REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akhirnya membolehkan Muslimah yang menjadi petugas Paskibraka Nasional untuk mengenakan jilbab. Terkait itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan apresiasi.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti mengatakan, kebijakan BPIP yang dirilis pada Kamis (15/8/2024) sore itu menunjukkan adanya perubahan. Badan yang menjadi koordinator penyelenggaraan program Paskibraka Nasional itu dinilai sudah mendengar aspirasi masyarakat.

"Setelah kasus Paskibraka, Kepala BPIP hendaknya lebih bijaksana dan sensitif dalam mengambil kebijakan, serta tidak membuat pernyataan kontroversial, khususnya dalam masalah agama," kata Abdul Mu'ti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Jumat (16/8/2024).

Kepada para anggota Paskibraka Nasional, dia berharap, mereka dapat fokus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Hal itu bukan hanya untuk kesuksesan upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 nanti, melainkan juga kebesaran bangsa dan negara Indonesia.

Berkaitan dengan polemik jilbab ini, Kepala BPIP Yudian Wahyudi tercatat sudah dua kali menyampaikan pernyataan pers. Yang pertama pada 14 Agustus 2024 lalu, mantan rektor UIN Sunan Kalijaga itu masih tetap pada pendirian. Ia berdalih, individu petugas Paskibraka Nasional sudah menandatangani surat kesediaan di atas materai untuk mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk yang berkaitan dengan ketentuan seragam.

Barulah pada kemarin sore, Yudian Wahyudi meralat hal itu. Ia lantas menegaskan, pihaknya mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79, yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta.

"Bahwa Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota (IKN)," ujar Yudian Wahyudi dalam keterangan pers, Kamis (15/8/2024) sore.

Sebelumnya, informasi menjadi viral di berbagai platform media sosial ihwal pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Paskibraka Nasional, yakni Dzawata Maghfura Zukhri. Muslimah itu adalah siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Berdasar penelusuran Republika, ada sebanyak 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang diperoleh, mereka memang kesehariannya memakai kain penutup rambut itu.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, pada Selasa (14/8/2024).

Sebagai informasi, sejak tahun 2022 Paskibraka tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, melainkan di bawah BPIP. Ini sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyatakan prihatin atas polemik jilbab yang terjadi di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024. Menurut Komisioner Komnas HAM Bidang Pendidikan dan Penyuluhan, Putu Elvina, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) semestinya mengakui hak-hak Muslimah yang menjadi petugas Paskibraka Nasional.

Sebagai informasi, sejak tahun 2022 Paskibraka tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, melainkan di bawah BPIP. Ini sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

"Secara umum, sangat disayangkan tindakan yang bertentangan dengan hak untuk menjalankan ibadah yang dialami oleh anggota Paskibraka tersebut," kata Putu Elvina kepada Republika, Kamis (15/8/2024).

Ia menjelaskan, pihaknya belum bisa memutuskan, apakah BPIP telah melanggar aturan perundang-undangan terkait HAM atau tidak. Sebab, Komnas HAM dalam hal ini perlu terlebih dahulu meminta keterangan dari pihak-pihak terkait dan memproses pengaduan yang ada.

Sebelumnya, informasi menjadi viral di berbagai platform media sosial ihwal pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Paskibraka Nasional, yakni Dzawata Maghfura Zukhri. Muslimah itu adalah siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Berdasar penelusuran Republika, ada sebanyak 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang diperoleh, mereka memang kesehariannya memakai kain penutup rambut itu.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, pada Selasa (14/8/2024).

Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi berdalih, sejak awal berdirinya Paskibraka telah memiliki seragam dan beserta atributnya yang memiliki makna "Bhinneka Tunggal Ika."

Demi menjaga dan merawat tradisi tersebut, lanjut Yudian, pihaknya telah menerbitkan beberapa aturan, termasuk Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024.

Dalam lampiran SK tersebut dijelaskan, "Paskibraka putri mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 (lima) sentimeter di bawah lutut, baju lengan panjang warna putih, dan kaos kaki hingga lutut."

Kebijakan ini juga mengatur penampilan rambut untuk Paskibraka putri. "(Ukuran rambut) bagi Paskibraka putri 1 (satu) sentimeter di atas kerah baju bagian belakang," demikian kutipan SK itu.

Yudian menyebut bahwa setiap calon Paskibraka 2024 sudah menandatangani surat pernyataan di atas materai Rp 10 ribu. Isinya menegaskan kesediaan mematuhi peraturan yang ada, termasuk SK Kepala BPIP Nomor 35/2024.

"Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut," ujar mantan rektor UIN Sunan Kalijaga itu dalam keterangan pers yang diterima Republika, Rabu (14/8/2024) sore.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik mencuat usai sejumlah Muslimah di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 lepas jilbab, baru-baru ini. Hal itu mereka lakukan karena tidak ada pilihan lain dari aturan yang disediakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), selaku koordinator penyelenggaraan program Paskibraka Nasional.

Berdasar penelusuran Republika, ada 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang diperoleh, mereka memang dalam keseharian memakai kain penutup rambut itu.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, pada Selasa (14/8/2024).

Sebagai informasi, sejak tahun 2022 Paskibraka Nasional tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, melainkan di bawah BPIP. Ini sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Dalam keterangan pers, kemarin, Yudian Wahyudi berdalih bahwa setiap calon Paskibraka 2024 sudah menandatangani surat pernyataan di atas materai Rp 10 ribu. Isinya menegaskan kesediaan mematuhi peraturan yang ada, termasuk yang berkaitan dengan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

Bukan yang pertama

Kehebohan publik bukan kali ini saja mencuat dari langkah Yudian Wahyudi. Masih sebagai Kepala BPIP, mantan rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu pun pernah menimbulkan polemik beberapa tahun lalu.

Sejak 5 Februari 2020, ia menduduki jabatan ketua BPIP. Namun, belum genap sepekan menjabat, alumnus McGill University itu membuat pernyataan kontroversional.

Seperti dikutip dari salah satu pernyataannya kepada media daring nasional, Yudian mengatakan, musuh terbesar Pancasila adalah agama, bukan kesukuan. Pernyataan itu terkait dengan--dalam pemahaman dirinya--adanya kelompok-kelompok tertentu yang mereduksi agama sesuai dengan kepentingan sendiri dan bertentangan dengan Pancasila.

Pernyataan Yudian itu lantas menjadi viral. Banyak kritik bermunculan, termasuk dari Muhammadiyah dan GP Ansor. Wapres RI Ma'ruf Amin sampai-sampai meminta yang bersangkutan agar segera memberikan klarifikasi kepada publik.

Bukan hanya menyampaikan klarifikasi. Yudian Wahyudi juga pada saat itu mengaku akan berpuasa bicara di media-media massa selama setahun.

"Kira-kira setahunlah (puasa bicara), saya belajar dulu. Semua yang permulaan kan sulit ya. Harus belajar dulu, mengamat-amati dulu," kata Kepala BPIP saat menolak permintaan wawancara sejumlah awak media di Kompleks Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, seperti dilansir dari pemberitaan Republika.co.id pada 29 Februari 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menghebohkan publik usai terungkapnya keputusan yang tidak memfasilitasi jilbab untuk Muslimah di Paskibraka Nasional. Kepala BPIP Yudian Wahyudi berdalih, setiap calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 2024 sudah menandatangani surat pernyataan di atas materai. Isinya menegaskan kesediaan mematuhi peraturan yang ada, termasuk ihwal tata pakaian dan sikap tampang.

Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35/2024 dan Surat Edaran Deputi Bidang Diklat BPIP Nomor 1/2024 mengatur soal pakaian, atribut dan sikap tampang Paskibraka.

Dalam lampiran SK tersebut dijelaskan, "Paskibraka putri mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 (lima) sentimeter di bawah lutut, baju lengan panjang warna putih, dan kaos kaki hingga lutut."

Disebutkan pula soal penampilan rambut untuk Paskibraka putri. "(Ukuran rambut) bagi Paskibraka putri 1 (satu) sentimeter di atas kerah baju bagian belakang," demikian kutipan SK itu.

Dalam SK yang sama, dijelaskan pula penampilan standar pakaian Paskibraka putra maupun putri. Tidak ada gambar yang menampilkan standar pakaian Paskibraka putri yang berjilbab.

"Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut," ujar Yudian Wahyudi dalam keterangan pers yang diterima Republika, Rabu (14/8/2024) sore.

Mantan rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu menjabat ketua BPIP sejak 5 Februari 2022. Sebelumnya, ada Yudi Latief yang memimpin badan tersebut hingga Februari 2018.

Sejarah lembaga

BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden RI. Tugasnya membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Demikian pula dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pada mulanya, BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Namun demikian, UKP-PIP dirasa perlu disempurnakan tugas dan fungsinya. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 28 Februari 2018, Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Seperti dilansir dari laman resmi BPIP, dengan adanya revitalisasi dari bentuk unit kerja menjadi bentuk badan, diharapkan BPIP akan tetap ada walaupun pemerintahan terus berganti.

Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, duduk sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP. Sejumlah tokoh bangsa turut serta dalam dewan tersebut. Di antaranya adalah mantan wakil presiden RI Try Sutrisno dan mantan ketua umum PBNU KH Said Aqil Siroj.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengimbau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai koordinator penyelenggaraan program Paskibraka Nasional untuk memberlakukan aturan secara adil dan non-diskriminasi. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti.

Ia juga merespons polemik terkait belasan Muslimah di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional yang diduga terpaksa melepas jilbab bila ingin bertugas. Menurutnya, aturan yang memaksa mereka seperti itu tidak semestinya berlaku.

"Kalau larangan pakai jilbab bagi Paskibraka Nasional itu benar-benar terjadi, itu sungguh sangat bertentangan dengan Pancasila dan kebebasan beragama. Model-model pemaksaan seperti itu tidak seharusnya terjadi," kata Abdul Mu'ti saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Guru besar UIN Syarif Hidayatullah itu mengingatkan, setiap warga negara RI dijamin untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Ini sesuai dengan amanat UUD 1945.

Karena itu, pihaknya prihatin bila ada Muslimah yang dihalang-halangi untuk mengenakan hijab di suatu acara resmi kenegaraan. "Panitia harus mencabut larangan itu. Sebab, itu merupakan tindakan diskriminatif dan bertentangan dengan hak asasi manusia," ucap Abdul Mu'ti.

Sebelumnya, informasi menjadi viral di berbagai platform media sosial ihwal pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Paskibraka Nasional, yakni Dzawata Maghfura Zukhri. Muslimah itu adalah siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Berdasar penelusuran Republika, ada sebanyak 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang diperoleh, mereka memang kesehariannya memakai kain penutup rambut itu.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, pada Selasa (14/8/2024).

Sebagai informasi, sejak tahun 2022 Paskibraka tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, melainkan di bawah BPIP. Ini sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Publik terus menyoroti kabar yang beredar terkait belasan Muslimah di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional. Mereka diduga terpaksa melepas jilbab bila ingin bertugas.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad mengatakan, larangan berjilbab bagi Muslimah di Paskibraka Nasional adalah fenomena yang sangat memprihatinkan. Terlebih lagi, mereka bertugas dalam rangka memperingati Proklamasi Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024 nanti.

"Sungguh memprihatinkan adanya larangan tersebut. Makna kemerdekaan ialah kebebasan, bukan keterbelengguan atau bahkan ancaman. Memakai pakaian apa pun adalah hak asasi yang harus dihormati," ujar Dadang Kahmad saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Baca juga: Muhammadiyah imbau BPIP cabut aturan ...

Ia mengingatkan, jilbab atau hijab seharusnya dapat dikenakan oleh tiap Muslimah dalam acara-acara resmi kenegaraan. Bahkan, kini pun institusi kepolisian atau tentara RI misalnya sudah membolehkan personelnya yang perempuan untuk berhijab. Karena itu, guru besar UIN Sunan Gunung Djati itu berharap, kebijakan yang "memaksa" Muslimah Paskibraka tersebut untuk segera dievaluasi dan dicabut.

"Mau dibawa ke mana negara ini kalau hal-hal seperti itu diberlakukan?" tanyanya, retoris.

Sebelumnya, informasi menjadi viral di berbagai platform media sosial ihwal pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Paskibraka Nasional, yakni Dzawata Maghfura Zukhri. Muslimah itu adalah siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Berdasar penelusuran Republika, ada sebanyak 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang diperoleh, mereka memang kesehariannya memakai kain penutup rambut itu.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri plus Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi di Istana IKN, Selasa (14/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Publik terus menyoroti kabar yang beredar terkait belasan Muslimah di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional. Mereka diduga terpaksa melepas jilbab bila ingin bertugas.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad mengatakan, larangan berjilbab bagi Muslimah di Paskibraka Nasional adalah fenomena yang sangat memprihatinkan. Terlebih lagi, mereka bertugas dalam rangka memperingati Proklamasi Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024 nanti.

"Sungguh memprihatinkan adanya larangan tersebut. Makna kemerdekaan ialah kebebasan, bukan keterbelengguan atau bahkan ancaman. Memakai pakaian apa pun adalah hak asasi yang harus dihormati," ujar Dadang Kahmad saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Baca juga: Muhammadiyah imbau BPIP cabut aturan ...

Ia mengingatkan, jilbab atau hijab seharusnya dapat dikenakan oleh tiap Muslimah dalam acara-acara resmi kenegaraan. Bahkan, kini pun institusi kepolisian atau tentara RI misalnya sudah membolehkan personelnya yang perempuan untuk berhijab. Karena itu, guru besar UIN Sunan Gunung Djati itu berharap, kebijakan yang "memaksa" Muslimah Paskibraka tersebut untuk segera dievaluasi dan dicabut.

"Mau dibawa ke mana negara ini kalau hal-hal seperti itu diberlakukan?" tanyanya, retoris.

Sebelumnya, informasi menjadi viral di berbagai platform media sosial ihwal pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Paskibraka Nasional, yakni Dzawata Maghfura Zukhri. Muslimah itu adalah siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Berdasar penelusuran Republika, ada sebanyak 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang diperoleh, mereka memang kesehariannya memakai kain penutup rambut itu.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri plus Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi di Istana IKN, Selasa (14/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Beredar viral di media sosial kabar pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional, Dzawata Maghfura Zukhri, siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa)

Pada Rabu (14/8/2024) Republika.co.id mengutip akun Irwan Indra, menulis demikian:

“Dari dulu, ketika Paskibraka ada dibawah binaan kami...tidak ada pemaksaan soal keyakinan adik2 dengan latarbelakang agama apapun...tapi kini dengan alasan keseragaman adik2 “dipaksa” untuk melepas jilbabnya..ini tidak bisa dibiarkan...Lawannn.”

Dikutip dari laman resmi SMAN Modal Bangsa, Pembina Paskibra Mosa, Raisul Akbar SPd MPd membenarkan jika seorang siswa SMA Mosa wakili Aceh ke Paskibraka Nasional.

”Dzawata merupakan salah satu paskibra pilihan sekolah yang kemudian lolos dalam seleksi Paskibra Aceh Besar, kemudian lolos seleksi lagi ke Provinsi dan terakhir berhasil menembus seleksi nasional. Nah, pada 9 hingga 13 Juni 2024 di Jakarta,” ujar Raisul, guru Berdedikasi Nasional tahun 2018.

Sementara Dzawata yang terpilih sebagai salah satu Paskibraka Nasional dari Aceh mengungkapkan rasa syukur dan menceritakan perjuangannya tahap demi tahap.

“Alhamdulillah saya terus diberikan kesehatan selama mengikuti rangkaian tes pada tingkat Kabupaten, Provinsi hingga Nasional.Seleksi pertama yang saya ikuti itu di sekolah, sehingga menjadi perwakilan sekolah ke Kabupaten,” ujar putri dari pasangan Zukhri SE dan Sadrina SPd ini yang kini sebagai Kepala SD di Kecamatan Simpang Tiga, Pidie.

Baca juga:11 Kondisi Sebenarnya Perekonomian Israel Akibat Perangi Gaza yang Ditutup-tutupi

“Saat di kabupaten kami mengikuti tes wawasan kebangsaan, dan tes intelegensi umum, dan kesehatan.Alhamdulillah saya lolos dan mengikuti tes selanjutnya yaitu parade, PBB, Smapta, dan wawancara.Alhamdulillah saya juga lulus dan kembali mengikuti rangkaian tes serupa di tingkat Provinsi pada bulan Mei 2024,” sambung Dzawata.

Hasil seleksi Provinsi Aceh mengerucut pada 4 nama yang kemudian mengikuti seleksi Paskibraka nasional di Jakarta, 9 hingga 13 Juni 2024 dan diumumkan BPIP pada 21 Juni 2024.

Sementara itu...

Sementara itu, dalam pengumuman tersebut Dzawata Maghfura Zukhri dan Muhammad Yusran Ar-Razzaq, perwakilan Aceh terpilih sebagai calon Paskibraka tingkat Pusat bersama-sama dengan 2 siswa lainnya sebagai cadangan calon Paskibraka tingkat Pusat.

“Terimakasih kepada kedua orang tua, keluarga, pembina, pelatih, guru-guru dan teman-teman semua, mohon doa untuk kami agar senantiasa sehat dan dapat melaksanakan tugas dengan maksimal pada Agustus nanti,” sambung Dzawata yang bercita-cita menjadi taruna Akpol.

Kepala SMAN Mosa, Misra SPd MPd turut bangga dan mengapresiasi langkah dan usaha maksimal Dzawata.”Prestasi ini luar biasa bagi kami mengingat Mosa terakhir meluluskan wakilnya ke Paskibraka nasional pada tahun 1997 (Andy Arfan) dan 1998 (Dewa Andrian), saat itu di bawah pembinaan ibu Zalicha MM,” ungkap Misra.

Baca juga: Coba Cari Kesalahan Alquran, Mualaf Lamaan Ball: Tuhan Jika Engkau Ada, Bimbinglah Aku

“Dzawata dan kawan-kawan pada 17 Agustus nanti akan mengibarkan bendera di IKN, selamat dan sukses kepada Dzawata Maghfura Zukhri, mari kita doakan agar dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Aceh,” ujar Kepala SMAN Mosa, Misra didampingi Waka Kesiswaan SMA Negeri Modal Bangsa Aceh, Mawardi SAg MSi.