Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto meminta tak khawatir soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Putusan itu membuat 21 pasal di dalamnya diubah.

Airlangga menyampaikan hal tersebut di depan 75 para duta besar (dubes) dan perwakilan luar negeri dalam acara Diplomatic Economic Reception Dinner yang diselenggarakan Kadin Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski, Jumat (1/11/2024).

Menurut Airlngga putusan MK tidak perlu dikhawatirkan karena sebagian besar yang telah diputus oleh MK sesuai dengan peraturan yang telah diturunkan pemerintah.

"Pemerintah telah meninjau hasil pembatalan MK dan tidak perlu khawatir karena sebagian besar hal yang telah diputuskan oleh MK sebenarnya sesuai dengan peraturan yang telah diturunkan dari undang-undang tersebut," kata Airlangga.

Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli disebut dalam proses untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Dalam prosesnya, pemerintah akan melibatkan organisasi buruh dan asosiasi pengusaha.

"Jadi dengan ini saya pastikan bahwa sebenarnya MK hanya memperkuat kebijakan ketenagakerjaan kita. Saya kira itu sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Pak Prabowo untuk melibatkan semua pemangku kepentingan investasi dalam perencanaan yang disebutkan sebelumnya," terang Airlangga.

Sebagaimana diketahui, uji materi yang telah mendapat putusan MK dengan nomor 168/PUU-XXI/2023 diajukan oleh partai buruh dan sejumlah serikat pekerja lainnya. Dalam permohonannya, mereka menggugat puluhan pasal dalam UU Cipta Kerja dan dikabulkan sebagian.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan hari ini menghadap Presiden Prabowo Subianto. Dia membahas soal strategi-strategi yang akan dilakukan untuk swasembada pangan.

Usai rapat, Zulhas mendapatkan target dari Prabowo agar swasembada pangan bisa dilakukan pada 2028 ataupun 2029.

"Saya menyampaikan kepada Presiden program-program apa saja yang harus kita selesaikan. Dan insyaallah tugas untuk swasembada pangan pada 2028-2029 bisa kita capai," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Zulhas mengatakan dirinya juga sudah berkoordinasi lintas kementerian, khususnya soal anggaran. Dia sudah melapor ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal anggaran ratusan triliun yang akan dikelola untuk swasembada pangan.

Eks Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju itu mengatakan total anggaran swasembada pangan akan menyentuh Rp 139,4 triliun. Duit sebesar itu tersebar di berbagai pemangku kepentingan.

"Anggaran terkait pangan totalnya tadi saya laporkan Rp 139,4 triliun, tapi kan tersebar, ada di PU, ada di KKP, ada di BUMN di bidang pupuk, ada di dana desa, ada di pemerintah daerah," beber Zulhas.

"Tadi pagi dengan Kementerian Keuangan soal anggaran," lanjutnya.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengusulkan orang miskin bisa dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis.

Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini disebut Budiman bisa menjadi jalan keluar dari kurangnya lapangan kerja bagi orang miskin di Indonesia.

Budiman bilang ada sekitar 82 juta orang yang perlu diberi makan lewat program Makan Bergizi Gratis, artinya ada potensi lapangan kerja besar buat orang miskin. Misalnya untuk memproduksi beras, sayuran, telur, dan lain sebagainya.

"Program Makan Bergizi Gratis berikan aspek demand yang cukup luar biasa, sehingga ekosistem terbentuk karena kan ada 82 juta orang yang mau dikasih makan setiap hari, sehingga kita ingin program supply makan bergizi gratis itu. Seharusnya, beras, sayuran, telurnya, itu ngga akan di-supply vendor besar, tapi oleh orang orang jatuh miskin," terang Budiman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Pihaknya akan mengupayakan membuka akses bagi masyarakat miskin untuk bisa ikut memasok program prioritas tersebut. Mulai dari akses modal, aset produksi, dan pelatihan.

"Kita akan bukakan akses, kita kasih aset untuk jadi produsen beras, telur, dan lain-lain. Caranya apa? Pelatihan, buat ekosistem, operasi, sambungin ke program Makan Bergizi Gratis itu," ujar Budiman.

Urusan modalnya, Budiman akan mengkoordinasikan dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa dipermudah.

"Saya akan bicara dengan perbankan, juga kepada Permodalan Nasional Madani memberikan KUR agar orang miskin bisa bikin kandang untuk kandang ayam, untuk suplai daging ayam dan telur sehingga Badan Gizi bisa menerima," beber Budiman.

Targetnya, Budiman bilang minimal 50% kebutuhan Makan Bergizi Gratis bisa dipenuhi oleh para masyarakat miskin. "Minimal 50%, orang miskin menjadi supplier," ujar Budiman.

Simak Video: Prabowo Bersyukur Makan Bergizi Gratis Sudah Diuji Coba

[Gambas:Video 20detik]