Menteri Koperasi (MenKop) Budi Arie Setiadi mengatakan Peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum kebangkitan koperasi Indonesia.

Budi menyampaikan harapan itu saat berziarah ke makam Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia Mohammad Hatta (Bung Hatta) di TPU Tanah Kusir, Minggu (10/11), bertepatan dengan Peringatan Hari Pahlawan.

"Perjuangan Bung Hatta dalam meletakkan fondasi dan dasar koperasi ini harus kita lanjutkan, tugas kita meneruskan dan membawa koperasi sebagai kekuatan utama ekonomi Indonesia," ujar dia.

Budi berziarah ke makam Bung Hatta untuk mengenang dan meneladani ketokohan Bapak Koperasi Indonesia.

Dia juga menganggap Hatta sebagai proklamator yang dikenal sangat dekat dengan rakyat.

Dalam keterangan resmi, Budi menyebut kunjungan ini memacu motivasi dia melanjutkan perjuangan Hatta dalam menegakkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi.

"[Peringatan Hari Pahlawan] ini diharapkan bisa menjadi momentum kebangkitan koperasi Indonesia," kata Budi Arie, dalam rilis resmi.

Dia juga menekankan Kementerian Koperasi merupakan satu-satunya kementerian memiliki pahlawan nasional.

Karena itu, Hari Pahlawan akan dijadikan momentum bagi kementerian untuk membangkitkan koperasi yang mengalami stagnasi.

"Pola pikir berkoperasi itu tidak boleh kecil, harus besar jadi kalau sekarang baru 29 juta rakyat Indonesia yang berpartisipasi dalam koperasi, kita harapkan bisa (naik menjadi) 60 juta orang yang menjadi anggota koperasi," kata Budi.

Dia menyadari selama ini koperasi di Indonesia mengalami kemunduran akibat salah kelola oknum pengurus koperasi atau pihak tak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan koperasi. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi luntur.

Budi lalu berkomitmen di tangan dia citra dan nama baik koperasi akan kembali pulih dan tumbuh semakin besar ke depan.

Untuk itu kerja sama dengan berbagai pihak termasuk DPR dan Gerakan koperasi akan dilakukan secara intensif.

"Ini momentum yang tepat untuk menggelorakan semangat koperasi karena koperasi sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menyejahterakan rakyat Indonesia tanpa terkecuali," ungkap Budi.

Sementara itu Putri Bung Hatta, Halida Hatta, mengapresiasi jajaran Menteri Koperasi dan rombongan yang berziarah ke makam ayahnya.

Bagi Halida, kedatangan Budi Arie menjadi kehormatan tersendiri bagi keluarga Hatta.

"Saat belajar di Belanda, Bung Hatta memikirkan nasib rakyat Indonesia termasuk mencari cara agar bisa memperkecil gap (ekonomi), lalu bersama persatuan pelajar di sana beliau mendirikan koperasi," kata Halida.

Berkat kegigihan Hatta dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, akhirnya terbit regulasi UUD 45 Pasal 33 Ayat 1 dimana perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

Makna dari UUD 45 ini adalah koperasi yang digagas Hatta bisa menyejahterakan anggotanya.

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka atau dikenal 'Oneng' menyoroti adanya pinjaman online (pinjol) ilegal berkedok koperasi. Pelaku menawarkan pinjaman dengan mudah dan cepat namun dengan bunga yang tinggi.

Menurut Rieke, pinjol ilegal tersebut menggunakan website yang seolah-olah legalitasnya telah disetujui oleh Kementerian Koperasi. Ia lalu meminta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi tidak kecolongan dan mengingatkan jangan ada oknum yang berasal dari orang dalam (ordal) Kementerian.

"Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah-olah legalitas koperasinya di-approve oleh Kemenkop. Kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal di Kementerian Koperasi," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia mendorong Kemenkop berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kemungkinan ASN di Kemenkop terlibat pinjol ilegal.

"Atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok Koperasi ini apakah ada keterlibatan ordal di dalam meng-approve seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Yang juga penting pinjol itu servernya 22% di Indonesia, sisanya di luar negeri," tutur Rieke.

Rieke juga menyampaikan perkataan Budi Arie yang menyebut pinjol ilegal dan judi online seperti kakak-beradik. Pasalnya keduanya bisa menimbulkan kriminalitas sehingga tidak bisa didiamkan.

Ia lalu menyoroti sosok Budi Arie yang sedang menjadi sorotan imbas terungkapnya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melindungi judi online. Oleh karena itu, sebut Rieke, penting untuk dilakukan skrining segera di Kemenkop.

"Kita tidak usah basa-basi karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan dengan adanya ordal di Kementerian yang lama. Saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening di Kementerian Bapak termasuk yang terlibat pinjol atau judi online.

Dalam kesempatan itu, Budi Arie menyebut ada fenomena rentenir berkedok koperasi. Praktik rentenir tersebut pada akhirnya merusak nama baik koperasi.

"Mengenai koperasi berkedok rentenir, kalau menurut Deputi saya bukan koperasi berkedok rentenir, tapi rentenir berkedok koperasi. Jadi rentenir inilah yang merusak nama baik koperasi," ujar dia.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membeberkan program 100 hari kerja usai dilantik menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setidaknya ada tiga program yang akan dicapai.

"Dalam 100 hari ke depan Kementerian Koperasi menargetkan 3 program untuk dicapai," kata BudiArie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Target pertama dalam 100 hari kerja yakni memastikan konsistensi produk minyak untuk rakyat. Produk tersebut kemudian akan didistribusikan ke wilayah sekitar produksi dan sisanya dipasarkan melalui marketplace.

"Salah satu produk koperasi binaan Kementerian Koperasi adalah minyak untuk rakyat. Dalam 100 hari ke depan, Kementerian Koperasi akan fokus menjaga kontinuitas produksi untuk kemudian didistribusikan ke wilayah sekitar lokasi produksi. Surplus dari produksi tersebut akan dipasarkan melalui marketplace," beber Budi Arie.

Target kedua yakni melakukan uji coba atau piloting di 10 titik lokasi untuk memastikan koperasi terlibat dalam penyediaan bahan pangan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). "Kementerian Koperasi akan melakukan piloting di 10 titik lokasi untuk memastikan koperasi terlibat sebagai supplier penyedia bahan pangan untuk mendukung program MBG," imbuhnya.

Target ketiga yakni menyelesaikan tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) berupa hapus buku dan hapus tagih. Berdasarkan catatannya, terdapat Rp 5,70 triliun tunggakan KUT di perbankan.

"Berdasarkan pemetaan Kementerian Koperasi dan pihak perbankan, terdapat jumlah tunggakan KUT sebesar Rp 5,699 triliun. Dalam 100 hari kerja kami akan melakukan koordinasi dengan pihak BPKP dan Kejaksaan Agung untuk menentukan solusi kebijakan guna memfasilitasi penyelesaian tunggakan KUT," jelas Budi Arie.

Simak juga video: Budi Arie Tak Ingin Makan Bergizi Gratis Ada Barang Impor

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan segera mengirimkan surat usulan program pemutihan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan pemutihan yang menyangkut 6 juta kredit usaha tani (KUT).

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa dirinya akan menyusun surat usulan pemutihan kredit petani kepada orang nomor satu di Indonesia.

Apalagi, Budi mengungkap bahwa tumpukan utang yang menjerat 6 juta petani dan nelayan lewat program KUT mencapai Rp8,3 triliun.

“Kami akan mengupayakan itu segera [kebijakan pemutihan]. Ini draft-nya, suratnya saya mau disusun untuk disampaikan ke Pak Presiden [Prabowo Subianto],” kata Budi Arie saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu juga menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan karena menyangkut nasib jutaan rakyat kecil, termasuk para petani yang sulit mendapatkan akses pembiayaan lantaran masih terlilit skema KUT.

“Surat dari usulan kami, dari Kementerian Koperasi. Karena ini menyangkut rakyat kecil, 6 juta petani dan nelayan. Kalau tambah KUT [kredit usaha tani] itu 7 juta orang. Kasihan kan? Sebenarnya utangnya nggak seberapa kalau dibanding per orang ya?” tuturnya.

Untuk itu, Budi Arie menyampaikan bahwa Kemenkop akan mengirimkan surat yang berisikan kebijakan pemutihan dan penghapus buku petani kepada Prabowo. “Untuk diambil kebijakan pemutihan, penghapus tagihan dan penghapus bukuan utang-utang petani,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pemutihan utang bank 6 juta petani dan nelayan. Aturan itu kabarnya akan terbit dalam waktu dekat.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pemutihan utang bank untuk petani dan nelayan sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Atgas.

“Saya berharap minggu depan ya beliau akan tanda tangan Perpres pemutihan 5–6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru,” ujar Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Hashim menjelaskan bahwa semua utang tersebut merupakan utang masa lalu, bahkan ada yang sejak masa krisis moneter 1998. Meski penghapusan buku telah dilakukan, namun hak tagih dari bank belum dihapus.

Imbasnya, banyak nelayan dan petani sulit untuk mengajukan pinjaman ke perbankan lantaran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mirisnya, mau tidak mau, lanjut Hashim, 6 juta nelayan dan petani ini akhirnya beralih ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Hal inilah yang kemudian mendasari rencana Prabowo untuk menerbitkan aturan pemutihan utang bank bagi 6 juta petani dan nelayan.

Nantinya melalui kebijakan tersebut, Hashim mengatakan bahwa para nelayan dan petani ini berhak untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. “Tidak akan ditutup SLIK-nya di OJK,” ujarnya.

Dia mengharapkan, adanya kebijakan ini dapat berdampak positif, tidak hanya kepada 6 juta debitur, tetapi juga untuk keluarganya.

“Dengan demikian 6 juta debitur itu kan ada istri, ada anak ada keluarga, 30–40 juta manusia akan nanti dapat dampak yang positif,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) meminta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk menghentikan pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Koperasi (WamenKop) Ferry Juliantono dalam acara Silaturahmi Dekopin di Jakarta, Selasa (29/10/2024) malam.

Menurut Ferry, sebanyak 80% pembiayaan LPDB harus digunakan untuk kegiatan koperasi-koperasi yang produktif guna menghidupkan kembali koperasi-koperasi produsen seperti koperasi pertanian, peternak, dan sebagainya.

“Saya minta LPDB mengurangi, kalau bisa disetop, pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Di samping itu, Ferry juga menekankan akan lebih membesarkan lagi eksistensi LPDB sebagai cikal bakal bank khusus koperasi, menggantikan Bank Bukopin yang sudah diambilalih perbankan Korea Selatan.

Selain LPDB, dia juga menyoroti peran Jaminan Kredit Indoneesia (Jamkrindo) dalam memberikan penjaminan bagi pembiayaan koperasi. Sebab, jelas Ferry, sejarah Jamkrindo berasal dari Kementerian Koperasi.

“Ke depan, saya akan tandemkan antara LPDB dan Jamkrindo untuk memperlancar seluruh kegiatan koperasi di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, WamenKop menyatakan bahwa Gerakan Koperasi juga diberi kesempatan untuk ikut dalam program makan bergizi yang bakal menelan total anggaran sebesar Rp71 triliun.

Untuk itu, Ferry mengajak Gerakan Koperasi untuk mempersiapkan diri dalam memanfaatkan peluang tersebut.

“Kepala Badan Gizi sudah diperintah Presiden Prabowo agar program makan bergizi harus melibatkan ekonomi kerakyatan dan koperasi, selain untuk menurunkan stunting,” tuturnya.

Hari ini Teten Masduki menyerahkan jabatannya sebagai Menteri Koperasi kepada Budi Arie. Hal ini ditandai dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang berlangsung di Gedung Kementerian Koperasi dan UMKM, Senin (21/10/2024).

Teten mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Budi Arie untuk meningkatkan kehidupan masyarakat perubahan sosial. Dia menyebut perjalanan tersebut tidaklah mudah. Untuk itu, dia bilang senang karena Budi Arie yang menggantikannya.

"Walaupun ternyata untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi rakyat ini tidak mudah, oleh karena itu saya senang sekali Budi Arie menggantikan saya, berbagai komunikasi yang sudah dilakukan beberapa masalah saya yakin bisa diselesaikan oleh Budi Arie," kata Teten.

Dia menyebut sudah memberikan catatan kepada Budi Arie terkait masalah koperasi. Dia berharap Budi Arie bisa bekerja dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Budi Arie mengatakan dia akan menghubungkan Kementerian Komunikasi Digital dengan Kementerian Koperasi. Dia bilang langkah ini untuk digitalisasi koperasi.

"Saya sudah sampaikan bahwa Kementerian Koperasi dan Kementerian Komunikasi Digital dikerjasamakan karena saya ingin digitalisasi koperasi," katanya.

Dia menyoroti persoalan koperasi berkaitan dengan tata kelola dan sumber daya manusia dalam 100 hari ke depan. Dia pun berkomitmen akan melanjutkan apa yang telah Teten lakukan di koperasi.

"Kita akan perkuat tata kelola dan sumber daya manusia karena itu 100 hari dan mudah-mudahan mesin di Kementerian Koperasi bisa kuat untuk lari 120 km per jam," jelasnya.

Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki buka-bukaan tentang pemisahan kementeriannya menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Ia juga telah mengkonfirmasi nama-nama yang akan menduduki posisi sebagai pimpinan kementerian terkait.

Teten membenarkan bahwa Budi Arie Setiadi yang akan menggantikannya sebagai Menteri Koperasi. Sedangkan Maman Abdurrahman yang akan menduduki posisi sebagai Menteri UMKM.

Ia juga telah berkomunikasi dengan para calon menteri, baik Budi Arie maupun Maman Abdurahman menyangkut pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM ini. Komunikasi ini diharapkan dapat memastikan kelancaran transisi sekaligus sinergi ke depannya.

"Tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Budi Arie yang akan ditempatkan di Menteri Kooperasi. Beberapa hari sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Pak Maman dari yang akan di UMKM," kata Teten, di Kantor KemenKop UKM, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Teten juga menyatakan, akan membantu keduanya selama proses transisi dalam memisahkan sektor koperasi dan UKM. Hal ini termasuk juga dengan membawa keduanya bersinergi, meski sektor terkait kini dipisah.

Sementara itu, menurutnya, langkah perombakan struktur kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo, termasuk pemecahan kementerian. Hal ini menjadi bagian dari persoalan politik di pemerintahan yang akan datang.

"Presiden terpilih itu kan punya hak prerogatif," ujarnya.

Langkah ini sejalan dengan fokus Prabowo yang disebut-sebut punya cita-cita besar untuk memperbesar koperasi. Hal ini juga berkaitan dengan kakek Prabowo, Margono Djojohadikusumo, yang merupakan pelopor gerakan koperasi di Indonesia.

"Kita tahulah kakeknya beliau itu Pak Margono kan itu dulu ada buku yang ditulis oleh kakeknya. Itu antara perkembangan kooperasi antara tahun 1930 sampai tahun 40, saya sudah baca dan beliau dulu sebagai pengawas kooperasi," ujar Teten.

Selain itu, menurut Teten, koperasi merupakan alat konsolidasi agregasi bagi usaha-usaha mikro seperti pertanian. Dengan demikian, koperasi punya potensi besar untuk turut serta menggeber pertumbuhan ekonomi.

"Selama ini kita menggunakan kooperasi itu sebagai alat konsolidasi agregasi bagi usaha-usaha mikro, terutama misalnya di sektor pertanian, di agrikultur, di jaringan retail juga. Saya lihat di dunia benar-benar bisa lewat kooperasi. Jadi potensinya itu saya kira meskipun dipecah saya kira akan bisa disinergikan," kata Teten.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki buka-bukaan tentang rencananya setelah selesai masa jabatan 20 Oktober nanti. Menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo ini, Teten mengaku telah berkemas dari Widya Chandra (Widchan), kawasan rumah dinas menteri.

Teten sendiri mengaku lega telah melewati masa jabatannya sebagai menteri selama 5 tahun. Adapun sebelum menjadi MenKop UKM, ia menempati posisi sebagai Kepala Staf Presiden 2015-2018.

"Kamu lihat aku sedih nggak (nggak lanjut jadi menteri)? Aku malah mau, wah bebas," canda Teten, ditemui di Kantor KemenKop UKM, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

"Sudah, sudah beres (berkemas). Saya pusing, terlalu banyak tanaman, merpati, ikan, tanaman yang banyak. Kata istri saya, kamu tuh orang lain, mobil yang banyak, ini tanaman," sambungnya.

Usai masa jabatannya berakhir, Teten masih punya sederet rencana. Ia sendiri tidak merincikan kegiatan apa yang akan dilakukannya, namun ia memastikan akan melakukan banyak hal.

"Kalau istirahat sih, saya nggak bisa istirahat. Ya banyak lah kan saya masih tetap nanti berinteraksi dengan teman-teman UMKM. Ada peternak, sebelum saya jadi tuh banyak. Ya banyak hobi saya," ujarnya.

Lebih lanjut, Teten pun sedikit bernostalgia masa-masa ia selama menduduki posisi sebagai menteri. Menurutnya, ia baru benar-benar menjadi menteri dalam 2 tahun terakhir, sedangkan 3 tahun pertama ia bertugas sebagai 'perawat'.

"Kita tuh baru jadi menteri kan 2 tahun, pertama kan jadi perawat ya ngurus UMKM yang terdampak kan, sakit, omset turun, ada masalah dengan cicilan. Ya makanya kita usulkan waktu jaman Covid program restrukturisasi dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani), subsidi bunga, subsidi listrik dan lain-lain," kata dia.

Namun para UMKM yang belum terjangkau pembiayaan perbankan tidak bisa mendapatkan restrukturisasi, sehingga ia pun mengusulkan hibah untuk usaha mikro. Para pengusaha ini juga didorong untuk bisa masuk ke proyek-proyek pengadaan alat kesehatan seperti masker.

Selain itu, pihaknya juga turut mengembangkan UMKM Center untuk membantua para UMKM ini naik level. Salah satunya melalui pengembangan Pos Bloc yang merupakan buah kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Selama 5 tahun menjalankan perannya ini, ia mengaku senang.

"Cukup menyenangkan ya di sini, saya happy lah ngurusin yang kecil-kecil. Kalau yang gede sebenernya nggak perlu kementerian, nggak usah dibikin regulasi," kata dia.

Untuk pemerintahan selanjutnya, Teten berencana memberikan memori jabatannya kepada para menteri penerus. Adapun di pemerintahan Era Presiden Teprilih Prabowo Subianto, kementeriannya akan dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Melalui memori jabatan itu, akan disampaikan beberapa pembelajaran terkait koperasi dan UMKM selama ia menjabat. Satu catatan penting darinya, UMKM punya peranan besar untuk membantu Indonesia mencapai cita-cita sebagai negara maju pada 2045.

"Untuk jadi negara maju itu ya memang UMKM-nya, kalau kita bicara 30 ribu pendapatan perkapita, ya UMKM-nya harus ditingkatkan produktivitas. Karena di seluruh dunia juga hampir sama UMKM itu antara 96-98% lapangan kerja. Industri nggak akan bisa menggantikan, usaha besar gak akan bisa menggantikan," ujarnya.

Namun masalahnya adalah UMKM di Indonesia sangat kecil sehingga masuk ke dalam sektor informal. Atas hal ini, ia menawarkan dua usulan. Salah satunya investasi harus dibuka dengan baik sehingga masuk manufaktur yang bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Kedua, penguatan dan pemberdayaan UMKM. Menurutnya, UMKM harus menjadi bagian dari rantai pasok industri seperti di negara-negara lain. Sedangkan UMKM Indonesia sendiri justru terpisah dari usaha besar dan malah menjadi pesaing.

"Ketiga hilirisasi. Untuk hilirisasi UMKM memang tidak bisa punya teknologi. Karena itu kita bikin program rumah produksi itu walaupun hanya Rp 10-20 miliar. Tapi kalau bisa mengolah sumber-sumber daya alam yang kita miliki menjadi barang setengah jadi, suplay kepada industri, ini akan membangun industri yang kuat, yang sustain ," ujar Teten.

Badan Layanan Umum (BLU) Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO) mencatatkan pergerakan kinerja keuangan yang dinamis. Bahkan SMESCO sempat mengalami defisit selama 5 tahun.

Direktur Utama SMESCO Wientor Rah Mada mengatakan, SMESCO sebagai BLU memiliki tugas untuk bisa menghasilkan sumbangsih untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun pada rentang 2018 s.d 2022, SMESCO justru mengalami defisit.

Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan defisit ini terjadi mulanya datang dari eksternal yakni pembangunan LRT yang menyebabkan akses ke SMESCO tertutup. Tak lama berselang, pandemi COVID-19 pun datang

"Mulai pandemi yang menyebabkan banyak tenant di SMESCO, karena kita punya 17 lantai, banyak tenant di SMESCO keluar, event juga sudah mulai jarang. Akhirnya kondisi internal di SMESCO kondisinya adalah defisit dari tahun 2018," kata Wintor, dalam Konferensi Pers di Kantor KemenKop UKM, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Wintor mengatakan, defisit terbesar terjadi pada tahun 2020 melebihi angka Rp 10 miliar. Meski begitu, pihaknya berhasil memperbaiki keadaan sehingga pada 2023 SMESCO bisa keluar dari zona merah.

"Keluar dari defisit. Kita sudah mulai hijau lagi. Dari tahun 2021 ketika saya mulai masuk ke SMESCO bersama-sama dengan Pak Leo (Dirut sebelumnya), waktu itu Pak Leo mengatakan kami sangat fokus di pembenahan internal, efisiensi, berbagai macam pengeluaran, termasuk berusaha memperbesar PNBP yang memang menjadi tugas kami selain untuk melayani UKM," ujarnya.

SMESCO fokus melakukan pembenahan internal sejak 2021 hingga 2023. Tidak hanya mencatatkan surplus, SMESCo juga menjaga tren positif hingga 2024 ini. Berkaca pada kondisi ini, menurutnya kini SMESCO sudah siap masuk ke tahap pengembangan berikutnya.

"Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kami sangat fokus di internal pembenahan finansial. Sekarang di tahun 2024 sampai tahun 2029 kami siap take off," kata dia.

Badan Layanan Umum (BLU) Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO) mencatatkan pergerakan kinerja keuangan yang dinamis. Bahkan SMESCO sempat mengalami defisit selama 5 tahun.

Direktur Utama SMESCO Wientor Rah Mada mengatakan, SMESCO sebagai BLU memiliki tugas untuk bisa menghasilkan sumbangsih untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun pada rentang 2018 s.d 2022, SMESCO justru mengalami defisit.

Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan defisit ini terjadi mulanya datang dari eksternal yakni pembangunan LRT yang menyebabkan akses ke SMESCO tertutup. Tak lama berselang, pandemi COVID-19 pun datang

"Mulai pandemi yang menyebabkan banyak tenant di SMESCO, karena kita punya 17 lantai, banyak tenant di SMESCO keluar, event juga sudah mulai jarang. Akhirnya kondisi internal di SMESCO kondisinya adalah defisit dari tahun 2018," kata Wintor, dalam Konferensi Pers di Kantor KemenKop UKM, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Wintor mengatakan, defisit terbesar terjadi pada tahun 2020 melebihi angka Rp 10 miliar. Meski begitu, pihaknya berhasil memperbaiki keadaan sehingga pada 2023 SMESCO bisa keluar dari zona merah.

"Keluar dari defisit. Kita sudah mulai hijau lagi. Dari tahun 2021 ketika saya mulai masuk ke SMESCO bersama-sama dengan Pak Leo (Dirut sebelumnya), waktu itu Pak Leo mengatakan kami sangat fokus di pembenahan internal, efisiensi, berbagai macam pengeluaran, termasuk berusaha memperbesar PNBP yang memang menjadi tugas kami selain untuk melayani UKM," ujarnya.

SMESCO fokus melakukan pembenahan internal sejak 2021 hingga 2023. Tidak hanya mencatatkan surplus, SMESCo juga menjaga tren positif hingga 2024 ini. Berkaca pada kondisi ini, menurutnya kini SMESCO sudah siap masuk ke tahap pengembangan berikutnya.

"Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kami sangat fokus di internal pembenahan finansial. Sekarang di tahun 2024 sampai tahun 2029 kami siap take off," kata dia.

Aplikasi e-commerce asal China, Temu, sempat mendapat banyak sorotan karena disebut-sebut akan mencaplok Bukalapak (BUKA). Padahal, aplikasi ini dikhawatirkan akan membahayakan produk lokal karena menawarkan produk-produk China dengan harga miring.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemblokiran dan take down aplikasi Temu di Indonesia. Dengan demikian, Temu tidak dapat diakses di Indonesia.

"Sudah di-take down (Kominfo).Apalagi memanfaatkan jaringan internet punya negara dan publik, nggak boleh dong, kita yang susah-susah bangun, tiba-tiba beneficiary-nya bukan kita," kata Teten, di Kantor KemenKop UKM, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari surat yang disampaikan Teten kepada Kominfo untuk meminta perlindungan produk UMKM terhadap marketplace asal China tersebut.

Teten mengatakan, jangan sampai, masuknya produk luar negeri hingga membanjiri Tanah Air justru membuat pelemahan di sisi UMKM. Apalagi, peran UMKM sendiri juga sangat penting untuk mencapai cita-cita RI menjadi negara maju.

"Sebaiknya pemerintah hati-hati memberi izin kepada Temu. Saya kira pemerintah berkepentingan melindungi industri dalam negeri, terutama manufaktur dan UMKM. Kalau hitungan saya, model platform kayak Temu ini berat, karena akan sangat murah, sehingga industri dalam negeri, dan produk UMKM susah bersaing," ujarnya.

Langkah perlindungan UMKM ini juga telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jangan sampai, masuknya aplikasi seperti Temu justru malah membuat pengangguran semakin meningkat, hingga membebani perekonomian.

"Dari awal kita sudah bilang ini nggak bisa (Temu masuk), dan waktu saya sampaikan ke Presiden (Jokowi), presiden dukung. Beliau bilang, 'udah ngomong duluan aja Pak Teten'. Kita memang sudah free trade, tapi negara-negara lain juga memproteksi, semua negara semua bangsa melindungi dirinya juga," kata dia.

Menurutnya, Temu ini berbeda dengan bisnis online lainnya. Pemerintah juga berhak mengambil langkah pemblokiran ini karena operasinya juga memanfaatkan infrastruktur digital publik RI.

"Jadi negara boleh dong atas nama kepentingan rakyat, nggak, saya nggak izinkan. Ini kan wilayah Indonesia apalagi manfaatkan jaringan negara, punya publik," ujar Teten.

Simak juga Video 'Teten Dukung Warung Madura: Justru yang Harus Diatur Itu Jaringan Retail Modern':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi merespons kabar dirinya akan menduduki kursi Menteri Koperasi di kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sebelumnya keterangan bahwa Budi Arie akan menjadi Menteri Koperasi diungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Budi Arie meminta untuk menunggu pengumuman resmi dari Prabowo. Dirinya tidak membenarkan atau membantah informasi yang diungkap Teten.

"Tunggu aja, tunggu aja pengumuman resmi dari pak Presiden Terpilih tanggal 20 Oktober. Tanya yang spill lah," kata Budi Arie ditemui di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).

Budi Arie masuk calon menteri Prabowo. Dia juga telah ikut pembekalan di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat. Budi menyebut waktu pembekalan itu cukup panjang dari pagi sampai malam.

"Kemarin digembleng dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. (Pembicaraan) Semuanya, geopolitik, geostrategic, geoekonomi," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki membenarkan bahwa Budi Arie Setiadi yang akan menggantikannya sebagai Menteri Koperasi. Sedangkan Maman Abdurrahman yang akan menjadi Menteri UMKM.

Pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang, kementerian yang membidangi koperasi dan UMKM akan dipisah. Dengan demikian, akan dibentuk Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

"Pak Budi Arie Menkominfo (jadi Menteri Koperasi)," kata Teten, ditemui di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Simak juga Video 'Menkominfo Budi Arie Dipanggil Prabowo, Bincang Soal Ekonomi Rakyat':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore: