Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan mengenai prosedur penagihan kredit atau pembiayaan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) terhadap konsumen.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang dimaksud dalam hal ini adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

Peraturan terkait penagihan utang dicantumkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Di dalam Pasal 62 pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa PUJK wajib memastikan penagihan kredit atau pembiayaan kepada Konsumen dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam peraturan tersebut, dituliskan secara rinci bahwa:

1. Penagihan harus dilakukan tanpa ancaman atau kekerasan

Penagih utang tidak boleh menggunakan ancaman, kekerasan, atau tindakan yang mempermalukan Anda sebagai konsumen.

2. Tidak menggunakan tekanan fisik maupun verbal

Penagihan tidak boleh disertai dengan intimidasi fisik atau kata-kata kasar. Jika Anda merasa tertekan atau diperlakukan secara tidak pantas, tindakan tersebut bisa dilaporkan ke OJK.

3. Penagihan hanya boleh dilakukan kepada Anda sebagai konsumen

Pihak penagih tidak boleh menghubungi atau menekan keluarga, teman atau pihak ketiga lainnya terkait utang Anda. Penagihan hanya boleh dilakukan langsung kepada Anda sebagai konsumen.

4. Waktu penagihan yang ditetapkan

Penagihan hanya boleh dilakukan pada hari Senin hingga Sabtu, antara pukul 08.00 hingga 20.00, dan tidak boleh dilakukan pada hari libur nasional. Jika penagihan dilakukan di luar waktu tersebut, hal ini harus atas dasar persetujuan dari Anda terlebih dahulu.

5. Penagihan di tempat yang tepat

Penagihan utang harus dilakukan di alamat yang telah Anda tentukan, seperti alamat rumah atau kantor, sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian. Penagihan di luar tempat tersebut memerlukan persetujuan Anda.

Jika penagih utang melanggar aturan ini, Anda berhak melaporkannya ke OJK melalui layanan konsumen dengan mengisi form pengaduan pada laman https://konsumen.ojk.go.id/formpengaduan atau melalui email ke konsumen@ojk.go.id. OJK memastikan agar hak-hak Anda sebagai konsumen dilindungi dari tindakan penagihan yang tidak sesuai aturan.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fintech peer to peer (P2P) lending PT Sahabat Mikro Fintek (Samir) menemukan adanya laporan terkait tindakan penagihan yang relatif tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) perusahaan dalam beberapa kegiatan penagihan. Mengenai hal itu, CEO Samir Yonathan Gautama menerangkan setiap laporan yang masuk tentu ditindaklanjuti dengan investigasi mendalam.

"Apabila terbukti, kami mengambil tindakan tegas, termasuk pelatihan ulang, sanksi, atau penghentian hubungan kerja dengan penagih yang bersangkutan. Selain itu, akan mencoba terus berinvestasi dalam sistem penagihan yang efektif dan dapat meminimalisir pelanggaran," ucapnya kepada Kontan, Jumat (16/8).

Meskipun demikian, Yonathan bilang Samir senantiasa mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan selalu berkomitmen untuk menjaga kode etik perilaku dalam setiap proses penagihan. Dia juga menyampaikan Samir secara berkala melakukan penilaian pencapaian kinerja tenaga penagih.

Yonathan mengatakan, saat ini pihaknya menggunakan kombinasi antara tenaga penagih internal dan pihak ketiga yang telah melalui proses seleksi dan pelatihan ketat. Dia menyebut kombinasi itu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan penagihan.

Yonathan menyampaikan ada keuntungan dan kekurangan dalam menggunakan tim penagihan internal dan pihak ketiga. Dia menyebut keuntungan utama dari menggunakan penagih internal adalah kontrol yang lebih baik terhadap proses dan standar penagihan.

"Namun, tantangannya adalah biaya operasional yang relatif meningkat dan kebutuhan akan pelatihan berkelanjutan," tuturnya.

Lebih lanjut, Yonathan menyebut keuntungan menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu mereka menawarkan fleksibilitas dan efisiensi dalam hal skala operasional. Namun, tantangannya adalah menjaga standar etika dan kualitas yang sama seperti diterapkan oleh tim penagih internal.

Yonathan mengungkapkan salah satu kendala utama yang dihadapi oleh tenaga penagih di lapangan, yaitu adanya peminjam yang dengan sengaja menghindari kewajiban pembayaran. Menurutnya, hal itu tentu menambah tantangan bagi tim penagihan.

"Namun, kami selalu menekankan pentingnya pendekatan yang profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum dalam setiap interaksi dengan peminjam. Kami juga terus mencari cara untuk meningkatkan proses komunikasi dengan peminjam guna meminimalisir terjadinya tindakan penagihan yang lebih ketat," ungkapnya.

Yonathan menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan standar operasional tenaga penagih dan memastikan bahwa setiap aktivitas penagihan dilakukan dengan transparan, etis, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sebagai informasi, Pada Januari 2024 hingga Juli 2024, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut aduan tertinggi perilaku petugas penagihan berasal dari fintech sekitar 29 ribu pengaduan, pembiayaan sekitar 5 ribu pengaduan, dan perbankan sekitar 4 ribu pengaduan.

Dia bilang OJK akan terus melakukan upaya penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan petugas penagihan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Selain itu, OJK juga melakukan pemeriksaan terhadap PUJK yang masih diadukan konsumen terkait pelanggaran petugas penagihan dan OJK juga sudah memberikan sanksi administratif terkait pelanggaran yang dilakukan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut petugas penagihan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) harus menerapkan sejumlah ketentuan dalam melakukan penagihan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, ketentuan terkait dengan proses penagihan yang boleh dilakukan oleh petugas penagihan PUJK telah diatur dalam POJK 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Friderica menerangkan, sejumlah ketentuan tersebut yakni diawali dengan surat peringatan. Selain itu, dia bilang PUJK dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki SDM bersertifikasi di bidang penagihan.

"Mengenai hal itu, PUJK bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan," kata dia dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Kamis (8/8).

Friderica menyebut penagihan kredit harus dilaksanakan sesuai norma yang berlaku dan ketentuan, yaitu tidak menggunakan cara kekerasan, tidak kepada pihak selain konsumen, tidak secara terus-menerus yang bersifat mengganggu, melakukan penagihan di tempat alamat penagihan atau domisili konsumen kecuali dengan perjanjian.

"Penagihan hanya bisa dilakukan pada Senin hingga Sabtu di luar hari libur nasional, dari pukul 08.00–20.00 waktu setempat, kecuali dengan perjanjian," tuturnya.

Sebagai informasi, pada Januari 2024 hingga Juli 2024, Friderica menjelaskan aduan tertinggi perilaku petugas penagihan berasal dari fintech lending sekitar 29.000 pengaduan, pembiayaan sekitar 5.000 pengaduan, dan perbankan sekitar 4.000 pengaduan.

Berdasarkan hasil analisis OJK, terdapat sekitar 573 pengaduan terkait perilaku petugas penagihan yang berindikasi melanggar ketentuan perlindungan konsumen sejak Januari 2024 hingga Juli 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perilaku petugas penagihan utang masih menjadi sorotan dalam industri keuangan perbankan hingga leasing. Termasuk perilaku petugas penagihan atau debt collector industri pinjaman online (pinjol).

Otoritas Jasa Keuangan misalnya mencatat menerima 160 pengaduan terkait layanan Spaylater dari 1 Januari hingga 26 Juli 2024. Aduan ini terutama berfokus pada perilaku petugas penagihan dan masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK menyebut penanganan perilaku petugas penagihan telah menjadi fokus regulator.

"OJK telah memerintahkan beberapa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) penyedia produk kredit atau pembiayaan untuk mereviu dokumen terkait kebijakan dan atau prosedur penagihan," kata Friderica atau lebih dikenal dengan Kiki, dikutip Kamis (8/8/2024).

Dia menjelaskan, dalam penanganan perilaku petugas penagihan juga dilakukan langkah-langkah melalui pendekatan preventif dan pengaturan ketentuan. Menurutnya, regulasi terkait proses penagihan mengacu kepada Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Ketentuan tersebut meliputi penagihan harus diawali dengan surat peringatan, dapat dilakukan melalui pihak ketiga yang memiliki sertifikasi di bidang penagihan dengan tanggung jawab penuh pada pihak PUJK, serta harus sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku, tidak menggunakan kekerasan, tidak mengganggu konsumen secara terus-menerus, dan dilakukan hanya pada hari Senin hingga Sabtu antara pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat.

OJK juga telah memerintahkan perusahaan pembiayaan untuk menindaklanjuti pengaduan konsumen terkait perilaku petugas penagihan dengan cara menyelesaikan setiap pengaduan sesuai ketentuan dalam POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Termasuk memberikan pelatihan kepada petugas penagihan ataupun pihak ketiga yang melakukan penagihan.

Untuk memitigasi pengaduan terhadap petugas penagihan, termasuk yang terkait dengan Spaylater, OJK telah memerintahkan PUJK untuk mereview dokumen kebijakan dan prosedur penagihan. Jika ditemukan pelanggaran, OJK akan mengenakan sanksi administratif dan memerintahkan perbaikan kebijakan dan mekanisme penagihan.

"Apabila ditemukan bukti pelanggaran atas perilaku petugas penagihan yg tidak sesuai dengan ketentuan yg berlaku, OJK dengan tegas akan mengenakan sanksi adaminsitratif maupun memberikan perintah kepada PUJK untuk memperbaiki kebijakan dan atau mekanisme penagihan yang dilakukan sehingga kejadian terkait perilaku pertugas penagihan yang tidak sesuai ketentuan tidak terulang kembali," katanya.

Dia juga menjelaskan OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Langkah preventif ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan masyarakat dari kerugian yang tidak perlu.

Ratusan Pengaduan Terkait Perilaku Debt Collector

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri menerima ratusan pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen, khususnya terkait dengan perilaku petugas penagihan atau debt collector.
Dalam pernyataan sebelumnya, Kiki mencatat sejak Januari 2024 hingga Juni 2024, OJK telah menemukan sebanyak 411 pengaduan terkait hal perilaku debt collector.

Indikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen tersebut terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dan fintech.

"Pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman," jelas Kiki baru-baru ini (9/7/2024).
Terkait dengan aduan tersebut, OJK pun senantiasa melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), termasuk bagaimana perilaku petugas penagihan yang mewakili PUJK dalam melakukan tugasnya.

Kiki melanjutkan, dalam beberapa waktu yang lalu, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini dan telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan.

Dari hasil pemeriksaan OJK, walaupun penagihan ini didasarkan pada wanprestasi konsumen, tetapi bukan berarti tindakan penagihan dapat dilakukan dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen.

"Beberapa temuan pelanggaran yang ditemukan OJK di antaranya adalah petugas penagihan yang belum memiliki lisensi resmi namun telah melakukan penagihan, cara berpakaian petugas penagihan yang cenderung tidak resmi, menagih di luar waktu yang ditentukan oleh ketentuan [lebih dari jam 20.00 malam], dan sikap penagihan yang cenderung agresif serta disertai dengan ancaman," jelas Kiki.

JAKARTA, investor.id – Asosiasi Profesional Jasa Penagihan Indonesia (APJAPI) memberikan respon positif dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Ketua Umum APJAPI, Kevin Agatha Purba berharap permasalahan di bidang jasa penagihan dapat diatasi dan tercipta industri jasa penagihan yang profesional, beretika, dan mengedepankan perlindungan konsumen. Untuk itu, penting bagi APJAPI untuk mencegah terjadinya pelanggaran praktik penagihan.

“Hal ini dapat dilakukan dengan memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku, meningkatkan pelatihan dan edukasi bagi para profesional jasa penagihan, membangun sistem pengawasan internal yang kuat serta membangun komunikasi yang baik dengan debitur dan juga regulator,” kata Kevin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Dengan melakukan langkah-langkah pencegahan tersebut, lanjut dia, pelaku usaha jasa penagihan dapat meminimalisir risiko hukum dan risiko bisnis akibat pelanggaran praktik penagihan. Hal ini juga akan membantu dalam menciptakan industri jasa penagihan yang profesional, beretika, dan mengedepankan perlindungan konsumen.

Dalam dunia bisnis,kata dia, kepatuhan terhadap regulasi adalah hal yang mutlak. Pelanggaran dalam praktik penagihan tidak hanya berdampak pada risiko hukum seperti sanksi administratif dan pidana, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan dan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.

Permasalahan di bidang jasa penagihan, seperti praktik penagihan yang tidak etis dan melanggar regulasi, yang dilakukan oleh oknum dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, tidak hanya bagi debitur, tetapi juga bagi pelaku usaha jasa penagihan dan industri jasa keuangan secara keseluruhan.

“Dampak-dampak negatif seperti risiko hukum bagi pelaku usaha jasa penagihan berupa sanksi hukum dari OJK, tuntutan hukum dari debitur ataupun kerusakan reputasi,” kata Kevin .

Selain risiko hukum terdapat juga  risiko bisnis bagi pelaku usaha jasa penagihan seperti penurunan kredibilitas dan gangguan operasional.

“Terdapat juga dampak negatif bagi industri jasa keuangan berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dan menghambat pertumbuhan industri jasa keuangan,” katanya.

Diketahui APJAPI menggelar seminar dengan tema “Mengenal Risiko Hukum dan Risiko Bisnis Akibat Pelanggaran dalam Praktik Penagihan”. APJAPI berkomitmen untuk mengedukasi para anggotanya terkait ketentuan-ketentuan penting dalam POJK 22 Tahun 2023.

Seminar ini menjadi wadah bagi para profesional jasa penagihan untuk memahami dengan menyeluruh poin-poin krusial dalam POJK 22 Tahun 2023. Diharapkan pemahaman mendalam ini akan membantu para anggota APJAPI dalam menjalankan praktik penagihan hutang yang beretika dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

APJAPI menghadirkan narasumber terpercaya di bidangnya, yaitu Direktur Pengembangan dan Pengaturan PEPK Otoritas Jasa Keuangan, Rela Ginting, Direktorat Pidana Umum Unit IV Badan Reserse Kriminal POLRI, AKBP Wahyu Sulistyo S.H., S.I.K., MPM, dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.

Seminar ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta yang terdiri dari anggota APJAPI, perwakilan perusahaan jasa penagihan, lembaga keuangan, serta pihak-pihak terkait lainnya. Selain sesi pemaparan, seminar juga dilengkapi dengan diskusi panel dan sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta menggali informasi lebih dalam dan mendapatkan solusi atas berbagai pertanyaan yang ada.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, terdapat 3.017 pengaduan perilaku petugas penagihan di sektor fintech peer to peer lending sampai 30 Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, pengaduan tersebut masuk melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) OJK.

"Terkait pengaduan perilaku petugas penagihan di sektor fintech, tercatat 3.017 pengaduan yang masuk melalui APPK OJK," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (13/7/2024).

SHUTTERSTOCK/NATALI_MIS Ilustrasi fintech peer to peer lending.

Ia menambahkan, sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024, terdapat 5.047 pengaduan terkait fintech berdasarkan data layanan konsumen OJK.

Secara rinci, perempuan yang karib disapa Kiki itu menerangkan, terdapat lima jenis permasalahan terbesar yaitu perilaku petugas penagihan, kegagalan atau keterlambatan transaksi, fraud external, penyalahgunaan data pribadi, dan permasalahan bunga,denda, atau pinaliti.

Kiki menegaskan, OJK terus melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

"Termasuk bagaimana perilaku petugas penagihan yang mewakili PUJK dalam melakukan tugasnya," tutup dia.

Secara umum, OJK telah menerima 184.936 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) sampai dengan 30 Juni 2024.

Dari jumlah tersebut, termasuk di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya 14.052 pengaduan dari masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, terdapat 3.017 pengaduan perilaku petugas penagihan di sektor fintech peer to peer lending sampai 30 Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, pengaduan tersebut masuk melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) OJK.

"Terkait pengaduan perilaku petugas penagihan di sektor fintech, tercatat 3.017 pengaduan yang masuk melalui APPK OJK," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (13/7/2024).

SHUTTERSTOCK/NATALI_MIS Ilustrasi fintech peer to peer lending.

Ia menambahkan, sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024, terdapat 5.047 pengaduan terkait fintech berdasarkan data layanan konsumen OJK.

Secara rinci, perempuan yang karib disapa Kiki itu menerangkan, terdapat lima jenis permasalahan terbesar yaitu perilaku petugas penagihan, kegagalan atau keterlambatan transaksi, fraud external, penyalahgunaan data pribadi, dan permasalahan bunga,denda, atau pinaliti.

Kiki menegaskan, OJK terus melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

"Termasuk bagaimana perilaku petugas penagihan yang mewakili PUJK dalam melakukan tugasnya," tutup dia.

Secara umum, OJK telah menerima 184.936 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) sampai dengan 30 Juni 2024.

Dari jumlah tersebut, termasuk di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya 14.052 pengaduan dari masyarakat.

Dari pengaduan tersebut, sebanyak 5.020 berasal dari sektor perbankan, 5.115 berasal dari industri fintech, 3.072 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 643 berasal dari industri perusahaan asuransi serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya.

IDXChannel- Berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pengaduan konsumen, sejak Januari sampai dengan Juni 2024 ditemukan sebanyak 411 pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen khususnya terkait Perilaku Petugas Penagihan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan indikasi pelanggaran dimaksud terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan dan fintech.

"Pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman," kata Friderica dalam rilis Sabtu (13/7/2024).

OJK senantiasa melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) termasuk bagaimana perilaku petugas penagihan yang mewakili PUJK dalam melakukan tugasnya.

Dalam beberapa waktu yang lalu, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini dan telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan.

Dari hasil pemeriksaan OJK, walaupun penagihan ini didasarkan pada wanprestasi konsumen namun bukan berarti tindakan penagihan dapat dilakukan dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen.

Beberapa temuan pelanggaran yang ditemukan OJK diantaranya adalah petugas penagihan yang belum memiliki lisensi resmi namun telah melakukan penagihan, cara berpakaian petugas penagihan yang cenderung tidak resmi, menagih diluar waktu yang ditentukan oleh ketentuan (lebih dari jam 20.00 malam) dan sikap penagihan yang cenderung agresif serta disertai dengan ancaman.

"Hal ini telah menjadi perhatian OJK dan OJK memberikan tindakan tegas terhadap PUJK yang menggunakan debt collector baik internal maupun eksternal," katanya.

Melalui pengenaan sanksi ini, OJK berharap agar hal ini menjadi awareness bagi PUJK untuk senantiasa mematuhi ketentuan khususnya POJK 22 Tahun 2023 dimana dalam ketentuan tersebut telah diatur secara khusus mengenai perilaku penagihan dan bagi konsumen maupun masyarakat yang merasa ditagih oleh debt collector dengan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan

"Kami mengharapkan agar konsumen dan/atau masyarakat tidak ragu untuk melaporkan kepada OJK melalui saluran pengaduan yang telah disediakan oleh OJK," tutur Friderica.

(SAN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan sekurang-kurangnya 411 pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen khususnya terkait perilaku petugas penagihan hingga Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan, indikasi pelanggaran terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dan fintech.

"Pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman," kata dia dalam keterangan resmi, ditulis Jumat (12/7/2024).

Wanita yang karib dipanggil Kiki itu menambahkan, OJK telah melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) termasuk perilaku petugas penagihan dalam melakukan tugasnya.

Dalam beberapa waktu yang lalu, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini.

"(OJK) telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan," kata dia.

Ia menerangkan, walaupun penagihan ini didasarkan pada wanprestasi konsumen atau kredit macet, bukan berarti tindakan penagihan dapat dilakukan dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen.

Lebih lanjut, Kiki membeberkan, beberapa temuan pelanggaran yang ditemukan OJK di antaranya adalah petugas penagihan yang belum memiliki lisensi resmi namun telah melakukan penagihan, dan cara berpakaian petugas penagihan yang cenderung tidak resmi.

Selain itu ada juga debt collector yang menagih di luar waktu yang ditentukan oleh ketentuan atau lebih dari jam 20.00 malam, dan sikap penagihan yang cenderung agresif disertai dengan ancaman.

Hal ini telah menjadi perhatian dan OJK memberikan tindakan tegas terhadap PUJK yang menggunakan debt collector baik internal maupun eksternal.

Melalui pengenaan sanksi ini, OJK berharap agar hal ini menjadi kesadaran bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk mematuhi ketentuan khususnya POJK 22 Tahun 2023.

Dalam ketentuan tersebut telah diatur secara khusus mengenai perilaku penagihan dan bagi konsumen maupun masyarakat yang merasa ditagih oleh debt collector dengan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Kami mengharapkan agar konsumen atau masyarakat tidak ragu untuk melaporkan kepada OJK melalui saluran pengaduan yang telah disediakan," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima ratusan pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen, khususnya terkait dengan perilaku petugas penagihan atau debt collector.

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK, mengatakan sejak Januari 2024 hingga Juni 2024, OJK telah menemukan sebanyak 411 pengaduan terkait hal tersebut.

Indikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen tersebut terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dan fintech.

"Pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman," jelas Kiki, sapaan akrab Friderica, dalam jawaban tertulis Selasa (9/7/2024).

Terkait dengan aduan tersebut, OJK pun senantiasa melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), termasuk bagaimana perilaku petugas penagihan yang mewakili PUJK dalam melakukan tugasnya.

Kiki melanjutkan, dalam beberapa waktu yang lalu, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini dan telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan.

Dari hasil pemeriksaan OJK, walaupun penagihan ini didasarkan pada wanprestasi konsumen, tetapi bukan berarti tindakan penagihan dapat dilakukan dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen.

"Beberapa temuan pelanggaran yang ditemukan OJK di antaranya adalah petugas penagihan yang belum memiliki lisensi resmi namun telah melakukan penagihan, cara berpakaian petugas penagihan yang cenderung tidak resmi, menagih di luar waktu yang ditentukan oleh ketentuan [lebih dari jam 20.00 malam], dan sikap penagihan yang cenderung agresif serta disertai dengan ancaman," jelas Kiki.

Hal itu pun telah menjadi perhatian regulator dan OJK memberikan tindakan tegas terhadap PUJK yang menggunakan debt collector, baik internal maupun eksternal. Lebih jauh, Kiki menambahkan, melalui pengenaan sanksi ini OJK berharap agar hal ini menjadi awareness bagi PUJK untuk senantiasa mematuhi ketentuan khususnya POJK 22 Tahun 2023.
Dalam ketentuan tersebut telah diatur secara khusus mengenai perilaku penagihan dan bagi konsumen maupun masyarakat yang merasa ditagih oleh debt collector dengan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Kami mengharapkan agar konsumen dan/atau masyarakat tidak ragu untuk melaporkan kepada OJK melalui saluran pengaduan yang telah disediakan," tutup Kiki.