsi jumlah kementerian yang ada sama dengan yang ada saat ini, yakin 34 kementerian. Hal ini bisa menjadi faktor lain peluang

"Bisa dibayangkan dengan APBN yang tahun lalu misalnya, atau dialokasikan yang tahun 2025 pun itu masih asumsinya adalah kementerian yang sama di pemerintahan terakhir ini, jadi sekitar 34 kementerian," ucap Rizal.

"Itupun belanja rutin, belanja pegawainya juga cukup besar. Apalagi dengan kementerian baru, bagaimana mengatur nomenklatur, kemudian juga penyesuaian sinkronisasi, kemudian keselarasan antara K/L baru dengan K/L lama dan sebagainya. Ini juga butuh waktu," tambahnya lagi.

Belum lagi, menurutnya kabinet gemuk yang sebagian anggotanya merupakan tokoh partai bisa memperbesar peluang terjadinya korupsi atau memainkan dana APBN untuk kepentingan pribadi atau partainya. Karena itu Rizal berpendapat penting bagi Prabowo untuk mencegah atau menindak tegas tindak korupsi dalam kabinet kerjanya.

"Memang Presiden harus powerful, untuk menindak siapapun menterinya, siapapun kabinetnya yang melakukan misalnya korupsi atau memainkan anggaran APBN, maka dia harus ditindak oleh hukum yang berlaku, difungsikan lembaga-lembaga yang punya otoritas di situ," pungkasnya.

Simak Video: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait adanya tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan untuk usulan tersebut akan diputuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Kementerian/Lembaga terkait telah membahas dan hasil akhirnya akan keluar dalam bentuk PP. Isa menyebut pembahasan PP juga akan segera berlangsung.

"Kita tunggu saja PP-nya ya. Pembahasan PP-nya mudah-mudahan segera berlangsung," kata Isa kepada detikcom, Senin (7/10/2024).

Hari ini sendiri, Solidaritas Hakim Indonesia juga melangsungkan pertemuan dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Kementerian Keuangan, di Gedung Mahkamah Agung. Dalam pertemuan itu Isa sebagai perwakilan dari Kemenkeu ikut hadir.

Para hakim dalam pertemuan itu menuntut peningkatan kesejahteraan hakim seperti kenaikan tunjangan dan fasilitas.

Terkait hal tersebut, Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut telah berkomitmen untuk menaruh perhatian lebih terhadap kenaikan gaji hakim di Indonesia. Adapun gaji hakim belum mengalami perubahan sejak tahun 2012 atau 12 tahun yang lalu.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, program kerja Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yakni Asta Cita berkomitmen untuk memberikan imbalan yang lebih adil terhadap para penegak hukum.

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan di pemerintahan yang akan datang terhadap gaji hakim.

"Hakim agung Indonesia sudah 11 tahun (saat 2023) tidak dapat kenaikan gaji. So, ini akan diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kita harus berikan imbalan untuk penegak hukum," tegas dia dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, kata Mulyadi di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Untuk diketahui, Solidaritas Hakim Indonesia menyerukan gerakan cuti bersama gara-gara gaji dan tunjangan hakim tak naik selama 12 tahun.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan mereka akan melakukan cuti bersama serentak pada 7-11 Oktober 2024. Dia merasa kesejahteraan hakim terabaikan.

"Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia ini akan dilaksanakan secara serentak oleh ribuan hakim mulai tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Sebagian dari kami juga akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi simbolik sebagai bentuk protes terhadap kondisi kesejahteraan dan independensi hakim yang telah terabaikan selama bertahun-tahun," ujar Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid dikutip dari detiknews

Salah satu tuntutannya ialah meminta Presiden Republik Indonesia segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung, untuk menyesuaikan gaji dan tunjangan hakim sesuai dengan standar hidup layak dan besarnya tanggung jawab profesi hakim.