REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Gousta Feriza mendukung keputusan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang belakangan mengizinkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 putri dapat mengenakan jilbab. Keputusan itu diambil BPIP setelah dirujak masyarakat.

Dengan demikian pada 17 Agustus 2024, Paskibraka muslimah dapat mengenakan jilbab ketika pengibaran bendera sang saka merah putih di Ibu Kota Nusantara (IKN). "Alhamdulillah kita apresiasi," kata Gousta ketika ditemui di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Hanya saja, Gousta berharap bahwa izin itu diberikan BPIP bukan karena kejadian pelarangan jilbab sudah viral. Dia ingin keputusan itu diambil demi menjaga persatuan. "Cuma kami berharap ini bukan karena diviralkan tapi karena murni ingin menjaga kebhinekaan itu," ujar Gousta.

Sementara itu, Komisioner KPAI Margaret Aliyatul Maimunah berharap keputusan tersebut tak hanya diperbolehkan pada upacara kemerdekaan tahun ini saja. Dia mendorong agar aturan di internal BPIP turut diubah. "Aturannya diubah dan tidak ada lagi ini terjadi di tahun-tahun berikutnya, itu yang paling penting akan kita kawal," ujar Aliyatul.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan sebanyak 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi Paskibraka 2024 yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 di Istana Negara IKN, Provinsi Kalimantan Timur. Upacara pengukuhan digelar di Istana Garuda IKN, Selasa (13/8/2024).

Hanya saja, hal itu tercoreng dengan 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab karena ketentuan melarangnya. Dalam foto-foto yang didapatkan Republika.co.id, 18 Paskibraka perempuan tersebut memang kesehariannya memakai jilbab. Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi berkelit dengan menyebut paskibraka Muslimah melepas jilbabnya dengan sukarela.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa'aduddin Djamal mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mengusut tuntas dugaan paksaan membuka hijab bagi Paskibraka. Illiza sudah berkomunikasi langsung dengan Menpora Dito. Ia mempertanyakan kebenaran dugaan paksaan membuka hijab tersebut.

"Sudah saya hubungi Menpora, Mas Dito, sedang cek kebenaran pemberitaan Paskibraka putri dipaksa buka hijab," kata Illiza pada wartawan, Rabu (14/8/2024).

Seorang personel Paskibraka tingkat nasional 2024 ada siswi asal Aceh, Dzawata Maghfura Zukhri. Ia siswi kelas X SMAN Modal Bangsa, dan selama ini berhijab dalam keseharian. "Sangat disayangkan jika siswi berhijab dipaksa melawan perintah agamanya," kata Illiza.

"Tak ada toleransi untuk kebijakan semacam itu (diskriminatif) di Indonesia, yang mayoritas mayarakatnya Islam," ujar mantan wali kota Banda Aceh tersebut.

Paksaan buka hijab itu diberitakan sejumlah media, setelah viral lewat akun media sosial Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra.

Ia menulis, “Dari dulu, ketika Paskibraka ada dibawah binaan kami...tidak ada pemaksaan soal keyakinan adik2 dengan latar belakang agama apapun...tapi kini dengan alasan keseragaman adik2 'dipaksa' untuk melepas jilbabnya..ini tidak bisa dibiarkan...Lawannn.”

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menurut Illiza, harus bertanggung jawab sebagai pengelola Paskibraka setelah diambil alih dari Kemenpora. "Presiden harus bersikap sebelum Paskibraka bertugas mengibarkan bendera pusaka di IKN 17 Agustus mendatang," ujar Illiza.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengasuh Ponpes Ribath Nurul Anwar di Kabupaten Sragen, KH Wafi Maimun Zubair mengkritik keras kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang melarang 18 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 putri, untuk mengenakan jilbab. Para Paskibraka yang bertugas di IKN, Kalimantan Timur itu wajib mencopot jilbab saat pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024.

Kiai Wafi mengajak seluruh umat Islam dan tokoh agama untuk protes kepada BPIP. Menurut dia, kebijakan yang dikeluarkan BPIP tidak termaafkan.

"Seluruh elemen umat Islam, ulama, habaib, kiai, santri, mengecam keras kebijakan pelarangan jilbab anggota Paskibraka dalam peringatan HUT RI di IKN. Pelarangan jilbab Paskibraka merupakan kesalahan fatal yang tidak semestinya dilakukan oleh BPIP," ujar Kiai Wafi saat dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Menurut Mursyid Thoriqoh Syadziliyah tersebut, BPIP seharusnya memfasilitasi setiap anak bangsa untuk mengamalkan ajaran agamanya, bukan malah menghapus pengamalan ajaran agama dalam ruang bernegara. Kiai Wafi menyentil pernyataan Kepala BPIP Yudian Wahyudi tentang tidak ada pemaksaan pelepasan jilbab bagi Paskibraka putri. Tetapi, di sisi lain, tidak ada aturan berseragam yang membolehkan peserta untuk menggunakan jilbab.

"Artinya sama saja BPIP melarang menggunakan jilbab. Di sini sudah sangat jelas kepala BPIP mempertontonkan kedunguan yang akut," ucap Kiai Wafi.

Dia menilai, kepala BPIP hanya meminta maaf karena kegaduhan yang timbul, bukan karena kebijakan keliru yang dibuatnya. Hal itu menjadi keprihatinan tersendiri baginya, karena sampai sekarang kepala BPIP tidak merasa bersalah atas aturan diskriminasi yang dibuat.

"Mengingat BPIP sudah terlanjur membuat kesalahan besar dan melukai umat Islam. BPIP lebih baik dibubarkan karena negara rugi besar membiayai lembaga yang sepak terjangnya selalu memprovokasi kerukunan umat. Tidak cukup kalau hanya mencopot kepala BPIP," kata Kiai Wafi.

Tidak hanya itu, Kiai Wafi berpesan kepada anggota Paskibraka putri yang berhijab agar sebaiknya pulang ke daerah masing-masing jika tidak bisa menjalankan keyakinan agama yang dianuat. Jika seandainya dalam pelaksanaan upacara HUT RI masih dilarang menggunakan jilbab, sambung dia, lebih baik kembali ke orangtuanya.

"Kehormatan sebagai seorang Muslimah lebih berharga dari apapun termasuk menjadi anggota Paskibraka yang dipaksa membuka jilbab," kata putra almarhum KH Maimun Zubair alias Mbah Moen tersebut.

Balikkan ke Kemenpora...

Melihat kontroversi yang terjadi di BPIP, Kiai Wafi mendorong pemerintah agar pembinaan Paskibraka sebaiknya dikembalikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI seperti sebelumnya. Pasalnya, selama berada dalam naungan Kemenpora, tidak pernah ada kontroversi terkait Paskibraka putri. "Daripada di bawah BPIP yang sarat polemik," ucap Kiai Wafi.

Sebelumnya, Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi menegaskan, tidak memaksa Paskibra putri untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024. Meski begitu, di dua momen itu memang jilbab Paskibraka putri dilepas.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," ujar Yudian dalam keterangan di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser tara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Yudian menjelaskan, pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan. Hal itu dikakukan para Paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Yudian menyampaikan, saat proklamasi, Indonesia terdiri dari berbagai kebhinekaan. Dalam rangka menjaga kembali persatuan, sambung dia, dibuatlah Paskibraka dalam bentuk seragam, untuk menjaga kebhinekaan itu dalam rangka kesatuan.

"Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka," ujar Yudian.

Dia mengatakan, aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap, tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Hal itu menandakan Paskibraka memahami konsekuensi mereka mendaftar.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Himpunan Dai Muda Indonesia (HDMI) merasa perlu untuk menyampaikan keprihatinan dan protes terkait dengan adanya dugaan larangan berhijab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024. Dugaan ini mencuat di tengah masyarakat setelah viral di media sosial yang menunjukkan bahwa semua Paskibraka Putri yang telah dikukuhkan, tak satu pun yang mengenakan jilbab.

"Sebagai organisasi yang berkomitmen untuk menjaga dan menyebarkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat, kami menganggap bahwa kebijakan tersebut, jika benar, merupakan tindakan diskriminatif yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujar Ketua Umum

PP HDMI Habib Idrus Salim Al-Jufri dalam pernyataan resminya kepada Republika.co.id, Rabu (14/8/2024).

Habib Idrus mengatakan, HDMI menegaskan bahwa hijab adalah bagian dari identitas dan keyakinan seorang Muslimah yang tidak boleh dibatasi oleh aturan apapun. Termasuk dalam kegiatan kenegaraan seperti Paskibraka.

"Kebijakan seperti ini bukan hanya merendahkan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga merusak semangat kebhinekaan yang selama ini menjadi landasan negara kita. Oleh karena itu, HDMI mendesak pihak berwenang untuk segera mengklarifikasi dan mencabut kebijakan tersebut jika memang benar adanya," ujar Habib Idrus.

HDMI mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama umat Islam, untuk bersama-sama mempertahankan hak-hak kita sebagai warga negara dalam menjalankan keyakinan dan ajaran agama dengan tenang dan damai.Demikian yang dapat kami sampaikan. "Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua untuk terus berjuang dalam kebaikan," ujar Habib Idrus.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengakui adanya kebijakan pelepasan jilbab sejumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024. Namun menurutnya, pelepasan jilbab hanya terjadi saat pengukuhan dan pengibaran Sang Merah Putih.

“(Pelepasan jilbab) hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja,” kata Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menjelaskan alasan penyesuaian ketentuan seragam untuk anggota Paskibraka yang menggunakan jilbab. Yudi menjelaskan, bahwasanya pelepasan jilbab sejumlah anggota Paskibraka 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian jilbab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan jilbab. Yudi menjelaskan bahwa penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir. Soekarno.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar buka suara soal polemik terkait seragam pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka). Lewat akun X, @cakimiNow, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) minta agar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi untuk diganti dari jabatannya.

"Saya usul Kepala BPIP segera diganti, merusak persatuan bangsa dan membangkitkan radikalisme baru penuh dendam,"ujar Cak Imin sambil mengutip pemberitaan terkait dengan jilbab Paskibraka.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi menjelaskan, pelepasan jilbab belasan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menjelaskan alasan penyesuaian ketentuan seragam untuk anggota Paskibraka yang menggunakan hijab. Pada tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus.

Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan jilbab.

Yudi menjelaskan, penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir. Soekarno. Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam.Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pelepasan hijab tersebut dilakukan secara sukarela, berdasarkan tanda tangan yang mereka berikan dalam surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka Tahun 2025.

Para anggota Paskibraka memberikan tanda tangan mereka di atas materai Rp10.000 yang menandakan pernyataan tersebut resmi dan mengikat di mata hukum.“(Pelepasan jilbab) hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja,” kata Yudi.

Sebelumnya, ramai diberitakan terkait anggota Paskibraka putri yang tidak menggunakan hijab pada saat pengukuhan, padahal dalam keseharian, sejumlah anggota Paskibraka putri terlihat menggunakan hijab.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Pemerintah Aceh melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengharapkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) konsisten terkait anggota Paskibraka putri mengenakan jilbab. Hal itu terkait kabar angggota Paskibraka dari Aceh yang melepaskan jilbab.

"Kami mengharapkan BPIP konsisten terkait anggota Paskibraka putri yang berjilbab, tidak hanya dari Aceh, tetapi juga dari provinsi lainnya," kata Kepala Bidang Bina Ideologi Wasbang dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Aceh Munarwansyah di Banda Aceh, Rabu (14/8/2024).

Sebelumnya, kata Munarwansyah, beredar pemberitaan anggota Paskibraka putri yang sebelumnya berjilbab, membuka jilbab saat pengukuhan. Kemudian, beredar foto anggota Paskibraka putri asal Aceh kembali mengenakan jilbab.

Pemberitaan tersebut, kata dia, mendapat beragam tanggapan masyarakat Aceh. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Aceh yang bertanggung jawab terkait pengiriman anggota Paskibraka putri mengharapkan tidak ada lagi jilbab yang dibuka.

"Dan informasi yang kami terima, anggota Paskibraka putri dari Aceh, Dzawata Magfura, telah mengenakan jilbab kembali. Kami juga menyayangkan kalau ada pembukaan jilbab anggota Paskibraka putri dari Aceh maupun provinsi lainnya," katanya.

Munarwansyah mengatakan Aceh menerapkan syariat Islam, di mana pemakaian jilbab diatur dalam qanun. Kekhususan tersebut juga harus dihargai, tidak hanya di Aceh, tetapi juga secara nasional

"Kami yakin BPIP memahami kekhususan Aceh tersebut. Kekhususan ini juga bagian dari toleransi nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya putri asal Aceh, tetapi juga untuk seluruh anggota Paskibraka putri yang mengenakan jilbab," kata Munarwansyah.

Oleh karena itu, Munarwansyah mengharapkan BPIP yang bertanggung jawab terhadap Paskibraka konsisten dengan kebijakan pemakaian jilbab bagi anggota Paskibraka putri, baik pada saat pengibaran maupun penurunan sang saka merah putih di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara.

"Jadi, setelah pengukuhan hingga pengibaran dan penurunan bendera, anggota Paskibraka putri yang berjilbab, tetap berjilbab. Jangan ada lagi kebijakan membuka jilbab," kata Munarwansyah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyatakan menolak kebijakan yang diduga melarang penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka Putri pada upacara pengukuhan tahun 2024. Ketua Umum PPI Gouta Feriza di Jakarta, Rabu (14/8/2024), pun menerangkan bahwa, para anggota Paskibraka putri yang berasal dari berbagai suku, budaya, dan agama, selama proses pelatihan diizinkan mengenakan jilbab sesuai dengan keyakinan masing-masing. Namun, pada saat momen pengukuhan yakni pada Selasa (13/8/2024), mereka dipaksa untuk melepas jilbab.

"Ini adalah sebuah inkonsistensi yang tidak dapat dibenarkan. Pertanyaannya, mengapa pada saat pelatihan diizinkan, namun pada saat pengukuhan justru dilarang," ujar Feriza.

Feriza mengatakan bahwa penolakan atas dugaan pelarangan menggunakan jilbab tersebut dilakukan karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Pihaknya menilai Paskibraka adalah simbol persatuan dan keberagaman Indonesia maka kebijakan ini justru mencederai nilai-nilai kebhinekaan yang selama ini kita junjung tinggi.

Oleh karena itu, kata dia, PPI mendesak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku penyelenggara program Paskibraka untuk memberikan penjelasan resmi terkait kebijakan ini. PPI juga meminta BPIP untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut dan menghormati hak setiap individu untuk beragama.

"Kami yakin bahwa Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan menyetujui kebijakan yang diskriminatif seperti ini," tambah Feriza.

Pada kesempatan yang sama Wasekjen PPI Irwan Indra mengungkapkan bahwa ada 18 anggota Paskibraka 2024 putri yang terpaksa tidak menggunakan jilbab saat upacara pengukuhan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). Padahal, lanjutnya, para anggota tersebut merupakan utusan provinsi yang sejak awal mereka berproses untuk menjadi anggota Paskibraka sudah mengenakan hijab.

Oleh karena itu semua pihak kepengurusan PPI tingkat daerah hingga pusat menyatakan sikap protes. "Sampai dengan saat ini kami belum bisa mendapatkan informasi dari BPIP, dan mereka belum ada yang memberikan pernyataan," ujarnya.

PPI berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar ke depannya tidak terjadi lagi dugaan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila.

Sebelumnya, ramai menjadi perbincangan warganet di media sosial mengenai dugaan anggota putri Paskibraka 2024 yang beragama Islam melepaskan jilbab. Hal itu diketahui dari sejumlah foto yang beredar di media sosial yang menunjukkan tidak ada Paskibraka perempuan 2024 yang berjilbab.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyayangkan dugaan larangan bagi para anggota putri Paskibraka tingkat nasional mengenakan jilbab. Menurut Kurniasih, dugaan larangan tersebut bersifat kontradiktif dengan semangat perempuan Muslim Indonesia dalam menutup aurat dengan berbagai gaya tanpa menghalangi mereka untuk berprestasi.

"Untuk menerapkan ajaran agama, sudah banyak ide kreatif dikembangkan dalam berhijab. Ini malah kemunduran namanya jika ada larangan berjilbab di Paskibraka. Padahal tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka berjilbab tidak jadi soal, bahkan pernah ada Paskibraka berjilbab yang membawa baki bendera pusaka," ujar dia dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Kurniasih juga menilai dugaan larangan pemakaian jilbab di Paskibraka itu adalah suatu kemunduran. "Terakhir, jilbab tidak digunakan oleh Tim Paskibraka adalah saat masa orde baru. Artinya kalau kebijakan pelarangan ini hadir, kita mundur jauh ke belakang. Tidak ada korelasi berjilbab dianggap tidak bisa bertugas menjalankan kewajiban negara," kata dia.

Atas persoalan tersebut, Kurniasih meminta BPIP untuk mengizinkan Paskibraka perempuan yang sebelumnya berjilbab dalam keseharian, tetap mengenakan jilbab saat bertugas. "Pancasila itu implementasinya menghormati keyakinan pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agama di Indonesia, termasuk menggunakan hijab bagi Muslimah yang sudah baligh. BPIP harusnya jadi pihak yang paling paham soal implementasi Pancasila ini," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belasan remaja Muslimah yang tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 diduga terpaksa melepas jilbab bila ingin tetap bertugas pada 17 Agustus mendatang. Kabar itu langsung menuai reaksi publik, termasuk tokoh-tokoh organisasi masyarakat (ormas) Islam.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, misalnya. Sekretaris Umum Prof Abdul Mu'ti mengimbau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku koordinator penyelenggaraan program Paskibraka Nasional untuk memberlakukan aturan secara non-diskriminasi. Keputusan yang "memaksa" belasan Muslimah tersebut tidak semestinya berlaku.

"Kalau larangan pakai jilbab bagi Paskibraka Nasional itu benar-benar terjadi, itu sungguh sangat bertentangan dengan Pancasila dan kebebasan beragama. Model-model pemaksaan seperti itu tidak seharusnya terjadi," kata Abdul Mu'ti saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Sementara itu, dalam pernyataan pers Kepala BPIP Yudian Wahyudi berdalih, tiap individu telah menandatangani pernyataan kesediaan sebelum mendaftar Paskibraka 2024. Dengan demikian, mereka diharapkan memahami butir-butir aturan yang ada, termasuk Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibraka.

Dalam SK itu, terdapat arahan agar Paskibraka putri menampakkan rambutnya saat bertugas, yakni terutama pada waktu Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih di upacara kenegaraan.

"Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut," ujar Yudian Wahyudi dalam keterangan pers yang diterima Republika, Rabu (14/8/2024) sore.

Bila melihat sejarah, polemik jilbab pada Paskibraka yang dikoordinasi BPIP semestinya tidak usah terjadi. Sebab, dalam momen sakral pengibaran bendera Merah Putih pada 17 Agustus 1945 pun, ada sosok berjilbab. Dialah Ibu Fatmawati Soekarno.

Istri presiden Sukarno itu berjasa besar dalam hari-hari menjelang Proklamasi RI 17 Agustus 1945 di Jakarta. Ibunda Megawati Soekarnoputri itu adalah yang menjahit kain merah dan kain putih sehingga menjadi Sang Saka Merah Putih atau Bendera Pusaka.

Menurut sejarawan JJ Rizal, salah satu foto yang populer mengenai momen pengibaran Bendera Pusaka termuat dalam buku autobiografi Sukarno, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, yang disusun Cindy Adams.

Bung Karno mengisahkan, saat menjahit Bendera Pusaka, istrinya tersebut sedang mengandung anak pertama mereka. "Istriku, Fatmawati, di tengah kehamilannya yang pertama menjahit bendera Merah Putih, yang nantinya menjadi Bendera Pusaka," kata presiden pertama RI itu dalam autobiografi tersebut (hlm 398).

Berkomentar tentang foto yang mengabadikan detik-detik pengibaran Bendera Pusaka, JJ Rizal menegaskan, sosok berjilbab itu adalah Ibu Fatmawati. "Benar, itu Ibu Fatmawati," katanya via aplikasi perpesanan kepada Republika, Rabu (14/8/2024).

Bila mengenakan jilbab dianggap kurang "Bhinneka Tunggal Ika", bagaimana dengan Ibu Fatmawati yang berjilbab pada saat momen pengibaran Bendera Pusaka 17 Agustus 1945? Mengapa mempersoalkan busana yang biasa dikenakan seorang Muslimah yang taat?

Ingat pesan Bung Karno: jasmerah! Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dalam konteks ini, cukuplah ibunda Megawati Soekarnoputri--Ketua Dewan Pengarah BPIP--menjadi contoh bahwa jilbab tidak mengurangi keindonesiaan seseorang.

Sebagai seorang Muslimah yang taat, perempuan kelahiran Bengkulu itu memang gemar mengenakan kain penutup rambut. Fatmawati lahir dari kedua orangtua yang berdarah Minangkabau.

Ayahnya bernama Hasan Din (1905–1974), sedangkan ibundanya adalah Siti Chadijah. Di Bengkulu, sang ayah dikenal luas sebagai pengusaha dan sekaligus tokoh Persyarikatan Muhammadiyah.

Pada 1 Juni 1943, Fatmawati menikah dengan Sukarno, yang ketika itu sedang dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda. Dari pernikahan ini, pasangan yang bahagia tersebut dikaruniai lima orang putra dan putri, yaitu Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guruh Soekarnoputra.

Fatmawati berpulang ke rahmatullah pada 14 Mei 1980 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebelumnya, ia menjalani perawatan medis usai terkena serangan jantung dalam perjalanan pulang umrah dari Tanah Suci. Jenazahnya dimakamkan di Karet Bivak, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM PASER UTARA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan tidak memaksa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024. Meski begitu, di dua momen itu memang jilbab Paskibraka putri dilepas.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," ujar Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi dalam keterangan di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser tara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Yudian menjelaskan, pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan. Hal itu dikakukan para Paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Yudian menyampaikan, saat proklamasi, Indonesia terdiri dari berbagai kebhinekaan. Dalam rangka menjaga kembali persatuan, sambung dia, dibuatlah Paskibraka dalam bentuk seragam, untuk menjaga kebhinekaan itu dalam rangka kesatuan.

"Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka," ujar Yudian.

Dia mengatakan, aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap, tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Hal itu menandakan Paskibraka memahami konsekuensi mereka mendaftar.

"Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka Tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000," ujar Yudian.

Surat pernyataan itu mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pengukuhan Paskibraka dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tahun 2024. "Dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap, tampang Paskibraka. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024," jelas dia.

Yudian tidak menjawab saat ditegaskan apakah Paskibraka akan mendapatkan sanksi jika tidak mengikuti peraturan yang ada, termasuk soal keseragaman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra mengungkapkan kejadian dilepasnya jilbab bagi Paskibraka baru terjadi di masa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memegang kendali.

Irwan menjelaskan Paskibraka semula berada di bawah naungan Kemenpora. Selama ini, Paskibraka yang berjilbab tidak dipaksa untuk dilepas. "Jadi sebelum-sebelumnya tidak ada ya, tahun 2022 ini kan baru di BPIP. Sebelumnya kan di bawah naungan Kemenpora," kata Irwan dalam konferensi pers pada Rabu (14/8/2024).

Irwan mengaku pernah menjadi Pembina Paskibraka Nasional saat di bawah naungan Kemenpora pada tahun 2016 hingga 2021. Saat itu, Paskibraka tak dipaksakan menggunakan atau melepas jilbab.

"Kami tidak pernah memaksakan keyakinan adek-adek baik yang pakai jilbab maupun yang nggak make jilbab. Yang nggak pake jilbab juga gak pernah kita paksakan suruh pake jilbab. Yang make nggak pernah kita paksakan suruh lepas. Itu sampai 2021," ujar Irwan.

Irwan mengingat pada 2022 saat baru pindah ke BPIP juga masih belum ada hal seperti ini. "Baru kemarin kami kaget di 2024 ini pada saat pengukuhan baru kelihatan, mungkin teman media juga pernah melihat di youtube atau di media, tidak ada satupun Capaskibraka yang putri mengenakan jilbab. Padahal ada 18 dari utusan provinsi yang sejak awal mereka datang mengenakan jilbab," ujar Irwan.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan sebanyak 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 di Istana Negara IKN, Provinsi Kalimantan Timur. Upacara pengukuhan digelar di Istana Garuda IKN, Selasa (13/8/2024).

Hanya saja, hal itu tercoreng dengan 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab karena ketentuan melarangnya. Dalam foto-foto yang didapatkan Republika, sebanyak 18 Paskibraka perempuan tersebut memang kesehariannya memakai jilbab.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, Selasa (14/8/2024).

Republika berupaya untuk menghubungi beberapa pejabat BPIP. Hingga berita ini dimuat, belum ada jawaban dari yang bersangkutan.

Dikukuhkan Jokowi...

Terdapat 18 delegasi Paskibraka 2024 yang bertugas mengibarkan bendera pusaka di IKN, Kalimantan Timur pada 18 Agustus 2024, harus mencopot jilbabnya. Mereka sebelumnya sudah memakai jilbab sejak SD hingga SMP. Dalam penelurusan Republika.co.id, 18 delegasi tersebut berasal berasal dari Aceh hingga Papua.

Republika.co.id mendapatkan foto-foto anggota Paskibraka 2024 yang selama ini memakai jilbab. Namun, mereka harus mencopotnya karena larangan mengenakan hijab saat menjadi Paskibraka 2024 di IKN.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan sebanyak 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 di Istana Negara IKN, Provinsi Kalimantan Timur. Upacara pengukuhan digelar di Istana Garuda IKN, Selasa (13/8/2024).

"Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024, yang akan bertugas di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Semoga Tuhan Yang Mahakuasa memberikan rahmat dan kemudahan menjalankan tugas negara," kata Jokowi yang bertindak sebagai pembina upacara.

Hanya saja, hal itu tercoreng dengan 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab karena ketentuan melarangnya. Dalam foto-foto yang didapatkan Republika.co.id, 18 Paskibraka perempuan tersebut memang kesehariannya memakai jilbab.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, Selasa (14/8/2024).

Berikut daftar 18 Paskibraka perempuan tersebut:

1. Aceh: Dzawata Maghfura Zuhri

2. Sumatra Barat: Maulia Permata Putri

3. Jambi: Rahma Az Zahra

4. Riau: Kamilatun Nisa

5. Bengkulu: Amanda Aprillia

6. Jawa Barat: Sofia Sahla

7. Daerah Istimewa Yogyakarta: Keynina Evelyn Candra

8. Nusa Tenggara Barat: Amna Kayla

9. Kalimantan Selatan: Della Selfavia Azahra

10. Kalimantan Barat: Zahratushyta Dwi Artika

11. Kalimantan Tengah: Alysia Noreen Ramadhani

12. Sulawesi Barat: Mutiara Wasilah

13. Sulawesi Tengah: Zahra Aisyah Aplizya

14. Gorontalo: Nadhif Islami F. Yasin

15. Maluku: Asih Arum Lestari

16. Maluku Utara: Aprillya Putri Dwi Mahendra

17. Papua Barat: Indri Marwa Delvita Ahek

18. Belum diketahui asal dan namanya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra mengungkapkan kejadian dilepasnya jilbab bagi Paskibraka baru terjadi di masa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memegang kendali.

Irwan menjelaskan Paskibraka semula berada di bawah naungan Kemenpora. Selama ini, Paskibraka yang berjilbab tidak dipaksa untuk dilepas. "Jadi sebelum-sebelumnya tidak ada ya, tahun 2022 ini kan baru di BPIP. Sebelumnya kan di bawah naungan Kemenpora," kata Irwan dalam konferensi pers pada Rabu (14/8/2024).

Irwan mengaku pernah menjadi Pembina Paskibraka Nasional saat di bawah naungan Kemenpora pada tahun 2016 hingga 2021. Saat itu, Paskibraka tak dipaksakan menggunakan atau melepas jilbab.

"Kami tidak pernah memaksakan keyakinan adek-adek baik yang pakai jilbab maupun yang nggak make jilbab. Yang nggak pake jilbab juga gak pernah kita paksakan suruh pake jilbab. Yang make nggak pernah kita paksakan suruh lepas. Itu sampai 2021," ujar Irwan.

Irwan mengingat pada 2022 saat baru pindah ke BPIP juga masih belum ada hal seperti ini. "Baru kemarin kami kaget di 2024 ini pada saat pengukuhan baru kelihatan, mungkin teman media juga pernah melihat di youtube atau di media, tidak ada satupun Capaskibraka yang putri mengenakan jilbab. Padahal ada 18 dari utusan provinsi yang sejak awal mereka datang mengenakan jilbab," ujar Irwan.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan sebanyak 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 di Istana Negara IKN, Provinsi Kalimantan Timur. Upacara pengukuhan digelar di Istana Garuda IKN, Selasa (13/8/2024).

Hanya saja, hal itu tercoreng dengan 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab karena ketentuan melarangnya. Dalam foto-foto yang didapatkan Republika, sebanyak 18 Paskibraka perempuan tersebut memang kesehariannya memakai jilbab.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, Selasa (14/8/2024).

Republika berupaya untuk menghubungi beberapa pejabat BPIP. Hingga berita ini dimuat, belum ada jawaban dari yang bersangkutan.

Dikukuhkan Jokowi...

Terdapat 18 delegasi Paskibraka 2024 yang bertugas mengibarkan bendera pusaka di IKN, Kalimantan Timur pada 18 Agustus 2024, harus mencopot jilbabnya. Mereka sebelumnya sudah memakai jilbab sejak SD hingga SMP. Dalam penelurusan Republika.co.id, 18 delegasi tersebut berasal berasal dari Aceh hingga Papua.

Republika.co.id mendapatkan foto-foto anggota Paskibraka 2024 yang selama ini memakai jilbab. Namun, mereka harus mencopotnya karena larangan mengenakan hijab saat menjadi Paskibraka 2024 di IKN.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan sebanyak 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 di Istana Negara IKN, Provinsi Kalimantan Timur. Upacara pengukuhan digelar di Istana Garuda IKN, Selasa (13/8/2024).

"Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024, yang akan bertugas di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Semoga Tuhan Yang Mahakuasa memberikan rahmat dan kemudahan menjalankan tugas negara," kata Jokowi yang bertindak sebagai pembina upacara.

Hanya saja, hal itu tercoreng dengan 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab karena ketentuan melarangnya. Dalam foto-foto yang didapatkan Republika.co.id, 18 Paskibraka perempuan tersebut memang kesehariannya memakai jilbab.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, Selasa (14/8/2024).

Berikut daftar 18 Paskibraka perempuan tersebut:

1. Aceh: Dzawata Maghfura Zuhri

2. Sumatra Barat: Maulia Permata Putri

3. Jambi: Rahma Az Zahra

4. Riau: Kamilatun Nisa

5. Bengkulu: Amanda Aprillia

6. Jawa Barat: Sofia Sahla

7. Daerah Istimewa Yogyakarta: Keynina Evelyn Candra

8. Nusa Tenggara Barat: Amna Kayla

9. Kalimantan Selatan: Della Selfavia Azahra

10. Kalimantan Barat: Zahratushyta Dwi Artika

11. Kalimantan Tengah: Alysia Noreen Ramadhani

12. Sulawesi Barat: Mutiara Wasilah

13. Sulawesi Tengah: Zahra Aisyah Aplizya

14. Gorontalo: Nadhif Islami F. Yasin

15. Maluku: Asih Arum Lestari

16. Maluku Utara: Aprillya Putri Dwi Mahendra

17. Papua Barat: Indri Marwa Delvita Ahek

18. Belum diketahui asal dan namanya