Joko Widodo (Jokowi) yang baru saja purna tugas sebagai Presiden Oktober 2024 lalu sudah resmi mendapatkan uang pensiunan bulanan. PT Taspen telah menyalurkan penyaluran manfaat pensiun ke Jokowi. Penyaluran ini secara simbolis dilakukan di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Uang pensiun Jokowi sendiri diatur ketat dalam Undang-undang. Dalam catatan detikcom, hal itu diatur pada Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara, artinya 6 dikali Rp 5.040.000.

Sebelumnya, dalam unggahannya di Instagram @taspen, dikutip Jumat (8/11/2024), perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Penyerahan simbolis itu dilakukan di kediaman Jokowi. Dia bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

Iuran BPJS Kesehatan wajib dibayarkan setiap bulannya oleh peserta. Dengan begitu, peserta akan memperoleh fasilitas dan pelayanan kesehatan, meliputi pemeriksaan, rawat jalan, hingga rawat inap.

Apabila iuran telat atau nunggak dibayarkan, peserta berisiko terkena denda dengan nominal cukup fantastis. Jika denda juga enggan dibayarkan, ini yang akan terjadi selanjutnya pada peserta BPJS Kesehatan.

Bagaimana Jika Peserta Tidak Membayar Denda BPJS Kesehatan?

Denda BPJS Kesehatan yang tidak dibayar berisiko pada status peserta menjadi non aktif dan tak mendapat semua haknya dalam fasilitas kesehatan. Terutama untuk layanan rawat inap di fasilitas kesehatan lanjutan.

Pembayaran denda dilakukan dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, pada setiap layanan rawat inap tingkat lanjut yang diperoleh peserta. Seperti tercantum dalam ayat 5 pasal 42 Perpres 59/2024, denda bisa dilunasi seiring pembayaran tunggakan iuran.

Pembayaran iuran BPJS Kesehatan tertunggak paling banyak untuk waktu 24 bulan atau ketika status kepesertaan ingin segera kembali aktif. Setelah tunggakan iuran mulai dilunasi, status kepesertaan bisa kembali aktif bersamaan kembalinya semua hak dalam pelayanan kesehatan.

Dikutip dari laman Indonesia Baik yang dikelola Kementerian Kominfo, denda BPJS Kesehatan tidak dikenakan pada semua peserta yang menunggak iuran. Denda diterapkan pada peserta yang akan melakukan rawat inap, bukan rawat jalan. Namun layanan ini tidak dapat digunakan, karena status peserta yang nunggak iuran BPJS Kesehatan adalah non aktif.

Besaran Denda BPJS Kesehatan yang Harus Dibayarkan

Berdasarkan Perpres 59/2024, denda yang diberlakukan pada peserta yang nunggak iuran BPJS Kesehatan mencapai 2,5-5% dengan maksimal Rp 20-30 juta dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap, dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak.

"(6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan: a. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan b. besar denda paling tinggi Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(6a) Untuk tahun 2020, denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan: a. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan b. besar denda paling tinggi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)," bunyi pasal 6 dan 6a Pasal 42 Perpres tersebut.

Denda hanya berlaku untuk peserta yang bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP). Sedangkan untuk Pekerja Penerima Upah (PPU), denda BPJS Kesehatan dibayar pemberi kerja.

Cara Cek Denda BPJS Kesehatan

Peserta yang nunggak iuran BPJS Kesehatan bisa cek apakah terkena denda atau tidak dengan cara berikut:

Melalui Aplikasi Mobile JKN

1. Unduh dan instal aplikasi Mobile JKN di ponsel.
2. Buka aplikasi dan daftar akun dengan melengkapi data diri.
3. Login dengan akun yang telah dimiliki.
4. Pilih menu "Info Iuran" pada halaman utama.
5. Klik "Menu Lainnya" jika tidak menemukan menu tersebut di halaman utama.
6. Akan ditampilkan rincian iuran dan denda (jika ada) yang harus dibayarkan peserta.

Melalui Care Center 165

1. Buka menu Telepon di ponsel atau telepon.
2. Hubungi nomor 165.
3. Pilih layanan Layanan Voice Interactive JKN (VIKA).
4. Ikuti instruksi selanjutnya sesuai yang disampaikan.

Nah, itu tadi yang akan terjadi jika peserta tidak membayar denda BPJS Kesehatan. Jadi, pastikan membayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu setiap bulannya agar tidak terkena denda.

Program 'Rehab' BPJS: Mudah dan Fleksibel

Program 'Rehab' BPJS: Mudah dan Fleksibel

Tarif Tol Jakarta-Tangerang resmi naik hari ini. Tol Jakarta-Tangerang dikelola oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan Tol Tangerang-Merak Segmen Simpang Susun (SS) Tomang-Tangerang Barat-Cikupa dikelola oleh PT Marga Mandala Sakti (MMS).

Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Head Widiyatmiko Nursejati mengatakan penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 2692/KPTS/M/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Penyesuaian Tarif Tol Integrasi pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Jalan Tol Tangerang-Merak Segmen Simpang Susun (SS) Tomang-Tangerang Barat-Cikupa.

Tarif Tol Jakarta-Tangerang:

Gol I: Rp 8.500,- sebelumnya Rp 8.000,-
Gol II: Rp 12.500,- sebelumnya Rp 12.000,-
Gol III: Rp 12.500,- sebelumnya Rp 12.000,-
Gol IV: Rp 16.500,- sebelumnya Rp 15.500,-
Gol V: Rp 16.500,- sebelumnya Rp 15.500,-

"Penyesuaian tarif tol telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dengan perubahan terakhir pada PP Nomor 17 Tahun 2021. Berdasarkan regulasi tersebut, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi," tulis keterangan Jasa Marga, dikutip Sabtu (19/10/2024).

Penyesuaian tarif ini diperlukan sebagai wujud kepastian pengembalian investasi bagi Badan Usaha Jalan Tol sesuai Business Plan, membangun dan menjaga iklim investasi tol di Indonesia yang kondusif, serta menjaga dan meningkatkan level of services jalan tol.

"Sampai dengan saat ini, Jalan Tol Jakarta-Tangerang merupakan salah satu infrastruktur transportasi terpenting di wilayah Jabodetabek membentang dari Jakarta hingga Tangerang," lanjut keterangan Jasa Marga.

Tol ini menjadi urat nadi yang menghubungkan pusat bisnis dan kawasan industri juga memainkan peran penting dalam mengurangi kemacetan lau lintas di jalan raya non tol, sehingga mempersingkat waktu tempuh dan meningkatkan efisiensi transportasi. Keberadaannya juga telah mempermudah akses ke destinasi wisata di wilayah Tangerang dan sekitarnya.

Selain itu, penyesuaian tarif ini tentunya tidak terlepas dari komitmen Jasa Marga untuk selalu melakukan perbaikan guna peningkatan pelayanan yaitu dalam bidang transaksi, lalu lintas dan konstruksi. Peningkatan pelayanan tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan kepada pengguna jalan tol.

"Jasa Marga konsisten melakukan upaya-upaya peningkatan Layanan termasuk di bidang transaksi, lalu lintas dan konstruksi," lanjut keterangan itu.

Peningkatan di bidang layanan transaksi antara lain peningkatan kapasitas transaksi dengan menyediakan 25 unit Mobile Reader untuk mempercepat transaksi, peningkatan kapasitas transaksi yang terdiri darI 18 Gerbang Tol dengan gardu operasi sebanyak 93 gardu yang terdiri dari 46 Gardu Tol Otomatis (GTO) Single, 12 GTO Multi, 8 Gardu Semi Otomatis (GSO) Single dan 27 GSO Multi.

Selain itu, Widiyatmiko menambahkan dalam hal pelayanan lalu lintas, Jasa Marga saat ini melakukan pemasangan Dynamic Massage Sign (DMS) pada akses sebanyak 10 unit, DMS lajur 6 unit dan VMS Mobile 1 unit, pemasangan 1 speed camera dan 56 unit CCTV lajur, dan Pemeliharaan sarana keselamatan lalu lintas dengan jumlah kendaraan Operasional sebanyak 23 armada.

Sementara di bidang konstruksi, Jasa Marga telah melakukan pekerjaan pemeliharaan periodik berupa Scrapping Filling Overlay (SFO), Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU), Pekerjaan Beautifikasi dan Penataan Land Scape, Pekerjaan Pemeliharaan Rambu, Median Concrete Barrier (MCB), Guadrail, Reflektor dan Pengaman jalan tol juga pekerjaan pembuatan tanggul dan saluran di ruas tol.

Lakukan Pembaharuan Informasi Lalu Lintas di Jalan Tol Jasamrga Group melalui Call Center Jasamarga 24 Jam di nomor telepon 14080, Website www.Jasamarga..com atau melalui aplikasi Travoy.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan jaminan pemeliharaan kesehatan dari negara bagi para pensiunan menteri yang menjabat pada 2019-2024. Jaminan kesehatan ini dibiayai langsung dari APBN.

Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024.

Pihak Istana buka-bukaan soal alasan Jokowi memberikan jaminan kesehatan bagi para pensiunan menteri. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, jaminan kesehatan bagi pensiunan menteri diberikan Jokowi sebagai bentuk kepedulian, perhatian, sekaligus perhatian bagi para menteri.

Apalagi pada rentang 2019-2024, Indonesia dihantam beragam tantangan besar, mulai dari pandemi COVID-19 hingga krisis ekonomi. Hal itu membuat para menteri bekerja jauh lebih keras daripada biasanya.

"Itu bagian dari kepedulian dari presiden dan menteri purnatugas. Beliau semua sudah mengabdikan diri secara luar biasa di periode ini dan tentu saja beliau banyak sekali curahkan waktu dan tenaganya. Apalagi di 2019 hingga 2024 kan tantangannya luar biasa, kita hadapi pandemi, krisis ekonomi, dan lain lain itu tentu para menteri bekerja sangat keras," ungkap Ari ditemui di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Soal penggunaan APBN pada pemberian jaminan kesehatan bagi para pensiunan menteri, Ari mengatakan, hal ini tidak menjadi masalah. Besarannya juga tidak sebesar yang dibayangkan.

"Itu bagian wajar lah dari pemeliharaan kesehatan itu, ini bagian dari hal yang bisa di-cover," ujar Ari.

Ari bilang, dalam aturan yang baru dirilis disebutkan juga fasilitas kesehatan yang bisa digunakan pun hanya yang milik negara atau BUMN. Dengan begitu artinya biaya yang dikeluarkan tak akan besar.

Namun, ketika ditanya besaran anggaran yang akan dikeluarkan, Ari bilang jumlah pastinya masih sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Sekretaris Negara.

"Kan di dalam aturan itu nggak boleh di swasta atau di mana, apalagi luar negeri. Semua cuma boleh di fasilitas pemerintah saja. Jadi itu pakai APBN tapi di fasilitas yang dimiliki pemerintah, jadi itu yang beda kan. Kalau ke luar negeri itu periksa nggak bisa," beber Ari.

Dalam Perpres 121/2024, pada pasal 1 dan 2 disebutkan menteri negara yang telah melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan ini juga diberikan kepada istri atau suami para menteri yang sah dan tercatat dalam administrasi negara.

"(1) Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga diberikan kepada Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet," tulis pasal 1 beleid tersebut.

Disebutkan juga dalam beleid tersebut, jaminan pemeliharaan kesehatan yang bisa didapatkan para pensiunan menteri dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya. Manfaat yang bisa didapatkan pensiunan menteri akan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan masa bulan tugas jabatan.

Manfaat pelayanan kesehatan tersebut bisa didapatkan para pensiunan menteri bisa didapatkan hanya di fasilitas kesehatan milik pemerintah ataupun milik BUMN yang berada di dalam negeri.

Kemudian di pasal 6 Perpres 121 tahun 2024 disebutkan premi jaminan kesehatan bagi pensiunan menteri dari negara dapat dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus. Pembayaran premi bersumber dari APBN.

"Pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara," tulis pasal 6 ayat 2.

PT Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) akan segera menaikkan tarif Tol Jakarta-Tangerang segmen SS Tomang-Tangerang Barat-Cikupa. Bagaimana rinciannya?

Hal ini disampaikan oleh operator tol melalui melalui akun Instagram resminya @jasamargametropolitan. Bsaran kenaikan tarifnya berkisar di angka Rp 500 -1.000.

"Dalam waktu dekat akan diberlakukan penyesuaian tarif Ruas Jalan Tol Segmen Tomang-Tangerang Barat-Cikupa sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 2692/KPTS/M/2024," tulis JMT, dikutip Selasa (15/10/2024) kemarin.

Meski demikian, JMT belum dapat mengumumkan kapan penyesuaian tarif itu akan mulai diterapkan. Perusahaan memastikan, langkah ini telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Pemberlakuan tarif baru ini mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan membayar pemakai jalan tol, pengembalian investasi yang kondusif, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan pelayananan dari Ruas Tol," ujarnya.

Penyesuaian tarif tol ini merupakan penyesuaian tarif reguler dan telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang(UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Tarif Tol yang Akan Berlaku:

Gol I: Rp 8.500
Gol ll & III: Rp 12.500
Gol IV & V: Rp 16.500

Dikutip dari laman Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tarif Tol Jakarta-Tangerang-Cikupa saat ini mengacu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 1527/KPTS/M/2021 untuk SS Tomang-Tangerang-Cikupa.

Tarif yang Berlaku Saat Ini:

Gol I: Rp 8.000
Gol ll & III: Rp 12.000
Gol IV & V: Rp 15.500

Apabila membandingkan dari tarif tol yang lama, terlihat bahwa terdapat kenaikan Rp 500-1.000. Rinciannya, ada kenaikan tarif Rp 500 untuk kendaraan Gol I s.d III, serta ada kenaikan Rp 1.000 untuk kendaraan Gol IV s.d V.