JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengenang Faisal Basri yang ikut membantu dalam pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Saat Sudirman Said menjadi menteri ESDM, Faisal Basri bersedia menjadi ketua tim reformasi tata kelola migas atau yang dikenal dengan tim pemberantasan mafia migas.

“Karena kredibilitas Bang Faisal, maka pada waktu itu banyak sekali orang-orang ahli yang sign up, bergabung ke dalam tim,” kata Sudirman Said di rumah duka Faisal di Kompleks Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2024).

Sudirman Said mengatakan, tim yang dipimpin Faisal saat itu sukses besar karena 12 rekomendasi yang diberikan.

“Memang kami jalankan, termasuk di antaranya membubarkan Petral yang menghasilkan efisiensi luar biasa bagi Pertamina,” kata Sudirman Said.

Sudirman Said juga menyebutkan, Faisal merupakan sosok yang tidak kehilangan independensi ketika masuk struktur pemerintahan.

“Beliau tidak ingin kehilangan independensi, masuk dalam struktur pasti ada tata krama yang tidak sebebas kita di luar,” ujar Sudirman.

“Tetapi bukan berarti tidak peduli dalam kegiatan politik, beliau adalah pendiri Partai Amanat Nasional, sempat maju sebagai cagub, dan untuk posisi-posisi yang aktif beliau punya perhatian dan minat,” kata dia.

Sebagai informasi, Pertamina Energy Trading Limited atau Petral dibubarkan pada 13 Mei 2025. Sudirman Said yang saat itu masih menjadi Menteri ESDM mengatakan, Pertamina berhasil menghemat Rp 250 miliar per harinya usai Petral dibubarkan.

"Transaksi (impor minyak) yang beredar tiap hari sebesar 150 juta dollar AS atau setara Rp 1,7 triliun per hari. Setelah pembubaran (Petral), Pertamina menghemat 22 juta dollar Amerika (setara Rp 250 miliar)," kata Sudirman Said saat diskusi "Energi Kita" di Jakarta, 17 Mei 2015.

Adapun Faisal Basri meninggal dunia di usia 65 tahun pada Kamis (5/9/2024) pukul 03.50 WIB. Kabar Faisal Basri tutup usia dikonfirmasi Staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

“Iya, kami sudah menerima infonya juga,” ujar Yustinus saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

Berdasarkan informasi dari pihak keluarga almarhum yang diterima Kompas.com, Faisal Basri meninggal di Rumah Sakit (RS) Mayapada, Kuningan, Jakarta.

Ekonom senior yang kerap mengkritik pemerintahan kini sudah berpulang. Faisal Basri tutup usia pada Kamis (5/9) pukul 03.50 WIB di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta dalam usia 65 tahun.

Sikap kritis itu sejalan dengan prinsip hidupnya yang fokus pada nilai-nilai demokrasi, transparansi dan keadilan. Dengan prinsip hidup itu, dia turut menginisiasi pembentukan Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Faisal bersama teman-temannya membangun lembaga riset independen Indef di Jakarta pada Agustus 1995. Dia membangun Indef setelah berhasil lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) pada 1985.

Berdasarkan laman resminya, Indef didirikan oleh Didik J Rachbini, Didin S Damanhuri, Faisal Basri, Fadhil Hasan, Aviliani, Ahmad Erani Yustika, dan sejumlah ahli ekonomi lain.

Didik mengenang mantan dosen Ilmu Ekonomi UI itu sebagai seorang yang memiliki prinsip kuat. Menurut Didik, Faisal menginginkan kebijakan ekonomi dan politik yang dikelola demi kepentingan publik.

“Faisal Basri adalah sosok yang tegas dan berani dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam ekonomi dan politik Indonesia,” kata Didik dalam keterangan resmi, Kamis (5/9).

Menurut Didik, pandangan Faisal dan dirinya tidak berbeda. Kesamaan pandangan itu ada dalam kemandirian analisis ekonomi dan keinginan mendorong reformasi ekonomi yang lebih adil dan pro rakyat. “Tetapi Faisal lebih berani, gamblang, dan terus terang," ujar Didik.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto menyebut sosok faisal sebagai guru dan mentor bagi semua peneliti di lembaga riset tersebut.

Eko juga menilai gagasan ekonomi Faisal disampaikan dalam berbagai karya dan beragam media. Baik melalui buku-buku, artikel, diskusi-diskusi, sosial media, hingga terjun langsung ke lapangan untuk menyuarakan pemikirannya.

“Faisal Basri menjadi inspirasi bagi peneliti-peneliti muda Indef, generasi milenial, dan generasi Z,” ujar Eko.

Terlibat Pembubaran Petral Pertamina

Kiprah Faisal selama hidupnya tak hanya sampai situ. Keponakan Wakil Presiden Adam Malik itu pernah menjabat sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama.

Pada 16 November 2014, Jokowi memberikan amanah kepada Faisal untuk memimpin Tim Reformasi Tata Kelola Sektor Migas. Tim tersebut juga akhirnya dijuluki sebagai Tim Pemberantasan Mafia Migas.

“Kekayaan alam kita menjadi berkah, bukan kutukan, bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah barangkali makna dari penugasan Tim Pemberantasan Mafia Migas. Kesempatan emas untuk menata sektor migas secara total,” tulis Faisal dalam blog pribadinya yang dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada 17 November 2024.

Tim yang diketuai langsung oleh Faisal itu nyatanya berhasil membongkar kasus mafia di dalam bisnis minyak Indonesia. Keberadaan mafia ditemukan dalam proses penawaran impor yang dilakukan kepada PT Pertamina Energy Trading Limited atau Petral.

Kala itu, Tim Reformasi Tata Kelola Migas menemukan indikasi kebocoran informasi soal spesifikasi produk dan owner estimate sebelum tender berlangsung. Tim juga menemukan cukup banyak indikasi adanya kekuatan yang tidak diketahui terlibat dalam proses tender oleh Petral.

Berdasarkan catatan Katadata.co.id, Tim Reformasi Tata Kelola Migas mencatat bisnis trading minyak mentah dan bahan bakar minyak Petral yang dijalankan Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES) yang berkedudukan di Singapura.

Sementara pengembangan bisnis nonminyak dilakukan Zambesi Investment Limited di Hong Kong. “Dari dulu Petral mau dibubarkan karena tidak ada gunanya, mengapa bikin dua kali konsolidasi laporan keuangan?” kata Faisal pada 2015.

Rekomendasi Persoalan Petral

Faisal dan tim kemudian memberikan sejumlah rekomendasi terkait persoalan Petral tersebut. Pertama, tender penjualan dan pengadaan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) tidak lagi dilakukan oleh PES melainkan integrated supply chain atau ISC Pertamina.

Rekomendasi kedua yaitu mengganti secepatnya manajemen Petral dan ISC dari tingkat pimpinan tertinggi hingga manajer. Lalu ketiga yaitu melakukan audit forensik agar segala proses yang terjadi di Petral menjadi terang benderang.

Pada akhirnya, rekomendasi tersebut ditindaklanjuti Menteri ESDM Sudirman Said dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) kala itu Dwi Soetjipto. Pemerintah dan Pertamina memutuskan membubarkan bisnis Petral pada Mei 2015.

Meskipun begitu, Faisal sempat mengaku kurang puas terhadap keputusan pembubaran Petral. Sebab, kasus mafia migas masih rawan karena unit ISC yang menangani perdagangan Pertamina masih diisi orang-orang lama Petral.

“Jangan senang dulu, keuntungan US$ 22 juta itu belum seberapa dari banyaknya uang yang dimainkan oleh mafia migas," kata Faisal pada Mei 2015.

Ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia hari ini, Kamis (5/9). Sosoknya dikenal sebagai ekonom yang berani dan kerap kali keras mengkritisi.

Karirnya dimulai sebagai akademisi. Pria kelahiran 6 November 1956 itu juga pernah berkarir di pemerintahan.

Dia pernah ditunjuk menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) oleh Menteri ESDM yang kala itu dijabat Sudirman Said pada 2014. Tujuannya untuk membuat tata kelola migas transparan dan memberantas mafia.

Kala itu suara dari Faisal Basri sebagai ketua tim tersebut menggemparkan sektor energi Tanah Air. Bagaimana tidak, Faisal Basri berhasil mengungkap bobroknya kinerja dari salah satu perusahaan energi yakni Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Pada 2014 lalu, Faisal pernah buka-bukaan kepada tim detikfinance mengenai tugas tim yang dipimpinnya itu. Kala itu Faisal bercita-cita untuk membersihkan sektor minyak dan gas dari para mafia.

Dia juga mengatakan akan menelusuri terkait dugaan banyak mafia di balik kinerja Petral.

"Tahu nggak satu perusahaan yang ikut tender di Petral? Nggak kan? Siapa yang punya perusahaannya, ambil minyak dari mana, harganya berapa, itu bagaikan akuarium yang butek. Nggak jelas bagaimana prosedur dan pemainnya. Tugas kami adalah menelusuri dari hulu sampai hilir sumbatan-sumbatan itu," kata Faisal saat ditemui di Hotel Shangri-La, Selasa (18/11/2014) lalu.

Berbagai temuan mencurigakan pun diungkap usai sebulan Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) dibentuk. Salah satu temuan dari Faisal dan tim adalah Petral yang membeli BBM justri bukan dari produsen minyak langsung (National Oil Companies) justri malah dari trader.

Ada sejumlah rekomendasi yang disampikan Faisal bersama timnya. Pertama menata ulang kewenangan penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM.

Kedua, tender penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM tidak lagi oleh Petral. Ketiga mengganti secepatnya manajemen Petral dari tngkat pimpinan hingga manajer.

Keempat menyusun kembali roadmap menuju world class trading oil company oleh manajemen baru. Kelima kinerja Petral diminta untuk diaudit forensik agar segala proses transparan.

Pada pertengahan 2015, akhirnya PT Pertamina membubarkan anak usahanya itu Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Salah satu alasan pembubaran itu memang terkait keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengadaan minyak mentan dan BBM.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

"Karena yang terjadi selama ini, akibat pengaturan pihak ketiga ini, diskon yang harusnya kita dapat 10% dari harga minyak misalnya, menciut menjadi hanya 2%," tegas Sudirman, di Hotel Dharmawangsa, Minggu (8/11/2015).

Ia menegaskan dengan adanya pembubaran Petral, maka diskon dari pembelian minyak dan BBM akan langsung diarahkan ke pemerintah lewat PT Pertamina.
Terkait kerugian negara dari praktik pihak ketiga dalam bisnis Petral, Sudirman belum menghitungnya.

"Dalam audit forensik ini tim membeberkan fakta-fakta orang-orang yang terlibat, apa-apa saja yang mereka perbuat. Tapi belum dihitung berapa besar kerugian negara," tegas Sudirman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terus menjalin koordinasi dengan otoritas asing dalam penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).

Dugaan rasuah itu terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd. (PES) selaku anak perusahaan PT. Pertamina (Persero).

"Proses komunikasi dengan yuridiksi negara lain tersebut masih terus berjalan, karena koordinasi dengan otoritas asing tersebut sangat vital dalam kelanjutan penyidikan tersebut karena perbedaan yurisdiksi," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Jakarta, seperti dikutip dari Antaranews, Rabu (7/8/2024).

Menurut Tessa, ada sejumlah informasi dan data yang dibutuhkan oleh penyidik KPK terkait penyidikan kasus itu yang berada di wilayah hukum negara lain.

Maka dari itu, kata Tessa, KPK terus menjalin koordinasi dengan otoritas asing itu guna memperlancar penyidikan.

Perkara ini adalah pengembangan dari perkara mafia migas di PES dengan tersangka Bambang Irianto selaku Managing Director periode 2009-2013.

Kasus dugaan suap ini menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian Presiden Joko Widodo untuk segera diselesaikan KPK pada 2019 silam.

Kasus ini mulai diselidiki KPK sejak Juni 2014. Namun, KPK baru berhasil menetapkan Bambang sebagai tersangka pada September 2019.

Bambang diduga menerima uang sedikitnya 2,9 juta dollar AS atau setara Rp 40,75 miliar karena membantu pihak swasta terkait bisnis migas di lingkungan PES.

Uang suap itu diduga mengalir salah satunya melalui rekening perusahaan yang Bambang dirikan bernama SIAM.

Wakil Ketua KPK saat itu Laode M Syarif mengatakan uang tersebut diduga berasal dari perusahaan bernama Kernel Oil.

Uang itu diduga sebagai imbalan karena telah membantu Kernel Oil dalam kegiatan perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES di Singapura dan pengiriman kargo.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui kesulitan menuntaskan perkara dugaan suap terkait dengan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd. atau PES.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, penanganan perkara yang menjerat mantan Managing Director PES sekaligus bekas Direktur Utama Pertamina Energy Trading Limited (Petral) Bambang Irianto itu lama karena meliputi lintas yurisdiksi.

"Info terakhir, karena ini ada kaitannya dengan negara lain dan lintas yurisdiksi, butuh waktu dan butuh menyamakan persepsi. Tentunya tidak semudah kalau undang-undangnya atau aturannya sama," ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (4/8/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, lembaga antirasuah sebelumnya mengumumkan status hukum Bambang Irianto pada September 2019 lalu. Saat itu, KPK masih dipimpin oleh Agus Rahardjo cs.

Jelang lima tahun penanganan perkara tersebut, KPK pun belum lama ini kembali memanggil sejumlah saksi terkait dengan kasus tersebut. Ada empat orang saksi yang dipanggil, Kamis (1/8/2024).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan bahwa kasus itu merupakan kasus yang sudah lama diusut lembaga antirasuah. Dia juga mengungkap ada perkara baru juga yang tengah diusut terkait dengan BUMN Migas itu.

"Yang lama masih berjalan dan juga ada yang baru," terang Alex, sapaannya, kepada Bisnis, dikutip Minggu (4/8/2024).

Adapun Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengemukakan bahwa pemanggilan empat orang saksi terkait dengan kasus itu masih seputar dugaan suap kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd. atau PES.

Empat orang saksi yang dipanggil yaitu Cost Management Manager - Management Acct. Controller Pertamina Agus Sujiyarto, Manajer Market Analysis Development Anizar Burlian, Manajer Crude Product and Programming Commercial Pertamina Cendra Buana Siregar serta Dirut PT Angrah Pabuaran Energy Lukma Neska.

Tessa menyebut hanya satu saksi yang hadir yakni Cost Management Manager - Management Acct. Controller Pertamina Agus Sujiyarto. Sementara itu, tiga orang saksi lainnya berhalangan hadir karena sakit maupun sudah pensiun.

"Penyidik mendalami proses bisnis BBM di Pertamina [dari saksi yang hadir]," papar Tessa.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui kesulitan menuntaskan perkara dugaan suap terkait dengan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd. atau PES.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, penanganan perkara yang menjerat mantan Managing Director PES sekaligus bekas Direktur Utama Pertamina Energy Trading Limited (Petral) Bambang Irianto itu lama karena meliputi lintas yurisdiksi.

"Info terakhir, karena ini ada kaitannya dengan negara lain dan lintas yurisdiksi, butuh waktu dan butuh menyamakan persepsi. Tentunya tidak semudah kalau undang-undangnya atau aturannya sama," ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (4/8/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, lembaga antirasuah sebelumnya mengumumkan status hukum Bambang Irianto pada September 2019 lalu. Saat itu, KPK masih dipimpin oleh Agus Rahardjo cs.

Jelang lima tahun penanganan perkara tersebut, KPK pun belum lama ini kembali memanggil sejumlah saksi terkait dengan kasus tersebut. Ada empat orang saksi yang dipanggil, Kamis (1/8/2024).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan bahwa kasus itu merupakan kasus yang sudah lama diusut lembaga antirasuah. Dia juga mengungkap ada perkara baru juga yang tengah diusut terkait dengan BUMN Migas itu.

"Yang lama masih berjalan dan juga ada yang baru," terang Alex, sapaannya, kepada Bisnis, dikutip Minggu (4/8/2024).

Adapun Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengemukakan bahwa pemanggilan empat orang saksi terkait dengan kasus itu masih seputar dugaan suap kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd. atau PES.

Empat orang saksi yang dipanggil yaitu Cost Management Manager - Management Acct. Controller Pertamina Agus Sujiyarto, Manajer Market Analysis Development Anizar Burlian, Manajer Crude Product and Programming Commercial Pertamina Cendra Buana Siregar serta Dirut PT Angrah Pabuaran Energy Lukma Neska.

Tessa menyebut hanya satu saksi yang hadir yakni Cost Management Manager - Management Acct. Controller Pertamina Agus Sujiyarto. Sementara itu, tiga orang saksi lainnya berhalangan hadir karena sakit maupun sudah pensiun.

"Penyidik mendalami proses bisnis BBM di Pertamina [dari saksi yang hadir]," papar Tessa.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan perkara dugaan suap yang menyeret mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Limited atau Petral, Bambang Irianto.

Hal itu diketahui dari pemanggilan sejumlah saksi terkait dengan perkara tersebut, Kamis (1/8/2024). Ada empat orang saksi yang dipanggil dalam perkara tersebut.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa kasus itu merupakan kasus yang sudah lama diusut lembaga antirasuah. Dia juga mengungkap ada perkara baru juga yang tengah diusut terkait dengan BUMN Migas itu.

"Yang lama masih berjalan dan juga ada yang baru," terang Alex, sapaannya, kepada Bisnis, dikutip Minggu (4/8/2024).

Adapun Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengemukakan bahwa pemanggilan empat orang saksi terkait dengan kasus itu masih seputar dugaan suap kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd.

Empat orang saksi yang dipanggil yaitu Cost Management Manager - Management Acct. Controller Pertamina Agus Sujiyarto, Manajer Market Analysis Development Anizar Burlian, Manajer Crude Product and Programming Comumercial Pertamina Cendra Buana Siregar serta Dirut PT Angrah Pabuaran Energy Lukma Neska.

Tessa menyebut hanya satu saksi yang hadir yakniCost Management Manager - Management Acct. Controller Pertamina Agus Sujiyarto. Sementara itu, tiga orang saksi lainnya berhalangan hadir karena sakit maupun sudah pensiun.

"Penyidik mendalami proses bisnis BBM di Pertamina [dari saksi yang hadir]," papar Tessa.

Berdasarkan catatan Bisnis,KPK menetapkan mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Limited atay Petral Bambang Irianto sebagai tersangka. Bambang diduga menerima suap US$2,9 juta yang diterima sejak 2010 sampai dengan 2013.

Suap diduga diterima melalui rekening penampungan dari perusahaan yang didirikannya bernama SIAM Group Holding Ltd. yang berkedudukan di British Virgin Island, sebuah kawasan bebas pajak.

KPK menduga, uang suap itu atas bantuan yang diberikannya kepada pihak Kernel Oil terkait dengan kegiatan perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada Pertamina Energy Service (PES) atau PT Pertamina (Persero) di Singapura dan pengiriman kargo.

Bambang dalam perkara ini menggelar pertemuan dengan perwakilan Kernel Oil Pte. Ltd. (Kernel Oil) yang merupakan salah satu rekanan dalam perdagangan minyak mentah dan produk kilang untuk PES/PT Pertamina.

Pada saat itu, PES melaksanakan pengadaan serta penjualan minyak mentah dan produk kilang untuk kebutuhan PT Pertamina (Persero) yang diikuti oleh National Oil Company (NOC), Major Oil Company, Refinery, maupuntrader.

Kemudian, pada periode tahun 2009 hingga Juni 2012, perwakilan Kernel Oil beberapa kali diundang dan menjadi rekanan PES dalam kegiatan impor dan ekspor minyak mentah untuk kepentingan PES/PT Pertamina.

Namun, tersangka Bambang selaku VP Marketing PES saat itu malah membantu mengamankan jatah alokasi kargo Kernel Oil dalam tender pengadaan atau penjualan minyak mentah atau produk kilang.

Sebagai imbalannya, diduga Bambang Irianto menerima sejumlah uang yang diterima melalui rekening bank di luar negeri.

Tersangka Bambang juga diduga mendirikan SIAM Group Holding Ltd. yang berkedudukan hukum di British Virgin Island untuk menampung uang suap tersebut. Bambang bersama sejumlah pejabat PES diduga menentukan rekanan yang akan diundang mengikuti tender, yang salah satunya adalah NOC.

Namun, pada akhirnya pihak yang menjadi mengirimkan kargo untuk PES/PT Pertamina adalah Emirates National Oil Company (ENOC) yang diduga merupakan sebuah perusahaan bendera yang digunakan pihak perwakilan Kernel Oil

Diduga, perusahaan ENOC diundang sebagai kamuflase agar seolah-olah PES bekerjasama dengan NOC agar memenuhi syarat pengadaan, padahal minyak berasal dari Kernel Oil.

Tersangka Bambang diduga mengarahkan untuk tetap mengundang NOC tersebut meskipun mengetahui bahwa NOC itu bukanlah pihak yang mengirim kargo ke PES/PT Pertamina.

Atas perbuatannya, Bambang Irianto disangka melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.