Bisnis.com, JAKARTA - Keluarga terpidana Hadi di kasus pembunuhan Vina melaporkan Iptu Rudiana atas dugaan memberikan keterangan palsu dan penganiayaan ke Bareskrim. Rudiana merupakan ayah dari korban tewas bersama Vina, Muhammad Eki Rudiana atau Eky.

Kuasa Hukum Keluarga Terpidana, Jutek Bongso menyampaikan pelaporan teregister dengan nomor LP/B/235/VII/2024/SPKT/BARESKRIM tertanggal 17 Juli 2024.

Dia menambahkan, laporan baru dibuat oleh satu terpidana yakni Hadi Saputra. Namun, pihaknya tidak menutup kemungkinan terpidana lain bakal melaporkan terkait dugaan penganiayaan ini.

"Dugaannya [Rudiana] memberikan keterangan tidak benar, palsu dan juga penganiayaan kemudian memberikan surat palsu dan lainnya," kata Jutek di Bareskrim Polri, Selasa (17/7/2024).

Jutek juga menjelaskan dugaan penganiayaan Iptu Rudiana terjadi saat penangkapan ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon. Kala itu, Iptu Rudiana bertugas di Unit Tindak Pidana Narkoba Polresta Cirebon pada 2016.

Rudiana kemudian diduga melakukan turut melakukan penyelidikan terhadap kasus yang telah menewaskan anaknya ini. Padahal, menurut kubu terpidana seharusnya Ridiana tidak memiliki kewenangan dalam menyelidiki kasus pembunuhan Vina.

Dalam kesempatan yang sama, Kuasa Hukum Terpidana Roely Panggabean menyampaikan sejumlah dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor. Misalnya, melakukan penginjakan hingga pemukulan.

"Tadi juga yang bilang terpidana ini disuruh minum air kencing segala kan ini hal-hal yang sebetulnya sudah diluar kemanusiaan jadi saya pikir laporan ini baru dugaan ya kami minta penyidik untuk Polri untuk membedah ini," imbuhnya.

Dia menambahkan, alasan pihaknya melaporkan Rudiana ke Bareskrim langsung daripada ke Propam Polri lantaran terkait dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut.

Adapun, Rudiana dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal Pasal 422 KUHP dan atau Pasal 351 ayat (2) KUHP, Pasal 333 ayat (1) KUHP, Pasal 335 ayat (2) KUHP, Pasal 242 ayat (2) KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit memastikan bahwa kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eky di Cirebon akan terus ditindaklanjuti oleh kepolisian.

Dia menyampaikan hingga saat ini pihaknya melalui Polda Jawa Barat masih melakukan pendalaman untuk membuat terang kasus ini.

"Terkait dengan beberapa pertanyaan, kasus [pembunuhan Vina] yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti," kata Listyo di Jakarta, Selasa (17/7/2024).

Listyo menjelaskan, Mabes Polri melalui Inspektorat Pengawasan Umum Polri atau Itwasum juga telah diterjunkan untuk membantu pendalaman kasus pembunuhan Vina.

Jenderal polisi bintang empat ini juga memastikan bahwa hasil penyelidikan kasus pembunuhan Vina Cirebon bakal disampaikan secara transparan.

"Walaupun itu sudah terjadi delapan tahun yang lalu ya, 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap," pungkas Kapolri.

Sebagai informasi, kasus pembunuhan Vina saat ini dinilai belum jelas lantaran status tersangka Pegi Setiawan digugurkan oleh Pengadilan Negeri Bandung (PN Bandung).

Padahal, sebelumnya kepolisian telah menetapkan tiga buronan atau DPO dalam kasus Vina, termasuk Pegi alias Perong, Dani dan Andi.

Status DPO itu dihapus usai penyidik Polda Jabar melakukan penyelidikan secara mendalam kepada sejumlah saksi. Dalam pemeriksaan terhadap saksi itu didapat keterangan yang berbeda terkait jumlah DPO dalam kasus ini.

"Setelah kami lakukan penyelidikan mendalam, ternyata dua nama yang disebutkan selama in itu hanyalah asal-asalan. Jadi tidak ada tersangka lain," Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan beberapa waktu lalu.

Jakarta: Putusan hakim tunggal Eman Sulaiman yang menyatakan penetapan Pegi Setiawan, 27, sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh Polda Jawa Barat tidak sah dan batal demi hukum seperti secercah cahaya bagi dunia hukum yang muram di Tanah Air.

Kondisi hukum di republik ini, menurut mantan Menko Polhukam Mahfud MD, sudah menjadi industri hukum. Praktik kotor penegakan hukum dari hulu sampai hilir dikendalikan mafia hukum. Mereka mengatur siapa saja yang akan diuntungkan dalam proses hukum. Tentu saja dalam proses itu ada lembaran fulus di belakangnya.

Vonis aneh-aneh dalam dunia peradilan, terutama kasus korupsi yang di luar nalar publik dan nurani hukum, semua diucapkan atas nama Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi 'demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'.

Selain fenomena industri hukum, fenomena peradilan sesat juga terjadi di Indonesia, negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat) sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sejarah peradilan sesat yang pernah mengguncang Tanah Air ialah kasus Sengkon dan Karta. Keduanya divonis bersalah membunuh Sulaiman dan istrinya (Siti Haya) dengan hukuman masing-masing 12 tahun dan 7 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada 1977. Belakangan diketahui pelaku pembunuhan bukan mereka. Peradilan sesat berangkat dari kesesatan hakim (rechterlijke dwaling) dalam memutuskan sebuah perkara. Hakim tidak cermat memeriksa perkara. Musababnya bisa karena kebodohan, penyuapan, tekanan, atau teror kepada sang hakim sehingga lahirlah vonisnya yang tidak adil dengan menghukum atau membebaskan orang secara salah.

Ketukan palu Eman Sulaiman, hakim yang bertugas di PN Bandung sejak 5 Juli 2021, menepis anggapan bahwa hukum di negeri ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Eman mengabulkan seluruh gugatan pemohon kuasa hukum Pegi dalam sidang praperadilan terhadap Polda Jawa Barat.

Bukan hanya kuasa hukum Pegi yang puas, kuasa hukum Polda Jawa Barat pun menerima dengan lapang dada putusan tersebut. Sebelumnya, Pegi Setiawan ditangkap pada 21 Mei 2024 di Bandung. Polisi menyatakan kuli bangunan itu ialah sosok Pegi Perong yang telah menjadi buron mereka selama delapan tahun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jabar.

Masyarakat yang memberikan atensi khusus dalam kasus itu menyambut putusan bebas Pegi dengan sukacita. Sejak awal, masyarakat dan sejumlah akademisi menilai kasus tersebut banyak kejanggalan. Alhasil, kepulangan putra sulung pasangan Rudi Irawan dan Kartini itu di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, disambut bak pahlawan.

Hakim memiliki kemerdekaan dalam putusannya. Palu hakim menentukan nasib orang yang beperkara di meja hijau. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kemerdekaan hakim tak hanya dibebaskan dari tekanan siapa pun, hakim juga bebas menemukan hukum baru (ijtihad) apabila ketentuan hukum positif belum menjangkau kasus yang ditanganinya.

Hal itu tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan 'hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat'.

Atas nama kemerdekaan, hakim bisa menemukan hukum dan pembaruan hukum untuk menjadi yurisprudensi dan sumber hukum baru bagi hakim yang lain. Selain kepastian dan kemanfaatan, puncak dari penegakan hukum ialah terciptanya keadilan. Adagium hukum iustitia fundamentum regnorum mengingatkan bahwa keadilan ialah nilai tertinggi dalam proses hukum.

Eman adalah sosok yang langka dalam kekuasaan kehakiman (yudikatif) ketika puluhan hakim dari tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tersandung praktik lancung. MA sebagai benteng terakhir keadilan pun telah bobol berkali-kali akibat beberapa hakim agung menjadi bagian dari praktik mafia peradilan.

Menurut warga di kampung Eman, Kaumjaya, Desa Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jabar, Eman ialah sosok yang sederhana. Dia lebih senang membaca buku dan aktif dalam kegiatan remaja masjid.

Hakim Eman diketahui rajin menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Berdasarkan LHKPN pada 2 Januari 2024, Eman memiliki harta kekayaan sebesar Rp294.031.507 atau Rp294 juta. Selain aset berupa tanah dan bangunan, di garasinya, Eman hanya memiliki satu sepeda motor Honda Scoopy seharga Rp6.500.000. Jika tidak punya utang sebesar Rp 480 juta, total harta Eman ialah Rp 774 juta.

Sejak awal sidang praperadilan kasus Pegi Setiawan, Eman menegaskan dirinya tidak memiliki kepentingan apa pun. Dia pun menjamin tidak akan 'masuk angin'. Dia bertekad akan memberikan putusan terbaik. "Bukan terbaik untuk pemohon atau termohon, melainkan untuk Indonesia," ujar Yang Mulia Hakim Eman.

Hukum, kata John Locke, adalah dasar dari masyarakat yang beradab. Indonesia yang maju harus dimulai dari produk hukum yang beradab, bukan biadab. Tabik!

Bisnis.com, JAKARTA — Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada angkat bicara terkait kelanjutan penanganan kasus pembunuhan Vina di Cirebon usai penangkapan Pegi Setiawan dinyatakan tidak sesuai hukum oleh Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Wahyu menegaskan bahwa Bareskrim Polri hingga saat ini masih memberikan asistensi kepada Polda Jawa Barat (Jabar) terkait penanganan kasus yang terjadi pada 2016 tersebut.

Pihaknya pun masih melakukan evaluasi untuk menentukan apakah kasus tersebut akan ditarik dari Polda Jabar dan diambil alih oleh Bareskrim.

Dalam hal itu, pihaknya tidak bekerja sendirian. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri juga turun tangan dalam mengkaji proses penyidikan yang dilakukan Polda Jabar.

"Ditarik atau tidak, kita lihat perkembangannya. Sekarang masih dalam proses evaluasi," kata Kabareskrim di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Wahyu menambahkan, Polri membuka ruang kepada masyarakat untuk ikut memberikan masukan-masukan terkait proses penanganan kasus pembunuhan Vina.

"Tentunya kita menginginkan semuanya dijalankan secara transparan dan profesional dalam pelaksanaan penyidikan," ujarnya.

Seperti diketahui, Pegi Setiawan ditahan Polda Jawa Barat sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 di Cirebon, Jawa Barat.

Namun, pada Senin (8/7/2024), PN Bandung, Jawa Barat, mengabulkan permohonan gugatan praperadilan oleh tim kuasa hukum Pegi Setiawan terhadap Polda Jabar.

"Mengadili mengabulkan praperadilan proses penetapan kepada pemohon atas nama Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata hakim tunggal Eman Sulaeman dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Bandung (PN) Bandung, Senin (8/7/2024).

Eman mengatakan, penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Rizky (2016) oleh Polda Jabar tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah menurut hukum yang berlaku.

"Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dan memulihkan harkat martabat seperti semula," kata Eman.

Dalam perkara ini, delapan pelaku telah dihukum, tujuh di antaranya divonis penjara seumur hidup. Satu pelaku kini telah bebas dari penjara setelah dihukum delapan tahun penjara karena masih berusia anak-anak saat kejadian.

Setelah menjadi buron delapan tahun, Polda Jabar menangkap Pegi pada 21 Mei 2024 karena disangka terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Namun, sebagian publik tidak memercayai penangkapan ini karena ada perbedaan wajah antara wajah Pegi sekarang dan saat kejadian pembunuhan.

Jakarta: Kuasa hukum Pegi Setiawan, Yanti, berencana melaporkan Aep, saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16 dan Muhammad Rizky alias Eky, 16. Dia greget dengan keterangan Aep yang mengakibatkan kliennya Pegi Setiawan ditangkap polisi.

"Kalau tim kami sih greget mau melaporkan Aep, karena telah memberi keterangan tidak benar," kata Yanti dalam Podcast Si Paling Kontroversi Metro TV dikutip Kamis, 11 Juli 2024.

Yanti menyebut tak hanya Pegi yang dipenjara gara-gara keterangan Aep. Ada lima orang lainnya yang dipidana gara-gara keterangan Aep.
Padahal, kata Yanti, dikelima anak tersebut tidak mengetahui kejadian pembunuhan Vina dan Eky. Yanti menuturkan berdasarkan informasi dari masyarakat, kelima anak tengah tidur bersama di rumah Ketua Rukun Tetangga (RT) Pasren pada malam kejadian 27 Agustus 2016. Namun, Yanti tak merinci nama kelima orang yang saat ini sudah menjadi terpidana.

Baca juga: Pegi Ingin Bertemu Keluarga Vina dan Eky, Tapi...

"Pas mereka bangun, dari salah satu saksi yang mengatakan bangun pagi masih komplit (komplet)," ungkap Yanti.

Untuk diketahui, sebelumnya Aep dan saksi lain bernama Dede juga telah dilaporkan oleh kubu tujuh terpidana ke Bareskrim Polri. Pelaporan dilayangkan atas dugaan memberikan keterangan palsu.

"Jadi betul hari ini saya buat laporan atas nama para terpidana dan kegiatan ini adalah rangkaian untuk mencari bukti-bukti yang lain. Mudah-mudahan ke depan kita diperiksa lagi dan diberi kelancaran," kata kuasa hukum ketujuh terpidana Roely Panggabean di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Juli 2024.

Menurut Roely, Aep dan Dede telah memberikan keterangan palsu saat diperiksa polisi dalam kasus pembunuhan Vina. Keterangan itu pun dituangkan dalam BAP.

"Keterangan bohong yang diucapkan Aep dan Dede yang menyatakan mereka bahwa mereka melihat lima orang itu, yang jadi terpidana itu, ada di depan di SMP 11. Faktanya mereka tidak ada di situ," ujar Roely.

Selain itu, Roely mengatakan keterangan Aep dan Dede bahwa ada keributan dan pelemparan batu pada malam kejadian itu tidak benar. Untuk itu, dia berharap dengan adanya laporan ini polisi bisa membuktikan kebenaran dari keterangan yang disampaikan kedua saksi, Aep dan Dede.

"Nanti penyidik lah yang bagaimana nih duduk permasalahannya yang berbohong atau tidak, nanti akan ketahuan," ungkap Roely.

Ketujuh terpidana yang melaporkan Aep dan Dede Riswanto adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Laporan ini teregister dengan nomor: LP/B/227/VI/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI, Tanggal 10 Juli 2024

Kedua terlapor diduga melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawag sumpah di Rutan Kelas I Bandung, Lapas Narkotika IIA Bandung dan Polres Kota Cirebon, Jawa Barat pada 2 September 2016-23 November 2016. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP.

(ABK)

Jakarta: Pegi Setiawan mengaku ingin bertemu keluarga almarhum Vina Dewi Arsita, 16 dan Muhammad Rizky alias Eky, 16. Namun, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky ini merasa tidak berkepentingan karena tidak mengenal kedua korban.

"Kalau saya pribadi sih ingin, cuma saya serahkan lagi ke kuasa hukum saya seperti apa selanjutnya. Karena saya kan sama mereka itu tidak ada kepentingan, nggak saling kenal. Jadi saya serahkan ke kuasa hukum gimana kelanjutannya," kata Pegi dalam Podcast Si Paling Kontroversi Metro TV dikutip Kamis, 11 Juli 2024.

Kuasa hukum Pegi, Yanti menambahkan Pegi tidak mengenal dan tidak ada keterkaitan dengan Vina dan Eky. Maka itu, belum ada rencana menemui keluarga korban.
Yanti menyebut pihaknya hanya bisa mendoakan Vina dan Eky. Kemudian, berharap agar terungkap kebenaran dalam kasus pembunuhan di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam itu.

"Belum ada rencana ke arah sana (ketemu langsung dengan keluarga Vina dan Eky)," ungkapnya.

Baca juga: Pegi Bantah Polisi Soal Ganti Identitas dan Berpindah Tempat

Pegi Setiawan ditangkap di Jalan Kopo, Bandung, setelah bekerja sebagai kuli bangunan pada Selasa, 21 Mei 2024 sekitar pukul 18.23 WIB. Pegi yang merasa bukan pelaku pembunuhan Vina melayangkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka dan penangkapan dirinya.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman mengabulkan permohonan gugatan praperadilan Pegi pada Senin, 8 Juli 2024. Penetapan tersangka Pegi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky dinyatakan tidak sah.

Eman memerintahkan kepada Polda Jawa Barat (Jabar) untuk menghentikan penyidikan Pegi. Kemudian, memerintahkan Polda Jabar melepaskan Pegi dari tahanan dan memulihkan harkat martabatnya seperti semula.

(ABK)

Jakarta: Pegi Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky membantah telah berpindah tempat dan mengganti identitas sebelum ditangkap kepolisian. Hal ini sempat menjadi alasan polisi kesulitan menangkap Pegi.

"Itu sangat saya bantah itu. Tidak benar, karena saya kuli bangunan, kalau kuli bangunan di mana-mana kan tempat ini (bekerja). Posisi saya di Bandung terus. Masa iya sesusah itu (menangkap) dan selama delapan tahun," kata Pegi dalam Podcast Si Paling Kontroversi Metro TV dikutip Kamis, 11 Juli 2024.

Pegi mengaku pulang ke Cirebon bila tak ada kerjaan di Bandung. Kemudian, balik lagi ke Bandung bila sudah ada kerjaan kuli bangunan.
Kemudian, Pegi menjelaskan dirinya tidak pernah mengganti identitas. Dia membantah keras pernyataan polisi yang menyebut dirinya mengganti identitas untuk melarikan diri.

"Itu sama sekali saya bantah lagi. Bukan perubahan identitas, namun hanya saya pakai nama Robi itu nama gaul," jelasnya.

Baca juga: Teriak Tak Bersalah saat Konpers, Pegi Setiawan: Harkat Martabat Saya Dihancurkan

Pegi menceritakan dirinya pernah diledek seorang kenalan perempuan saat mengenalkan diri Pegi Setiawan. Perempuan tersebut meledeki namanya Pegi Melati Sukma.

"Ih Pegi Setiawan, nama kamu Pegi melati Sukma kali diketawain. Kamu sudah nggak ngerokok suara kayak cewek diketawain. Maka dari itu, saya pakai nama Robi. Robi itu adik saya itu," ujar Pegi.

Nama Pegi alias Perong masuk daftar pencarian orang (DPO) kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita,16 dan Muhammad Rizky alias Eky, 16 sejak 2016. Kemudian, pada Selasa, 21 Mei 2024, Pegi Setiawan yang diduga adalah Pegi alias Perong ditangkap di Bandung.

Penangkapan ini dilakukan polisi usai kasus Vina yang terjadi di Cirebon diangkat menjadi film layar lebar dan kembali ramai diperbincangkan. Penangkapan Pegi Setiawan ditolak keras oleh keluarga, kuasa hukum, bahkan masyarakat Indonesia.

Sebab, ciri-ciri Pegi alias Perong yang disampaikan Polda Jawa Barat (Jabar) sangat berbeda dengan Pegi Setiawan. Pegi alias Perong disebut berambut keriting, tinggi 160 cm, dan berusia 22 tahun saat menjadi DPO Tahun 2016.

Artinya, Pegi alias Perong seharusnya saat ini berusia 30 tahun. Sedangkan, Pegi saat ini baru mau memasuki usia 28 tahun pada Agustus 2024 nanti.

"(Saya saat ini berumur) 28 tahun lah lebih kurang," jelas Pegi.

Sebelumnya, Mabes Polri mengakui kesulitan menangkap Pegi Setiawan. Pegi yang buron 8 tahun silam baru ditangkap Mei 2024.

"Pegi ini bukan gampang ditangkap karena dia langsung menyerahkan diri, tidak.
Tetapi sudah berpindah tempat," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Gedung Humas, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Juni 2024.

Bahkan, Sandi menyebut ayah Pegi sempat menyampaikan nama Pegi adalah Robi Irawan kepada pemilik kos dan ibu tirinya. Artinya, Pegi diyakini telah mencoba membuat identitas baru.

"Sekarang, baru diakui bahwa itu adalah anak saya yang namanya Pegi. Padahal ketika awal, kepada ibu kos di mana bapaknya ada di sana tetapi dia menyampaikannya itu sebagai keponakan dengan nama seperti itu. Itu adalah kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan," ungkap jenderal bintang dua itu.

Untuk diketahui, Pegi Setiawan ditangkap di Jalan Kopo, Bandung, setelah bekerja sebagai kuli bangunan pada Selasa, 21 Mei 2024 sekitar pukul 18.23 WIB. Pegi tak terima dan melayangkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka dan penangkapan dirinya.

Gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Bandung setelah 46 hari ditahan.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman mengabulkan permohonan gugatan praperadilan Pegi pada Senin, 8 Juli 2024. Penetapan tersangka Pegi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky dinyatakan tidak sah.

Eman memerintahkan kepada Polda Jawa Barat untuk menghentikan penyidikan Pegi. Kemudian, memerintahkan Polda Jabar melepaskan Pegi dari tahanan dan memulihkan harkat martabatnya seperti semula.

(ABK)

Bisnis.com, JAKARTA - Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon melaporkan saksi Aep dan Dede ke BareskrimPolri lantaran diduga memberikan keterangan palsu.

Kuasa hukum keluarga, Roely Panggabean menyampaikan laporan tersebut telah diterima dan teregister dengan nomor: LP/B/227/VII/2024/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 10 Juli 2024.

"Jadi betul hari ini saya buat laporan atas nama para terpidana dan kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan untuk mencari bukti-bukti yang lain," ujar Roely di Bareskrim Polri, Rabu (10/7/2024).

Dia menyampaikan, Aep dan Dede diduga telah memberikan keterangan tidak benar saat diperiksa oleh penyidik kepolisian yang dituangkan ke berita acara pemeriksaan (BAP).

"Yang kita laporkan adalah keterangan bohong yang diucapkan Aep dan Dede, yang dilakukan Aep dan Dede yang menyatakan mereka bahwa mereka melihat lima itu yang jadi terpidana itu ada di depan di smp 11. Faktanya mereka tidak ada di situ," ujarnya.

Selain itu, dia juga mengaku pihaknya telah melakukan pengecekan ke TKP dengan meminta kesaksian pada penduduk setempat. Namun demikian, Roely menyatakan untuk pembuktiannya diserahkan kepada kepolisian.

Di samping itu, pelaporan ini juga sebagai upaya mencoba membebaskan tujuh terpidana dari jeratan vonis. Sebab, laporan dan hasil penyelidikannya oleh Bareskrim Polri bakal dijadikan sebagai bukti baru atau novum untuk bahan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

“Betul rangkaian selama ini nanti untuk PK. Ke depan masih ada lagi nah jadi mudah mudahan kalau ini diterima dan terbukti, pengadilan terdakwa itu lain lagi. Mudah-mudahan ke depan kita diperiksa lagi dan diberi kelancaran,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Aep merupakan bekerja di tempat pencucian kendaraan. Berdasarkan pengakuannya, Aep mengaku melihat detik-detik Vina dan Eky berjalan melewati tempat sejumlah terpidana berkumpul.

Pengakuan itu berbuntut munculnya 11 nama dan delapan di antaranya menjadi terpidana kasus Vina dan Eky Cirebon. Dari 11 nama itu, delapan di antaranya sudah divonis yaitu Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Sudirman dengan vonis hukuman seumur hidup.

Sementara, Saka hanya divonis 8 tahun penjara karena masuk dalam kategori anak berhadapan dengan hukum.

Jakarta: Raut muka pria berkemeja biru dan berambut klimis ini terlihat lelah saat bertemu Medcom.id. Namun, gestur penuh semangat tetap tak bisa ditutupi setelah cobaan panjang yang dia hadapi akhirnya berujung manis.

Pegi Setiawan, begitu nama pria ini, dibebaskan usai gugatan praperadilannya dikabulkan hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Dalam wawancara bersama Medcom.id, dia berkisah soal pedihnya tidak bisa menafkahi keluarga selama berada di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jabar.

”Biasa saya hampir setiap minggu secara rutin transfer ke keluarga saya, Sementara saya waktu di dalam (sel tahanan) sama sekali tidak bisa memberikan uang ke keluarga,” ujar Pegi terbata-bata kepada Medcom.id di Kompleks Media Group, Jakarta Barat, Rabu, 10 Juli 2024.
Pegi yang berprofesi sebagai pekerja bangunan ini juga mengaku sangat sedih usai kehilangan mata pencahariannya akibat penahanan yang dinilai hakim tak berdasar ini. Apalagi, Pegi menjadi tulang punggung keluarga yang sangat diharapkan keberadaannya.

“Selama ini ibaratnya saya yang memberikan uang untuk keluarga, seperti biaya sekolah terutama untuk adik saya. Jadi saya merasa sangat sedih sekali,” ungkap dia.

Pegi 'dijual' tersangka lain

Saat ditanya soal dua bukti yang menyebabkan dirinya terseret kasus tersebut, Pegi mengaku belum tahu pasti. Sebelumnya, kuasa hukum Pegi Setiawan juga sempat menyoroti dua alat bukti milik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar yang dianggap tidak memenuhi persyaratan.

“Jujur saya tidak tahu, karena saya sama sekali tidak mengetahui alat bukti yang dimaksud tersebut. Jadi silakan tanya ke kuasa hukum saya,” jawab Pegi dengan nada lemas.

Baca juga: Polda Jabar Didesak Tangkap Pembunuh Vina yang Asli

Lebih lanjut, Pegi mengungkap satu indikasi utama yang menyebabkan dirinya ditahan oleh pihak kepolisian. Ia membeberkan bahwa ada tersangka lain yang menyebut namanya sehingga terseret ke dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini.

“Seperti yang saya rasakan mungkin karena ada salah satu yang dari semua yang tertangkap itu menyebutkan nama saya. Jadi itu mungkin landasan dari pihak kepolisian untuk bisa menjebloskan saya ke dalam perkara ini,” pungkasnya.

Kronologi bebasnya Pegi Setiawan

Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky yang terjadi di Cirebon pada 2016. Ia ditangkap petugas Polda Jawa Barat pada 21 Mei 2024, setelah ditetapkan sebagai buronan sejak 2016.

Pada 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaeman menyatakan bahwa penetapan Pegi sebagai tersangka oleh Polda Jabar dianggap bermasalah dan tidak sah secara hukum.

(Syarief Muhammad Syafiq)

(SUR)

Jakarta: Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung memutuskan bahwa penetapan tersangka Pegi Setiawan alias Perong tidak sah. Putusan terkait kasus pembunuhan Vina itu diharapkan jadi pembelajaran, bahwa rakyat tak lagi dijadikan kambing hitam.

"Polri dalam menetapkan tersangka orang harus berdasarkan bukti yang cukup, jangan karena dorongan dari masyarakat lalu asal main tangkap. Jangan lagi rakyat jadi kambing hitam polisi,” kata anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2024.

Menurut Gilang, kasus yang dialami Pegi merupakan kesalahan dari aparat penegak hukum. Kasus ini dipandang merugikan Pegi di masa mendatang.
"Kasus salah tangkap terhadap Pegi Setiawan oleh Polda Jawa Barat adalah contoh nyata bagaimana kesalahan dalam penegakan hukum dapat merusak kehidupan seseorang. Kesalahan seperti ini tidak boleh terulang," ujar Gilang.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR itu menekankan agar polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dilakukan secara benar dan adil. Gilang mendorong agar Polri mengevaluasi kinerja.

Selain itu, Polda Jawa Barat diminta untuk memberikan pertanggungjawaban secara moril dan materil terhadap Pegi Setiawan. Hal ini guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas integritas, profesional serta ketelitian pihak kepolisian.

"Kami meminta agar pihak kepolisian tidak hanya meminta maaf secara resmi, tapi juga memberikan kompensasi yang layak sebagai bentuk tanggung jawab dan pengakuan atas kesalahan yang terjadi,” ucap dia.

Majelis hakim PN Bandung mengabulkan permohonan gugatan sidang praperadilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Hakim pun memutuskan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Barat segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi. Dia akan segera dibebaskan dari tahanan.

"Mengadili, mengabulkan praperadilan atas pemohon atas nama Pegi Setiawan dan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Hakim tunggal Eman Sulaeman saat membacakan putusan di PN Bandung, Senin, 8 Juli 2024.

(ADN)

Jakarta: Pegi Setiawan merupakan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Ia ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat pada 21 Mei 2024, setelah ditetapkan sebagai buronan sejak tahun 2016.

Kasus penangkapan Pegi ini bermula setelah kisah kematian Vina dan Eky delapan tahun lalu diangkat menjadi film layar lebar dan meraih jutaan penonton. Polisi menduga Pegi sebagai dalang di balik pembunuhan tersebut.

Proses dan Dampak Putusan Praperadilan

Setelah ditangkap, Pegi mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bandung. Ia mempertanyakan keabsahan penetapannya sebagai tersangka oleh kepolisian.

Pada tanggal 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaeman menyatakan bahwa penetapan Pegi sebagai tersangka oleh Polda Jabar dianggap bermasalah dan tidak sah secara hukum.
"Mengadili, mengabulkan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Menetapkan penetapan tersangka kepada pemohon atas nama Pegi Setiawan beserta surat lainnya dinyatakan tidak sah dan batal secara hukum," kata Eman Sulaeman saat membacakan putusannya di PN Bandung.

Baca juga: Polda Jabar Didesak Tangkap Pembunuh Vina yang Asli

Dalam putusannya, Eman juga menyoroti kesalahan prosedur yang dilakukan Polda Jawa Barat dalam penetapan Pegi sebagai tersangka. Hakim menilai polisi tidak pernah memeriksa Pegi sebelumnya sebagai saksi atau pun calon tersangka.

Selain itu, penyidik juga tak pernah memeriksa Pegi atau pun memberikan surat panggilan kepada Pegi dalam delapan tahun terakhir. Hakim juga menilai penetapan Pegi masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Pegi Setiawan tidak sah menurut hukum karena alasan yang sama.

Eman juga menilai Polda Jawa Barat tidak menjelaskan bukti yang rinci mengenai 2 alat bukti untuk menjerat Pegi. Dengan dikabulkannya gugatan praperadilan tersebut, maka status tersangka Pegi Setiawan gugur. Ia pun dibebaskan dari tahanan Polda Jawa Barat.

Reaksi Kepolisian Jabar

Melihat putusan tersebut, Kepolisian Jawa Barat menyanggah tuduhan hakim yang mengatakan bahwa mereka telah salah dalam menetapkan Pegi sebagai tersangka. Pihak kepolisian bersikukuh bahwa Pegi adalah pelaku pembunuhan berdasarkan bukti-bukti yang mereka miliki.

Baca juga: Pengamat: Pegi Setiawan Bisa Tuntut Ganti Rugi ke Polda Jabar

Asal Mula Kasus

Kasus pembunuhan Vina dan Eky terjadi pada tahun 2016. Kedua korban ditemukan tewas di lokasi yang berbeda. Vina ditemukan tewas di sebuah kebun kosong dengan luka di bagian leher, sedangkan Eky ditemukan tewas di sebuah kamar kos dengan luka di bagian kepala.

Fakta Menarik

1. Pegi Setiawan sempat mengganti namanya menjadi Robi, dan ia merasa nyaman dengan nama Robi karena merasa nama Pegi sering dikaitkan dengan nama perempuan. Selain itu, nama Robi ternyata adalah nama adik sendiri yang juga menjadi kuli di Bandung.
2. Pegi Setiawan sempat dipertemukan dengan seseorang saat menjalani proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eky.
3. Penangkapan Pegi Setiawan dilakukan berdasarkan informasi dari seorang saksi mata yang melihatnya berada di lokasi kejadian pembunuhan.
4. Tersangka pembunuh Vina dan Eky lainnya telah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan.

Baca juga: Pegi Setiawan Bebas, Polda Jabar Diminta Evaluasi Penyidik

Berkaca dari kasus tersebut, putusan praperadilan yang mengabulkan gugatan Pegi Setiawan merupakan bukti bahwa proses hukum harus dijalankan secara adil dan sesuai prosedur.

Kasus Pegi Setiawan menjadi peringatan bagi pihak kepolisian agar bisa lebih berhati-hati dalam menetapkan tersangka. Kasus ini juga menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat untuk tidak mengambil kesimpulan secara tergesa-gesa.

(WAN)

Bisnis.com, JAKARTA - Kredibilitas dan kinerja lembaga penegak hukum Polri tengah diuji di dua kasus pidana yakni pembunuhan Vina di Cirebon dan misteri kematian anak di bawah umur bernama Afif Maulana alias AM (13 tahun) di Sumbar.

Kedua kasus tersebut belakangan viral lantaran diduga ada oknum polisi berperan di dalamnya sehingga penanganannya laman dan terkesan tidak transparan.

Pada kasus pembunuhan Vina dan Eky misalnya, tiga orang masih menjadi buronan sejak kejadian perkara yakni pada 2016. Banyak spekulasi bermunculan di tengah masyarakat, termasuk salah satu buronan dilindungi oleh Polisi karena merupakan anak eks pejabat tinggi daerah.

Di kasus lainnya, penyebab kematian AM masih menjadi misteri. Korban yang masih berstatus pelajar SMP tersebut meregang nyawa diduga akibat penganiayaan beberapa oknum kepolisian.

Peliknya penananganan dua kasus tersebut bahkan telah sampai di telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara menegaskan telah memerintahkan Kapolri Listyo Sigit untuk menuntaskan kasus tersebut.

"Tanyakan kepada Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi," kata Jokowi kepada awak media beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kapolri juga telah merespons terkait kasus pembunuhan yang banyak disebut sebagai kasus 'Vina Cirebon'.

"Saya kira rekan-rekan melihat bahwa terkait dengan kasus Vina, ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya yang terjadi 2016," kata Sigit kepada wartawan di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Sabtu (22/6/2024).

Polisi Salah Tangkap?

Dugaan polisi terlibat dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon dan dugaan pengeroyokan AM di Sumbar kian mengemuka. Alasannya adalah penanganan dua kasus itu terkesan lamban dan ditutup-tutupi.

Kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, contohnya, satu dari tiga buronan terduga pelaku yang akhirnya berhasil ditangkap, harus dilepas karena gugatan praperadilannya dikabulkan.

Pegi Setiawan alias Perong, yang diduga menjadi otak pengeroyokan Vina dan Eky, bisa kembali menghirup udara bebas dan status tersangkanya hilang.

Namun, penangkapan Pegi Setiawan itu diklaim salah tangkap. Klaim itu luas beredar di tengah masyarakat, terutama melalui media sosial.

Kabar yang beredar informasi di grup media sosial menyatakan Pegi yang telah ditangkap Polisi merupakan seorang tukang bakso yang berjualan di Bandung. Tukang bakso tersebut dikenal dengan nama Mamut.

Merespons hal itu, Polda Jawa Barat angkat bicara. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan meminta agar masyarakat tidak tergiring oleh opini yang belum terkonfirmasi.

"Tidak usah terpancing dengan opini-opini," kata Surawan kepada wartawan, dikutip Kamis (23/5/2024).

Di sisi lain, foto Pegi yang ditangkap oleh kepolisian juga berbeda dengan ciri-ciri fisik yang sebelumnya disebarkan humas Polda Jabar. Pasalnya, dari foto yang diterima Bisnis, Pegi mempunyai rambut lurus. Sebaliknya, ciri fisik yang diedarkan oleh Polisi, Pegi memiliki rambut keriting.

Sementara itu, status buron dua terduga pelaku lainnya yakni Andi dan Dani dihapus dari daftar pencarian orang (DPO).

"Setelah kami lakukan penyelidikan mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama in itu hanyalah asal-asalan. Jadi tidak ada tersangka lain," ujar Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan kepada wartawan pada Mei lalu.

Merespons hal itu, pihak keluarga Vina mengaku kecewa dan semakin mencurigai ada yang tidak beres dalam penanganan kasus tersebut.

“Ada hal yang membuat kami kecewa kenapa Polda menyatakan dua DPO tersebut itu tidak ada alias fiktif. Berati kan selama ini patut diduga ada ketidakjujuran di dalam persidangan, bagaimana coba kalau produk hukum saja dikatakan fiktif, berarti kesaksian mereka patut dipertanyakan dong,” Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti di Jakarta kepada wartawan, Senin (27/5/2024).

Dugaan Polisi Keroyok Anak di Bawah Umur

Pada kasus kematian AM di Sumbar, Polri dibanjiri tudingan miring yakni berupaya melindungi anggotanya yang diduga melakukan pengeroyokan hingga menghilangkan barang bukti.

Merespons hal tersebut, Kapolda Sumbar Suharyono menegaskan bahwa siap menggelar sidang etik terhadap 17 anggotanya yang diduga terlibat.

Dia menyampaikan, berdasarkan pemeriksaan internal Polda Sumbar, sejauh ini tidak ada penambahan personel kepolisian yang terindikasi melanggar prosedur saat menangani peristiwa tersebut.

"Yang melanggar disiplin sudah kami tindak, kami periksa, kami berkas, kami persiapan untuk sidang, ada 17 orang saat ini. Tetapi itu yang terjadi di Polsek Kuranji," ujarnya saat dihubungi, Kamis (4/7/2024).

Suharyono menambahkan bahwa dari 18 peserta tawuran yang diamankan, seluruhnya tidak ada yang memiliki luka serius. Namun demikian, dia mengakui bahwa terdapat tindakan kurang etis terkait penanganan terhadap peserta yang hendak tawuran itu.

"Menangkap pelaku kejahatan yang membawa sajam, klewang, begitu kok diampuni dengan dielus-elus, ya tidak mungkin. Tapi memang ini ada hal-hal yang mungkin kurang etis, sehingga itulah yang muncul di permukaan," tambah Suharyono.

Namun, Jenderal Polisi bintang dua itu menegaskan bahwa 17 anggota yang ditindak ini tidak terkait dengan kematian AM (13). Sebab, AM tidak ada dalam daftar yang diamankan ke Polsek Kuranji.

Suharyono masih meyakini kematian AM murni akibat melompat dari jembatan alias bukan akibat pengeroyokan.

"Anggota kami enggak pernah menangani Afif Maulana. Afif Maulana itu sudah meloncat itu. Andai kata Afif Maulana menyerah, ya bersama-sama yang lain, ya tidak akan meninggal. Andai kata Afif Maulana itu kemudian mengikuti anjuran dari Aditya berdua di situ," pungkas Suharyono.

Selain itu, dugaan polisi menghilangkan barang bukti mencuat usai Polda Metro Sumbar menyebut data dari kamera pengawas atau CCTV di Polsek Kuranji saat kejadian kematian AM terhapus.

Suharyono mengatakan data tersebut bisa terhapus lantara kekuatan penyimpanan CCTV di Polsek Kuranji hanya 11 hari dengan kapasitas 1 TB.

Dengan demikian, dari peristiwa kejadian yang terhitung pada (9/6/2024) baru dilaporkan pada (23/6/2024). Namun saat dilakukan penyelidikan, kepolisian hanya mampu membuka rekaman pada (13/6/2024).

"Kejadian tanggal 9 dilaporkan tanggal 23 berarti 14 hari atau 23 Juni 2024. Kekuatan atau daya simpan CCTV ini [Polsek Kuranji] hanya sebelas hari," ujarnya kepada wartawan dikutip, Senin (1/7/2024).

Sebagai informasi, LBH Padang menduga AM meninggal karena dianiaya oleh anggota Sabhara Polda Sumbar yang sedang melakukan patroli tawuran.

Sebab, jasad AM yang mengambang ditemukan dengan kondisi luka lebam di sejumlah bagian di bawah jembatan aliran Batang Kuranji, Jalan By Pass KM 9, Pasar Ambacang, Kuranji, Kota Padang.

Berkaitan dengan hal ini, Komisi Kepolisian Nasional RI (Kompolnas) membeberkan ada 17 anggota Polda Sumatra Barat yang terbukti telah melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur hingga tewas.