Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto bertemu Ketua Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress) China, Zhao Leji, dalam kunjungannya ke negara tersebut. Pertemuan pada Sabtu (9/11) itu digelar di Great Hall of the People, Beijing.

Dalam pengantarnya, Prabowo mengapresiasi sambutan hangat dari pemerintah China yang menjadi simbol penghargaan mendalam terhadap hubungan bilateral kedua negara.

Prabowo turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Zhao Leji dan seluruh anggota Kongres Rakyat Nasional China atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan.

"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk diterima oleh Yang Mulia," ujar Prabowo dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Sabtu (9/11/2024).

Prabowo juga menekankan pentingnya kunjungan kenegaraan ini sebagai bentuk komitmen untuk mempererat persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dan China.

"Kunjungan ini menunjukkan rasa hormat kami yang besar kepada Republik Rakyat Tiongkok serta komitmen kami untuk menjaga dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara," kata Prabowo.

Prabowo juga dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Pertemuan tersebut akan membahas lebih lanjut cara-cara baru untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok, termasuk bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi.

"Saya akan melakukan diskusi yang baik dengan pemerintah Tiongkok, termasuk Presiden dan Perdana Menteri, serta merumuskan cara-cara yang lebih baik untuk meningkatkan kerja sama dan persahabatan kita," ujarnya.

Sementara itu, Zhao Leji turut menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Prabowo dan menyambut baik kunjungannya ke Tiongkok. Zhao Leji berharap pertemuan ini akan makin memperjelas dan meningkatkan semangat demi kemajuan kedua negara dan mempererat hubungan Indonesia-Tiongkok.

"Semoga Presiden Xi Jinping dan Presiden Prabowo di masa depan dapat membuat kemajuan untuk kedua negara," ucap Zhao Leji.

(ily/hns)

Beijing (ANTARA) - Perdagangan luar negeri China membukukan peningkatan yang lebih cepat pada Oktober 2024 yang menunjukkan adanya momentum lebih kuat dalam perekonomian secara keseluruhan, seiring dengan langkah-langkah negeri Tirai Bambu itu yang semakin intensif dalam mendorong pertumbuhan.

Mengutip data yang dirilis Administrasi Umum Kepabeanan (General Administration of Customs/GAC) China pada Kamis (7/11), total impor dan ekspor barang China meningkat 4,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) dalam mata uang yuan pada Oktober, peningkatan yang lebih cepat dibandingkan kenaikan 0,7 persen pada September,

Selama periode Januari-Oktober 2024, perdagangan barang luar negeri China meningkat 5,2 persen (yoy) menjadi 36,02 triliun yuan (1 yuan = Rp2.200) atau sekitar 5 triliun dolar AS. Sementara itu, ekspor dan impor China masing-masing naik 6,7 persen dan naik 3,2 persen pada periode yang sama.

Surplus perdagangan meningkat 17,6 persen (yoy) menjadi 5,58 triliun yuan selama periode Januari hingga Oktober.

China mampu mencapai target perdagangan luar negeri setahun penuh berupa peningkatan kualitas dan stabilitas volume, kata Direktur Departemen Statistik dan Analisis GAC Lyu Daliang.

ASEAN tetap menjadi mitra dagang terbesar China, dengan nilai perdagangan antara kedua pihak mencapai 5,67 triliun yuan dalam 10 bulan pertama tahun ini, naik 8,8 persen dari tahun lalu dan menyumbang 15,7 persen dari total perdagangan luar negeri China.

Uni Eropa (UE) menyusul dengan nilai perdagangan sebesar 4,64 triliun yuan, Amerika Serikat (AS) sebesar 4,01 triliun yuan, dan Korea Selatan sebesar 1,91 triliun yuan.

Selama periode yang sama, perdagangan China dengan negara-negara yang berpartisipasi dalam Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra (Belt and Road Initiative/BRI) meningkat 6,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 16,94 triliun yuan.

Perdagangan China dengan negara-negara Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) dan BRICS lainnya masing-masing naik 4,3 persen dan 4,5 persen.

Selama periode tersebut, sekitar 178.000 perusahaan China terlibat dalam perdagangan dengan Amerika Latin, naik 6,9 persen (yoy), dan perdagangan China-Amerika Latin tumbuh 9,1 persen.

Produk-produk mekanik dan listrik mendominasi ekspor China selama periode itu, mencakup hampir 60 persen dari total ekspor.

Secara spesifik, ekspor peralatan dan komponen pemrosesan data otomatis meningkat 10,9 persen (yoy) dalam 10 bulan pertama, sementara sirkuit terpadu naik 21,4 persen, dan mobil naik 20 persen.

Impor bijih besi, batu bara, dan gas alam China mencatatkan peningkatan dalam volume selama periode tersebut, sementara impor minyak mentah China turun tipis.

Perdagangan luar negeri China membukukan kinerja yang melampaui perkiraan tahun ini. Secara khusus, peningkatan perdagangan lebih lanjut pada Oktober, ditambah dengan aktivitas manufaktur yang dinamis dan penjualan properti yang menguat, menambah bukti bahwa perekonomian China semakin menguat berkat langkah-langkah propertumbuhan.

Perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut telah meluncurkan serangkaian kebijakan untuk memperkuat perekonomian domestik.

Terutama, sejak akhir September, pemerintah pusat telah meluncurkan apa yang oleh para pakar dianggap sebagai paket langkah-langkah makroekonomi penting.

Paket ini berfokus pada peningkatan penyesuaian counter-cyclical (kebijakan proaktif pemerintah guna mengatasi pergerakan siklus ekonomi yang ekstrem), memperluas permintaan domestik yang efektif, mendukung operasional bisnis, mendorong pemulihan pasar properti, dan menghidupkan pasar modal.

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, BANDUNG--Peraturan Daerah (Perda) no 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung merupakan Perda yang mengubah susunan organisasi.

Dari semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Perusahan Umum Daerah (Perumda) Tirtawening.

Anggota pembahas Perda, Agus Andi Setyawan mengatakan Perda mengubah dari perusahaan daerah jadi perusahaan umum daerah diharapkan bisa meningkatkan kualitas, kuantitas, dan sebaran kebutuhan air bersih di Kota Bandung.

“Jelasnya ketika diangkat ke perusahaan umum peningkatan kualitas, penangan air, jadi kalau PDAM itu Perusaahan Daerah Air Minum tentunya layanan dengan harapan air yang diberikan peningkatan dari Perumda ke masyarakat bisa lebih bagus, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujar Agus, Jumat (8/11/2024).

Dibeberkan politisi PKS ini, alasan Perda tersebut hadir karena ketika kualitas air tidak terpenuhi di masyarakat.

Masyarakat Kota Bandung selama ini banyak mengambil air tanah akibatnya merusak lingkungan seperti dicatumkan dalam teori pembangunan berkelanjutan dan itu tidak bagus.

“Jadi bagaimana penyediaan air minum kepada masyarakat kualitasnya lebih meningkat dengan berubahnya Perumda Tirtawening, tentunya optimalisasi pengelolaan sumber daya air," katanya.

"Kemudian juga kemandirian keuangan supaya lebih, efesien, efektif, profesionalisme, dan diharapkan juga selama ini kan ketika PDAM belum memberikan PAD, ada PAD tapi deviden masih kecil maka diharapkan dengan Perumda bisa masuk melalui pelayanan yang optimal,” ucapnya.

Untuk perbailkan infrastruktur sarana prasarana sendiri di Kota Bandung kata Agus, perlu rehabilitasi total baik itu di kawasan selatan, tengah, dan utara yang rencana dilakukan oleh Perumda Tirtawening.

Untuk kawasan selatan diakuinya, sudah masuk dan bagus tinggal sambungan barunya perlu ditingkatkan, kemudian kawasan tengah akan direhab dengan berubah menegerial tata Kelola PDAM ke Perumda Tirtawening.

“Alhamdulilah B to B juga berlanjut, kalau tidak salah di tanda tangani dan Perda ini berjalan tidak ecek-ecek, sekitar Rp 3,5 triliun untuk perbaikan rehabilitasi. Dan tentunya pembangunan berkelanjutan,” terangnya.

Perubahan PDAM ke Perumda kata Agus sendiri lebih positif, terlebih Wali Kota tetap sebagai pemilik, komisaris, sahamnya terbuka. "Yang jelas banyak keuntungan dengan berubahnya PDAM ke Perumda itu," katanya.

Agus berharap seiring dengan target Indonesia emas 45. Maka pembangunan harus maju dan berkelanjutan. Begitupun yang didengunkan para paslon wali kota.

“Semua warga Bandung terlayani air minumnya seperti di luar negeri, nah kedepan saya berharap air kran di Kota Bandung bisa diminum,” tegasnya.

JAKARTA - Bitget, exchange mata uang kripto dan perusahaan Web3 meluncurkan "Pitch n Slay", sebuah inisiatif khusus di bawah program Blockchain4Her yang diselenggarakan untuk menyediakan eksposur bagi para wirausahawan perempuan di ruang blockchain .

Dibangun di atas proyek besar Bitget melalui program Blockchain4Her senilai USD10 juta, program ini memperluas dukungan yang ditargetkan untuk startup yang dipimpin oleh Perempuan dengan menawarkan mereka kesempatan untuk mendapatkan pendanaan hingga USD100.000 dari Foresight Ventures. Pendanaan ini disertai dengan bimbingan yang berharga dari para profesional yang berpengalaman di industri blockchain.

Program "Pitch n Slay", yang dibuat dalam kemitraan dengan organisasi-organisasi seperti World of Women, Women in Web3, dan Bitget Wallet, disusun untuk menawarkan peluang bagi para wirausahawan perempuan untuk menerima modal, bimbingan, dan eksposur yang diperlukan untuk meningkatkan proyek mereka. Kemitraan tambahan dengan Foresight Ventures dan Morph menyoroti penekanan Bitget dalam menyatukan sumber daya dan bimbingan dari para pemimpin dalam ekosistem blockchain.

Selama program berlangsung, para peserta yang terpilih akan menjalani proses bimbingan dan pengembangan yang ketat. Setelah babak pitching awal, para finalis akan menerima dukungan dalam hal strategi pasar, penskalaan, dan teknologi, yang dipimpin oleh para pakar industri termasuk Gracy Chen, CEO Bitget, Taya A, CEO dari World of Women, Min Xu, Partner dari Foresight Ventures, Tess Hau, Pendiri dari Tess Ventures, dan para pemimpin Web3 lainnya.

Diselenggarakan pada tanggal 15 November di Bangkok, Thailand, para finalis program "Pitch n Slay" akan mempresentasikan proyek-proyek yang telah disempurnakan di hadapan panel investor dan juri. Dari tiga pemenang utama startup yang dijalankan oleh perempuan yang terpilih akan mendapatkan hibah untuk memajukan perjalanan startup mereka.

Pemenang pertama akan membawa pulang USD5.000, juara kedua akan mendapatkan USD3.000 dan juara ketiga akan mendapatkan USD2.000. Ketiganya akan memenuhi syarat untuk pitching lebih lanjut ke Foresight Ventures, jika kesepakatan disetujui, masing-masing dapat menerima pendanaan hingga USD100 ribu dalam bentuk pra-pendanaan.

Fokus konstan Bitget dalam mendukung perempuan di Web3 adalah bagian dari strateginya untuk menciptakan peluang pendanaan dan pertumbuhan yang dapat diakses oleh pengusaha perempuan yang dipimpin oleh CEO perusahaan, Gracy Chen

?Bitget adalah organisasi inklusif gender yang membanggakan, dengan lebih dari 45% peran manajemen kami dipegang oleh perempuan. Melalui Blockchain4Her, merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk mendukung para pendiri Perempuan dengan kesempatan untuk mendapatkan eksposur, bimbingan, dan pendanaan. Kami akan terus mengembangkan platform ini, menciptakan peluang pertumbuhan dan memperkuat startup yang dipimpin oleh perempuan di Web3," kata Chen.

Inisiatif Pitch n' Slay secara langsung membahas kurangnya representasi pengusaha Perempuan dalam blockchain, memberikan dukungan finansial dan profesional yang penting untuk sukses dalam lanskap yang kompetitif.

Pengajuan terbuka untuk startup yang dipimpin oleh perempuan yang memenuhi syarat. Untuk lebih jelasnya, kunjungi laman program ini dengan kata kunci ?Pitch n Slay Bitget? di mesin pencarian yang digunakan.

Bisnis.com, BANDUNG - Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang disahkan tahun 2021 masih dirasa kurang maksimal.

Disampaikan mantan Ketua Perda KTR Rediana Awangga, terbukti masih banyak ditemukan masyarakat merokok di tempat yang tidak semestinya. Padahal Perda ini bukan sekedar aturan namun dibutuhkan untuk membangun kesadaran semua pihak terkait bahaya asap rokok.

"Perda KTR ini tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Tapi kan bukan masalah itu, ketika sudah diperdakan semua orang harus mengikuti Perda ini," katanya, Rabu (6/11/2024).

Politisi NasDem ini pun menyampaikan, Perda ini hadir guna memastikan bahwa setiap orang di Kota Bandung menghormati hak dan kewajibannya masing-masing dalam hal ini terkait kenyamanan didalam sebuah ruangan atau kawasan.

Sebelum diatur dalam Perda, masyarakat yang merokok dan tidak merokok dicampur. Hal itu membuat sebagian masyarakat merasa terganggu dengan asap rokok begitupun sebaliknya yang memilih merokok kebingungan mencari wilayah mana saja yang tidak menganggu masyarakat yang tidak merokok.

"Dengan Perda KTR ini tentunya secara detail ditempat mana saja kemudian masyarakat yang merokok ini dapat bebas merokok dan temen-temen tidak merokok pun tidak terganggu asep rokok . Perda ini juga mengatur kewajiban pemilik gedung swasta dan pemerintah agar menyediakan kawasan tanpa rokok," tegas anggota Komisi C DPRD Kota Bandung ini.

Namun yang jadi masalah apakah betul pengawasan Perda tersebut berjalan atau tidak. Pasalnya, ternyata di gedung pemerintah sekali pun masih ada perokok bukan ditempatnya.

"Bicara masyarakat, pemerintah dan DPRD harus memastikan sudah melaksanakan Perda tersebut jangan tidak. Jangan sampai kita bikin regulasi tapi malahan kita yang melanggar," tandasnya.

Menurutnya pengawasan itu harus dilakukan oleh semua pihak, siapapun itu harus saling mengingatkan bahwa di Kota Bandung ada Perda KTR.

"Kalau hanya pemerintah akan sulit melihat jumlah masyarakat yang merokok dan tidak merokok. Maka saya pikir lebih ke sosialisasi, itu penting baik stakeholder, terhadap seluruh bangunan gedung untuk disosialisasikan tempat-tempat tersebut. Fokus pemerintah adalah untuk melihat apakah si bangunan gedung itu sudah menyiapkan KTR atau tidak, fokus pelaksanaan terkait ruang merokok tersebut," ucapnya.

Terkait belum masifnya sosialisi, kata Awang, terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang belum paham Perda KTR. Namun tak dipungkiri memang perlu waktu berapa tahun terus menerus hingga masyarakat paham dan konsistensi.

"KTR sudah ada di DPRD, dan sekarang temen-temen yang mau merokok ya disana diruang bebas merokok, memang butuh proses transisi ini, alhamdulilah terus kami gencarkan," tuturnya.

Disinggung terkait satgas KTR, Awang mengakui sudah menjadi kebiasaan hanya ramai saat seremonial diawal tapi lupa konsisten.

"Saya memahami karena permasalah di Bandung banyak dan KTR ini salah satunya. Bukan hanya pengawasan tetapi gencar mensosialisasikan agar masyarakat pun memiliki kesadaran memiliki hak tidak terkena asap rokok dan perokok pun bisa tetap merokok diruang khusus," ujarnya mengulang.

Untuk terus mendorong pemerintah kota menegakkan Perda tersebut, Awang pun menghimbau pemerintah kota Bandung membuat surat edaran. Sehingga disetiap event mulai tingkat kota hingga kewilayahan atau kelurahan agar mulai membiasakan melaksanakan Perda KTR tersebut.

"Harus diberikan semacam surat edaran, jadi setiap kegiatan disampaikan terkait teknis perda KTR, ini harus selalu diikutkan, mulai dibiasakan baik tingkat kota sampai kelurahan, surat edaran tersebut minimal diingatkan kembali kita punya perda dan disosialisasikan," ucapnya.

Sanksi bagi pelanggar Perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di Kota Bandung sendiri adalah denda sebesar Rp500.000 dan sanksi sosial. Perda ini mengatur larangan merokok di hampir semua ruang publik, seperti tempat ibadah, sekolah, transportasi umum, dan taman-taman publik.

"Sanksi sudah tegas didalam perda, namun ditegakan atau tidak itu yang menjadi soal. Saya pikir itu contoh-contoh penegakan perlu ada, tapi penting sosialisi kesadaran masyarakat agar punya empati merokok tanpa menganggu hak masyarakat yang tidak mau terpapar asap rokok," tandasnya.

Awang pun berharap perda tersebut dapat menjaga hak dan kewajiban baik itu bagi masyarakat yang merokok ataupun tidak. Pasalnya perokok masih dipersilahkan dengan catatan merokok diruang khusus merokok. Sebaliknya memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat yang tidak ingin terpapar asap rokok.

Bisnis.com, BANDUNG--Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, mewajibkan setiap bangunan wajib memiliki sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana.

Anggota DPRD Kota Bandung Uung Tanuwidjaya mengatakan perda ini dibahas pada 2022 lalu oleh Pansus 7 DPRD Kota Bandung. Saat itu, Uung menjadi bagian dari pansus tersebut.

Salah satu bahasan dalam perda ini, kata Uung, gedung-gedung tinggi harus memiliki tata kelola penanganan bencana dan kebakaran. Apabila terjadi kebakaran, khususnya pada bangunan tinggi, maka sudah memiliki langkah-langkah yang diambil.

"Bangunan tinggi di Kota Bandung tidak terlalu banyak seperti di Jakarta dan Surabaya. Tapi harus ada langkah antisipasi karena kita tidak tahu kapan bencana terjadi, " ujar Uung, Selasa (5/11/2024).

Perda yang disahkan dua tahun lalu ini, turut mengatur soal hak dan kewajiban pemerintah serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Satu di antara upayanya menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan serta penanggulangan kebakaran yang mumpuni.

Uung mengatakan, masalah yang dihadapi Kota Bandung adalah hidrant yang berfungsi hanya empat dari ratusan yang sudah dibangun. Hal ini dikarenakan debit air naik-turun, tidak di semua hidrant debitnya mencukupi.

"Kalau hidrantnya tidak berfungsi, solusi bisa memakai air dari kolam retensi. Tapi tidak semua lokasi ada kolam retensi. Kalau misalnya ada kebakaran di daerah padat, hidrant tidak berjalan dan harus menunggu mobil pemadam lain yang datang dengan durasi cukup lama, kan bahaya sekali, " ujar Uung.

Karena itulah, kata Uung, Kota Bandung harus melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran. Sehingga di daerah rawan itu, di bangun posko-posko pemadam kebakaran.

"Saya harap, debit di hidrant-hidrant ini juga dijaga agar saat butuh, airnya tersedia," ucapnya.

Selain itu, peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran juga harus dimiliki instansi terkait. Seperti mobil pemadam kebakaran baik ukuran besar atau kecil untuk menjangkau wilayah sempit.

"Kita juga harus punya motor kecil dengan tangki pemadam yang bisa masuk ke gang-gang, karena seperti kita tahu ada beberapa wilayah di Kota Bandung ini yang padat dan tak bisa dilalui mobil besar. Rumah atau bangunan harus memiliki APAR, sebagai langkah pencegahan, " kata Uung.

Tak hanya itu, warga juga harus terus diberikan edukasi bagaimana cara pencegahan. Misalnya memastikan kompor dalam kondisi mati saat akan berpergian, jaringan listrik tidak dalam keadaan aus atau rusak, dan lainnya. Hal ini sebagai upaya pencegahan.

"Masyarakat juga harus diberi pemahaman kalau ada kebakaran di wilayahnya apa yang harus dilakukan. Jangan sampai kebakaran ini jadi tontonan, ada menghalang-halangi mobil pemadam yang datang. Kan kita suka dengar ya mobil pemadam susah lewat karena ada kendaraan parkir sembarangan, " ungkapnya.

Menurutnya, hal yang paling penting edukasi kepada masyarakat, sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat juga tahu dan paham langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Jakarta -

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah pada perdagangan hari ini. IHSG ditutup pada level 7.479,50 atau melemah sebanyak 25,75 poin (0,34%).

Dikutip dari data RTI, Senin (4/11/2024), IHSG dibuka pada level 7.505,25 hari ini. Sempat menguat di awal perdagangan, IHSG kemudian cenderung berada di zona merah.

IHSG bergerak pada level tertinggi 7.529,70. Kemudian, bergerak di level terendah 7.415,80.

Volume saham yang ditransaksikan pada hari ini sebanyak 23,30 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 11,06 triliun. Jumlah saham yang ditransaksikan sebanyak 1,52 juta kali.

Sementara itu, kapitalisasi pasar sejauh ini tercatat Rp 12.572,99 triliun.

Lebih lanjut, beberapa bursa di Asia bergerak variatif. Nikkei 225 Index stagnan, Hang Seng Index menguat 0,30%, Shanghai Composite Index naik 1,17%, Straits Times Index naik 0,45%.

(acd/hns)

Bisnis.com, BANDUNG—Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Minol) yang diklaim lebih ketat akan disosialisasikan selama dua tahun.

Anggota DPRD Kota Bandung Uung Tanuwijaya mengatakan Perda minol ini membutuhkan sosialisasi selama 2 tahun ke masyarakat tapi selama masa sosialisasi bisa dilakukan penindakan atas pelanggaran.

Menurut Uung Kota bandung sebagai kota wisata banyak dikunjungi oleh wisatawan asing yang memerlukan minuman alkohol sebagai kebutuhan mereka.

Adanya Perda ini memberikan rasa keamanan karena pengendalian peredaran penjualan minuman alkohol bagi masyarakat kota Bandung yang dikenal agamis.

“Jangan sampai generasi muda kita rusak oleh pengaruh alkohol yang bisa diperoleh secara mudah apabila tidak ada aturan. Bagi pelanggar Minol misalnya berjualan tanpa izin dan menjual di tempat yang dilarang harus ditindak tegas karena Perda sudah diberlakukan, " ujar Ùung, Senin (4/11/2024).

Uung saat pembahasan Perda Minol menjadi Ketua Pansus, mengatakan pokok utama dari Perda Minol, untuk melindungi dan memberikan keamanan bagi masyarakat. Selain itu Perda ini memberikan kepastian kepada pedagang minol yang memiliki izin. “Selama ini pedagang yang memiliki izin dirugikan oleh pedagang yang tidak memiliki izin,” katanya.

Perda Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol ini dibentuk lebih ketat dari peraturan daerah sebelumnya. Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol dinilai belum belum efektif dalam hal pelarangan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Menurut Uung, ruang lingkup Perda tentang Minol di Kota Bandung yang baru ini dirancang mengatur ketentuan di antaranya: klasifikasi dan golongan minuman beralkohol, penjualan, perizinan, hingga ketentuan larangan.

Perda ini juga memuat ketentuan terkait peran serta masyarakat, pembentukan tim terpadu pengawasan dan pengendalian, penyitaan dan pemusnahan, ketentuan sanksi dan pidana, hingga ketentuan penyidikan.

“Dalam aturan baru ini setiap pelanggar bisa dihadapkan pada sanksi berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50 juta.Minol hanya bisa dijual dengan memiliki izin di hotel, restoran bar dan.diskotik. Selain itu pembelian harus sudah berusia 21 tahun keatas,” ujarnya.

DPRD Kota Bandung menilai perlunya tindakan untuk mencegah penyalahgunaan alkohol yang dapat berdampak pada meluasnya perbuatan yang dapat merusak kesehatan dan moral ataupun menimbulkan konflik di masyarakat. Uung juga meminta Pemkot menindak pedagang minol oplosan yang berbahaya yang dijual bebas.

"Minol oplosan di jalanan sering merenggut nyawa dan meresahkan masyarakat harus ditindak tegas apalagi ada Perda nya," ujar Uung.

JAKARTA - Dominasi dolar AS secara perlahan mulai terkikis seiring makin banyaknya negara yang melakukan dedolarisasi dengan menggunakan mata uang lokal untuk transaksi. Kelompok ekonomi terkemuka seperti BRICS, Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), dan Commonwealth of Independent States (CIS) juga semakin terang-terangan menantang dominasi dolar AS dengan menciptakan jaringan pembayaran mereka sendiri.

Organisasi-organisasi tersebut membangun sistem baru yang komprehensif untuk perdagangan mata uang lokal. Kelompok-kelompok itu bekerja untuk membentuk kembali sistem keuangan global melalui upaya terkoordinasi dan solusi pembayaran yang inovatif.

Melansir WatcherGuru, berikut daftar negara-negara yang secara aktif melakukan dedolarisasi demi mengurangi ketergantungannya terhadap dolar AS:

China
Sistem pembayaran China, CIPS, kini menghubungkan lebih dari 1.300 bank di seluruh dunia. Transaksi harian tumbuh 50% pada tahun 2022 setelah Rusia menginvasi Ukraina, lalu naik 25% lagi pada awal tahun 2023. Ini merupakan langkah dedolarisasi yang penting.

Kartu UnionPay kini berfungsi di 180 negara, dengan 7,5 miliar kartu yang digunakan?lebih banyak dari gabungan Visa dan Mastercard. Pembayaran yuan kini mencapai 47% dari perdagangan internasional China, yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengurangi ketergantungan dolar di seluruh pasar Asia.

Rusia
Rusia memangkas kepemilikan dolar AS sebesar USD101 miliar dan membangun SPFS untuk menggantikan SWIFT. Pada Mei 2023, 30 bank Rusia telah bergabung dengan CIPS, dan 70% perdagangan dengan China menggunakan yuan.

Sistem pembayaran MIR Rusia melayani 10% warga Rusia melalui 13,9 juta kartu. Antara tahun 2022 dan pertengahan 2023, pembayaran dalam rubel melonjak dari 10% menjadi 40%, menandai perubahan substansial dalam praktik perdagangan dan kemandirian finansial Rusia.

India
Pada Agustus 2023, bank-bank dari 20 negara membuka rekening rupee khusus di India, yang memulai proses dedolarisasi resmi. Ini termasuk 34 bank Rusia yang bekerja sama dengan 14 lembaga keuangan India.

India telah menandatangani perjanjian komprehensif dengan UEA dan Arab Saudi untuk menggunakan rupee dan dirham untuk perdagangan. Karena perubahan harga rupee, pembeli minyak lebih memilih dirham, yang menyebabkan perubahan signifikan dalam pembayaran perdagangan energi.

Brasil
Brasil membuka bank kliring yuan pertamanya pada tahun 2023 dan bergabung dengan CIPS melalui kemitraan strategis. Pada 5,37%, yuan kini menyumbang lebih banyak cadangan devisa Brasil daripada euro, yang menunjukkan komitmen negara tersebut terhadap diversifikasi mata uang dan dengan demikian berkontribusi pada de-dolarisasi.

Pemerintah baru-baru ini menyelesaikan perdagangan langsung pertamanya menggunakan yuan dan real, yang membuka jalur baru bagi perdagangan Amerika Selatan.

Kamboja
Kamboja tumbuh melalui ekspor manufaktur elektronik dan pembangunan ekonomi strategis. Bank sentralnya membutuhkan peningkatan cadangan mata uang asing sembari menerapkan kebijakan keuangan baru. Meningkatnya pariwisata membantu memperkuat mata uang lokal melalui aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia
Melalui perjanjian bilateral, Indonesia berdagang menggunakan mata uang lokal dengan China, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Sistem QRIS-nya membantu 3,6 juta usaha kecil menggunakan mata uang lokal untuk pembayaran, yang mendorong inklusi keuangan dan integrasi regional.

Thailand
Melalui perjanjian inovatif, Thailand mulai berdagang menggunakan mata uang lokal dengan Indonesia dan Malaysia pada tahun 2016. Pariwisata dan investasi asing masih membutuhkan dolar, tetapi bank sentral bekerja secara aktif pada koneksi pembayaran regional dan pengembangan infrastruktur keuangan.

Peralihan penggunaan dollar AS ke mata uang lokal dinilai tak lepas dari kehati-hatian banyak negara untuk mempertahankan ekonominya dari pengaruh eksternal, khususnya yang terkait dengan kebijakan Amerika serikat (AS).

Ketika Federal Reserve menaikkan suku bunga misalnya, negara-negara berkembang menghadapi tantangan yang semakin besar. Uang meninggalkan negara-negara ini, dan utang menjadi lebih mahal untuk dilunasi, sehingga menimbulkan tekanan ekonomi yang signifikan. Tekanan ini mendorong negara-negara untuk mencari alternatif bagi sistem dolar dan mengembangkan mekanisme keuangan yang independen.

Beberapa negara seperti Belarus misalnya, kini sepenuhnya menggunakan sistem SPFS Rusia untuk transaksi regional. Armenia meningkatkan perdagangan mata uang lokal melalui bank-bank CIS dan jaringan keuangan. Kedua negara tersebut kini tidak terlalu bergantung pada sistem keuangan Barat dan memperkuat koneksi perbankan regional melalui solusi pembayaran yang inovatif dan sistem pengiriman pesan yang terintegrasi.

Kendati dedolarisasi semakin gencar, kedigdayaan dolar AS sebagai mata uang utama dalam penyelesaian perdagangan dunia masih belum tergoyahkan. Bahkan, data terbaru dari sistem pengiriman pesan pembayaran SWIFT menunjukkan bahwa penyelesaian perdagangan dalam dolar AS telah meningkat sebesar 9%.

Sementara itu, mata uang lokal China, yuan, juga meningkat penggunaannya dari 2% pada tahun 2023 menjadi 5% pada tahun 2024. Namun demikian, peran yuan masih jauh dari kemungkinan menggantikan dolar AS yang pangsa dalam pembayaran globalnya menyentuh angka 49% pada tahun 2024.

Bisnis.com, BANDUNG--Lahan pemakaman umum di Kota Bandung terus menipis, dewan meminta pemerintah kota cegah penyerobotan meluas.

Anggota DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono meminta Pemkot Bandung segera melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah (Perda) No 5 Tahun 2023 tentang Pelayanan Pemakaman Umum.

Imam mengatakan Perda Pelayanan Pemakaman Umum sebagai bentuk penyesuaian dari peraturan di atasnya. DPRD Kota Bandung melakukan revisi terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

"Salah satu aturan yang mengharuskan adanya perubahan mengenai perda pemakaman ini adalah UU Cipta Kerja," ujar anggota Pansus 3 DPRD Kota Bandung yang membahas Perda Pelayanan Pemakaman Umum ini, Jumat (1/11/2024).

Iman mengaku, tidak tahu persis apakah perwal dari perda ini sudah dibuat atau belum namun untuk sosialsiasi menurutnya sudah ada, meski harus lebih gencar.

Dalam Perda Pelayanan Pemakaman Umum yang diubah adalah, hilangnya retribusi pemakaman jadi pelayanan pemakaman bisa didapatkan msyarakat secara gratis.

"Pelayanan pemakaman tidak dipungut biaya agar keluarga yang sedang berduka ditinggal keluarga tidak dibebani biaya pemakaman," ujarnya.

Menurut Iman, selama ini, keluarga almarhum, harus mengeluarkan uang sebesar Rp 400 ribu- Rp600 ribu, untuk satu kali proses pemakaman.

Di lapangan angka itu kadang bertambah oleh oknum para pencari nafkah dengan alasan penggalian medan yang sulit, tidak ada SDM yang mengerjakannya, dan lain-lain.

"Pungutan liar semestinya tidak terjadi lagi tapi di lapangan masyarakat masih ada harus bayar. Tugas Pemkot Bandung harus responsif terhadap setiap aduan masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, untuk para petugas pemakaman, seharusnya mendapatkan upah atau gaji yang jelas, sehingga kerjanya sudah cukup dengan mendapatkan gaji, tanpa harus meminta lagi kepada keluarga almarhum.

"Tenaga outsourcing, untuk pemakaman karena sekarang sudah tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer," ujarnya.

Perda Pelayanan Pemakaman Umum juga turut mengatur mengenai makam tumpang. Keluarga bisa menggunakan kembali lahan yang sebelumnya sudah digunakan sanak saudara.

Satu liang lahat yang minimal sudah berusia 3 tahun, bisa digunakan untuk tiga saudara yang lain.

"Hal ini berlaku di lahan pemakaman milik Pemkot Bandung, mengingat lahan pemakaman milik sudah semakin sempit," tambah Iman.

Kota Bandung saat ini memiliki 13 Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan total lahan seluas 153 ribu meter persegi.Namun, sekitar 130 ribu meter persegi dari lahan tersebut sudah terpakai. .

Pada tahun 2011, sisa lahan pemakaman di Kota Bandung hanya 4% dari total lahan pemakaman yang dimiliki Pemkot.

Luas lahan pemakaman di Kota Bandung yang dimiliki Pemkot saat itu adalah 1.454.955 meter persegi, dimana 96% dari luas tersebut sudah terpakai.

Lahan terbatas tersebut bahkan ada yang sebagian diserobot warga maka Pemkot harus menertibkan.

"Ambil tindakan penertiban yang tidak represif. Berikan pengertian dan sosialsiasi. Jika perlu libatkan warga sekitar makam untuk menjadi petugas makam," tuturnya.

Aturan lainnya yang terdapat dalam Perda ini adalah rumputisasi.
Dimana keluarga almarhum bisa melakukan sendiri, karena jika semua mengandalkan anggaran dari Pemkot Bandung pasti akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Tangerang (ANTARA) - Maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia (Persero) resmi mengoperasikan kembali penerbangan dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju tiga kota besar di Indonesia sebagai upaya meningkatkan pelayanannya.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam keterangan tertulis diterima di Tangerang, Jumat menyampaikan bahwa penambahan layanan rute Bandara Halim menuju tiga kota besar yaitu Surabaya, Medan dan Padang, Sumatra Barat.

"Mulai hari ini, 1 November 2024 sudah berlaku, peresmian pengoperasian penerbangan dari dan menuju Bandar Udara Halim Perdanakusuma ditandai dengan pelepasan penerbangan perdana rute Halim Perdanakusuma - Surabaya (GA-330) yang mengangkut 157 penumpang," katanya.

Menurutnya, dengan dioperasikannya penerbangan perdana Garuda Indonesia dari dan menuju Bandar Udara Halim Perdanakusuma ini sejalan dengan langkah korporasi dalam memaksimalkan pangsa pasar yang potensial.

Di mana, lanjutnya, lokasi bandara yang cukup strategis dekat dari pusat kota Jakarta ini diharapkan dapat memberikan preferensi lebih luas bagi khususnya bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang kerap melakukan perjalanan bisnis untuk menyesuaikan kebutuhan dan kenyamanannya dalam menentukan opsi transportasi penerbangannya.

"Dengan mengacu rata-rata pergerakan penumpang domestik dari Halim Perdanakusuma di tahun 2023 mencapai hingga 3,7 juta penumpang, kami optimis hadirnya rute ini akan membawa layanan penerbangan dari dan menuju Jakarta yang semakin beragam terutama untuk para pelaku perjalanan bisnis yang bekerja di area Jakarta dan sekitarnya," katanya.

Ia mengatakan, penerbangan Bandar Udara Halim Perdanakusuma ini masing-masing rute selanjutnya akan tersedia 1x setiap harinya dengan mengoperasikan armada Boeing 737-800NG yang berkapasitas 162 penumpang, dengan konfigurasi kursi 12 kelas bisnis dan 150 kelas ekonomi.

Adapun untuk penerbangan GA-330 menuju Surabaya dijadwalkan berangkat dari Halim Perdanakusuma pukul 13.10 LT (local time) dan tiba di Bandara Internasional Juanda pada pukul 14.40 LT. Selanjutnya, penerbangan GA-331 menuju Halim Perdanakusuma (GA-331) akan berangkat dari Surabaya pukul 15.30 LT dan dijadwalkan tiba pukul 17.00 LT.

Kemudian, penerbangan rute Halim Perdanakusuma menuju Medan dengan nomor penerbangan GA-180 akan diberangkatkan pukul 06.15 LT dan dijadwalkan tiba pukul 08.40 LT. Sebaliknya, penerbangan GA-181 akan diberangkatkan dari Bandara Internasional Kualanamu pukul 09.40 LT dan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma pukul 12.10 LT.

Sementara itu, penerbangan menuju Padang akan dilayani dengan GA-166 yang berangkat dari Halim Perdanakusuma pukul 17.45 LT dan tiba di Bandara Internasional Minangkabau pukul 19.35 LT, untuk penerbangan sebaliknya akan dilayani dengan GA-163 yang dijadwalkan berangkat dari Padang pukul 17.15 LT dan tiba di Halim Perdanakusuma pukul 19.15 LT.

"Ketersediaan layanan penerbangan dari Jakarta ini kami harapkan dapat mendukung akselerasi pemulihan perekonomian nasional melalui _multiplier effect_ dengan peran Garuda Indonesia yang menghadirkan lebih banyak opsi penerbangan khususnya menuju Surabaya, Medan, dan Padang sebagai salah satu kota-kota yang mendukung akselerasi perekonomian nasional," ungkap dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

PT Bukalapak.com Tbk berencana mengajukan upaya hukum usai divonis membayar ganti rugi Rp 107 miliar berdasarkan ketetapan Mahkamah Agung. Vonis ini buntut putusan dari gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan PT Harmas Jalesveva, pemilik Gedung One Belpark Office.

Sekretaris Perusahaan Cut Fika Lutfi mengatakan pihaknya telah menerima putusan kasasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia menyebut pihaknya berupaya mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Menindaklanjuti ketetapan hukum tersebut, Perseroan memutuskan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Kasasi No. 2461 K/PDT/2024 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," katanya dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (1/11/2024).

Cut menegaskan tidak ada dampak material yang dirasakan secara langsung terhadap operasional dan keuangan perusahaan atas kasus hukum tersebut. Dia juga menekankan tidak ada informasi /kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menjaga stabilitas operasional dan kepatuhan hukum dengan memperkuat kebijakan internal serta melaksanakan evaluasi berkala terhadap proses operasional.

"Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah potensi masalah hukum dan memastikan keberlanjutan operasional perusahaan," terangnya.

Dalam catatan detikcom, permasalahan berawal dari tindakan Bukalapak memutus secara sepihak terkait LOI Sewa Gedung One Belpark Office di Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan. Saat itu, Bukalapak awalnya menjanjikan akan menyewa seluruh lantai gedung tetapi membatalkannya secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Harmas.

PT Harmas sudah melaksanakan kewajibannya untuk membangun dan menyediakan gedung sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Bukalapak. Namun, setelah PT Harmas menyelesaikan kewajibannya untuk menyediakan gedung, Bukalapak justru menuding PT Harmas lalai karena terlambat menyelesaikan pembangunan gedung.

"Pembatalan sepihak Bukalapak terhadap LOI menyebabkan klien kami merasa dirugikan. Sedangkan klien kami sudah membayarkan komisi kepada agen properti yang ditunjuk oleh Bukalapak, PT Leads Property Services Indonesia, dan sisanya dibayarkan untuk service charge lainnya," ujar Kuasa hukum PT Harmas Jalesveva Dolvianus Nana dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Selain meminta keadilan dalam permasalahannya, perkara ini juga memberikan kepastian hukum kepada PT Harmas. Pasalnya, eksklusifitas LOI tersebut membuat PT Harmas ragu untuk menyewakan dan menawarkan Gedung One Belpark Office kepada pihak lainnya.

Usai diputus inkracht di tingkat kasasi, PT Harmas sudah memohonkan eksekusi. Namun, Bukalapak belum melaksanakan isi putusan dengan membayarkan ganti rugi kepada PT Harmas secara sukarela. Adapun dalam waktu dekat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan peneguran (aanmaning) terhadap Bukalapak untuk segera membayar kerugian kepada PT Harmas sebesar Rp 107 miliar.

(kil/kil)