Presiden Prabowo Subianto bakal menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik. Semua kelengkapan negara dalam teori trias politika harus hadir di IKN.

Dalam arahannya di depan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo menargetkan IKN sebagai ibu kota politik bisa kelar pembangunannya dalam 4 tahun ke depan.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dia bilang arahan tegas itu diberikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Arahan diberikan Sabtu sore kemarin.

"Beliau (Prabowo) sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi beliau IKN adalah ibukota politik," ujar Raja Juli dalam unggahan di akun Instagram resminya @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Raja Juli mengatakan Prabowo ingin agar dalam 4 tahun ke depan semua gedung kelengkapan lembaga legislatif dan yudikatif bisa terbangun di IKN. Mulai dari gedung DPR/MPR hingga gedung Mahkamah Konstitusi.

Untuk gedung lembaga eksekutif, mulai dari Istana dan Kantor Presiden hingga kantor kementerian pun saat ini terus dikebut untuk selesai sepenuhnya.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif, yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif," papar Raja Juli.

Target besarnya, di 2028 dan 2029 agenda penting negara sudah bisa dihelat di ibu kota baru. Misalnya seperti Sidang Paripurna dan Pidato Presiden tahunan bisa dilakukan di Gedung DPR/MPR yang ada di IKN. Kemudian, di tahun 2029 pelantikan presiden dan wakil presiden baru juga bisa dilakukan di IKN.

"Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," tutur Raja Juli.

Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato perdananya di MPR RI menyebut Indonesia mendapatkan karunia Tuhan dengan keberlimpahan Sumber Daya Alam.

Prabowo mengatakan tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk sumber energi dan bahan bakar alternatif.

Pimpinan MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyebut pidato Prabowo merupakan bentuk dukungan sekaligus arah kebijakan pemerintah untuk pengembangan energi terbarukan.

"Pesan Pak Prabowo jelas dan tegas bahwa harus ada upaya memanfaatkan keberlimpahan sumber daya alam di Indonesia untuk pengembangan sumber energi terbarukan dan bahan bakar alternatif. Pesan di pidato perdana ini menegaskan keseriusan Indonesia untuk melakukan transisi energi menuju energi terbarukan," jelas Eddy, dalam keterangannya, Minggu (20/10/2024).

Menurut Eddy, pesan Presiden Prabowo selaras dengan tren global tentang keberlanjutan (sustainability) dengan memanfaatkan energi terbarukan sehingga diharapkan bisa mendapat respons positif dari dunia internasional. Akselerasi menuju energi terbarukan menjadi tren global karena masing-masing negara termasuk Indonesia terus berupaya mencapai target Net Zero Emissions (NZE).

"Pidato Presiden Prabowo ini merupakan pesan penting bahwa Indonesia terus berupaya mencapai target NZE pada 2060 mendatang," kata Wakil Ketua Umum PAN itu.

Eddy menyampaikan Pimpinan MPR RI akan terus mendorong percepatan transisi energi sebagai target Sustainable Development Goals (SDGs) antara lain kebijakan energi bersih, aksi iklim dan mewujudkan Kota dan Komunitas berkelanjutan.

"Isu lingkungan, energi bersih dan hak warga negara yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan udara bersih akan terus kami dorong selaku Pimpinan MPR RI sebagai bagian dari upaya Indonesia mencapai target-target SDGs," pungkasnya.

Video: Ketua MPR Bicara Persiapan Gladi Pelantikan Prabowo-Gibran

Video: Ketua MPR Bicara Persiapan Gladi Pelantikan Prabowo-Gibran

Presiden terpilih Prabowo Subianto yakin bisa menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Hal itu diakui sangat berat, namun dipercaya bisa terwujud.

"Kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin," kata Prabowo dalam Pidato Awal Masa Jabatan di ruang Sidang MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menurut Prabowo, pemimpin dan bangsa yang berani adalah mereka yang bisa membuat sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin.

"Pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin, kita atasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin," tuturnya.

Di tengah cita-cita yang besar itu, Prabowo menyebut Indonesia butuh suasana kebersamaan. Ia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi.

"Hanya dengan persatuan dan kerja sama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita, bangsa yang gemah ripah loh jinawi, bangsa yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur, bangsa di mana rakyat cukup pangan, sandang, papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu, wong cilik bisa senyum, bisa ketawa," harap Prabowo.

"Marilah kita bangun masa depan bersama, marilah kita menganggap rekan-rekan kita walaupun berbeda suku, agama, partai, berbagai golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia," tambahnya.

Prabowo Subianto telah resmi menjadi Presiden Indonesia periode 2024-2029. Usai melakukan pengucapan sumpah Presiden, Prabowo melakukan pidato pertamanya sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Prabowo mengenang bagaimana perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan. Apalagi kala itu Prabowo menyebut Indonesia belum punya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita harus paham dan ingat selalu pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita yang paling miskin, wong cilik yang berjuang yang memberi makan pada pejuang-pejuang. Janganlah kita lupa waktu kita perang kemerdekaan kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji," kata dia dalam Pidato di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Prabowo mengatakan pada masa perjuangan itu yang membantu masyarakat Indonesia mendapatkan makan adalah rakyat dalam negeri sendiri seperti petani hingga nelayan.

"Siapa yang memberi makan pada kita? Yang memberi makan adalah petani di desa-desa. Yang beri makan adalah para nelayan, yang memberi makan adalah para pekerja, terus-menerus mereka yang mendirikan Republik Indonesia," ungkapnya.

Untuk itu Prabowo mengajak pengusaha hingga pemimpin politik untuk terus berjuang menghadapi tantangan ke depan. Dan tak lupa menurutnya semua kepentingan harus diutamakan untuk masyarakat Indonesia.

"Sekarang saya mengajak saudara-saudara terutama unsur pimpinan dari semua kalangan dari kalangan cendekiawan, ulama, pengusaha, pemimpin politik, pemuda dan mahasiswa, mari kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, telah mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sumpah Prabowo dan Gibran tersebut sudah diucapkan sama sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seiring dengan penetapan UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang diteken oleh SBY pada 29 Agustus 2009.

Adapun, pembacaan sumpah Prabowo dan Gibran di hadapan MPR tersebut sesuai dengan amanat Paragraf 2 Pasal 33-35 UU No. 13/2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Setelah mengucapakan sumpah, seperti tradisi-tradisi sebelumnya, termasuk presiden sebelumnya Joko Widodo (Jokowi), Presiden terpilih juga menyampaikan pidato perdana di hadapan MPR. Berikut pidato Jokowi saat dilantik pada 2014 dan 2019.

Pidato Presiden Joko Widodo pada Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, 20 Oktober 2014

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Yang saya hormati para Pimpinan dan seluruh Anggota MPR,

Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia,

Yang saya hormati Bpk. Prof. dr. B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga,

Yang saya hormati Ibu Hj. Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima,

Yang saya hormati Bpk. Try Soetrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia keenam,

Yang saya hormati Bpk. Hamzah Haz, Wakil Presiden Republik Indonesia kesembilan,

Dan yang saya hormati Bpk. Prof. dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia keenam,

Bpk. Prof. dr. Boediono, Wakil Presiden Republik Indonesia kesebelas,

Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid,

Yang saya hormati rekan dan sahabat baik saya Bpk. Prabowo Subianto dan Bpk. Hatta Rajasa,

Yang saya hormati para Pimpinan Lembaga-lembaga Tinggi Negara,

Yang saya hormati dan yang saya muliakan Kepala Negara dan Pemerintahan serta Utusan Khusus dari negara-negara sahabat,

Para tamu undangan yang saya hormati,

Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air,

Hadirin yang saya muliakan,

Baru saya kami, Jokowi dan JK, mengucapkan sumpah. Sumpah itu memiliki makna spritual yang amat dalam, yang menegaskan komitmen untuk bekerja keras mencapai kehendak kita bersama sebagai bangsa yang besar. Ini saatnya kita menyatukan hati dan tangan, ini saatnya kita bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Saya yakin tugas sejarah yang maha berat ini akan bisa kita pikul bersama-sama dengan persatuan, dengan gotong royong, dan dengan kerja keras. Persatuan dan gotong royong adalah syarat bagi kita untuk menjadi bangsa besar. Kita tidak akan pernah besar jika terjebak dalam keterbelahan dan keterpecahan. Dan kita tidak pernah betul-betul merdeka tanpa kerja keras.

Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan bahwa setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan. Saya juga mengajak seluruh lembaga negara untuk bekerja dengan semangat yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Saya yakin negara ini akan semakin kuat dan berwibawa jika semua lembaga negara bekerja memanggul mandat yang telah diberikan oleh konstitusi kita. Kepada para nelayan, para buruh, para petani, para pedagang bakso, para pedagang asongan, supir, akademisi, guru, TNI, Polri, pengusaha, dan kalangan profesional, saya menyerukan untuk bekerja keras bahu membahu, bergotong royong, karena inilah momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama, untuk bekerja, untuk bekerja dan bekerja.

Hadirin yang mulia,

Kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradaban sendiri, bangsa besar yang kreatif, yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga jalesveva jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali lagi membahana.

Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air,

Kerja besar membangun bangsa tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Presiden dan Wakil Presiden ataupun jajaran pemerintahan yang saya pimpin tetapi membutuhkan topangan kekuatan bersama, kekuatan kolektif yang merupakan kesatuan seluruh bangsa. Lima tahun kedepan menjadi momentum pertaruhan kita sebagai bangsa yang merdeka. Oleh sebab itu, bekerja, bekerja dan bekerja adalah yang utama. Saya yakin dengan kerja keras dan gotong royong kita akan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, atas nama rakyat dan pemerintah Indonesia saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Kepala Negara dan Pemerintahan serta Utusan Khusus dari negara-negara sahabat. Saya ingin menegaskan di bawah pemerintahan saya, Indonesia sebagai negara terbesar ketiga dengan penduduk muslim terbesar di dunia sebagai negara kepulauan dan sebagai negara terbesar di Asia Tenggara akan terus menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, dan atas nama bangsa Indonesia menyampaikan terima kasih dan perhargaan setinggi-tingginya kepada Bpk. Prof. dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Bpk. Prof. dr. Boediono yang telah memimpin penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun terakhir ini.

Hadirin yang saya muliakan,

Mengakhiri pidato ini saya mengajak Saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Bung Karno bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara yang kuat, negara yang makmur, negara yang damai kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudera, jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung. Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat, kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri. Dan saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui upaya luhur kita bersama.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Semoga Tuhan memberkati,

Om Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya.

Pidato Presiden Joko Widodo pada Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, 20 Oktober 2019

Bapak, Ibu, Saudara-Saudara sebangsa & setanah air, Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045 pada satu abad Indonesia merdeka mestinya, Insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan.

Itulah target kita. Target kita bersama. Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai US$ 7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan 4 untuk kita capai.

Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif. Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya.

Cerita sedikit, tahun pertama saya di istana, saat mengundang masyarakat untuk halalbihalal, protokol meminta saya untuk berdiri di titik itu, saya ikut. Tahun kedua, halalbihalal lagi, protokol meminta saya berdiri di titik yang sama, di titik itu lagi. Langsung saya bilang ke Mensesneg, “Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, akan jadi kebiasaan. Itu akan dianggap sebagai aturan dan bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang.” Ini yang namanya monoton dan rutinitas. Sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal.

Meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas. Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil 5 yang nyata. Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan. Seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya “Program sudah terlaksana Pak.” Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya.

Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu hasilnya. Cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent.

Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. 6 Para hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan, Potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar.

Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif kita jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan kesempatan kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul. Dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif.

Oleh karena itu, 5 tahun ke depan yang ingin kita kerjakan: Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita. Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu 7 endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita.

Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri. Kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas.

Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus.

Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi. 8 Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong.

Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot.

Pada akhirnya, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Para hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya muliakan, pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya, atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, dan atas nama seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Muhammad Jusuf Kalla yang telah bahu-membahu menjalankan pemerintahan selama 5 tahun terakhir.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh lembaga-lembaga negara, kepada jajaran aparat pemerintah, TNI dan Polri, serta seluruh komponen bangsa yang turut mengawal pemerintahan selama 5 tahun ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Mengakhiri pidato ini, saya mengajak saudarasaudara sebangsa dan setanah air untuk bersamasama berkomitmen: “Pura babbara’ sompekku… Pura tangkisi’ golikku…” “Layarku sudah terkembang… Kemudiku sudah terpasang…” 10 Kita bersama Menuju Indonesia maju!!!

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya mengerahkan 3.457 personel gabungan untuk mengawal Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menyampaikan ribuan personel itu merupakan gabungan mulai Polri, TNI hingga Pemda.

"Total Gabungan Personel Pengamanan 3.457 Pers dengan rincian, Polri 3.137 personel, TNI 223 personel dan Pemda 97 personel," ujar Ade kepada wartawan, Jumat (16/8/2024).

Dia menambahkan, pola pengamanan ini akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR MPR, Bunderan HI dan Patung Kuda. Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk rute keberangkatan dan kembali Presiden Joko Widodo.

"Pengamanan Mengedepankan Giat Preventif & Penegakan Hukum Yang Didukung Giat Intelijen Guna mengantisipasi Kegiatan Unras, Kemacetan Lalu Lintas serta Ancaman Teror," pungkasnya.

Sebagai informasi, terdapat sejumlah agenda pada sidang tahun ini yaitu Sidang Tahunan MPR Ri 2024; mendengar pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terakhir kalinya usai 10 tahun menjabat.

Presiden Jokowi juga akan membacakan pidato nota keuangan dalam forum Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD. Perhelatan ini juga menjadi nota keuangan terakhirnya sebagai Presiden RI.

Masa jabatan pemerintahan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Nantinya, ia akan membacakan nota keuangan sekaligus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 yang akan dijalankan pemerintah presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto di Ruang Rapat Paripurna.

Kemudian, mengutip djpb.kemenkeu.go.id pada Kamis (15/8/2024) secara sederhana, nota keuangan merupakan dokumen yang menjelaskan dan menjabarkan RAPBN 2025.

Nantinya, akan dijelaskan rencana keuangan dan kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam satu periode anggaran, yakni 1 Januari-31 Desember.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya mengerahkan 3.457 personel gabungan untuk mengawal Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menyampaikan ribuan personel itu merupakan gabungan mulai Polri, TNI hingga Pemda.

"Total Gabungan Personel Pengamanan 3.457 Pers dengan rincian, Polri 3.137 personel, TNI 223 personel dan Pemda 97 personel," ujar Ade kepada wartawan, Jumat (16/8/2024).

Dia menambahkan, pola pengamanan ini akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR MPR, Bunderan HI dan Patung Kuda. Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk rute keberangkatan dan kembali Presiden Joko Widodo.

"Pengamanan Mengedepankan Giat Preventif & Penegakan Hukum Yang Didukung Giat Intelijen Guna mengantisipasi Kegiatan Unras, Kemacetan Lalu Lintas serta Ancaman Teror," pungkasnya.

Sebagai informasi, terdapat sejumlah agenda pada sidang tahun ini yaitu Sidang Tahunan MPR Ri 2024; mendengar pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terakhir kalinya usai 10 tahun menjabat.

Presiden Jokowi juga akan membacakan pidato nota keuangan dalam forum Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD. Perhelatan ini juga menjadi nota keuangan terakhirnya sebagai Presiden RI.

Masa jabatan pemerintahan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Nantinya, ia akan membacakan nota keuangan sekaligus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 yang akan dijalankan pemerintah presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto di Ruang Rapat Paripurna.

Kemudian, mengutip djpb.kemenkeu.go.id pada Kamis (15/8/2024) secara sederhana, nota keuangan merupakan dokumen yang menjelaskan dan menjabarkan RAPBN 2025.

Nantinya, akan dijelaskan rencana keuangan dan kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam satu periode anggaran, yakni 1 Januari-31 Desember.