Jakarta -

Perusahaan ritel kopi Starbucks akan membuka gerai baru di Korea Selatan. Menariknya, gerai tersebut dibuka di perbatasan Korea Selatan sehingga pengunjung bisa melihat pemandangan ke Korea Utara.

Melansir SCMP, Rabu (06/11/2024), cabang yang akan dibuka tersebut berlokasi di observatorium Jogang, Kota Gimpo, Korea Selatan. Lokasi ini hanya berjarak 1,4 km dari garis perbatasan.

Observatorium ini terletak di Aegibong yakni sebuah bukit dengan ketinggian 154 meter di atas permukaan laut. Rencananya, gerai ini akan dibuka pada 27 November mendatang.

Pemerintah Kota Gimpo dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menambah jumlah bus untuk perjalanan menuju wilayah tersebut.

Asal tahu saja, Starbucks membuka gerai pertamanya di Korea Selatan pada tahun 1999. Kini, perusahaan tersebut telah mengoperasikan 1.930 cabang di negara tersebut.

Dominasi Starbucks di negara ini cukup kuat. Perusahaan mampu bersaing dengan pesaing lokal yang harganya relatif murah. Perusahaan juga sudah terbiasa menerapkan strategi pemasaran untuk menarik perhatian.

Gerai baru Starbucks yang akan buka di observatorium Jogang merupakan kawasan militer. Nantinya, setiap pengunjung yang ingin datang akan diperiksa terlebih dahulu demi keamanan.

(acd/acd)

Jakarta -

Down payment atau uang muka merupakan salah satu biaya yang harus dibayar saat membeli rumah. Besaran DP yang harus dibayar cukup beragam, umumnya 30% dari harga properti.

Meski demikian, belakangan ini Bank Indonesia (BI) memberikan insentif DP 0% untuk pembelian rumah, baik rumah tapak, rumah susun, hingga rumah toko maupun rumah kantor. Kebijakan ini diperpanjang hingga akhir tahun 2025.

"Bank Indonesia melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah 0% hingga Desember 2025," tulis pengumuman BI dalam Instagram resminya, seperti yang dikutip pada Kamis (24/10/2024).

Terkadang, masih banyak yang bingung apakah DP 0% sudah pasti tidak bayar uang muka atau kerap disamakan dengan DP Rp 0. Keduanya memang mirip, namun berbeda.

Apa bedanya DP 0% dengan DP Rp 0?

Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran, Arianto Muditomo, DP 0% berarti tetap diberlakukan DP sesuai syarat Loan to Value (LTV), namun pembayaran DP boleh diangsur tanpa dikenakan bunga. LTV merupakan jumlah pinjaman dengan nilai aset yang dibeli dengan pinjaman tersebut. Semakin tinggi LTV, maka jumlah pinjaman yang diberikan semakin besar.

Misalnya, kamu beli rumah Rp 500 juta. Jika LTV 80%, maka DP yang harus dibayar untuk beli rumah tersebut 20% atau sekitar Rp 100 juta dan pinjaman yang diberikan Rp 400 juta. Namun, jika LTV 100% maka pinjaman yang diberikan adalah 100% dari harga properti yang dibeli, alias tidak ada DP.

"Kalau LTV 100%, berarti tidak ada DP (yang dibayar)," tuturnya kepada detikcom, Jumat (25/10/2025).

Di sisi lain, DP Rp 0 berarti tidak ada pembayaran uang muka saat pembelian rumah. Dengan demikian, maka debitur bisa langsung membayar cicilan saja.

DP Rp 0 ini juga pernah diterapkan oleh Pemerintah Kota DKI Jakarta saat dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. Di era pemerintahan Anies, ada beberapa rusun yang bisa dibeli melalui program DP Rp 0, contohnya seperti Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur dan yang ada di Cilangkap, Jakarta Timur.

Dalam catatan detikcom tahun 2022, rumah DP Rp 0 di Cilangkap dibanderol mulai dari Rp 200 jutaan untuk tipe hunian studio seluas 23,8 meter persegi. Sementara hunian tipe 2 kamar tidur seluas 34,3 meter persegi dijual sekitar Rp 400 jutaan. Adapun besaran bunganya 5% flat alias tidak akan berubah-ubah selama masa ciclan.

"Harga Rp 200 jutaan untuk yang tipe studio, kalau cash segitu," kata konsumen yang telah berbincang dengan tim marketing kepada detikcom, Jumat (9/9/2022).

Terkait skema DP Rp 0, konsumen tidak dipungut biaya apapun dari awal pendaftaran hingga serah terima kunci. Untuk transaksinya akan menggunakan bank DKI.

"DP Rp 0 rupiah emang nggak ada DP sama sekali, dari awal kita ikut pendaftaran, sampai nanti lolos seleksi sampai benar-benar serah terima kunci, sampai akad notaris kita nggak ngeluarin uang buat notaris," imbuhnya.

(abr/zlf)

LANGSA, iNews.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Langsa melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) membuka pendaftaran seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pendaftaran ini dibuka sejak 1 Oktober 2024 dan akan ditutup pada 20 Oktober 2024.

Kepala Dinas BKPSDM Langsa, Dewi Nursanti mengatakan, alokasi formasi PPPK 2024 di lingkup Pemkot Langsa mencapai 1.303 formasi. Rincian formasi tersebut, 48 untuk PPPK guru, 32 tenaga kesehatan dan 1.223 tenaga teknis.

“Tenaga teknis ini nantinya ditempatkan sebagai tenaga administrasi, keuangan hingga operator yang tersebar di seluruh OPD dan sekolah di lingkup Pemkot Langsa,” ujar Dewi Nursanti, Jumat (4/10/2024).

Mengenai gaji atau honor PPPK, dia menjelaskan bahwa terdapat rentang atau skala upah yang akan disesuaikan dengan keuangan daerah. 

Dari Dana Alokasi Umum (DAU), terdapat minimal dan maksimal gaji, misalnya untuk Guru Ahli Pratama atau Guru Agama Islam, yaitu Rp3.203.600 hingga maksimal Rp4.505.800 per bulan, tergantung jabatannya.

Untuk persyaratan pendaftaran, Dewi menyebutkan bahwa tidak ada perubahan dan masih berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor: 329 Tanggal 2 Agustus 2024 beserta aturan turunannya.

Editor: Kurnia Illahi

Solo: Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka meminta Wali Kota Solo Teguh Prakosa menyelesaikan keluhan warga secepatnya. Hal itu diucapkannya saat pisah sambut Wali Kota Solo, Jumat malam, 26 Juli 2024.

"Tolong Pak Wali Kota, selesaikan keluhan warga dengan cepat. Jangan menunggu menjadi viral dulu. Saya yakin Pak Wali Kota baru mampu mengerjakan itu semua. Dan Forkompimda di sini (Solo) kompak semua," ujarnya di Solo.

Acara pisah sambut Wali Kota Solo digelar di Taman Balekambang Solo, yang sebelumnya diresmikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Kamis, 25 Juli 2024.
Selain itu, ia meminta aparatur sipil negara (ASN) agar terus menjaga ritme kerja meski dirinya tak lagi memimpin daerah tersebut.

Baca juga: Pedagang Pasar Jongke Boyong Jelang Peresmian oleh Presiden Jokowi

"Saya titip Solo, ritme kerja jangan loyo. Saya yakin Pak Wali bisa mengemban tugas dengan baik. Titip Kota Solo. Pak Wali minggu ini punya dua agenda besar, yakni peresmian Taman Balekambang dan peresmian Pasar Jongke," bebernya.

Sementara itu, Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengajak para ASN menjaga tradisi kerja yang telah diciptakan Gibran. Menurutnya, dalam waktu singkat Kota Solo sudah berubah secara fisik bahkan mampir tidak ada hari tanpa keramaian.

"Selama 3,5 tahun ini semua gerak mengikuti kinerja mas wali (Gibran). Ritme ini harus kita jaga untuk bagaimana tempat-tempat, ruang-ruang yang sudah terbangun ini bisa kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat," ungkap dia.

(MEL)

Solo: Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka membantah jika pengunduran dirinya sebagai Wali Kota Solo untuk kampanye Pilkada 2024. Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wali Kota Solo ke DPRD Solo, Selasa, 17 Juli 2024.

"Tidak ada hubungannya dengan pilkada,” tegasnya, di Solo, Rabu, 18 Juli 2024.

Diketahui, Gibran melepas jabatannya sebagai Wali Kota Solo sekitar satu beberapa bulan sebelum dilantik sebagai Wapres terpilih, Oktober 2024. Jadwal kampanye Pilkada 2024 serentak sendiri dimulai 25 September hingga 23 November 2024.
Terkait hal itu, Gibran membantah pengunduran dirinya bertujuan mengampanyekan calon-calon kepala daerah yang disokong pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia mengaku pengunduran dirinya untuk persiapan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan sekitar tiga bulan mendatang.

Baca juga: Gibran Langsung Kosongkan Kantor Usai Serahkan Surat Pengunduran Diri

“Selain untuk persiapan pelantikan yang masih di tanggal 22 Oktober 2024 nanti, tentunya banyak hal yang harus kami persiapkan dari sekarang,” bebernya.

Ia menambahkan, mengisi waltu jeda hingga keputusan dari Mendagri terkait pengunduran dirinya turun, dia bakal tetap melakukan kunjungan atau blusukan ke daerah-daerah.

“Banyak belanja masalah. Di Soloraya, terutama ke tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi ataupun tempat yang pernah saya kunjungi di Indonesia. Fokusnya nanti ke belanja masalah, bukan Pilkada,” ungkapnya.

(MEL)

Solo: Ratusan relawan Gibran dari Bolone Mase menyambangi Rapat Paripurna Pengunduran Diri Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, di Gedung DPRD Kota Solo, Rabu, 17 Juli 2024. Para relawan memvawa tulisan-tulisan bernada ucapan terima kasih kepada Gibran.

"Ini inisiatif para relawan sendiri, sebagai wujud terimakasih teman-tenan dan warga Solo atas kepemimpinan Mas Gibran. Selama ini membangun Kota Solo. Jadi ingin perpisahan dengan Mase," ujar Koordinator Nasional Bolone Mase, Kuat Hermawan, di Solo, Rabu, 17 Juli 2024.

Terlihat para relawan memenuhi pintu masum Gedung DPRD Solo. Mereka menunggu kedatangan Gibran yang akan mengikuti sidang paripurna yang dijadwalkan pukul 09.00 WIB.
Menurut Kuat, para relawan tidak hanya datang dari Solo, namun juga dari Solo Raya. Ia mengakui, kehadiran para relawan tersebut telah diberitahukannya pada Gibran.

Baca juga: Gibran Yakin Kaesang Bisa Ambil Keputusan Tepat Soal Pilkada

"Ini Solo Raya. Tapi mayoritas dari Solo. Harapannya ya terima kasih Mas Gibran setelah memimpin Solo banyak sekali kemajuan, baik fisik maupun nonfisik. Dan kedepan semakin bisa membangun negeri ini, menyejahterakan masyarakat. Dan Rakyat Indonesia, bisa bersaing dengan negara lain," imbuhnya.

Sebelumnya, Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo, Selasa, 16 Juli 2024. Ia mengakui sudah mendapatkan izin dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Tentunya saya sudah berpamitan ke pak PJ Gubernur, sudah izin pak presiden terpilih, saya juga sudah menghadap pak Mendagri. Intinya semuanya sudah dijalankan sesuai prosedur," ujarnya di Solo, Selasa, 16 Juli 2024.

Gibran mengaku pilihannya mengundurkan diri saat ini merupakan keputusannya sendiri. Diketahui, ia masih akan dilantik sebagai Wakil Presiden 20 Oktober 2024 mendatang.

"Pertimbangan sendiri, saya ada tugas-tugas lain yang harus saya selesaikan sebelum pelantikan," ungkapnya.

(MEL)

Tangerang: Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Nurdin, berharap petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panita pemungutan suara (PPS) dapat bekerja dengan netralitas saat penyelenggaraan pilkada. Ia juga meminta kepada para petugas untuk menghindari politik praktis.

"Tetap jaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Hindari segala bentuk politik praktis," ujarnya saat melepas 375 petugas PPK dan PPS mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi, Senin, 15 Juli 2024.

Menurut Nurdin, melalui pelatihan tersebut para petugas penyelenggara bisa mempunyai bekal yang cukup untuk meningkatkan kompetensinya dalam menyukseskan pilkada berlangsung.
"Dengan pelatihan ini, para petugas Pemilu diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensinya, serta memahami materinya, sehingga proses persiapan dan pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan lancar dan sukses," kata dia.

Baca juga: Lebih dari 600 Calon Pemilih di Kulon Progo Tak Memenuhi Syarat

Nurdin menjelaskan, komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk mendukung penuh penyelenggaraan Pilkada yang demokratis, jujur, dan adil.

"Kita berharap semua kegiatan ini berjalan lancar, dan petugas mengikuti kegiatan sebaik-baiknya. Dan dengan peningkatan kapasitas ini, kita harapkan petugas Pemilu di Kota Tangerang dapat menjadi petugas yang kompeten, profesional, dan berintegritas, sehingga Pemilu di Kota Tangerang dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan para pemimpin yang berkualitas," ungkapnya.

Sementara, Ketua KPU Kota Tangerang, Qori Ayatullah mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas petugas Pemilu dalam melaksanakan tugasnya.

"Kita berharap mereka semakin solid, komunikatif, dan apa yang diharapkan dapat berjalan lancar," singkat Qori.

(MEL)

Semarang: Kalangan orang tua calon peserta didik yang piagam kejuaraannya dianulir pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK negeri Jawa Tengah 2024 menilai keputusan tersebut terburu-buru.

"Karena sampai sekarang hasil dari pengadilan belum ada. Itu yang kami tuntut, sampai sekarang prosesnya masih berjalan di kepolisian," kata Indah, perwakilan orang tua siswa, di Semarang, Minggu, 14 Juli 2024.

Hal tersebut disampaikannya usai beraudiensi dengan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengenai persoalan penganuliran piagam penghargaan yang menimpa 69 siswa tersebut.
Pemprov Jateng telah memutuskan menganulir nilai piagam Malaysia International Marching Band Virtual Championship 2022 yang digunakan 69 siswa untuk mendaftar di SMA/SMK karena keabsahannya diragukan.

Dari jumlah itu, yang mendaftar SMA negeri sebanyak 65 orang dan SMK negeri sebanyak empat siswa, tersebar di SMAN 1 Semarang, SMAN 3 Semarang, SMAN 5 Semarang, SMAN 6 Semarang, SMAN 14 Semarang, SMKN 7, dan SMKN 6 Semarang.

Baca juga: Pemkot Semarang Siapkan Aturan terkait Piagam Kejuaraan untuk PPDB

Dengan piagam tersebut, para siswa tersebut semula mendapatkan tiga poin tambahan karena tertulis meraih juara satu, tetapi setelah diverifikasi dalam laman penyelenggara hanya meraih juara tiga sehingga dianulir.

Artinya, 69 siswa tersebut kehilangan nilai piagam sehingga hanya mengandalkan nilai rapor, tetapi ada tujuh calon peserta didik di antaranya yang lolos daftar ulang karena nilai rapornya mencukupi.

Mereka juga sempat ingin mengganti piagam yang diragukan keabsahannya itu dengan piagam lainnya, namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng menolak karena data sudah terkunci di sistem PPDB.

Rencananya, kata Indah, mereka juga mengajukan permasalahan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena putusan anulir piagam itu dinilai tidak adil dan melukai psikologis siswa.

"Rencana kami ke sana (PTUN) karena kami melihat hasil putusan Disdikbud Jateng melukai anak-anak, ada rasa ketidakadilan. Jangan ditanya, anak-anak stres luar biasa waktu pertama kali berita ini muncul," katanya.

Baca juga: Ombudsman Riau Temukan Diskriminasi di PPDB 2024

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengaku memang mengundang orang tua siswa tersebut untuk mengetahui duduk persoalan permasalahan itu dan membantu mencarikan solusi.

"Saya minta dokumen lengkap, kami akan klarifikasi lagi duduk perkaranya seperti apa. Karena saya ini ibaratnya seperti wasit. Bisa mengetahui dari sisi ini setelah menerima penjelasan orang tua," kata Ita, sapaan akrabnya.

Rencananya, Ita bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan bertemu dengan Disdikbud Jateng pada Senin, 15 Juli 2024, untuk meminta penjelasan atas permasalahan tersebut.

"Tinggal besok menerima penjelasan Disdikbud provinsi seperti apa. Insya Allah besok bisa bertemu, kami akan 'full team'," ucap Ita.

Yang terpenting, Ita menegaskan bahwa anak-anak tersebut harus tetap melanjutkan pendidikan, dan Pemerintah Kota Semarang akan terus mendampingi sampai mereka mendapatkan sekolah, baik negeri maupun swasta.

(MEL)

Semarang: Pemerintah Kota Semarang menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk mencegah terulangnya piagam kejuaraan yang diragukan keabsahannya atau palsu untuk mendaftar sekolah.

"Ke depan, kami juga harus mengevaluasi. Saya minta nanti ada SOP, kalau mau lomba di luar negeri kriterianya seperti apa," kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, di Semarang, Jateng, Minggu, 14 Juli 2024.

Hal tersebut disampaikannya saat beraudiensi dengan orang tua dari 69 siswa yang piagam kejuaraannya pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK negeri Jawa Tengah 2024 dianulir karena diragukan keabsahannya.
Ita, sapaan akrab Hevearita menjelaskan sebenarnya Pemkot Semarang sudah memiliki sistem pencatatan prestasi siswa, yakni Sang Juara yang digunakan untuk mendaftar sekolah dasar (SD) ke sekolah menengah pertama (SMP).

Platform Sang Juara merupakan aplikasi pengadministrasian kejuaraan siswa milik Dinas Pendidikan Kota Semarang yang nantinya terintegrasi secara langsung dengan aplikasi PPDB Kota Semarang.

Baca juga: Ombudsman Riau Temukan Diskriminasi di PPDB 2024

"Dari SD ke SMP sudah ada Sang Juara. Minimal dengan adanya Sang Juara untuk SMP bisa untuk verifikasi ke Kemendikbud Ristek. Bisa juga cek ke kedutaan apakah betul tidak ada kejuaraan," ujarnya,

Jadi, kata dia, setiap siswa SMP mengikuti perlombaan harus mengajukan izin secara berjenjang kepada Disdik Kota Semarang sehingga bisa dikontrol dan diverifikasi kejuaraan yang diikutinya.

"Kalau biasanya lomba paduan suara, drumband kan mandiri, pergi sendiri ya. Saya minta nanti ada SOP, kalau ada lomba di luar negeri, mau dibiayai pemerintah atau mandiri harus izin Disdik," ucap dia.

Diakuinya, sistem yang disiapkan itu memang tidak akan mudah, mengingat SMA/SMK merupakan kewenangan provinsi, tetapi nantinya data prestasi siswa akan tertata secara baik dan memudahkan.

"Sehingga akan diketahui, diverifikasi, lombanya tingkat apa, dan sebagainya. Kalau seperti ini, sebenarnya kejuaraan mereka menang nomor tiga tapi diubah jadi nomor satu dan anak-anak tidak tahu," jelas Ita.

Baca juga: 8 SMP Swasta di Kota Serang Tutup Terdampak Sistem Zonasi

Sebelumnya, Pemprov Jateng memutuskan menganulir nilai piagam Malaysia International Marching Band Virtual Championship 2022 yang digunakan 69 siswa untuk mendaftar di SMA/SMK karena keabsahannya diragukan.

Dari jumlah itu, yang mendaftar SMA negeri sebanyak 65 orang dan SMK negeri sebanyak empat siswa, tersebar di SMAN 1 Semarang, SMAN 3 Semarang, SMAN 5 Semarang, SMAN 6 Semarang, SMAN 14 Semarang, SMKN 7, dan SMKN 6 Semarang.

Dengan piagam tersebut, para siswa tersebut semula mendapatkan tiga poin tambahan karena tertulis meraih juara satu, tetapi setelah diverifikasi dalam laman penyelenggara hanya meraih juara tiga sehingga dianulir.

Artinya, 69 siswa tersebut kehilangan nilai piagam sehingga hanya mengandalkan nilai rapor, tetapi ada tujuh calon peserta didik di antaranya yang lolos daftar ulang karena nilai rapornya mencukupi.

(MEL)