Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menemukan dan menghentikan 2.742 aktivitas entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan penawaran investasi ilegal. Angka itu merupakan akumulasi yang dilakukan sejak tahun.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, DK OJK, Friderica Widyasari Dewi (Kiki Widyasari).

"Kami juga telah menemukan dan menghentikan 2.500 entitas pinjol ilegal dan 242 penawaran investasi ilegal," kata dia dalam konferesi pers virtual, Jumat (1/11/2024).

OJK juga menerima pengaduan 332.590 permintaan layanan melalui aplikasi portal perlidungan konsumen (APPK), temasuk 26.881 pengaduan. Kemudian, dalam pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, OJK menerima 13.860 pengaduan terkait entitas ilegal.

"Total tersebut 13.020 pengaduan pinjol ilegal, 880 terkait investasi ilegal," terangnya.

Dalam rangka penegakkan dan perlindungan konsumen, OJK memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Pada periode Januari- 28 Oktober 2024, OJK melayangkan 238 surat peringatan kepada 165 PUJK, 6 surat perintah kepada 6 PUJK, 47 surat sanksi denda kepada 47 PUJK.

"Selain itu ada 202 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 1.800 pengaduan dengan kerugian Rp 193,29 miliar,"pungkasnya.

(ada/hns)

Jakarta: Pemerintah diminta tidak setengah hati dalam memberantas judi online (judol). Sebab, permainan haram itu dinilai kian meresahkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Anggota DPR, M. Nasir Djamil, berpendapat pemerintah harus berani memusnahkan pelindung atau backing judi online. Dia meyakini pemerintah mengetahui pihak yang melindungi praktik judol di Indonesia.

"Pemerintah itu sebetulnya tahu siapa yang backing itu. Supaya judi online itu tidak ada lagi, terutama backing-nya harus dimusnahkan," kata Nasir Djamil, melalui keterangan tertulis, kepada wartawan, Kamis, 10 Oktober 2024.
Politikus PKS itu juga meminta pemerintah menutup jaringan judol hingga ke akarnya. Pasalnya, permainan tersebut cukup mudah masuk ke Indonesia.

"Jaringannya ada di luar Indonesia, seperti selama ini disebut di Kamboja dan sebagainya. Jadi jaringannya harus di-block seperti di negara lain," ucapnya.

Ia menambahkan pemblokiran situs judol bukanlah langkah yang tepat. Maka, berantas pelindung dan tutup jaringan judol harus dilakukan.

"Diblokir hidup lagi, begitu. Karena yang namanya orang yang mencari uang dengan segala bentuk kejahatan itu selalu lakukan itu," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memfasilitasi pertemuan antara manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Jiwasraya) dengan perwakilan pemegang polis sebagai upaya OJK dalam pelindungan konsumen.

“OJK sangat berempati terhadap permasalahan yang dihadapi para pemegang polis Jiwasraya yang menolak program restrukturisasi,” kata Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani di Jakarta, Rabu.

Upaya memfasilitasi kedua pihak tersebut pun dilakukan agar para pemegang polis dapat menyampaikan aspirasi mereka ke perwakilan Jiwasraya secara langsung.

Pada pertemuan tersebut, pemegang polis meminta agar pemegang saham maupun manajemen Jiwasraya segera menyelesaikan pembayaran dana pemegang polis sesuai dengan yang telah diputus pengadilan.

Dalam penanganan persoalan pemegang polis Jiwasraya, Rizal mengatakan bahwa pihaknya memperhatikan kepentingan keseluruhan pemegang polis, baik yang menerima ataupun yang menolak restrukturisasi.

“Namun, berbagai hal harus menjadi pertimbangan seperti sisa nilai aset yang dimiliki Jiwasraya serta jumlah pemegang polis yang telah mengikuti program restrukturisasi,” ujarnya.

Pihaknya pun telah memberikan pernyataan tidak keberatan terhadap Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Jiwasraya yang berisikan skema restrukturisasi polis sebagai upaya pelindungan konsumen.

Menurut manajemen Jiwasraya, hingga saat ini 99,7 persen pemegang polis telah menyetujui skema restrukturisasi polis dan dialihkan polisnya ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

Sementara itu, para pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi telah menempuh proses hukum dengan menggugat Jiwasraya.

Rizal mengatakan bahwa pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang berjalan dan mengimbau semua pihak termasuk Jiwasraya untuk turut menghargai proses hukum yang berjalan serta menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024