Badan usaha adalah sebuah kesatuan organisasi yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Bentuknya bisa koperasi, pelayanan publik, atau organisasi lain yang menjalankan aktivitas bisnis.

Badan usaha berperan penting dalam bidang ekonomi. Ruang lingkup badan usaha bisa disebut lebih luas daripada perusahaan.

Pengertian Badan Usaha

Dikutip dari Modul Ekonomi Kemdikbud kelas X yang disusun oleh Anna Monalita de Fretes, badan usaha merupakan suatu kesatuan yuridis dan ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat.

Bisa terdiri atas seorang atau kelompok orang yang bekerja sama. Tujuan kegiatan badan usaha adalah untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Fungsi badan usaha meliputi fungsi komersial, sosial, dan pembangunan ekonomi.

Apa bedanya dengan perusahaan? Badan usaha adalah lembaga, sedangkan perusahaan merupakan tempat di mana badan usaha itu mengelola berbagai faktor produksi yang menghasilkan barang/jasa untuk dipasarkan. Di dalam perusahaan, dijalankan kegiatan operasional badan usaha.

Fungsi Badan Usaha

Mengutip Buku Ajar Pengantar Manajemen Bisnis oleh Milla Permata Sunny, dkk, badan usaha memiliki dua fungsi dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu fungsi operasional dan manajemen.

1. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengarahan, pengoordinasian, dan pengawasan. Ini merupakan tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang atasan, agar kegiatan-kegiatan dalam suatu badan usaha bisa berjalan dengan lancar.

2. Fungsi Operasional

Fungsi operasional berfokus pada pelaksanaan suatu kegiatan badan usaha, dalam rangka menghasilkan laba. Aspek-aspeknya meliputi bidang produksi, bidang pembelanjaan, bidang administrasi, bidang personalia, dan bidang pemasaran.

Ciri-ciri Badan Usaha

Berikut merupakan ciri badan usaha secara umum:

• Tujuannya untuk mencari keuntungan.
• Menggunakan modal dan tenaga kerja.
• Bersifat resmi dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.
• Kegiatan operasionalnya di bawah pimpinan seorang usahawan.

Jenis-jenis Badan Usaha dan Contoh

Berdasarkan lapangan usahanya, jenis badan usaha terbagi menjadi:

1. Badan Usaha Agraris

Badan usaha yang melakukan pengolahan dari bahan alam. Contohnya, peternakan, perikanan, perkebunan, dan pertanian.

2. Badan Usaha Ekstraktif

Kegiatan badan usaha ekstraktif yaitu mengambil hasil alam, sehingga bisa memiliki manfaat tertentu. Contohnya, penambangan kayu, pendulangan emas, pertampangan, atau perikanan laut.

3. Badan Usaha Perdagangan

Jenis badan usaha yang kegiatannya meliputi kegiatan jual beli atau penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Contohnya, supermarket, perusahaan ekspor impor, grosir, atau pedagang eceran.

4. Badan Usaha Jasa

Sesuai namanya, badan usaha jasa merupakan jenis badan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Contohnya, seperti bengkel, akuntan, salon, bengkel, notaris, hingga asuransi.

5. Badan Usaha Industri

Kegiatan badan usaha ini adalah mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contoh badan usahanya berupa perusahaan tekstil, industri logam, hingga kerajinan tangan.

Dilihat dari kepemilikan modal, jenis badan usaha digolongkan menjadi 3 jenis yaitu:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki negara. Contohnya, Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perseroan Terbatas (Persero).

2. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

BUMS merupakan badan usaha modalnya dimiliki oleh swasta. Bentuknya bisa perseorangan maupun persekutuan. Contohnya, perseroan terbatas, firma, persekutuan komanditer, atau koperasi.

3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD adalah badan usaha yang modalnya dipunyai pemerintah daerah. Contohnya, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), hingga layanan transportasi darat daerah (angkot/bus).

4. Badan Usaha Campuran

Modal badan usaha campuran dimiliki bersama pemerintah dan swasta/investor.Contoh badan usaha campuran di Indonesia di antaranya PT Angkasa Pura.

Badan usaha berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, digolongkan menjadi:

1. Badan Usaha Kecil

Badan usaha yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang.

2. Badan Usaha Sedang

Badan usaha yang jumlah tenaga kerjanya di atas 5-50 orang.

3. Badan Usaha Besar

Badan usaha yang memiliki tenaga kerja melebihi 50 orang.

Tidak hanya mendukung perekonomian lewat kegiatan produksi dan distribusi, badan usaha juga menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat.

Tegang, PT KAI Gusur Pensiunan dari Rumah Dinas di Semarang

Tegang, PT KAI Gusur Pensiunan dari Rumah Dinas di Semarang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap masih tingginya anggaran belanja daerah yang tidak efektif dan efisien. Secara total, belanja daerah yang tidak efektif dan efisien itu lebih dari Rp 141 T

Hal itu dikatakan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Hasil pengawasan kami masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidakefektifan dan tidak efisien, jadi masih mencapai rata-rata 53%. Ini kalau total di seluruh Indonesia kemarin kami sampel, itu kalau rupiahnya itu yang tidak efektif dan tidak efisien melebihi Rp 141 triliun," kata Ateh.

"Ini senang nggak senang saya harus sampaikan ya kepada teman-teman semua di daerah," tambahnya.

Ateh menyebut temuan itu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023. Terdapat lima sektor yang diambil sampel yakni ketahanan pangan, daya saing pariwisata, pemberdayaan UMKM, serta stunting dan kemiskinan.

Buruknya perencanaan dan penganggaran di daerah itu merupakan salah satu tantangan dalam mencapai efektivitas pembangunan di daerah. Ateh mengaku sudah berulang kali menyampaikan masalah itu kepada masing-masing daerah.

"Ini sering kali saya sampaikan. Saya yakin banyak juga teman-teman daerah sudah sering mendengar ini karena saya sudah 10 tahun lebih, mungkin 20 tahun keliling-keliling Pemda menyampaikan ini, bahwa masih ada perencanaan dan penganggaran yang tidak efektif di pemerintah daerah," ucapnya.

Tantangan kedua adalah terkait pengelolaan dan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dinilai belum optimal. Ketiga yakni masih banyaknya kebocoran fiskal di daerah akibat kecurangan atau korupsi.

"Ingin saya sampaikan tentang pengendalian kecurangan korupsi yang menurut hasil pengawasan kami memang masih belum memadai di pemerintah daerah," imbuhnya.

Basuki Hadimuljono kembali dipercaya untuk berada di dalam pemerintahan. Setelah menjadi Menteri PUPR selama dua periode kali ini dia mengemban tugas baru sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Kemarin, Basuki resmi dilantik jadi Kepala OIKN oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai dilantik, dia mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya.

Basuki bercerita Prabowo langsung menyalaminya dan bilang segera melaksanakan perintah negara. Basuki pun menjawab siap melaksanakan perintah dari Prabowo.

"Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!' Saya cuma bilang 'Siap perintah!' begitu," kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024)

Soal arahan Prabowo sendiri, Basuki bilang diminta untuk memimpin pembangunan IKN dengan target penyelesaian dalam 4 tahun ke depan, tepatnya di 2028. Dia diminta untuk menggeber pembangunan fasilitas untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN.

"Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap," tegas Basuki.

Perlu diketahui, Basuki sendiri merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan di Kabinet Kerja Jokowi pada 2014-2019, Basuki pun sudah menjadi menteri. Artinya dua periode dia menjadi Menteri PUPR.

Adapun Basuki pertama kali ditugaskan mengurus pembangunan ibu kota baru sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN awalnya disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut setingkat menteri.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama kementerian terkait berkoordinasi membahas sinergi infrastruktur dalam mendukung program prioritas swasembada pangan.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menerima pesan langsung dari Presiden Prabowo untuk menyukseskan program pangan nasional.

Adapun Prabowo juga telah menetapkan target Indonesia mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun mendatang.

"Pangan adalah prioritas utama yang harus dicapai dan setiap kementerian terkait wajib berkoordinasi secara terpadu untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian," ujar AHY dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Hal ini disampaikannya usai memimpin rapat lintas kementerian di Kantor Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, pada Kamis (31/10).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan urusan pangan merupakan program nasional prioritas kabinet Merah Putih yang hukumnya wajib sukses. Oleh karenanya, kementerian/lembaga di bawah kendali Menko terkait penyediaan infrastruktur harus terkendali secara terpadu, agar tidak dijumpai hambatan berarti.

"Meskipun Kementerian Pertanian (Kementan) berada di bawah koordinasi Menko Pangan, namun mengingat swasembada pangan merupakan program nasional Presiden, maka menko terkait, seperti Menko Infrastruktur diharapkan juga turut membantu menyelesaikan hambatan program unggulan presiden tersebut, khususnya dalam mengantisipasi ketersediaan air untuk sektor pertanian," ungkap Amran.

Untuk mencapai swasembada pangan, Kementan telah mencanangkan program cetak sawah sebanyak 3 juta hektare. Pihaknya juga mempersiapkan daerah sentra pertanian yang terhubung dengan irigasi dan bendungan yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Optimalisasi infrastruktur yang ada adalah kunci. Pemanfaatan bendungan dan saluran irigasi yang baru dibangun harus segera diselesaikan untuk menjamin stabilitas suplai air ke lahan pertanian," papar Amran.

Selain keterdukungan infrastruktur, Amran juga menyoroti perlunya koordinasi lintas kementerian untuk menangani perbedaan data. Ia juga mendorong penguatan sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri agar pembinaan di tingkat pemerintah daerah lebih optimal.

"Dengan kerja sama terpadu antar kementerian dan dukungan penuh pemerintah, Indonesia optimistis dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat, sejalan dengan visi besar Presiden untuk ketahanan pangan nasional yang kuat dan berkelanjutan," pungkas Amran.

Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti.

Lihat Video: Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

[Gambas:Video 20detik]

Ragam Potensi Padi Gogo yang Dikembangkan Peneliti Kementan

Ragam Potensi Padi Gogo yang Dikembangkan Peneliti Kementan

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal mengatakan aktivitas illegal drilling sampai saat ini belum menunjukan adanya pengurangan aktivitas. Malahan katanya, aktivitas ini semakin terus bertambah. Ia mengatakan bahwa aktvitas ilegal tersebut sangat memberikan dampak yang luas, mulai kerugian ekonomi, adanya korban jiwa serta kerusakan lingkungan.

"Pengeboran migas ilegal ini masih banyak dan merajalela, dan tidak berkurang saya melihat. Dan pasti setiap tahun ada kecelakaan dan selalu ada yang meninggal setiap tahun. Kalo saya bilang itu ini sama dengan narkoba. Karena ini membuat celaka bagi masyarakat," kata Moshe dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Dari dampak negatif yang lebih banyak ditimbulkan dari aktivitas tersebut, Moshe meminta kepada pemerintah untuk menindak tegas kegiatan illegal drilling tersebut. Penindakan tidak hanya dilakukan kepada penambangannya saja, tetapi juga kepada setiap orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, misalnya pembeli, investor dan sebagainya,

"Ini harus menjadi konsentrasi pemerintah. Ini menyangkut dengan penegak hukum, karena ini berkaitan dengan istilahnya bekingan ya, karena ini ada pembiaran, dan ini mesti ditangkap. Dan penangkapan ini bukan hanya terhadap mereka yang mengebor tapi juga mendanai yang menjaga aktivitas ilegal dan pembelinya yang harus di tangkap," tegasnya.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatra Selatan mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari aktivitas illegal drilling dari 5.482 sumur ilegal pada tahun 2021 menjadi 10.000 sumur pada 2024 yang hanya berada di wilayah Kecamatan Babat Toman, Bayung Lencir, Sungai Lilin dan Keluang.

Adapun penyebaran jaringan penyulingan ilegal telah mencapai 581 tungku pada 2024, penyulingan terbesar berada di wilayah Kecamatan Babat Toman, yang menyumbang 51 persen dari total aktivitas.

Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Yuliusman mengungkapkan dari aktivitas illegal drilling tersebut berdampak terhadap hilangnya pendapatan negara serta kerugian lingkungan yang berada di wilayah tersebut. Diperkirakan kerugian lingkungan mencapai Rp4,87 triliun dengan kerusakan di Sungai Dawas menyumbang 77,6 persen dari total kerugian lingkungan.

"Potensi kehilangan pajaknya itu diangka Rp7,02 triliun setiap tahunnya. Kerugian lingkungan angkanya juga fantastis, terutama untuk kerusakan sungai dawas Rp4,87 triliun menyumbang 77,6 persen dari total kerugian lingkungan," kata kata Yuliusman.

Dalam upaya menekan serta mengantisipasi kegiatan kegitan illegal drilling maupun illegal refinery, pemerintah telah membentuk Tim Kajian Penanganan Pengeboran Sumur Ilegal serta Penanganan dan Pengelolaan Produksi Ex-Sumur Ilegal pada tahun 2020. Pembentukan dilakukan untuk menentukan solusi terkait kegiatan pengusahaan sumur minyak ilegal oleh masyarakat.

Selain itu, pemerintah terus melakukan sosialisasi terkait aturan hukum dan risiko dari aktivitas illegal drilling dengan masyarakat di berbagai daerah. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh berbagai pihak, antara lain Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, SKK Migas, Pemerintah Daerah (Pemda), Muspida, hingga aparat penegak hukum. (rrd/rir)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat terjadi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK), 25.000 orang dalam 3 bulan terakhir. menekan lonjakan PHK, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta pemerintah daerah lebih cepat tanggap.

Caranya dengan membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi terkena PHK.

"Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK," kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Sementara itu, menurut data Kementerian Ketenagakerjaan hingga akhir Oktober 59.796 jadi korban PHK.

"Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan terakhir," terang Yassierli.

Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri menyebut beberapa penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," katanya kepada detikcom beberapa waktu lalu.

Adapun tiga sektor yang menjadi penyumbang PHK tertinggi, yakni pengolahan sebesar 25.873, aktivitas jasa lainnya sebesar 15.218, dan sisanya perdagangan besar dan eceran.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan hari ini menghadap Presiden Prabowo Subianto. Dia membahas soal strategi-strategi yang akan dilakukan untuk swasembada pangan.

Usai rapat, Zulhas mendapatkan target dari Prabowo agar swasembada pangan bisa dilakukan pada 2028 ataupun 2029.

"Saya menyampaikan kepada Presiden program-program apa saja yang harus kita selesaikan. Dan insyaallah tugas untuk swasembada pangan pada 2028-2029 bisa kita capai," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Zulhas mengatakan dirinya juga sudah berkoordinasi lintas kementerian, khususnya soal anggaran. Dia sudah melapor ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal anggaran ratusan triliun yang akan dikelola untuk swasembada pangan.

Eks Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju itu mengatakan total anggaran swasembada pangan akan menyentuh Rp 139,4 triliun. Duit sebesar itu tersebar di berbagai pemangku kepentingan.

"Anggaran terkait pangan totalnya tadi saya laporkan Rp 139,4 triliun, tapi kan tersebar, ada di PU, ada di KKP, ada di BUMN di bidang pupuk, ada di dana desa, ada di pemerintah daerah," beber Zulhas.

"Tadi pagi dengan Kementerian Keuangan soal anggaran," lanjutnya.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) telah merampung pembangunan seluruh stasiun kereta api Woosh. Namun dari 4 stasiun yang dibangun, hanya stasiun Karawang yang belum difungsikan, meskipun pembangunan Stasiun Karawang secara konstruksi serta fasilitas telah rampung diselesaikan.

Terkait pembangunan jalan akses tersebut, Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengatakan sedang proses penyiapan design oleh Jasa Marga dan sedang proses pengusulan Penlok (penetapan lokasi) untuk pembebasan lahannya.

Ditargetkan tahun 2024 ini tepatnya pertengahan tahun atau kuartal III bisa start konstruksinya oleh Jasa Marga (23/04/2024).

Disisi lain, Pengamat ekonomi Meidina Sulaeman menyayangkan belum berfungsinya Setasiun KCIC itu.

"Karawang sebagai kota industri terbesar di Asia Tenggara membutuhkan infra struktur yang terintegrasi. Bukan hanya pabrik dan hunian, juga dukungan moda transportasi modern yang baik," kata Meidina, di Jakarta (29/10/2024).

Meidina mengusulkan para pihak terkait, baik dari Kementrian PU, Jasa Marga, Pemerintah Daerah dan swasta untuk segera merealisasikan akses menuju stasiun KCIC Karawang.

"Ini potensi income buat KCIC yang katanya merugi. Potensi penumpang Jakarta - Karawang tinggi. Selain itu multiplier effect- nya luar biasa. Bukan hanya soal waktu tempuh lebih pendek, tapi akan menstimulus perkembangan ekonomi, peningkatan harga properti dan kegiatan ekonomi lokal," tambahnya.

Keluhan juga disampaikan Kania, Direktur perusahaan asing di sebuah kawasan industri internasional di Karawang.

"Salah satu daya tarik sehingga kita memutuskan membuka pabrik di Karawang adalah karena konsep integrated Karawang sebagai kota industri. Jadi sayang jika keberadaan Stasiun KCIC tidak segera dimanfaatkan," ujarnya.

Dukungan agar akses jalan menuju Stasiun KCIC segera dibangun disampaikan David, professional yang bekerja di sebuah pabrik di Karawang.

"Saya yakin kok, traffic penumpang Jakarta -Karawang itu tinggi. Tidak semua pekerja pendatang tinggal di Karawang. Tapi ada juga yang pulang ke Jakarta setelah kerja," jelas David (23/10/2024).

Dalam keterangan sebelumnya, General Manager Coorporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menargetkan layanan naik turun penumpang di stasiun Karawang dibuka pada 2025.

Layanan ini baru akan dioperasikan setelah akses jalan menuju stasiun rampung.

Eva menyebut setidaknya terdapat tiga akses jalan yang sedang dibangun. Satu akses jalan tol yang terhubung dengan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Km 42 dan dua jalan umum yang terhubung dengan kawasan industri THK dan Deltamas.

"Saat ini yang sedang disiapkan ada tiga akses ya, yaitu akses jalur tol di KM 42 yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini ada Jasa Marga, PUPR. Nah ini nanti akan ada langsung akses menuju exit tol, jadi lurus ke dari Stasiun Karawang," jelas Eva.

"Kemudian ada juga yang kita kerja sama dengan kawasan (industri) THK dan juga (kota industri) Deltamas. Jadi nanti dari kawasan industri THK dan Deltamas hanya sekitar 1 km menuju Stasiun Karawang," terangnya lagi.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka langsung meninjau berbagai proyek setelah resmi dilantik. Proyek itu di antaranya MRT Jakarta Fase 2, LRT Velodrome-Manggarai, Cibubur Youth Elite Sport Center, dan Jakarta Sewerage Development Project.

Sebagai informasi, pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran sebagai Wapres dilakukan di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (20/10). Momen peninjauan Gibran kepada 4 proyek itu diunggah oleh dalam Instagram resminya @gibran_rakabumin.

Berikut 4 Proyek yang Ditinjau Gibran:

1. MRT Jakarta

Pada, Senin (21/10) lalu, Gibran melakukan peninjauan proyek MRT Jakarta Fase 2 Lintang Selatan-Utara (Bundaran HI-Kota). Dalam kesempatan itu, Gibran didampingi oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi dan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

"Berjalan kaki menelusuri tunnel dari Stasiun Monas ke Stasiun Thamrin yang merupakan bagian dari proyek MRT Fase 2 Lintang Selatan-Utara," kata Gibran dalam unggahannya.

Dalam unggahannya di Instagram resmi @gibran_rakabumin, Gibran mengatakan, progres pengerjaan proyek tersebut telah mencapai 82%.

"Proyek ini harus kita usahakan selesai tepat waktu dan setelahnya harus kita hijaukan kembali," ujarnya.

2. LRT Velodrome-Manggarai

Gibran mengunggah dirinya yang tengah meninjau perkembangan pengerjaan jalur Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 KM, pada Selasa (22/10). Dalam kesempatan itu, Gibran juga didampingi dengan Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dan Walikota Jakarta Timur Bapak Muhammad Anwar.

"LRT ini adalah salah satu faktor kunci untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik oleh masyarakat dan mengurangi polusi udara. Semoga bisa didorong penyelesaiannya tepat waktu," tulis Gibran dalam Instagramnya.

3. Cibubur Youth Elite Sport Center

Gibran juga meninjau langsung progres pembangunan Cibubur Youth Elite Sport Center (CYESC) Jakarta Timur, pada Selasa (22/10).

Dia menjelaskan proyek ini meliputi pembangunan dan renovasi berbagai fasilitas olahraga yang akan menjadi pusat pelatihan sejumlah cabang olahraga, seperti panahan, panjat tebing, renang, dan gymnastic untuk meningkatkan prestasi atlet Indonesia.

"Saat ini realisasi proyek CYESC baru mencapai 61%, Bapak Menpora Dito dan Ibu Wamen PU Diana akan memastikan bahwa pengerjaan siap dikebut dan siap diresmikan Bapak Presiden Prabowo Desember tahun ini," tulis Gibran.

4. Jakarta Sewerage Development Project

Terbaru, Gibran bersama Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, meninjau Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1, pada Kamis (24/10).

Gibran menargetkan proyek itu selesai tepat pada tahun 2026. Menurutnya, proyek ini penting untuk mencegah dampak langsung kepadatan permukiman, area bisnis, dan industri terhadap air, sanitasi, dan produksi limbah di Jakarta.

"JSDP akan melayani kebutuhan sanitasi yang baik untuk Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang terdiri dari 8 kecamatan," terang Gibran di Instagramnya.

Kenapa Gibran Blusukan Proyek Infrastruktur Jakarta? Ini Jawabannya

Blusukan Gibran ke beberapa proyek infrastruktur di Jakarta ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Wakil Presiden (Wapres) memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi, yang tugas utamanya mengatur dan menata kawasan aglomerasi, termasuk infrastrukturnya.

Pasal 51 dalam UU DKJ yang diteken Joko Widodo pada April 2024, saat masih menjabat Presiden, menjelaskan Untuk mensinkronkan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan daerah sekitar, dibentuk Kawasan Aglomerasi.

Kawasan aglomerasi meliputi Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

Sementara Pasal 55 UU DKJ mengatur beberapa hal sebagai berikut:

(1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi.

(2) Dewan Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
a. mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang Kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi; dan
b. mengoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

(3) Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi diatur dengan Peraturan Presiden

Agus Harimurti Yudhoyono menceritakan pengalamannya menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selama delapan bulan menjabat. Pria yang akrab disapa AHY mengatakan kementerian yang dipimpinnya mengemban tugas mulia dan memberikan dampak langsung ke masyarakat.

Selama delapan bulan menjabat, AHY bercerita dirinya mendapat banyak cerita dan testimoni soal perasaan masyarakat yang telah terbantu program Kementerian ATR/BPN. Salah satu yang sangat dirasakan manfaatnya ialah dengan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Dia menyebut tidak sedikit warga yang menangis bahagia ketika ditemui oleh Menteri AHY.

"Saya jatuh cinta dengan ATR/BPN, walaupun hanya delapan bulan saja. Karena cerita-cerita pendek tadi, karena testimoni-testimoni dari hati tadi, itulah mengapa kita harus sering-sering turun ke lapangan. Mengapa sering-sering ketemu masyarakat? Karena setelah itu saya menyapa masyarakat korban-korban mafia tanah itu," kata AHY dalam keterangannya, dikutip Minggu (20/10/2024).

Selain itu, tugas Kementerian ATR/BPN lainnya, yakni Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah. Satgas ini terbentuk dengan sinergi empat pilar antara Kementerian ATR/BPN dengan lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya, tugas ini dianggap mulia karena untuk membantu masyarakat yang terzalimi.

Dia menekankan keseriusan Satgas Anti-Mafia Tanah tidak main-main, banyak kasus yang ditangani dengan sigap, cepat, dan tanggap. Salah satu bukti keseriusan satgas tersebut, yakni berhasil menyelesaikan kasus mafia tanah di Bandung beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan kasus mafia tanah di Dago Elos sudah terjadi sejak 2016 lalu. Berkat kolaborasi berbagai pihak terkait dan satgas, kasus itu dapat diselesaikan.

"Alhamdulillah kemarin dengan niat yang tulus sama-sama kita datang ke Bandung menyelesaikan masalah, khususnya kasus mafia tanah di Dago Elos yang sudah menjadi isu bahkan nasional sejak tahun 2016. Ini membuktikan bahwa Satgas Anti-Mafia Tanah tidak mengenal waktu pagi, siang, malam, awal, tengah, akhir tahun. Baterainya ke-charge terus, tidak boleh ada lowbat-nya," jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi(Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan berpamitan dari jabatannya yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut berada di kabinet Jokowi sejak periode pertama. Dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, dia pun menyampaikan terima kasih sekaligus mengenang bagaimana dia bekerja 10 tahun bersama Jokowi.

"Di ujung penugasan saya selama hampir 10 tahun dengan Presiden Joko Widodo, hari ini tanggal 19 Oktober 2024. Selama 10 tahun hampir menikmati begitu banyak persoalan-persoalan yang timbul dan dapat kita selesaikan bersama-sama," kata Luhut dalam video yang diunggahnya, Sabtu (19/10/2024).

Dia pun mengenang bagaimana pemerintahan Jokowi melawan krisis COVID-19. Luhut juga berterima kasih kepada jajaran Kemenko Marinves, pemerintah daerah dan penegak hukum yang bersatu padu mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian kala itu.

"Yang lebih khusus sebenarnya menyangkut COVID-19 yang betul-betul mencekam waktu itu. Tapi bersyukur bahwa itu semua bisa kita lewati dengan baik karena bantuan anak-anak muda di kantor saya dan masyarakat lain, Bupati, Polsek, Koramil, Kodim, semuanya saya mungkin tidak bisa sebut satu-satu," lanjutnya.

Selain itu, Luhut juga mengaku bangga karena selama 10 tahun bersama jajarannya di kementerian yang dia pimpin dapat menyelesaikan berbagai program, terutama terkait digitalisasi. Pemerintah juga berhasil memangkas puluhan ribu aplikasi dan dijadikan satu portal.

"Misalnya dalam pendigitalisasian, e-katalog, simbaran, dan juga government technology yang kita panjukan 27.000 apps menjadi hanya satu portal. Itu saya kira pencapaian anak-anak muda Indonesia luar biasa. Dan bahwa negeri kita makin efisien dan kita juga menjadi lebih padu, mengurangi korupsi dan sudah terlihat sekarang banyak sekali," ungkapnya.

Luhut mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena telah memberikan kesempatan bagi dirinya untuk menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan maupun eksekusi.

"Mulai besok tanggal 20, saya sudah tidak jadi menteri lagi, Menko lagi. Dari lubuk hati yang paling dalam. Saya minta maaf dan terima kasih kita masih berteman, bersahabat di dalam pertemuan-pertemuan lain yang tentu tidak mesti dengan kegiatan dinas," terangnya.

Dia juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya selama dirinya menjadi Menko Marinves, terutama para jajarannya hingga semua pihak di daerah.

"Yang saya pikir kalau tanpa mereka atau tanpa anak-anak muda di kantor saya dan juga teman-teman di pelosok tanah air, itu mungkin tidak bisa saya capai. Terima kasih, salam hangat dari saya, Luhut Binsar Pandjaitan," tutupnya.

Bea Cukai hadir mengikuti seremoni pelepasan ekspor perdana 15,83ton komoditas gurita beku oleh PT Celebes Ocean Fisheries dari Maluku ke negara tujuan Meksiko. Ekspor perdana gurita beku yang berlangsung di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon ini dinilai berpengaruh pada peningkatan perekonomian di Maluku.

Dalam pelepasan pada Selasa (15/10), Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku Sodikin mengatakan peningkatan jumlah ekspor merupakan salah satu penunjang perekonomian negara di tengah kondisi perekonomian dunia yang sedang lesu akibat perang.

"Komitmen dan prioritas kami (Bea Cukai) dalam pelayanan ekspor adalah mendukung komoditas dari Maluku agar bisa bersaing di pasar dunia. Harapannya, ke depan semakin banyak produk dari Maluku yang diekspor," ujar Sodikin dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

Sodikin merinci total komoditas yang diekspor berjumlah 1.131 karton dengan berat 15.897,3 kilogram. Nilai ekspornya mencapai sebesar US$ 69.232,5.

Seluruh komoditas ekspor ini diangkut menggunakan KM Meratus Pangkal Pinang dengan negara tujuan ekspor ke Tamaulipas, Meksiko.

"Keberhasilan ekspor perdana PT Celebes Ocean Fisheries merupakan buah dari sinergi dan koordinasi baik antarinstansi dan pemerintah daerah Maluku. Kami berharap ekspor gurita beku dari Maluku terus berjalan secara kontinu, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Maluku," pungkasnya.

Simak Video: Siasat Genjot Ekspor Nasional

[Gambas:Video 20detik]