Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta maaf kepada Komisi V DPR RI atas ulah salah satu jajarannya yang disebut berlaku arogan. Dudy menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan selalu menghormati forum DPR RI.

"Saya mau menyampaikan permohonan maaf Pak, atas sikap oknum-oknum yang bagaimana disampaikan oleh Ibu tadi, saya yakinkan bahwa tidak ada dari pimpinan Kementerian, baik itu pejabat eselon 1, bahwa kami sangat menghargai forum ini," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia menyebut rapat di DPR menjadi forum komunikasi Kemenhub dan juga sebagai bentuk transparansi. Forum di DPR juga menjadi tempat Kemenhub mendengarkan aspirasi-aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menuding salah satu pejabat di Kemenhub berlaku arogan. Menurut Yasti, oknum tersebut enggan mendengar aspirasi dari anggota parlemen.

"Di dalam kementerian bapak ada mantan Sesditjen, salah satu direktur sekarang pindah, itu menyampaikan bahwa tidak ada itu yang namanya aspirasi-aspirasi anggota DPR RI, ada pak. Dan kami tidak takut dengan DPR RI. Saya bukan soal takut atau tidak takut, kami menjalankan sumpah kami sebagai anggota DPR RI," ujarnya.

Yasti berharap Menhub dapat mengevaluasi oknum yang dimaksud. Ia juga menyatakan bahwa Kemenhub dan Komisi V adalah mitra yang seharusnya dapat bekerja dengan baik.

"Nanti kita bilang kepada Pak Menteri supaya bisa dievaluasi orang ini, nggak sopan. Kita tahu nggak boleh seperti itu, kita itu bermitra. Kalau bermitra kita tahu tupoksi kita seperti apa. Jangan arogan gitu," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pejabat di Papua atas segala kekurangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Permohonan maaf ini disampaikan Ma’ruf saat memberikan arahan mengenai percepatan pembangunan dan otonomi khusus kepada pejabat bupati, wali kota, dan gubernur di seluruh Provinsi Papua.

Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf meminta maaf karena agenda pengarahan yang seharusnya dimulai pukul 14.00, terpaksa mundur hingga hampir pukul 15.00.

Penundaan ini disebabkan oleh acara makan siang bersama Presiden RI di Istana Negara.

“Sebelumnya saya minta maaf karena (waktu pengarahan) agak mundur, karena tadi ada acara makan bersama presiden, wakil presiden, para menteri termasuk presiden terpilih untuk pertemuan terakhir kalinya,” ungkap Ma’ruf Amin di Aula Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Ma’ruf juga menyinggung, masa jabatan pemerintahan saat ini akan berakhir pada 20 Oktober 2024.

Ia menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan yang mungkin terjadi dalam upaya pemerintah pusat mempercepat pembangunan di Papua.

“Karena usia (pemerintahan) kami, umur kami tinggal dua hari lagi, sesudah itu akan berganti presiden baru, wakil presiden baru yang akan dilantik pada hari Minggu yang akan datang,” kata Ma’ruf.

“Karena itu, di akhir kesempatan ini sekaligus saya senang bertemu Bapak dan Ibu sekalian dan saya memohon maaf atas kekurangan yang kami (pemerintah pusat) lakukan,” ucapnya.

Di hadapan para pejabat Papua, Ma’ruf mengungkapkan rasa penyesalannya karena harus berhenti membantu Papua.

“Terus terang saya menyesal karena saya harus berhenti tidak lagi ikut membantu Papua ke depan, karena saya merasa, bagi saya, Papua adalah sesuatu yang saya cintai,” ucapnya.

Ma’ruf menambahkan, ia sangat mencintai Papua dan segala anugerah yang diberikan Tuhan di Bumi Cendrawasih.

Ia juga merasa menyesal tidak dapat langsung mengunjungi Papua di akhir masa jabatannya sebagai Wakil Presiden.

“Buat saya, tanah Papua tanah yang menarik dan berkesan, oleh karena itu, saya menyesal sekali terakhir kali (jadi Wapres) saya tidak bisa bertemu Bapak-Bapak di tanah Papua, sambil bakar batu,” kata Ma’ruf disambut tawa hadirin.

Dia berharap agar dirinya masih diterima dengan baik jika suatu saat dapat kembali ke Papua.

“Saya mohon, walaupun saya tidak menjadi wakil presiden lagi, kalau nanti saya ke Papua saya diterima oleh Bapak, Ibu sekalian,” ucapnya, yang disambut tepuk tangan para pejabat Provinsi Papua.

Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf juga mendoakan agar Papua dapat lebih maju dan rakyatnya sejahtera.

“Saya akan terus mendoakan supaya Papua terus maju, Papua terus aman dan damai, Papua sejahtera, Papua cerdas, Papua sehat, Papua produktif,” kata Wapres.

“Papua menjadi daerah bukan saja sama dengan daerah lain, saya berharap Papua akan lebih baik dari provinsi-provinsi lain,” imbuhnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan permohonan maaf kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menjelang purnatugas. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Banggar DPR RI, hari ini, Selasa (17/9/2024).

Sri Mulyani sendiri menjabat sebagai Menteri Keuangan selama 8 tahun lamanya, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekitar satu bulan lagi, atau tepatnya tanggal 20 Oktober masa tugasnya di Kabinet Indonesia Maju akan berakhir.

"Maaf bapak, tidak ingin membuat drama. Tapi saya ingin juga menyampaikan permohonan maaf secara pribadi, secara tulus. Saya yakin sebagai manusia, untuk agak keren sedikit menggunakan bahasa latin, errare humane est atau to err is human," kata Sri Mulyani dengan suara sengau sembari menahan tangis, di Senayan, Jakarta.

"Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Saya mohon bapak dan ibu sekalian, pimpinan anggota Banggar, teman-teman saya di pemerintah, Bank Indonesia, untuk menyediakan samudera pengampunan dan maaf," sambungnya.

Sri Mulyani mengatakan, anggaran adalah wujud janji pemerintah kepada bangsa dan seluruh rakyat. Karena itulah, ia berharap ke depan manfaatnya bisa terasa ke seluruh lapisan masyarakat.

"Mari kita bersama-sama memastikan setiap rupiah di APBN benar-benar bisa dilihat sebagai upaya negara untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat," ujarnya.

Meski perjalanan akan segera berakhir, menurutnya yang terpenting dari jalinan kerja sama selama 8 tahun ini ialah makna dari isi dan perjalanannya. Ia berharap, hasil kerja selama ini dapat memberikan manfaat bagi Indonesia, sebagai bagian dari tanggung jawab yang dipikulkan kepada para pejabat publik.

"Saya berharap pada ujung masa di mana saya mengabdi, menghasilkan akhiran yang baik atau khusnul khotimah. Akhiran yang baik tentu bukan karena kehebatan dan prestasi, tapi karena kita telah berupaya memberikan yang terbaik dengan sepenuh hati dan dengan keikhlasan," kata dia.

"Terima kasih sekali lagi pimpinan dan anggota Banggar atas kesabaran dan terus menerus menjadi partner yang kami bisa andalkan karena saya atau bapak/ibu sekalian peduli terhadap kemajuan Indonesia," sambungnya.

JAKARTA, iNews.id - Kapolda Sumatra Barat (Sumbar) Irjen Pol Suharyono menyebut polisi telah menemukan pemilik akun media sosial (medsos) yang memviralkan remaja Afif Maulanatewas dianiaya polisi. Yang bersangkutan juga telah meminta maaf.

Suharyono mengatakan, permohonan maaf tersebut diucapkan ketika dia dan pemilik akun medsos berkomunikasi.

"Sudah, dia sudah minta maaf kok. Dia yang memviralkan pertama itu kan sudah kami hubungi. Dia memohon untuk minta maaf," ujar Kapolda saat dikonfirmasi, Kamis (4/7/2024).

Menurutnya, pemilik akun medsos itu memang harus meminta maaf. Sebab apa yang diunggah dalam video viral itu tidak benar dan belum diklarifikasi kepada polisi. Untuk itu Kapolda meminta pelaku yang memviralkan berita bohong itu menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.




"Anda minta maaf kepada polisi dan minta maaf kepada rakyat seluruh Indonesia ini karena bikin gaduh. Tapi dia jawabannya adalah 'Pak saya tetap mendukung'. Dia menjawab 'Pak kami tetap mendukung penegakan hukum yang dilakukan polisi'," katanya.

Kapolda Sumbar enggan membeberkan sosok yang memviralkan video tersebut dengan alasan mencegah kegaduhan. Dia hanya menyebut pelaku berinisial G. 

Adapun pemilik medsos itu mulanya menyebarkan informasi Afif tewas dianiaya polisi melalui akun TikTok, Instagram dan media sosial lainnya. 

"Itu sudah kami cari pasal, cek pasalnya dan sudah bisa memenuhi syarat untuk memenuhi Undang-Undang ITE. Tapi itu tahap kedua lah," ucapnya.

Menurutnya, terpenting saat ini Polda Sumbar ingin meluruskan kebohongan yang beredar agar kasus kematian Afif Maulana terang benderang. 




"Bahwa matinya Afif Maulana adalah benar-benar mau tawuran. Dia masuk dalam kelompok grup tawuran, dicegah polisi dan terjadi seperti itu, tapi di atas jembatan tidak pernah menangkap Afif Maulana, tidak pernah membawa Afif Maulana ke Polsek Kuranji," katanya.

Editor: Donald Karouw