Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi utang Indonesia terus menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah pun buka suara soal kondisi terkini, dari soal porsi belanja utang hingga sumber dana untuk membayar tumpukan utang negara.

Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menjelaskan bahwa utang Indonesia terus meningkat, sejalan dengan naiknya kapasitas ekonomi dan kebutuhan uang. Utang yang terus naik pun memantik banyak kritik, dan Edy memaklumi keresahan masyarakat itu.

Menurutnya, saat ini sekitar 20% dari total pengeluaran negara digunakan untuk membayar cicilan utang.

Nilai utang yang makin tinggi pun akan menjadi tantangan bagi pemerintahan mendatang, karena belanja yang harus dikeluarkan untuk membayar cicilan utang turut meningkat.

Edy menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kerap mencatatkan keseimbangan primer yang negatif. Hal itu berakibat pada sumber dana yang diperlukan untuk membayar cicilan utang.

"Keseimbangan primer yang negatif itu artinya untuk membayar cicilan utang kita harus mengambil utang baru. Ini menjadi tantangan ya. Meskipun, kalau dari sisi positifnya ya masih bisa, utang pemerintah sekarang kan kurang dari 40% terhadap PDB, sedangkan UU Keuangan Negara itu mengizinkan sampai 60%," ujar Edy dalam Seminar Nasional Indef bertajuk Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi, Kamis (3/10/2024).

Sejak 2012, Indonesia terus mencatatkan keseimbangan primer yang negatif. Untuk pertama kalinya pada 2023, keseimbangan primer mampu ditutup surplus Rp92,2 triliun.

Kondisinya relatif masih berlanjut, yakni terakhir pada Agustus 2024 keseimbangan primer tercatat surplus Rp161,8 triliun.

Adadun, per Agustus 2024, posisi utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.461,93 triliun atau setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Komposisinya terdiri atas surat berharga negara (SBN) Rp7.452,65 triliun dan pinjaman senilai Rp1.009,37 triliun.

"Utang ini munculnya dari mana? Dari defisit anggaran. Defisit munculnya dari mana? Karena kita mau belanja lebih besar dari pendapatan," ujar Edy yang hadir mewakili Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Edy menyebut bahwa terdapat dua cara untuk memecahkan masalah utang, yakni dengan menambah penerimaan negara atau mengurangi belanjanya. Kedua cara itu memang terdengar sederhana di atas kertas, tetapi sangat rumit dalam implementasinya.

Strategi menaikkan penerimaan melalui pajak misalnya, menurut Edy, kerap mendapatkan resistensi dari masyarakat. Apalagi, saat ini terdapat dugaan tekanan daya beli masyarakat, juga fakta bahwa jumlah kelas menengah terus turun.

Upaya melakukan efisiensi atau belanja dengan optimal pun tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Sampai sekarang pemerintah juga masih struggle, dalam arti berjuang, untuk meningkatkan kualitas belanja. Banyak belanja-belanja kementerian/lembaga yang bisa dilakukan secara lebih efisien," ujar Edy.

Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi utang Indonesia terus menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah pun buka suara soal kondisi terkini, dari soal porsi belanja utang hingga sumber dana untuk membayar tumpukan utang negara.

Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menjelaskan bahwa utang Indonesia terus meningkat, sejalan dengan naiknya kapasitas ekonomi dan kebutuhan uang. Utang yang terus naik pun memantik banyak kritik, dan Edy memaklumi keresahan masyarakat itu.

Menurutnya, saat ini sekitar 20% dari total pengeluaran negara digunakan untuk membayar cicilan utang.

Nilai utang yang makin tinggi pun akan menjadi tantangan bagi pemerintahan mendatang, karena belanja yang harus dikeluarkan untuk membayar cicilan utang turut meningkat.

Edy menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kerap mencatatkan keseimbangan primer yang negatif. Hal itu berakibat pada sumber dana yang diperlukan untuk membayar cicilan utang.

"Keseimbangan primer yang negatif itu artinya untuk membayar cicilan utang kita harus mengambil utang baru. Ini menjadi tantangan ya. Meskipun, kalau dari sisi positifnya ya masih bisa, utang pemerintah sekarang kan kurang dari 40% terhadap PDB, sedangkan UU Keuangan Negara itu mengizinkan sampai 60%," ujar Edy dalam Seminar Nasional Indef bertajuk Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi, Kamis (3/10/2024).

Sejak 2012, Indonesia terus mencatatkan keseimbangan primer yang negatif. Untuk pertama kalinya pada 2023, keseimbangan primer mampu ditutup surplus Rp92,2 triliun.

Kondisinya relatif masih berlanjut, yakni terakhir pada Agustus 2024 keseimbangan primer tercatat surplus Rp161,8 triliun.

Adadun, per Agustus 2024, posisi utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.461,93 triliun atau setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Komposisinya terdiri atas surat berharga negara (SBN) Rp7.452,65 triliun dan pinjaman senilai Rp1.009,37 triliun.

"Utang ini munculnya dari mana? Dari defisit anggaran. Defisit munculnya dari mana? Karena kita mau belanja lebih besar dari pendapatan," ujar Edy yang hadir mewakili Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Edy menyebut bahwa terdapat dua cara untuk memecahkan masalah utang, yakni dengan menambah penerimaan negara atau mengurangi belanjanya. Kedua cara itu memang terdengar sederhana di atas kertas, tetapi sangat rumit dalam implementasinya.

Strategi menaikkan penerimaan melalui pajak misalnya, menurut Edy, kerap mendapatkan resistensi dari masyarakat. Apalagi, saat ini terdapat dugaan tekanan daya beli masyarakat, juga fakta bahwa jumlah kelas menengah terus turun.

Upaya melakukan efisiensi atau belanja dengan optimal pun tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Sampai sekarang pemerintah juga masih struggle, dalam arti berjuang, untuk meningkatkan kualitas belanja. Banyak belanja-belanja kementerian/lembaga yang bisa dilakukan secara lebih efisien," ujar Edy.

Bisnis.com, JAKARTA — Chief of Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya mendukung wacana pemerintah melakukan penarikan utang di awal (prefunding) untuk membiayai APBN 2025 atau anggaran tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Banjaran mendorong agar prefunding tersebut dilakukan melalui surat berharga negara (SBN) valuta asing (valas), bukan SBN rupiah. Menurutnya, likuiditas asing akan sangat membantu menutup gap alias celah kebutuhan investasi jangka panjang.

"Sekarang itu pasar surat berharga denominasi dolar AS minatnya tinggi tetapi barang terbatas, jadi penyerapan pasar diprediksi bagus," jelas Banjaran kepada Bisnis, Minggu (29/9/2024).

Apalagi, sambungnya, bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed telah menurun suku bunganya hingga 50 basis point (bps) pada medio September lalu. Menurutnya, sangat besar kemungkinan The Fed kembali turunkan suku bunganya dua kali lagi dengan penurunan minimal 50 bps.

Banjaran meyakini dana deposit di AS akan mengalir ke luar dan sangat berpotensi mengalir masuk ke pasar berkembang seperti Indonesia. Meski demikian, dia mengingatkan agar pemerintah memilih waktu yang pas ketika terbitkan SBN untuk prefunding APBN 2025 tersebut.

"Jadi momentumnya pas, tinggal timing [waktu] saja. Kalau pas setelah turun [suku bunga The Fed] kedua, beban bunganya minimal," ujarnya.

Sebelumnya, wacana pemerintah melakukan prefunding APBN 2025 diungkapkan oleh Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Riko Amir.

“Jadi, sampai akhir tahun tidak akan lagi menerbitkan SBN valas, kecuali untuk prefunding APBN 2025, yakni pembiayaan yang dilakukan tahun ini untuk 2025,” jelas Riko dalam Media Gathering APBN 2025, dikutip Jumat (27/9/2024).

Dia menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, prefunding hanya boleh dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan atau pada kuartal IV. Misalnya, prefunding 2025 dilakukan pada kuartal IV/2024 atau sepanjang Oktober hingga Desember 2024.

Alasan lainnya, kata dia, pemerintah memilih melakukan prefunding karena melihat kondisi pasar keuangan yang positif sejalan dengan suku bunga yang sudah mulai turun.

“Opportunity [kesempatan] menarik utang lagi bagus, oke kita gas pol untuk tahun depan dimungkinkan,” lanjutnya.

Riko menekankan bahwa penarikan utang sebelum tahun anggaran berjalan ini juga bertujuan untuk menurunkan biaya utang itu sendiri.

Meski demikian, Riko menyebutkan pemerintah masih belum menentukan rencana prefunding SBN, apakah melalui valas atau domestik. Ketentuan tersebut akan sangat bergantung pada perekonomian dan kondisi pasar.

“Ini sifatnya lebih fleksibel. Ke depan diharapkan perekonomian kita baik dan kondisi market lebih menarik, memenuhi pembiayaan jatuh tempo,” ungkapnya.

SERANG, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan penarikan utang di awal (prefunding) pada kuartal IV-2024. Hal itu agar pemerintah dapat memenuhi kebutuhan belanja pada awal tahun depan. Adapun pengumpulan penerimaan negara pada awal tahun baru akan terasa hasilnya pada Februari 2025.

Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) diperkirakan akan terus menurunkan suku bunga acuan. Kondisi tersebut diperkirakan akan meningkatkan aliran modal asing dari negara maju ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebelumnya, The Fed memutuskan untuk memangkas suku bunga untuk pertama kalinya sejak awal pandemi Covid-19 pada Rabu (18/9/2024). Keputusan tersebut membuat suku bunga acuan The Fed menjadi berada di kisaran 4,75-5%. Pemerintah Indonesia mencoba menangkap peluang tersebut agar dapat meningkatkan aliran modal asing yang masuk ke Indonesia melalui pasar obligasi.

JAKARTA, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan penarikan utang sebesar Rp 291,9 triliun per 31 Agustus 2024. Angka ini sudah 55,8% dari target penarikan utang dalam pagu APBN 2024 yang sebesar Rp 522,8 triliun. Adapun jumlah pembiayaan utang sebesar Rp 347,6 triliun dan pembiayaan non utang sebesar Rp 55,7 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan untuk pembiayaan utang terbagi dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 310,4 triliun dan dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 37,2 triliun.

“Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, dimana posisi SBN neto per 31 Agustus 2023 adalah Rp 183 triliun. Tentu dengan pendanaan APBN yang lebih besar, kita merealisasikan Rp310,4 triliun, tetapi kita menerima incoming inflow dari pasar SBN,” ucap Suahasil dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta edisi September 2024 di Aula Mezzanine, Kantor Kementerian Keuangan pada Senin (23/9/2024).

Dia bilang bahwa pemerintah melakukan kebijakan pembiayaan secara prudent dan tetap mempertimbangkan outlook defisit APBN serta kondisi likuiditas pemerintah, termasuk mencermati dinamika pasar keuangan. Pemenuhan target pembiayaan terpantau on track, dengan cost of fund yang terkendali.

“Ketika memasuki kuartal empat, tentu kita terus mencermati dinamika pasar serta menyiapkan kewaspadaan untuk pelaksanaan APBN 2025 terutama di kuota satu 2025,” terang Suahasil.

Suahasil mengatakan bahwa aliran modal asing yang masuk ke negara berkembang termasuk Indonesia telah kembali pulih. Hal ini membawa dampak positif ke perekonomian Indonesia. Namun pemerintah terus memantau gejolak perekonomian yang terjadi, terutama yang terkait dengan kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau disebut Fed Funds Rate.

“Ini adalah perkembangan yang baik dan perlu kita pertahankan sambil tetap melihat arah dari pergerakan pasar keuangan dunia terutama Fed Funds Rate maupun kondisi Eropa maupun Tiongkok kedepannya,” kata Suahasil.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai realisasi pembiayaan utang pemerintah terus meningkat secara tahun kalender hingga Juli 2024.

Bahkan, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi penarikan utang pemerintah telah melonjak 36 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp 266,3 triliun sampai dengan akhir Juli 2024. Nilai ini naik sekitar 36,6 persen dari realisasi Juli tahun lalu sebesar Rp 195 triliun.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait kondisi fundamental ekonomi terkini dan rencana APBN tahun 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024).

Walaupun tumbuh pesat secara tahunan, realisasi pembiayaan utang pemerintah masih jauh dari target yang telah ditetapkan.

Sri Mulyani menyebutkan, realisasi pembiayaan pemerintah baru mencapai 41,1 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 648,1 triliun.

"Ini berarti realisasi baru 41,1 persen. Ini sudah bulan ketujuh (Juli) ya. Meski tumbuhnya cukup tinggi," kata dia, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Agustus 2024, di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Lebih lanjut bendahara negara menjelaskan, kenaikan realisasi penarikan utang disebabkan oleh rendahnya pembiayaan pemerintah pada tahun lalu.

Pasalnya, pada tahun lalu, pemerintah mendapatkan "berkah" dari lonjakan harga komoditas, sehingga setoran pendapatan negara melesat dan APBN masih mencatatkan surplus hingga Juli 2023.

"Tahun lalu dengan penerimaan kita yang cukup tinggi dari berbagai komoditas boom, kita mengerem pembiayaan utang sangat dalam," tutur Sri Mulyani.

SHUTTERSTOCK/INDZ Ilustrasi utang pemerintah.

Secara lebih rinci, penarikan utang pemerintah utamanya berasal dari surat berharga negara (SBN), yakni sebesar Rp 253 triliun. Nilai ini lebih tinggi dari tahun lalu sebesar Rp 184,1 triliun.

Sementara itu, realisasi utang yang berasal nilainya mencapai Rp 13,3 triliun. Lebih tinggi dari angka penarikan utang pinjaman tahun lalu sebesar Rp 11 triliun.

Dalam rangka menjaga kesehatan fiskal, pemerintah tidak hanya mengandalkan utang untuk membiayai kebutuhan defisit anggaran. Tercatat realisasi pembiayaan non utang pemerintah mencapai Rp 49,3 triliun.

Nilai itu setara dengan 39,4 persen dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 125,3 triliun.

Sementara jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi pembiayaan anggaran non utang tumbuh 61,8 persen secara tahunan.

Dengan perkembangan tersebut, secara keseluruhan realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp 217 triliun. Nilai itu tumbuh 31,0 persen dari realisasi tahun lalu sebesar Rp 356,7 triliun.