JAKARTA - Media asing asal Hong Kong South China Morning Post (SCMP) menyoroti kerja paksa di pabrik smelter nikel di Indonesia di tengah kecaman dari Amerika Serikat (AS). Industri nikel Indonesia menghadapi pengawasan, yang semakin ketat setelah ditandai oleh pihak berwenang AS karena adanya kerja rodi.

Menurut para analis, seharusnya menjadi peringatan bagi Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk mendapatkan kesepakatan mineral yang sangat penting dengan Washington. Laporan terbaru Departemen Tenaga Kerja AS tentang "Kondisi Global Pekerja Anak dan Pekerja Paksa" mengklasifikasikan nikel Indonesia sebagai produk dari praktik-praktik eksploitasi, dengan mengutip berbagai laporan berita dan penelitian dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

"Kerja paksa mencemari rantai pasokan mineral penting, termasuk aluminium dan polysilicon dari China, nikel dari Indonesia, dan kobalt, tantalum, dan timah dari Republik Demokratik Kongo," ujar Thea Lee, wakil menteri urusan tenaga kerja internasional di lembaga tersebut, mengatakan dalam sebuah konferensi pers pada 5 September lalu, dlansir dari SCMP, Senin (23/9/2024).

"Para pekerja menghadapi berbagai pelanggaran seperti kerja lembur yang berlebihan dan tidak sukarela, pekerjaan yang tidak aman, upah yang tidak dibayar, denda, pemecatan, ancaman kekerasan, dan jeratan utang."

Baca Juga: Hizbullah Hujani Israel dengan Roket setelah Komandan Pasukan Khususnya Dibunuh Zionis

Laporan setebal 330 halaman tersebut juga menyoroti nasib pekerja China yang direkrut secara curang di pabrik-pabrik peleburan nikel di Indonesia, yang mengungkap berbagai masalah seperti pemotongan upah yang sewenang-wenang, jam kerja yang lebih panjang, penyitaan paspor, dan pelecehan fisik dan verbal sebagai hukuman.

"Indikator-indikator lain dari kerja paksa termasuk pembatasan pergerakan, isolasi, pengawasan yang terus menerus, dan kerja lembur yang dipaksakan; yang kesemuanya dilaporkan sebagai praktik-praktik yang lazim terjadi dalam produksi nikel," laporan tersebut mengatakan.

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS mengidentifikasi perekrutan tenaga kerja China yang menipu oleh perusahaan pertambangan nikel yang berafiliasi dengan 'Inisiatif Sabuk dan Jalan China' di Indonesia sebagai bentuk perdagangan manusia dalam laporan Perdagangan Manusia tahun 2022 dan 2023.

Baca Juga: China Kuasai Harta Karun Super Langka Dunia, AS dan Sekutu Tak Terima

Laporan tahun lalu menemukan bahwa dari 333 pekerja China yang disurvei pada tahun sebelumnya hanya 27 persen yang memiliki izin kerja yang sah sedangkan 23 persen melaporkan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan tempat kerja mereka dan tujuh pekerja meninggal di tempat kerja tanpa penjelasan.

"Laporan AS seharusnya menjadi peringatan bagi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap smelter-smelter nikel yang sudah ada maupun yang baru," kata Hilman Palaon, seorang peneliti di Pusat Pengembangan Indo-Pasifik Lowy Institute di Australia.

JAKARTA, investor.id – Pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dengan Menlu Thailand Maris Sangiampongsa membahas penguatan kerja sama bilateral, termasuk penanganan perdagangan manusia.

Ini adalah pertemuan perdana Retno dengan Sangiampongsa yang baru dilantik awal tahun ini, di sela-sela rangkaian Pertemuan ke-57 Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM ke-57).

Pada pertemuan yang diadakan di Vientiane, Laos pada Rabu (24/7/2024) waktu setempat itu, Retno dan Maris membahas sejumlah isu penting terkait kerja sama bilateral antara RI dan Thailand.

“Tahun depan, Indonesia dan Thailand memasuki hubungan diplomatik yang ke-75 tahun. Saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan bilateral dengan Thailand ke depannya,” ungkap Retno, Rabu.

Menurutnya, sejumlah isu yang dibahas tersebut di antaranya kerja sama dalam penanganan perdagangan manusia di kawasan. Kedua pihak juga membahas peningkatan perdagangan melalui penyelenggaraan komite perdagangan gabungan (joint trade committee) dan revitalisasi mekanisme konsultasi bilateral.

“Saya juga sampaikan Indonesia dan Thailand, sebagai negara pendiri ASEAN, memiliki kewajiban yang besar untuk menjaga ASEAN,” imbuhnya.

Selain membahas kerja sama bilateral, Retno dan Maris turut membahas persoalan Myanmar. Ini terkait dengan penyaluran bantuan kemanusiaan ke negara yang sedang dilanda konflik itu.

Retno mengapresiasi inisiatif Thailand untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan lintas batas ke Myanmar. Meski demikian, Ia mengingatkan supaya bantuan tersebut dapat disalurkan dengan efektif.

Bantuan kemanusiaan yang diberikan untuk Myanmar, kata Retno, juga harus dikoordinasikan melalui badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ataupun ASEAN, khususnya melalui pusat koordinasi bantuan kemanusiaan ASEAN, AHA Center.

“Indonesia juga siap mendukung partisipasi Thailand dalam open-ended Troika-ASEAN khusus membahas masalah Myanmar,” kata dia.

Selain dengan Maris, Retno melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di sela-sela AMM ke-57.

Rangkaian AMM ke-57 pada Rabu juga dimanfaatkan untuk menghadiri pertemuan Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ Commission), pertemuan dengan Perwakilan Komite HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR), dan pertemuan Troika untuk implementasi Konsensus Lima Poin (5PC).

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Sebanyak 50 warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sydney, Australia. Mereka dipaksa bekerja menjadi pekerja seks komersial (PSK) di Negeri Kanguru.

“Kurang lebih sebanyak 50 orang yang jadi pekerja seks komersial,” ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Juli 2024.

Para korban diminta menandatangani surat perjanjian utang piutang sebesar Rp50 juta. Surat perjanjian ini sebagai jaminan apabila korban memutus kontrak atau tidak bekerja lagi dalam kurun waktu tiga bulan.
“Semua korban merupakan orang dari Jawa Tengah,” ujar dia.

Baca Juga: Tolak Jadi PSK, Seorang Wanita di Demak Tewas Dihantam Balok

Tim penyidik Bareskrim Polri bekerja sama dengan Australian Federal Police (AFP), Div Hubinter Polri, dan Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menelusuri identitas tersangka lainnya dan para korban yang sudah diberangkatkan. Diduga para tersangka sudah mendapatkan keuntungan hingga Rp500 juta dari tindak kejahatan tersebut.

Dalam perkara ini, penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan minimal tiga tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.

(AZF)

Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan mengirimkan warga Indonesia ke Sydney, Australia. Korban dijual untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK).

"Modus membawa warga negara Indonesia ke laut wilayah republik Indonesia yakni negara Australia dengan maksud untuk dieksploitasi secara seksual," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro dalam konferensi pers di Barekrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Juli 2024.

Djuhandani menuturkan pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi dari Australian Federal Police (AFP) pada 6 September 2023 tentang adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus WNI bekerja sebagai pekerja seks komersial di Sydney, Australia. Menindaklanjuti informasi itu, Polri langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan.
"Mulai dari pendalaman keterangan para korban di Sydney, Australia, menyita barang bukti yang berkaitan seperti dokumen perjalanan, dokumen perekrutan, bukti pengiriman uang, dan bukti percakapan antara korban dengan perekrut, akhirnya kami melakukan penangkapan terhadap tersangka," ungkap Djuhandani.

Jenderal polisi bintang satu ini menyebut ada dua tersangka ditangkap dalam kasus ini. Keduanya ialah FLA, perempuan berusia 36 tahun dan SS alias Batman.

Menurut Djuhandani, FLA ditangkap di Perumahan Semanan Indah, Blok G No.3a, Kelurahan Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, pada 18 Maret 2024. FLA disebut berperan sebagai perekrut korban, menyiapkan visa dan tiket keberangkatan korban ke Sydney.

"Selanjutnya menyerahkan korban kepada saudara SS alias Batman yang berada di Sydney," ungkap Djuhandani.

Sementara itu, tersangka SS alias Batman ditangkap AFP pada 10 Juli 2024 di Sydney dan saat ini menjalani penahanan di kantor AFP. Djuhandani menyebut SS alias Batman berperan sebagai koordinator beberapa tempat prostitusi di Sydney.

Baca juga: 68 Korban Perdagangan Orang dari 4 Negara dijadikan Scammer di Dubai

Tersangka Batman disebut juga menjemput korban, menampung, dan mempekerjakan para korban di beberapa tempat prostitusi yang berada di Sydney. Kemudian, memperoleh keuntungan dari para korban.

"Tersangka memberangkatkan korban ke Sydney Australia untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) yang kemudian para korban diserahkan kepada mucikari/agensi SS alias Batman (WNI yang sudah berpindah menjadi WN Australia) yang berada di Sydney, Australia," papar Djuhandani.

Djuhandani menyebut penyidik menggeledah rumah tersangka FLA. Kemudian, disita berbagai dokumen seperti satu paspor atas nama Fenny Laurencia Aristi, dua buku tahapan BCA atas nama Fenny Laurencia Aristi, dua kartu ATM BCA platinum, tiga unit handphone, satu unit laptop Asus vivobook 15 inci warna emas, satu hard disk eksternal 2 TB merek Seagate warna putih rose gold, dan 28 paspor milik WNI.

"(Terkait 28 paspor) masih kami dalami apakah paspor ini merupakan korban apa bukan," ucap Djuhandani.

Tersangka telah ditahan. Mereka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, minimal 3 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp120 jita dan paling banyak Rp600 juta.

(AGA)

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK menyebut ada total 728 orang korban Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO yang sudah ditangani oleh Kementerian Sosial.

Dari angka itu, terbanyak berasal dari Nusa Tenggara Barat, berikutnya adalah Jawa Timur dan Aceh. Sedangkan negara tujuan TPPO terbanyak dari Tanah Air adalah Malaysia.

“Memang NTB merupakan kantong pekerja migran Indonesia atau PMI, TPPO itu paling banyak terjadi di sana." ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/7).

Ia mengutip data Kementerian Sosial per 3 Juli 2024. Dalam data itu tercatat korban TPPO dari NTB sebanyak 171 orang, diikuti Jawa Timur 139 orang, dan Aceh 68 orang.

Korban TPPO terbanyak berasal dari Malaysia sebanyak 637 orang diikuti Suriah sebanyak 30 orang. Mayoritas korban berusia dewasa sebanyak 699 orang, ada juga korban anak-anak 18 orang, dan lansia 11 orang. Dari jenis kelamin, terbanyak adalah laki-laki yakni 434 orang dan perempuan 294 orang.

Tahun lalu, Kemensos menangani 1.359 orang korban TPPO. Mereka diberikan rehabilitasi sosial serta program kewirausahaan.

Tahun ini, 416 korban TPPO diberi rehabilitasi sosial berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara, hingga pemeriksaan kesehatan. Sementara sisa 105 orang diberi rehabilitasi sosial plus kewirausahaan.

Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri mencatat jumlah korban TPPO per 11 Juli 2024 mencapai 698 orang. Pelaporan terbanyak datang dari Polda Kepulauan Riau sebanyak 140 orang, disusul Polda Kalimantan Utara sebanyak 130 orang. Dari angka itu, kebanyakan korban TPPO adalah laki-laki, sebanyak 396 orang.

“Jadi di pintu masuk-pintu masuk ya, Kepri, terus kemudian ke Kaltara," ujarnya.

Untuk mencegah dan menangani TPPO, Kemenko PMK menetapkan empat strategi, yakni:

• Meningkatkan pencegahan dibandingkan penanganan

Salah satunya dengan edukasi terpadu yang menyasar kepala sekolah, media, aparat desa, hingga aktivis masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan TPPO

• Mengkoordinasikan satu data terintegrasi untuyk korban TPPO

Kemenko PMK melakukan rapat koorinasi penguatan regulasi dan kelembagaan Satu Data Migrasi Internasional atau SDMI. Rakor ini membahas kebutuhan payung hukum SDMI untuk mengambil kebijakan perlindungan

• Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pendampingan

Salah satunya adalah mendorong terbentuknya gugus Tugas TPPO di daerah melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA, dan Kepolisian

• Memperkuat regulasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Kemenko PMK juga mengawal penyusunan Perpres Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Medan: Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara menjatuhkan vonis bebas kepada mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin atas perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Mengadili, menyatakan terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum," kata Hakim Ketua Andriansyah saat membacakan vonis di PN Stabat, Langkat, Sumatra Utara, Senin, 8 Juli 2024.

Dalam amar putusannya, majelis hakim meminta agar hak serta harkat martabat terdakwa Terbit Rencana Perangin-Angin dalam perkara ini dipulihkan.

Kasus yang menjerat Terbit Rencana Perangin Angin-angin berawal dari penemuan praktik kerangkeng manusia di kediaman pribadinya, di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara pada 19 Januari 2022.

Kerangkeng manusia ini disebutkan bakal digunakan untuk 'memenjarakan' pekerja kebun kelapa sawit milik Terbit Rencana Perangin-Angin. Namun Terbit Rencana Perangin-Angin mengeklaim kerangkeng manusia berukuran 6 meter x 6 meter yang terbagi dua kamar itu merupakan sel membina pelaku penyalahgunaan narkoba.

Polisi menyebut kerangkeng manusia dimaksud belum memiliki izin, dan Badan Narkotika Nasional menegaskan kerangkeng di rumah Terbit Rencana Perangin-Angin tidak bisa disebut sebagai tempat rehabilitasi.

"Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, serta harkat martabatnya. Menyatakan permohonan restitusi tidak dapat diterima," ujar Andriansyah.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Langkat Hendra Abdi Sinaga menegaskan, pihaknya akan melakukan upaya hukum kasasi atas putusan bebas tersebut. "JPU Kejari Langkat di di persidangan telah menyatakan kasasi," tegas dia.

Sebab, sebelumnya JPU telah menuntut terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin dengan pidana penjara 14 tahun dan denda Rp500 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar, maka diganti penjara enam bulan

Selain itu, kata Hendra, pihaknya juga membebankan terdakwa membayar biaya restitusi untuk sebelas korban maupun ahli waris sebesar Rp2,3 miliar.

"JPU menilai terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 2 Jo Pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana surat dakwaan keempat," tegas Hendra Abdi Sinaga.

(WHS)