Secara umum, baik pemblokiran maupun pelaporan jual kendaraan bermotor sama-sama terkait dengan kepemilikan kendaraan, namun dengan prosedur yang berbeda.

Hal ini penting untuk diketahui, karena dapat menghindarkan wajib pajak dari pajak progresif saat hendak menambah kendaraan di kemudian hari. Namun, hingga saat ini, banyak wajib pajak yang belum paham perbedaan antara pemblokiran dengan pelaporan jual kendaraan bermotor.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menjelaskan, pemblokiran kendaraan bermotor adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Unit Pelaksana Regident Ranmor, yakni dengan memberikan tanda pada data registrasi kendaraan tertentu.

"Tindakan ini bertujuan untuk memberlakukan pembatasan sementara terhadap status kepemilikan atau pengoperasian kendaraan tersebut. Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, ada dua jenis pemblokiran yang dilakukan, yaitu pemblokiran data BPKB dan pemblokiran data STNK," kata Morris.

Adapun pemblokiran data BPKB bertujuan untuk mencegah perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik; menegakkan hukum terkait kendaraan yang terlibat dalam kasus kriminal atau hukum lainnya; serta melindungi kepentingan kreditur, seperti pemberi pinjaman kendaraan.

Sementara, pemblokiran data STNK dilakukan untuk mencegah proses pengesahan dan perpanjangan registrasi kendaraan atau penggantian STNK; serta penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Pelaporan Jual Kendaraan Bermotor

Pergub 185 tahun 2016 menyatakan, pelaporan jual kendaraan bermotor merupakan langkah yang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan setelah melakukan penjualan kendaraan kepada pihak ketiga atau secara langsung.

"Langkah ini penting karena dengan melaporkan penjualan kendaraan, pemilik akan terhindar dari pajak progresif saat membeli kendaraan baru, dan juga menghindari masalah di masa mendatang," ujar Morris.

Perbedaan utama lainnya, pemblokiran kendaraan bermotor dilakukan oleh Polri, sedangkan pelaporan jual kendaraan dilakukan setelah penjualan kendaraan oleh pemilik kendaraan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Bapenda DKI.

Morris menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari regulasi yang bertujuan mengatur status dan kepemilikan kendaraan guna menjaga keamanan serta keteraturan dalam masyarakat.

"Pemblokiran kendaraan bermotor dan pelaporan jual kendaraan memiliki implikasi penting bagi pemilik kendaraan bermotor, khususnya di wilayah DKI Jakarta," pungkasnya.

Pelaporan kendaraan yang telah dijual dapat dilakukan tanpa repot secara online melalui website pajakonline.jakarta.go.id, tak perlu datang ke SAMSAT. Tata cara pelaporan dapat disimak di sini.

Bayar pajak STNK bisa online. Nantinya STNK fisik akan dikirim ke rumah tapi tak ada hologram. Sahkan digunakan di jalan?

Pembayaran pajak tahunan kendaraan tak lagi ribet. Kalau dulu kamu harus ke Samsat untuk membayar pajak tahunan STNK, maka kini bisa dilakukan hanya bermodalkan aplikasi di smartphone.

Bila pembayaran sudah beres, Samsat akan mengirimkan STNK fisik ke rumah. Namun STNK yang dikirim ke rumah itu tak disertai hologram sebagaimana STNK yang diperpanjang di Samsat.

Kendati demikian, kamu tak perlu khawatir. STNK tersebut tetap sah digunakan. Mengutip laman Instagram Samsat Digital, stiker hologram kini diganti menjadi QR Code. QR Code tersebut terdapat pada fitur E-Pengesahan di aplikasi Signal.

"QR Code tersebut nantinya bisa kamu print kemudian ditempelkan pada kolom pengesahan STNK kamu sebagai tanda sah bahwa kamu telah melakukan perpanjangan STNK tahunan," demikian bunyi pernyataan di laman Instagram tersebut.

Cara Pengesahan STNK Online

Untuk melakukan pengesahan STNK setelah pembayaran pajak selesai dilakukan, berikut tahapan yang dilakukan pada aplikasi Signal.

1. Pilih NRKB yang akan dilakukan pengesahan klik lanjut
2. Informasi SKK pembayaran PKB dan SWDKLLJ akan muncul dengan jumlah yang harus dibayarkan
3. Slide tombol kirim dokumen TBPKP
4. Masukan alamat pengiriman (sesuai dengan kolom yang ada)
5. Rekap biaya akan muncul pada layar telepon kamu, klik lanjut
6. Kemudian muncul notifikasi pilih cara pembayaran, klik pada tombol pilih cara pembayaran
7. Kode bayar, jumlah yang dibayarkan dan cara pembayaran akan muncul
8. Klik Lanjut maka cara pembayaran akan tampil sesuai dengan bank yang dipilih
9. Selesai

Perlu diketahui, perpanjangan STNK online ini hanya dilakukan untuk perpanjangan STNK tahunan ataupun pengesahan STNK. Sementara itu, untuk perpanjang STNK 5 tahunan, pemilik kendaraan masih harus datang ke kantor Samsat.

Dalam laman Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), lama waktu proses perpanjangan pengesahan STNK 5 Tahunan sekitar 15 menit. Sementara, untuk pemeriksaan cek fisik kendaraan juga 15 menit. Dengan demikian, proses perpanjangan STNK 5 tahunan itu kurang lebih akan memakan waktu sekitar 30 menit.

Video Viral Ambulans Tak Bisa Isi BBM Sampai Turunkan Keranda Mayat

Video Viral Ambulans Tak Bisa Isi BBM Sampai Turunkan Keranda Mayat

JAKARTA, investor.id – DPR akhirnya membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada dan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pendaftaran pasangan calon kepala daerah Pilkada Serentak 2024. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan alasan utama pembatalan tersebut karena waktu yang tidak memungkinkan lagi bagi DPR menggelar rapat paripurna.

"Itu tanggal 27 Agustus yang kita sama-sama tahu sudah masa pendaftaran sehingga kami merasa lebih baik (pengesahan) itu tidak dilaksanakan karena masa pendaftaran sudah berlaku," ujar Dasco dalam konferensi pers di gedung parlemen, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024) malam.

Dasco menjelaskan rapat paripurna DPR selalu dilakukan pada hari Selasa atau Kamis dalam satu pekan. Jika DPR kembali melakukan rapat paripurna terdekat, kata dia, akan jatuh pada Selasa pekan depan, 27 Agustus 2024. Menurut Dasco, hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena tanggal 27 Agustus sudah memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah.

"Kami tegaskan sekali lagi karena kita patuh, taat dan tunduk kepada aturan berlaku bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang maka yang berlaku adalah hasil putusan Mahkamah Konstitusi judicial review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora," tandas Dasco.

Lebih lanjut, Dasco membantah pembatalan pengesahan revisi UU Pilkada disebabkan karena eskalasi massa penolak makin meningkat. DPR, kata dia, terutama karena DPR patuh pada aturan dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Pada hari ini revisi undang-undang Pilkada batal dilaksanakan oleh karena itu sesuai dengan mekanisme yang berlaku apabila mau ada Paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR," tandas dia.

Selain itu, kata Dasco, rapat paripurna pengesahan revisi UU Pilkada ditunda karena tidak memenuhi kuorum pada pukul 10.00 WIB. Saat itu, belum ada massa yang menggelar aksi penolakan revisi UU Pilkada.

"Kalau tadi anda monitor bahwa tidak jadinya dilaksanakan atau batalnya pengesahan itu jam 10.00 pagi jam 10.00 pagi itu belum ada massa. Masih sepi dan tidak ada komunikasi apa pun," pungkas Dasco.

Sebelumnya, DPR memutuskan menunda rapat paripurna dengan agenda pengesahan revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tengah Pemilihan Kepala Daerah atau UU Pilkada pada hari ini, Kamis (22/8/2024). Rapat paripurna tersebut ditunda lantaran tidak memenuhi kuorum.

"Sesuai dengan aturan yang ada bahwa rapat tidak bisa dilanjutkan," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangannya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Dasco mengatakan, rapat pengambilan keputusan seperti rapat paripurna di DPR harus memenuhi syarat minimal kehadiran anggota DPR. Dari total 560 anggota DPR, yang hadir secara fisik pada rapat paripurna hari ini hanya 86 anggota.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News