JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo Subianto melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal itu disampaikan AHY kepada para kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Secara operasional sesuai arahan Bapak Presiden (Prabowo), beberapa proyek infrastruktur bersama yang akan kita bangun dan juga akan kita lanjutkan, sebagai berikut,” kata AHY.

Ketua Umum Partai Demokrat tersebut lantas menyebut bahwa proyek pertama yang akan dilanjutkan adalah pembangunan IKN Nusantara.

“Jadi, banyak yang bertanya bagaimana kelanjutan IKN. Tentu Bapak Presiden ingin melanjutkan pembangunan IKN utamanya sebagai pusat pemerintahan,” ujar AHY.

Oleh karena itu, menurut dia, kementerian terkait akan fokus menuntaskan pembangunan fasilitas dan sarana untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Proyek kedua yang akan dilanjutkan adalah Giant Sea Wall (tanggul laut raksasa). Dengan dimulai dari daerah utara Jakarta dan diharapkan berlanjut sampai wilayah pantai utara Pulau Jawa.

“Kita ingin mengatasi ancaman banjir dan penurunan permukaan tanah yang terjadi di Pantai Utara Jakarta. Tanggul sudah dibangun (setinggi) 4,8 meter tetapi kita harus terus meyakinkan agar masyarakat kita termasuk para nelayan aman,” katanya.

AHY lantas menyebut perihal proyek pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang merupakan bagian dari Giant Sea Wall.

"NCICD ini juga akan terus kita berdayakan dan mudah-mudahanan apa yang divisikan Bapak Presiden dibangunnya Giant Sea Wall diawali dari Jakarta dan juga nanti ke arah pantai utara Pulau Jawa bisa kita jalankan dengan baik,” ujarnya.

Proyek infratruktur ketiga yang akan dilanjutkan adalah pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat melalui program-program yang mendukung ketahanan pangan, energi, dan air.

Salah satu contohnya adalah membangun sekolah agar sumber daya manusia (SDM) di Indonesia semakin berkualitas.

Untuk itu, AHY meminta dukungan dari para kepala daerah dalam menjalankan berbagai proyek infrastruktur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sebab, menurut AHY, sinergi antara pemerintah daerah (pemda) dan pusat menjadi penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan berkeadilan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama dua periode atau 10 tahun Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia. Pria Kelahiran Solo, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961 ini resmi dilantik atau mengucapkan sumpah/janji sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2014.

Pada periode pertamanya, 2014-2019, Jokowi didampingi oleh Jusuf Kalla (JK) sebagai Wakil Presiden (Wapres).

Kemudian, pada periode keduanya, 2019-2024, Jokowi didampingi oleh mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin sebagai Wapres.

Namun, era pemerintahan Jokowi harus berakhir karena Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 mengamanatkan bahwa masa jabatan Presiden dan Wapres lima tahun dan sesudahnya hanya boleh dipilih kembali satu kali masa jabatan.

Berawal dari Solo

Jokowi menjadi Presiden ke-7 RI sekaligus Presiden pertama yang meniti karier kepemimpinan dari kepala daerah.

Pria yang meraih gelar S1 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini meniti langkahnya di jalur politik bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Setelah bergabung dengan PDI-P, Jokowi yang sukses menjalani bisnis mebel lantas maju menjadi calon Wali Kota Solo pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Solo 2005.

Berpasangan dengan FX Hadi Rudyatmo, Jokowi memenangkan Pilkada Solo dan dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo periode 2005-2010.

Terkenal sebagai pemimpin kota yang bersahaja dan kerap mendatangi warganya, Jokowi dan FX Rudy kembali maju sebagai petahana pada Pilkada Solo 2010.

Hasilnya, Jokowi dan FX Rudy kembali memenangkan kontestasi dan dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo periode 2010-207.

WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, saat memasuki ruangan kerja usai pelantikan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012). Jokowi-Ahok terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017.

Hijrah ke Jakarta

Kepribadian Jokowi yang sederhana dan bersahaja selama dua periode memimpin Solo akhirnya sukses membuat PDI-P meliriknya untuk hijrah ke Ibu Kota Jakarta. Padahal, Jokowi baru dua tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Jokowi pun diamanatkan untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dia dipasangkan dengan mantan Bupati Belitung Timur Basuki Tjahaja Purnama atau yang karib disapa Ahok yang merupakan kader Partai Gerindra.

Namun, langkah Jokowi-Ahok yang saat itu diusung oleh PDI-P dan Gerindra tidak mudah. Sebab, harus menghadapi lima pasangan calon (paslon) lainnya.

Lima paslon lainnya adalah Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli yang diusung Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), PKNU dan PMB. Lalu, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kemudian, Alex Noerdin-Nono Sampono yang diusung Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS) dan sejumlah partai kecil lainnya.

Selanjutnya, ada dua paslon dari jalur independen, yakni Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria dan Faisal Basri dan Biem Triani Benjamin.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo, Dhawam Pambudi Joko Widodo

Kemenangan juga tidak mudah diperoleh pasangan Jokowi-Ahok. Sebab, pilkada harus berlangsung dua putaran lantaran tidak ada paslon yang meraih 50 persen + 1 suara pada putaran pertama.

Meskipun, Jokowi-Ahok sebenarnya keluar sebagai pemenang pada putaran pertama dengan 1.847.157 suara atau sebesar 42,60 persen.

Namun, kemenangan tetap berpihak pada Jokowi-Ahok. Pasangan ini berhasil mengalahkan pasangan Foke-Nachrowi putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Saat itu, Jokowi-Ahok mendapatkan 2.472.130 suara atau 53,82 persen. Sedangkan Foke-Nachrowi mendapatkan 2.120.815 atau 46,18 persen.

Jokowi-Ahok pun resmi terpilih dan dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Presiden terpilih sekaligus Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo melambaikan tangan usai menghadiri rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta terhadap pengunduran dirinya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/10/2014).

Jadi Presiden

Namun, keputusan besar kembali diambil oleh PDI-P yang sudah selama 10 tahun menjadi oposisi dari pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

PDI-P kembali memberikan kepercayaan besar kepada Jokowi yang baru dua tahun memimpin Jakarta. Kali ini, untuk maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Gubernur DKI yang terkenal kerap “blusukan” tersebut dipasangkan dengan Jusuf Kalla (JK) sebagai calon wakil presidennya.

Hasilnya, Jokowi naik menjadi Presiden ke-7 RI setelah berhasil memenangkan Pemilihan Pilpres 2014. Pasangan Jokowi-JK berhasil mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Diusung oleh gabungan PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI, Jokowi-JK berhasil memeroleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen dari suara nasional.

Sementara itu, Prabowo-Hatta yang diusung Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS, dan PBB memeroleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen suara nasional

Jokowi yang maju kembali pada Pilpres 2019 kembali membuktikan bahwa rakyat masih menginginkannya menjadi pemimpin negara selama lima tahun berikutnya.

Berpasangan dengan Ma’ruf Amin, Jokowi yang diusung oleh PDI-P, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura, dan PKPI memeroleh suara mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen suara nasional.

Menariknya, pada kontestasi periode kedua ini, Jokowi kembali mengalahkan Prabowo Subianto yang kali ini berpasangan dengan Sandiaga Uno. Pasangan yang diusung Partai Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS memeroleh 68.650.239 atau 44,50 persen suara nasional.

Humas Jabar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menyerahkan air dan tanah dari 27 kabupaten/ kota yang telah disatukan kepada Presiden Joko Widodo sebagai simbol dukungan Jabar dalam pembangunan Ibu Kota Negara baru Nusantara di Penajam Paser Utara, Senin (14/3/2022).

IKN Nusantara

Selama 10 tahun memerintah, salah satu program yang terbilang berani, yakni mewujudkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.

Diketahui, pemindahan ibu kota negara menjadi wacana dari setiap Presiden RI, mulai dari Soekarno, Soeharto hingga SBY.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Jokowi mulai mengembuskan kembali soal wacana pemindahan ibu kota negara pada akhir periode pertamanya.

Hingga akhirnya, Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan di hadapan DPR RI pada 16 Agustus 2019, secara resmi meminta izin untuk memindah ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan.

Penajam Paser Utama dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur pun dipilih menjadi lokasi ibu kota negara baru yang diumumkan pada 26 Agustus 2019.

Saat itu, Jokowi menjelaskan bahwa dua daerah tersebut dipilih setelah melalui proses dan kajian yang panjang sejak tahun 2016.

Kemudian, ibu kota negara baru tersebut diberi nama Nusantara yang mencakup wilayah daratan seluas kurang lebih 252.660 hektar dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 69.769. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 Tentang IKN.

Pembangunan IKN pun mulai direncanakan setelah Jokowi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara. Namun, harus melalui jalan panjang karena dibutuhkan landasan hukum atau undang-undangnya.

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat Suasana pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023). Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melaporkan progres pembangunan infrastruktur fisik di ibu kota negara (IKN) Nusantara telah mencapai 60,3 persen. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz

Namun, baru pada Januari 2022, pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan UU tentang IKN, yakni UU Nomor 3 Tahun 2022 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, ada lima tahap pembangunan IKN. Tahap pertama (2022-2024) yang terbagi dalam tiga alur kerja besar, yakni pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, serta pembangunan ekonomi.

Proses pembangunan IKN tahap pertama ini dinyatakan tercapai jika perpindahan aparatur sipil negara (ASN) sudah dilakukan.

Tahap kedua (2024-2029), infrastruktur utama IKN ditargetkan telah siap dihubungkan ke kawasan baru. Pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan (litbang), perguruan tinggi kelas dunia, pusat inovasi, serta fasilitas kesehatan internasional juga ditargetkan dimulai pada 2023 hingga 2025.

Tahap ketiga (2030-2034), sejumlah infrastruktur seperti angkutan umum massal, instalasi pengolahan limbah (IPAL), instalasi pengolahan air minum (IPAM), ditargetkan telah rampung pada tahap ketiga.

Pada tahap ketiga ini juga menargetkan pengolahan sampah serta penambahan amenitas digital dan perkotaan telah tersedia.

Tahap keempat (2035-2039), ditargetkan pembangunan yang akan menjadi motor penggerak sektor ekonomi lain di IKN. Misalnya, pembangunan kereta api regional dan pembangunan bendungan multiguna untuk memastikan ketersediaan air di wilayah tersebut.

Tahap kelima (2040-2045), IKN diharapkan telah mencapai puncak yang ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang stabil.

Pada tahap ini populasi kawasan IKN ditargetkan akan mencapai 1,7 juta hingga 1,9 juta jiwa dengan kepadatan kawasan perkotaan sekitar 100 jiwa per hektar.

Jadi warisan

Diberitakan Kompas.com pada 9 Agustus 2024, progres proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) Batch 1 sudah mencapai 95 persen.

Proyek IKN Batch 1 yang dimaksud seperti Istana Garuda, Istana Negara, Lapangan Upacara, Plaza Seremoni, 4 Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), 12 tower Hunian ASN, Memorial Park, Visitor Center, hingga Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Timur.

Bahkan, Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI terwujud digelar di lapangan Istana Negara IKN Nusantara, Kalimantan Timur pada Sabtu, 17 Agustus 2024.

Bukan merupakan proyek pembangunan setahun atau dua tahun, IKN Nusantara kini menjadi warisan dari Jokowi untuk pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui, Jokowi akan purnatugas pada 20 Oktober 2024. Sebab, saat itu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik atau mengucapkan sumpah/janji sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa investor kakap atau “ikan-ikan besar” tercatat mengumpulkan saham di beberapa emiten yang mau membagikan dividen interim pada periode tahun buku 2024.

Berdasarkan data terminal Bloomberg, BlackRock tercatat mengakumulasi sebanyak 88.501 saham AALI selama lima hari perdagangan terakhir. Per tanggal 25 September 2024, BlackRock tercatat masih memiliki sebanyak 8,88 juta saham AALI. Kepemilikan BlackRock pada AALI bertambah menjadi 8,97 juta saham per Selasa, (1/10/2024).

Selain BlackRock, JP Morgan tercatat memborong saham UNTR menjelang pembagian dividen. JP Morgan menambah kepemilikannya menjadi 9,605 juta lembar dari sebelumnya 9,6 juta saham.

Demikian pula dengan Charles Schwab Corp yang menambah kepemilikannya di UNTR menjadi 7,78 juta saham, Credit Agricole menjadi 4,46 juta kepemilikan, serta American Century Cos Inc yang menambah kepemilikannya menjadi 3,28 juta saham.

Ulasan tentang aksi korporasi bagi-bagi dividen interim yang membuat pengelola dana raksasa mengumpulkan portofolio saham perseroan tersebut, menjadi salah satu pilihanBisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Kamis (3/10/2024):

Bank Jatim (BJTM) Setor Modal Bentuk KUB dengan Bank Banten (BEKS)

Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Jawa Timur Tbk. memutuskan untuk turut menyetorkan modal senilai Rp10 miliar terkait dengan pembentukan Kelompok Usaha Bank atau KUB dengan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

Keputusan itu merupakan bagian kedua dari tiga mata acara yang diambil keputusannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Jatim yang berlangsung pada Kamis (26/9/2024).

Dalam dokumen hasil RUPS yang ditandatangani oleh Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, terungkap bahwa agenda RUPS terdiri dari tiga mata acara. Pertama, persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar perseroan yang disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.

Kedua, mata acara persetujuan aksi korporasi perseroan berupa penyertaan modal kepada Bank Banten senilai Rp10 miliar yang selanjutnya dilanjutkan dalam proses tahapan KUB.

Ketiga, perubahan susunan pengurus perseroan dengan mengangkat Komisaris Independen Dadang Setiabudi. Pengangkatan Dadang Setiabudi itu akan berlaku efektif setelah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Arus “Ikan-Ikan Besar” ke Saham Pembagi Dividen

Beberapa emiten bersiap untuk membagikan dividen interim pada periode tahun buku 2024. Hal tersebut dimanfaatkan oleh “ikan-ikan besar” (big fish) atau investor kakap mendulang untung dengan mengoleksi sahamnya.

Salah satu perusahaan yang berencana membagikan dividen interim adalah PT Astra Agro Lestari Tbk. Emiten dengan kode saham AALI itu akan menebar Rp84 per saham atau setara dengan Rp161,6 miliar.

Anak usaha PT Astra International Tbk. (ASII) lain yang melakukan aksi korporasi serupa adalah PT United Tractors Tbk. (UNTR). Perseroan akan membagikan dividen sebesar Rp667 per saham atau total Rp2,42 triliun.

Aksi korporasi bagi-bagi dividen interim membuat pengelola dana raksasa mengumpulkan portofolio saham perseroan tersebut.

Cerita Nadim Soal Transformasi Radikal Dunia Pendidikan

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim hadir pada hari kedua gelaran Gateway Studi Visit Indonesia (GSVI) 2024 di Sanur, Rabu (2/10/2024). Dia memaparkan, betapa radikalnya transformasi dunia pendidikan di Indonesia.

Gateways merupakan inisiatif global UNESCO dan Unicef bagi negara-negara untuk membangun dan meningkatkan platform pembelajaran digital bagi publik. GSVI 2024 diikuti oleh delegasi dari 20 negara untuk mendengarkan pelajaran transformasi pendidikan di Indonesia melalui intervensi teknologi digital.

Berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa, 400.000 sekolah, 4.000 guru dan 60 juta siswa, Indonesia dipandang sebagai negara dengan skala dan kompleksitas besar yang telah sukses melakukan transformasi pendidikan melalui strategi inovasi digital dan teknologi.

Nadiem menekankan bahwa hal yang lebih penting adalah skala perubahannya, karena betapa radikalnya transformasi yang ditargetkan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir.

Timur Tengah Memanas, Minyak Mendidih, dan Emiten Migas Meninggi

Semakin panasnya konflik di Timur Tengah seiring dengan serangan balasan yang dilancarkan Iran ke Israel membuat harga minyak dunia mendidih. Di Indonesia, saham emiten minyak dan gas (migas) meninggi.

Pada penutupan perdagangan Bursa, Rabu (2/10/2024), saham PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) naik dengan persentase tertinggi.

Emiten keluarga Panigoro tersebut mencatatkan kenaikan harga saham sebesar 8,95% menuju level Rp1.400. Secara tahunan (YtD), Perseroan mencetak pertumbuhan 20,17%.

Tertinggi persentase kedua adalah PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) yang tumbuh 8,87% menjadi Rp1.350 per saham pada hari ini. Meski begitu, secara tahunan masih turun 11,48%.

Menilik Penyebab Ciputra Group (CTRA) Belum Bangun Proyek Properti di IKN

PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) menjadi pelopor pengembang properti yang berkomitmen berinvestasi dan turut serta membangun proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada market sounding Oktober 2022.

Hanya saja, hingga groundbreaking tahap 8, emiten berkode CTRA ini belum merealisasikan rencana pembangunan proyek properti di IKN.

Rencananya, CTRA akan membangun proyek kawasan terpadu berkonsep bisnis seluas 302 hektare di IKN. Kawasan ini berbasis MICE (meeting, incentive, conference, dan exhibition), hotel, mal, dan residensial.

Selain membangun township terintegrasi, Ciputra memang berencana membangun proyek rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Namun, pembangunan proyek CTRA di IKN akan dimulai jika pengembangan yang dilakukan pemerintah sudah mendekati lokasi lahan yang dibidik Ciputra. Saat ini, pengembangan IKN yang dilakukan pemerintah baru masuk ke tahap 1B dan masih menunggu tahap 1C.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengutamakan aparatur sipil negara (ASN) yang menguasai literasi digital untuk dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

"Nah, jadi terkait dengan kompetensi ASN yang dipindah. Ini memang diminta bahwa mereka yang menguasai itu di literasi digital," ujar Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Arizal dikutip dari Antaranews.

Menurut dia, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Arizal menyebut, teknologi informasi menjadi penting dalam upaya menyederhanakan birokrasi sekaligus proses transformasi birokrasi.

Selain itu, dalam acara ASN Festival 'Gerakan Bangun Nusantara' di Antara Heritage Center (AHC) Pasar Baru, Jakarta Pusat pada 3 Agustus 2024, dia juga mengatakan bahwa ASN yang muda dan lajang juga diutamakan pindah ke IKN.

Pertimbangan tersebut diambil karena mempertimbangkan kesiapan hunian dan perkantoran di IKN Nusantara.

Dalam kesempatan tersebut, Arizal lantas mengingatkan, untuk membangun kompetensi dan kompetisi sesama ASN diatur dalam Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.

"Jadi ke depan, kalau ASN tidak berkinerja, ya mohon maaf, dia akan ditinggalkan,” ujarnya dikutip dari berita video Antaranews.

Lebih lanjut Arizal mengungkapkan perihal pengurangan jumlah ASN yang bakal dipindahkan ke IKN pada tahun 2024 ini. Dari semula 11.911 orang dari 36 kementerian/lembaga, menjadi 3.246 orang.

Sebagaimana diketahui, pemerintah terus meningkatkan kesediaan ASN pindah ke IKN Nusantara. Salah satunya menggunakan sistem reward bahkan hingga berupa kenaikan jabatan.

Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, ketentuan terkait promosi jabatan dan insentif lainnya yang akan diberikan masih dalam penyusunan.

"Memang ada sistem reward di sana, mulai dari insentif sampai terkait yang lain-lain. Nanti akan kita rumuskan," ujarnya saat ditemui di Kantor Peruri, Jakarta pada 8 Juni 2024.

Menurut Anas, sistem pemberian prioritas kenaikan jabatan pada ASN/PNS pada dasarnya sudah diberlakukan untuk mereka yang mau pindah ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Jadi bukan hanya IKN, (tapi juga daerah) 3T," kata Anas.

Berikut link berita Antaranews, https://www.antaranews.com/video/4236675/pemerintah-utamakan-asn-muda-dan-lajang-untuk-pindah-ke-ikn;https://www.antaranews.com/berita/4236415/pemerintah-utamakan-asn-yang-pindah-ke-ikn-kuasai-literasi-digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang akhir Juli 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Terbaru, Jokowi mengatakan, bakal berkantor di IKN jika kondisinya sudah siap. Padahal, semula dia menargetkan bakal berkantor di sana pada Juli 2024.

"Begitu ada lampu hijau siap, saya akan berkantor," kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 19 Juli 2024.

Diketahui, mantan Wali Kota Solo ini optimis menargetkan bakal berkantor di IKN awal Juli ini saat mengunjungi IKN Nusantara pada 5 Juni 2024.

Namun, saat itu, Jokowi memang menyebut bahwa masih menunggu sarana prasarana inti termasuk ketersediaan air.

"Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Airnya Juli. Juli," kata Jokowi dalam keterangannya di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur saat itu.

"Airnya juga kemarin sudah kita resmikan dengan Bendungan Sepaku. Tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air, kemudian dialirkan ke bangunan, rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara,” ujarnya lagi.

Air dan Listrik belum siap

Hingga awal Juli 2024, saat ditanyakan terkait kepastian berkantor IKN Nusantara, Jokowi mengakui bahwa sarana prasarana belum siap sehingga rencana tersebut urung dilakukan.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta pada 8 Juli 2024.

"Sudah (dapat laporan dari Kementerian PUPR), tapi belum (belum siap). Sudah, tapi belum,” katanya lagi.

Kemudian, saat ditanya perihal Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara bisa diteken sebelum 17 Agustus 2024, Jokowi menyatakan akan melihat situasi di lapangan terlebih dulu.

Kepala Negara menyebut bahwa Keppres pemindahan ibu kota negara bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober 2024. Pasalnya, pemerintah tidak bisa memaksakan situasi lapangan yang belum siap.

"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," ujar Jokowi.

Dikonfirmasi terkait pernyataan Jokowi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN memastikan bahwa fasilitas air dan listrik di IKN sudah terpasang pada bulan Juli.

Oleh karena itu, dia menyebut, terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa Presiden batal berkantor di IKN pada Juli 2024.

"Juli itu kan sampai tanggal 31, kan dari dulu saya bilang pertengahan Juli air akan masuk, listrik sudah masuk," kata Basuki di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada 10 Juli 2024.

Dia juga mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta laporan kepada Telkom dan PLN mengenai masalah air dan listrik tersebut.

"Telkom dan PLN tadi baru melaporkan, 10 Megawatt itu sudah oke. Sekarang baru dibangun 40 Megawatt selanjutnya, tapi yang 10 Megawatt dari PLTS, sudah dicek Pak Erick juga minggu lalu. Tadi saya baru mengumpulkan yang energi dan komunikasi, besok yang lain lagi," ujarnya.

Basuki lantas mengungkapkan, bakal kembali mengecek kesiapan IKN Nusantara bersama Presiden Jokowi sepulangnya dari Abu Dhabi sekitar tanggal 18 Juli 2024.

"Nanti tanggal 15, ada commissioning, nanti saya tanggal 18 ke sana, karena tanggal 15 saya ke Abu Dhabi bersama presiden, pulang tanggal 17, dan 18 ke sana memastikan air Insya Allah sudah oke," kata Basuki.

Hujan menghambat

Namun, memasuki pertengahan Juli 2024, Kepala Negara belum terlihat bersiap pindah berkantor di IKN Nusantara.

Kembali ditanyakan mengenai kepastian rencana berkantor di IKN Nusantara, Jokowi kali ini menyebut bahwa masih akan melihat kesiapan infrastruktur dasar pada bulan ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mengakui bahwa pengerjaan sejumlah infrastruktur di ibu kota baru tersebut terkendala karena hujan terus-menerus.

"Ya melihat itu tadi, kesiapan (infrastruktur dasar) itu. Kalau itu siap (baru berkantor). Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, tiap hari hujan terus, hujan deras banget," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada 16 Juli 2024.

Namun, Jokowi memastikan bahwa instalasi dasar seperti air dan listrik terus dikerjakan. Bahkan, menurut dia, instalasi listrik sudah terpasang meski tetap membutuhkan waktu untuk mampu menerangi seluruh ibu kota.

"Jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar. IKN itu kan bukan dibangun dua tahun, tiga tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun," ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta seluruh pihak jangan membayangkan IKN sudah jadi sempurna pada 17 Agustus 2024 mendatang, di mana upacara hari kemerdekaan rencananya akan terselenggara di Istana Negara yang baru tersebut.

"Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15 persen,” kata Jokowi.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pemerintah tengah mengejar minat investasi dari para investor di IKN Nusantara, baik dari dalam maupun luar negeri.

Hal itu, menurut Jokowi, menjadi salah satu tujuan yang akan dibicarakan dalam kunjungannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

"(Investasi) Itu yang sedang kita kejar. Kalau pemerintah kan kewajiban (pembangunannya) dari gedung-gedung pemerintahan Istana Presiden, Wakil Presiden. Dan oleh karena itu, 100 persen dari APBN," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Grace Natalie membantah pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Djarot Saiful Hidayat yang menyebut bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dilakukan tergesa-gesa dan terlalu dipaksakan.

Oleh karenanya, Grace mengundang Djarot untuk berkunjung ke IKN Nusantara agar bisa melihat langsung fakta proses pembangunan yang telah ditempuh pemerintah secara matang.

"Silakan Pak Djarot datang sendiri ke IKN. Kalau hanya melihat dari jauh, sangat mungkin tidak akurat. Bahaya, banyak info menyesatkan. Hati-hati, bisa kepleset," kata Grace dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (11/7/2024), dikutip dari Antaranews.

Grace lantas menegaskan bahwa proses pengerjaan IKN ditempuh pemerintah dengan perhitungan yang cermat, tanpa ada upaya pemaksaan sama sekali, termasuk seluruh prosedur yang tak satu pun terlewati.

Dia juga memastikan bahwa agenda pemerintah untuk menggelar upacara hari ulang tahun (HUT) Ke-79 RI di IKN saat ini sudah mendekati siap.

"Untuk peringatan HUT RI, semua sudah mendekati siap, termasuk infrastruktur dasar, seperti air minum, kelistrikan, dan akses jalan,” ujar Grace.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu memastikan bahwa pemerintah tidak akan mempertaruhkan wajah Indonesia dengan memaksakan sebuah kebijakan.

"IKN adalah wajah Indonesia. Pasti dibuat sebagus mungkin, sesempurna mungkin. Pemerintah tidak akan mempertaruhkan wajah Indonesia," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menilai, belum jelasnya waktu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menandakan proyek IKN merupakan kebijakan yang dibuat dengan tergesa-gesa.

Djarot menyebut bahwa belum siapnya beragam kebutuhan dasar di IKN seperti air dan listrik, merupakan akibat dari proyek yang dipaksakan.

"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. listrik belum masuk, air juga belum masuk, insfratruktur juga masih belum siap gitu ya,” kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 9 Juli 2024.

"Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya,” ujarnya melanjutkan

Oleh karena itu, Djarot menyarankan agar pemerintah tidak memaksakan diri untuk memindahkan ibu kota ke IKN.

"Makanya, di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," kata Djarot.

Berikut link berita Antaranews, https://www.antaranews.com/berita/4193487/grace-undang-djarot-ke-ikn-untuk-saksikan-langsung-fakta-pembangunan?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

Bisnis.com, JAKARTA -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN mengungkapkan pekerjaan konstruksi di IKN akan dihentikan sementara menjelang upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.

"Kita estimasi seminggu sebelum upacara (17 Agustus) sudah tidak ada aktivitas walaupun ada beberapa pekerjaan minor. Tapi yang mobilisasi, truk dan sebagainya Insya Allah tanggal 10 Agustus sudah kita hentikan," ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Danis menambahkan, kendati demikian para pekerja proyek tidak akan dipulangkan dan Kementerian PUPR akan memberikan aktivitas lain kepada mereka seperti pelatihan sertifikasi.

Sedangkan untuk para pekerja yang bersifat tenaga administrasi maupun yang aktif di kantor tetap bekerja seperti biasa, mengingat waktu penghentian pekerjaan konstruksi diproyeksikan hanya enam hari saja sampai Upacara 17 Agustus 2024 di IKN selesai.

"Ada yang tetap di situ, kemudian kita akan manfaatkan. Kalau yang bekerja di dalam ruangan tidak apa-apa, seperti di kantor atau office. Kalau yang harus di luar ruangan kita akan adakan acara sendiri seperti olahraga, semacam pelatihan sertifikasi, kita manfaatin supaya tidak diam. Karena cuma beberapa hari ya, enam hari," kata Danis.

Sebagai informasi, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN pada 17 Agustus 2024 merupakan upacara selamat datang.

Perayaan tersebut merupakan upacara transisi untuk mengucapkan selamat datang kepada ibu kota baru.

Pelaksanaan upacara tersebut akan dilakukan secara hybrid di dua tempat yakni IKN, Kalimantan Timur, serta di Jakarta.

Hal itu dilakukan untuk mengingat peran penting Jakarta sebagai ibu kota sebelumnya dalam proses pembangunan dan pemajuan Indonesia. Setelah pelaksanaan HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus mendatang, pemerintah berencana merealisasikan upacara kemerdekaan di tahun 2025 secara penuh di IKN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru.

Hal tersebut berdasarkan perkiraannya yang merujuk berbagai permintaan (demand) masyarakat setelah IKN resmi dihuni sebagai ibu kota baru.

"Saya kira IKN akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru dan kita ingin juga menjadi, terjadi transformasi ekonomi terutama yang berkaitan dengan ekonomi hijau," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meninjau program pompanisasi di Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, sebagaimana dilansir YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (5/7/2024).

Kepala Negara lantas menjelaskan bahwa IKN akan menjadi pasar baru untuk berbagai bahan pangan, baik beras, sayur maupun lainnya.

Oleh karena itu, Jokowi mengatakan, jika ada kelebihan produksi pangan dari provinsi di sekitar IKN, baik di Kalimantan maupun Sulawesi maka bisa langsung disalurkan ke ibu kota baru tersebut.

"Ya nanti kan ada demand, ada demand, ada permintaan dari pasar baru yang namanya IKN. Tentu saja kalo ada kelebihan produksi beras di sini bisa dikirim ke IKN," kata Jokowi.

"Ada kelebihan produksi sayur di sini bisa ditarik ke IKN. Ada bawang merah tadi yang juga harganya baik, sangat baik, Rp 30 ribu bisa ditarik ke IKN," ujarnya melanjutkan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa IKN Nusantara diharapkan bisa dihuni mulai Agustus 2024.

Hal itu disampaikannya saat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa dan akademisi Georgetown University University di Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada 13 November 2023 lalu.

"Kita harapkan ini (IKN) akan bisa kita huni, kita mulai huni nanti di Agustus 2024," ujar Jokowi dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden pada 14 November 2023.

Jokowi mengungkapkan, IKN mengusung konsep smart forest city yang modern dan ramah lingkungan. Sebanyak 70 persen wilayah didesain menjadi kawasan hijau.