Kementerian Transmigrasi mendapat pagu anggaran 2025 sebesar Rp 92 miliar. Menurut Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara anggaran ini sangat kecil.

Bahkan, sang Menteri membandingkannya dengan era orde baru.

"Dulu zaman Orde Baru Kementerian Transmigrasi waktu itu sendiri mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp 5,4 triliun. Kalau misalkan dikurskan dengan US$ pada saat itu, dengan kurs sekarang itu sekitar Rp 37,5 triliun," kata Iftitah, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

"Di tahun 2024 sekitar Rp 192 miliar, dan rencananya pagu 2025 itu hanya sekitar Rp 92 miliar," sambungnya.

Sebagai informasi, dalam pembahasan APBN 2025, sebelum kepastian pemisahan transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), angka Rp 92 miliar itu merupakan anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans).

Iftitah sendiri menilai, jumlah anggaran 2025 tersebut sangatlah kecil untuk kementeriannya. Bahkan menurutnya, anggaran Rp 92 miliar itu hanya mampu mengangkut beberapa puluk kepala keluarga untuk bermigrasi.

"Paling hanya beberapa puluh kepala keluarga saja. Beda dengan pada tahun 1995 dulu kita memberangkatkan hampir 50 ribu kepala keluarga," ujarnya.

Padahal, keberadaan transmigran sangat penting menurutnya untuk membantu mencapai target Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dalam 4 tahun. Transmigran menjadi penopang untuk keperluan ketahanan pangan.

"Kami akan laporkan langsung kepada Bapak Presiden hanya saya memang menitip pesan kepada para staf Kementerian Transmigrasi, jangan pernah kita mengeluh dengan anggaran. Jadi kita buktikan, kita nyatakan dulu bahwa dengan anggaran sekecil apapun kita bisa tingkatkan valuasinya lebih besar," ujar Iftitah.

Selain itu, Iftitah menambahkan, melalui sinergi dengan kementerian teknis lainnya yang sama-sama berada di Bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, anggaran kecil itu bisa dimaksimalkan.

Misalnya penyiapan lahan terkait dengan Kementerian ATR/BPN, kemudian juga Kementerian Pekerjaan Umum PU terkait jalan akses, lalu Kementerian Perumahan Rakyat untuk perumahan bagi para transmigran, serta perhubungan untuk transportasi.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Keuangan memberikan ruang fiskal dalam APBN 2025. Hal ini dilakukan agar ketika pemerintahan telah berganti, maka Presiden Prabowo Subianto punya ruang untuk melakukan penyesuaian maupun menambah alokasi anggaran bagi kementeriannya.

Kementerian Pertanian memperkirakan, Indonesia membutuhkan 5,3 juta ton Crude Palm Oil (CPO) untuk merealisasikan bahan bakar minyak (BBM) solar campur sawit atau biodiesel 50% (B50). Ditargetkan, produksinya siap dilakukan pada 2026.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia saat ini telah mencapai bahan bakar B35%. Untuk melompat ke B50, dibutuhkan CPO sebanyak 5,3 juta.

"Untuk mencapai B35, lompat ke B50, kami butuh 5,3 juta ton (CPO). Kita proses tahun depan, mudah-mudahan paling lambat 2026 selesai (siap produksi)," kata Amran, ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Selasa (22/10/2024).

Sebelum B50, pemerintah RI juga tengah penyiapan untuk B40. Amran memastikan B40 sudah bisa diterapkan pada Januari 2025. Meski begitu, persiapan untuk B50 paralel dilakukan dengan penyiapan B40.

"Biodiesel B50 kita sudah rancang, Januari B40 sudah jalan. Kita rancang dulu B50 karena bahannya cukup," ujarnya.

Amran juga memastikan, persediaan CPO Ri masih mencukupi. Adapun RI sendiri punya kuota ekspor CPO mencapai 26 juta ton. Menurutnya, sebagian dari porsi tersebut bisa dimanfaatkan untuk B50 ini.

"CPO kita produksinya 46 juta ton. Sekarang dalam negeri kita pakai 20 juta ton, kita ekspor 26 juta ton. Kalau kita mengambil 5,3 juta ton, berarti nggak ada masalah kan? Karena kita ekspor 26 juta ton. Kita kurangi sesuai kebutuhan dalam negeri, kita prioritaskan dalam negeri," kata dia.

Begitu pula dengan pabrik pengolahannya, ia juga memastikan kesiapannya. Pekerjaan rumah (PR) berikutnya ialah untuk meningkatkan kapasitasnya.

"Sekarang sudah mulai 2025 Januari, itu (produksi) B40. Mudah-mudahan bisa lebih cepat, kapasitas pabrik sudah cukup untuk B50," ujar Amran.

Simak Video: Prabowo Optimistis RI Swasembada Energi: Solar 100% dari Kelapa Sawit

[Gambas:Video 20detik]