Denpasar -

Pemerintah masih melarang iPhone 16 dijual di Indonesia. Masih ada syarat investasi yang harus dipenuhi Apple, perusahaan yang memproduksi iPhone.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan turut buka suara terkait larangan itu. Apple diminta menuntaskan komitmen investasinya sebelum iPhone 16 bisa dijual di Indonesia.

Luhut menyoroti terkait tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang harus dipenuhi Apple. Luhut menegaskan Indonesia sangat terbuka dengan kerja sama.

"Kami semua itu sangat terbuka terhadap apa saja (kerja sama), apalagi kalau itu diproduksi di dalam negeri karena kita ingin menciptakan lapangan kerja," kata Luhut, Selasa (5/11/2024), dikutip dari detikFinance.

Menurutnya, pemerintah tidak menetapkan kualifikasi produk berteknologi tinggi seperti iPhone sebagai yang utama dalam kerja sama, yang terpenting bagaimana kerja sama tersebut bisa membuka kesempatan kerja lebih besar bagi masyarakat.

"Jadi kita tidak bicara hi-tech saja, tapi kami bicara mengenai labor intensive," ujarnya.

Sebagai contoh, ia menyinggung investor China yang akan membangun pabrik garmen di kawasan Kertajati, Jawa Barat dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Investasi tersebut contoh dari investasi dengan peluang pembentukan lapangan kerja baru yang besar.

Kemenperin Larang iPhone 16 Masuk Pasar Indonesia

Diketahui Kementerian Perindustrian melarang jual-beli iPhone 16 di Indonesia. Izin edar iPhone 16 terkendala komitmen investasi Apple yang belum direalisasikan sepenuhnya.

Menyangkut hal ini, Apple belum merealisasikan pembangunan Apple Developer Academy keempatnya di Bali. Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, realisasi ini sebagai upaya memperoleh Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40%.

"Apple bikin Apple Academy di Jakarta. Nah terakhir itu mau dibikin di Bali. Yang di Bali ini yang belum realisasi. Nah itu ya. Untuk mendapatkan TKDN 40%. Kalau dapat sertifikat TKDN mereka bisa impor. Kita kasih izin impornya," terangnya, di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri juga bilang, Apple telah mengajukan surat berisi permohonan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Adapun tujuan utama dari pertemuan tersebut untuk membahas investasi dan izin edar iPhone 16 di Indonesia.

Febri mengatakan, Agus bersedia untuk bertemu dengan Apple. Hanya saja, ia meminta agar diskusi yang akan berjalan nantinya konkret. Dalam hal ini, Apple diharapkan dapat segera merealisasikan komitmen investasinya dalam membangun Apple Academy keempat di Bali.

Kemenperin mengendus produk iPhone 16 tersebut sudah diperjualbelikan di internet. Diperkirakan pada periode Agustus-Oktober 2024, sekitar 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

Kemenperin akan memproses secara hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 di online marketplace karena patut diduga melanggar pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Selain itu, Kemenperin juga tengah mempertimbangkan penonaktifan IMEI seri iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan di Indonesia saat ini.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnyadi sini!

(dpw/dpw)

Jakarta -

Kementerian Perindustrian akan melarang jual-beli produk handphone keluaran Google Pixel di Indonesia, setelah sebelumnya melarang jual-beli iPhone 16. Tidak hanya itu, Kemenperin tidak akan segan-segan memblokir Mobile Equipment Identity (IMEI).

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, hal ini lantaran produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Tidak terpenuhinya syarat berkas tersebut membuat produk produk Google itu tidak boleh diperjualbelikan di Tanah Air.

"Produk dari Google, Google Pixel. kami sampaikan bahwa sepanjang produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema yang sudah kami tetapkan, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," kata Febri, dalam acara rilis IKI di Kantor Kemenperin di Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri menjelaskan, produk tersebut bisa dibeli oleh masyarakat dari luar negeri dengan lewat mekanisme barang bawaan penumpang dan barang kiriman sesuai pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

Adapun syaratnya ialah 1 penumpang maksimal 2 dalam satu tahun. Namun ia mencirikan hal ini sebagai salah satu cara yang kerap dimanfaatkan orang untuk memperjualbelikan produk tersebut di Indonesia secara diam-diam.

Berdasarkan data yang masuk kepada Kementerian Perindustrian, jumlah produk Google Pixel sepanjang tahun 2024 yang masuk dari barang bawaan dan barang kiriman hampir mencapai 22 ribu unit.

"Apakah kami akan memantaunya? Tentu kami akan memantaunya dan kalau seandainya ada dia memperjualbelikan, kami akan meminta kementerian/Lembaga (KL) atau penegak hukum untuk menindaknya karena itu adalah kegiatan illegal," kata Febri.

Apabila Kemenperin menemukan adanya alat komunikasi yang dilarang tersebut diperjualbelikan, maka akan dianggap pelanggaran sehingga. Dengan demikian, Febri mengatakan, ada kemungkinan Mobile Equipment Identity (IMEI) handphone tersebut bisa dicabut.

"Jadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Alat tadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Makanya kami menyampaikan agar masyarakat tidak membeli alat telekomunikasi yang masuk melalui jalur barang bawaan dan barang kiriman, meskipun sudah da IMEI-IMEI Bea Cukai," kata Febri, ditemui usai acara.

Cara Dapat TKDN

Lebih lanjut Febri menjelaskan, setidaknya ada 3 mekanisme untuk bisa mendapatkan sertifikasi TKDN. Pertama, lewat perhitungan TKDN produk itu sendiri berapa persentase. Dengan mekanisme ini, untuk bisa dijual di Indonesia TKDN-nya 40%.

Mekanisme kedua, punya aplikasi digital. Febri menjelaskan, nantinya aplikasi itu akan diperhitungkan nilai TKDN-nya oleh Kemenperin. Lalu yang ketiga, mekanisme inovasi seperti research. Untuk mekanisme inovasi ini salah satu contohnya seperti komitmen Apple dalam membangun Apple Developer Academy.

"Apple bikin Apple Academy di Jakarta. Nah terakhir itu mau dibikin di Bali. Yang di Bali ini yang belum realisasi. Nah itu ya. Untuk mendapatkan TKDN 40%. Kalau dapat sertifikat TKDN mereka bisa impor. Kita kasih izin impornya," terangnya.

(kil/kil)

Jakarta -

Apple telah mengajukan surat berisi permohonan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Adapun tujuan utama dari pertemuan tersebut untuk membahas investasi dan izin edar iPhone 16 di Indonesia.

Informasi ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Namun, Febri sendiri belum memastikan kapan pertemuan tersebut akan berlangsung.

"Saya memang sudah melihat informasi Apple sudah kirimkan surat kepada Pak Menteri (Agus Gumiwang)," kata Febri, ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri mengatakan, Agus bersedia untuk bertemu dengan Apple. Hanya saja, ia meminta agar diskusi yang akan berjalan nantinya konkrit. Dalam hal ini, Apple diharapkan dapat segera merealisasikan komitmen investasinya dalam membangun Apple Academy keempat di Bali.

"Bagi Pak Menteri (Agus) jawabannya cuma yang konkrit saja. Tidak ada janji-janji manis," ujarnya.

Pembangunan Apple Academy sendiri masuk ke dalam komitmen investasi Apple di Indonesia dalam rangka memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dengan demikian, nantinya Kementerian Perindustrian bisa menerbitkan surat izin impor dan produk iPhone 16 bisa diperjualbelikan di Indonesia.

"Kalau sudah realisasi komitmen, investasinya udah aman," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Kemenperin memantau peredaran iPhone 16 yang masuk ke Indonesia sebagai barang bawaan penumpang dari luar negeri. Produk ini telah masuk ke Indonesia terbatas untuk pemakaian pribadi para penumpang.

Namun Kemenperin mengendus produk terbaru Apple tersebut sudah diperjualbelikan di internet. Diperkirakan pada periode Agustus-Oktober 2024, sekitar 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

"Kami telah menerima laporan masyarakat dan juga memantau peredaran iPhone 16, bahwa sudah ada pihak tertentu yang menjual seri iPhone 16, termasuk melalui platform online marketplace," ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Kemenperin akan memproses secara hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 di online marketplace karena patut diduga melanggar pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Selain itu, menurut Febri, pihaknya juga tengah mempertimbangkan penonaktifan IMEI seri iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan di Indonesia saat ini.

Ia menekankan bahwa semua kebijakan ini dilakukan Kemenperin semata-mata agar PT Apple Indonesia memenuhi komitmen investasinya dan memberikan keadilan bagi semua investor smartphone di Indonesia. Ia menyebut elama tahun 2023 dan 2024 Apple telah mengimpor dan menjual produk HKT (handphone, komputer genggam, dan tablet) sebanyak 3,8 juta unit di Indonesia

Jika diasumsikan perangkat elektronik Apple tersebut rata-rata dijual dengan harga Rp 5 juta/unit di dalam negeri, maka nilai penjualan untuk satu tahun mencapai Rp 19 triliun. Jumlahnya jauh lebih tinggi lagi jika ditambah dengan impor dan penjualan produk HKT mereka sejak tahun 2016.

"Ironisnya, dengan nilai penjualan sangat tinggi tersebut, mereka sangat sulit untuk merealisasikan 100% komitmen investasi senilai Rp 1,7 triliun selama delapan tahun di Indonesia," jelas Febri.

(shc/kil)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan BUMN PT Pengembangan Armada Niaga Nasional atau PT PANN (Persero). Perusahaan pelat merah ini pernah disoroti lantaran menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) namun pegawainya tinggal 7 orang.

Keputusan ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional. Pembubaran PT PANN mulai berlaku per 17 Oktober 2024.

Dalam pasal 2, disebutkan pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PT PANN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN, peraturan di bidang Perseroan Terbatas, peraturan perundang- undangan di bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Lebih lanjut, dalam pasal 3 juga dijelaskan, penyelesaian pembubaran PT PANN termasuk likuidasinya dilaksanakan paling lambat 5 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya PP tersebut, atau tepatnya 17 Oktober 2024.

"Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetorkan ke kas negara," bunyi pasal 3, dikutip dari aturan tersebut, Sabtu (19/10/2024).

PT PANN sebelumnya sempat mendapat sorotan publik pada 2022 lalu lantaran tinggal menyisakan 7 pegawai namun masuk daftar penerima PMN Rp 3,8 triliun. Dalam catatan detikcom, 7 pegawai yang ada di PT PANN termasuk Direktur Utama PT PANN Herry Soegiarso Soewandy, 12 pegawai outsourcing, dan 3 orang pegawai kontrak.

Dikutip dari lama resminya, PT PANN didirikan pada 1974 atau sudah 50 tahun beroperasi. Berdasarkan PP No. 18 Tahun 1974, BUMN ini didirikan sebagai wahana untuk menyelenggarakan program investasi kapal niaga nasional. Ada empat kegiatan yang dilakukan perusahaan jika mengacu beleid tersebut.

Pertama, melaksanakan program pemerintah, khususnya pengadaan armada niaga, alat apung, dan alat penunjang lainnya. Kedua, melakukan pengadaan kapal melalui pemesanan kapal baru dan pembelian kapal niaga serta alat-alat perlengkapan kapal untuk selanjutnya dijual, disewabelikan, ataupun disewakan kepada perusahaan pelayaran nasional ataupun pemilik kapal yang membutuhkannya.

Lalu ketiga, pengadaan keperluan dok dan galangan kapal guna pembinaan dan pengembangan armada niaga nasional. Terakhir yang ke-empat, mendirikan/menjalankan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut di atas baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan badan-badan lain.

Pada 2019, PT PANN mengajukan restrukturisasi atas Utang SLA dan telah mendapat Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-537/MK.05/2019 Tanggal 16 Juli 2019 Perihal Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara pada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero).

PT PANN Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikcom

Selanjutnya, Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai dari Konversi Utang SLA kepada PT PANN (Persero) tertuang dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 serta penghapusan Utang Non Pokok SLA telah tertuang dalam Laporan Singkat Komisi VI DPR RI. Nah, perseroan akhirnya berhasil masuk daftar penerima PMN di 2020.

Tak lama, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut perusahaan ini menjalankan usaha tidak sesuai core bisnis dan hanya memiliki 7 pegawai. Erick mengatakan, BUMN ini punya masalah sejak 1994. Bahkan, Erick sempat mengatakan PT PANN adalah salah satu BUMN yang melenceng dari core alias inti bisnisnya.

Saat itu, Erick menyatakan BUMN seperti PT PANN harus diperbaiki. Skemanya pun macam-macam. Bisa merger, paling buruk ditutup. Kini, pilihan paling buruk harus diambil pemerintah dan sudah direstui oleh Jokowi.

(shc/ara)

Jakarta -

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendukung rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan program hilirisasi industri dan sumber daya alam. Ia menyebut kekayaan sumber daya alam Indonesia yang berlimpah dapat diurus dan diolah sebaik-baiknya di Indonesia melalui program ini agar hasilnya dinikmati seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sekelompok orang.

"Sumber daya alam harus bisa dikelola di dalam negeri, sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai jual tinggi dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi adalah ikhtiar mewujudkan perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan pasal 33 UUD 1945," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (15/10/2024).

Menurut Bamsoet, perlu perubahan mindset pembangunan di kalangan pemerintah, pelaku bisnis, maupun masyarakat, agar terjadi kolaborasi multipihak. Khususnya dalam menata ulang pembangunan ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan berkualitas serta berkelanjutan.

Ia mengatakan hal ini dapat diterapkan lewat model ekonomi sirkular. Model ini mengupayakan efisiensi sumber daya, serta upaya pemanfaatan kembali residu yang dihasilkan dari industri untuk diolah kembali dan memberikan nilai tambah yang lebih besar serta berulang.

"Model ekonomi sirkular ini dapat baik berjalan ketika kualitas industri nasional, sudah mampu secara seksama melakukan pemrosesan material sumber daya dari hulu ke hilir. Sebagaimana yang digagas pemerintahan Presiden Jokowi tentang hilirisasi mineral, emas, bauksit, nikel, tembaga ataupun bijih besi," terangnya.

Lebih lanjut, Bamsoet mengungkapkan Indonesia tercatat sebagai salah satu pemilik sumber daya alam terbesar dunia, seperti nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam. Tercatat sepanjang 2023, realisasi produksi bijih nikel RI hampir mencapai 200 juta ton. Sementara, nilai ekspor nikel hasil dari program hilirisasi mencapai Rp 500 triliun.

"Strategi hilirisasi industri yang dilakukan Presiden Joko Widodo juga telah terbukti memberikan hasil sangat positif. Salah satu buktinya, terjadi peningkatan nilai investasi di sektor industri pengolahan non migas yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Di mana nilai investasi sektor industri pengolahan non migas pada tahun 2014 senilai Rp 186,79 triliun, naik pesat menjadi Rp 565,25 triliun di tahun 2023," pungkas Bamsoet.

(anl/ega)

Jakarta - PLN Indonesia Power (PLN IP) telah melakukan beragam inovasi untuk mengakselerasi transisi energi guna mencapai target Net Zero Emission 2060. Di balik upaya menekan laju pemanasan global tersebut tentunya terdapat sumber daya manusia yang unggul yang dimiliki korporasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, dalam pemenuhan energi sesuai amanat konstitusi, saat ini mengalami penyesuaian ke arah energi yang ramah lingkungan untuk melaksanakan transisi energi.

"Kami di Kementerian ini memang bertanggung jawab yang sangat besar, Kementerian ESDM adalah bagian dari pada Amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 33 dan dalam konteks itu kita juga mengalami perubahan transisi yang sangat luar biasa kita bicara tentang green energy dan juga bicara tentang lingkungan yang lebih baik," kata Bahlil dalam keterangan resmi, ditulis Senin (14/10/2024).

Menurut Bahlil, perubahan iklim menjadi salah satu fokus Pemerintah, sebab itu pelaksanaan transisi energi merupakan sebuah keharusan untuk mewujudkan target Net Zero Emission pada 2060.

"Fokus pada perubahan iklim dan komitmen Net Zero Emmision (NZE) maka transisi energi harus kita lakukan," tutur Bahlil.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengungkapkan di balik upaya mengakselerasi transisi energi terdapat tangan terampil para enginer PLN IP yang mampu menghasilkan inovasi pada sektor ketenagalistrikan.

"PLN Indonesia Power telah menghasilkan beragam inovasi untuk meredam emisi yang dihasilkan sektor ketenagalistrikan, tentunya itu merupakan hasil dari kegigihan enginer kami yang terus melakukan pengembangan untuk menjawab tantangan ini," kata Edwin.

Adapun inovasi yang dihasilkan para enginer PLN Indonesia Power di antaranya adalah Digitalization Online Tube Boiler Analysis (DOTA), Akselerasi Produksi Green Energy Dengan Metode Baru Pencampuran Batubara-Biomassa Dalam Upaya Mendukung Energy Transition dan Inovasi yang terakhir adalah Modifikasi Oil Cooler (MODERATOR) untuk menghindari terjadinya kebocoran oli pada generator transformer PLTU Labuan PGU.

Atas inovasi tersebut, PLN Indonesia Power kembali meraih penghargaan dalam bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kali ini melalui enjiner-enjiner terbaiknya, PLN IP menerima Tanda Kehormatan dari Menteri ESDM pada momentum Hari Ulang Tahun Pertambangan dan Energi ke-79.

Adapun Enjiner PLN Indonesia Power yang menerima penghargaan diantaranya Agung Suharwanto, Didi Rooscote, Herowiko Thama Nurahman, Nico Dwi Kurniadi, Heru Hermawan, Shandy Helmi R, Prima Galih Pratama dan Setyawan Santoso.

Pada kegiatan yang dilaksanakan di Monumen Nasional (Monas) ini terdapat 150 penerima penghargaan yang diberikan kepada mereka yang telah memberikan dampak kemajuan dalam pembangunan nasional khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, 8 diantaranya berasal dari PLN Indonesia Power.

(fdl/fdl)