JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemukakan bahwa peningkatan batas pinjaman sampai dengan Rp 10 miliar oleh fintech p2p lending hanya untuk penyelenggara dengan tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) di bawah 5%. Selain itu, plafon ini cuma berlaku untuk jenis pinjaman produktif, bukan konsumtif.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa menerangkan, OJK saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) atau fintech peer to peer lending (fintech p2p lending). Beleid ini sedang dalam proses penyusunan peraturan (rule making rule) termasuk menerima pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan.

Pertama-tama, OJK mengapresiasi masukan dan pandangan yang disampaikan pemangku kepentingan tersebut dan saat ini sedang melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan industri fintech p2p lending sebagai salah satu tindak lanjut OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Aman bilang, beberapa penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut antara lain penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola dan pelindungan konsumen, serta penguatan dukungan terhadap sektor produktif.

“Untuk semakin memperkuat dukungan terhadap sektor usaha produktif melalui LPBBTI, OJK berencana meningkatkan batas maksimum pendanaan produktif (bukan untuk pendanaan konsumtif) lebih tinggi dibanding batas maksimum sebelumnya sebesar Rp 2 miliar,” kata Aman dalam keterangannya, pada Kamis (18/7/2024).

Adapun OJK dalam kesempatan sebelumnya menyatakan bahwa batas maksimum pinjaman fintech p2p lending akan ditingkatkan dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar. Batas maksimum Rp 2 miliar ini telah berlaku sejak tahun 2016 sampai saat ini.

Lebih lanjut, Aman bilang, yang dapat menyalurkan batas maksimum pendanaan dimaksud harus memenuhi kriteria tertentu. Salah satunya adalah penyelenggara dengan rasio TWP90 maksimum sebesar 5%. “TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian Pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo,” imbuh Aman.

OJK menegaskan bahwa rencana pengaturan penyaluran pinjaman terhadap sektor produktif dirancang sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028. Adapun peta jalan ini bertujuan agar meningkatkan kontribusi positif terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menetapkan aturan baru perihal Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau yang dikenal sebagai fintech p2p lending, penyedia layanan pinjaman online (pinjol) berizin. Ketentuan baru yang dimaksud ialah batas maksimum pinjaman untuk sektor produktif dan UMKM yang mencapai Rp 10 miliar, dari saat ini Rp 2 miliar.

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menyampaikan, rencana OJK tersebut tentu menjadi kabar baik baik bagi pelaku usaha, khususnya di sektor UMKM dalam rangka meningkatkan kapasitas bisnisnya. Oleh karena itu, pihaknya setuju dengan rencana tersebut meski dengan sejumlah syarat yang mesti lebih dulu dipenuhi.

Dari penuturan Nailul, setidaknya ada lima prasyarat yang mesti diterapkan oleh fintech p2p lending sebagai perantara layanan pinjol antara pemberi pinjaman (lender) dan penerima pinjaman (borrower).

Pertama, lanjut dia, tentu borrower yang bisa mendapatkan plafon sebesar itu merupakan pelaku usaha di sektor produktif atau UMKM. Batas maksimum sebesar Rp 10 miliar tidak diperuntukan untuk kebutuhan konsumtif.

“Penyaluran dari sisi pinjol p2p lending sendiri memang digenjot untuk sektor produktif, artinya kalaupun (pagi pembiayaan) bisa ditingkatkan (hingga Rp 10 miliar), maka akan berusaha untuk disalurkan ke sektor produktif, belum kepada sektor konsumtif,” ujar Nailul.

Kedua, agar borrower yang menerima pinjaman hingga Rp 10 miliar memiliki riwayat kemampuan pembayaran pinjaman atau skor kredit yang baik. Gagal bayar dari borrower ini harus dilihat secara menyeluruh atau tidak hanya di industri fintech p2p lending, tetapi juga kualitas pinjamannya di multifinance hingga perbankan.

Untuk langkah awal menjaring borrower berkualitas, fintech p2p lending bisa memanfaatkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari OJK. “Misalnya skor kreditnya dibatasi A+ ataupun A. Sebenarnya itu bisa dilakukan ketika mempunyai credit scoring yang valid dan up to date,” katanya.

Pelindungan Konsumen

Oleh karena itu, syarat ketiga menurut Nailul adalah kualitas kredit dari fintech p2p lending itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) maksimum sebesar 3–5%. Artinya, hanya penyelenggara dengan kemampuan menjaga kualitas pinjaman dengan baik yang diperbolehkan menyalurkan plafon sampai Rp 10 miliar.

Keempat, Nailul mengusulkan agar pinjaman yang disalurkan hanya kepada pelaku usaha produktif atau UMKM yang memang belum terjangkau sektor perbankan (unbanked). Ini adalah langkah penting menjawab persoalan gap pembiayaan bagi UMKM yang selama ini belum juga terselesaikan.

“Sebenarnya untuk UMKM kan pagunya sudah berubah, kalau mikro sampai ultra mikro itu sampai Rp 2 miliar. Artinya, untuk yang kecil dan juga menengah itu bisa lebih tinggi lagi. Bahkan kalau kecil itu sampai sampai Rp 10 miliar, kemudian menengah bisa lebih besar… Makanya ini sebenarnya juga harus menyesuaikan bahwa ada pasar-pasar yang dia sebenarnya tidak reachable ke perbankan tapi sebenarnya dia butuh pembiayaan,” urai Nailul.

Kelima, ia secara khusus mengusulkan agar OJK meramu aturan yang berkeadilan bagi seluruh pihak-pihak dalam ekosistem fintech p2p lending, mulai dari penyelenggara itu sendiri, borrower, hingga lender. Jika sebelumnya pelindungan konsumen banyak diberika kepada borrower, maka OJK semestinya perlu juga memerhatikan pelindungan kepada para lender.

“Kita harapkan peraturan itu bisa berimbang karena kalau kita lihat di POJK sekarang memang lebih berat kepada peminjam soal penagihan dan lain sebagainya itu diberatkan kepada peminjam, tetapi di satu sisi pemberi pinjaman (lender) juga tidak diberikan perlindungan yang cukup kuat,” pungkas Nailul.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Batas maksimum atau plafon penyaluran pinjaman online (pinjol) oleh penyelenggara fintech p2p lending kepada sektor produktif dan UMKM direncanakan naik menjadi Rp 10 miliar, dari sebelumnya Rp 2 miliar. Kebijakan ini dipercaya dapat mengerek porsi penyaluran ke sektor produktif dan UMKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman menerangkan, OJK terus mendorong adanya pengembangan dan penguatan penyaluran pinjaman kepada UMKM oleh fintech p2p lending.

Ada tiga pendekatan yang dipilih perihal pengembangan dan penguatan yang dimaksud sesuai dengan peta jalan fintech p2p lending untuk periode 2023-2028. Pertama yakni mendukung usulan relaksasi batas maksimum alias plafon pinjaman produktif melalui regulasi.

“Ini yang ada di RPOJK mengenai p2p lending yang sedang kita mintakan masukan dari publik. Kita merencanakan akan menyesuaikan batas maksimum untuk pembiayaan produktif itu dari sekarang Rp 2 miliar, kita akan tingkatkan menjadi Rp 10 miliar,” ungkap Agusman dalam konferensi pers daring, dikutip Selasa (8/7/2024).

Kedua, akan dilakukan optimalisasi program sinergi untuk mendorong pembiayaan ke luar Pulau Jawa, lantaran fintech p2p lending sekarang ini masih terfokus di Pulau Jawa. “Ruang yang sangat besar di luar Pulau Jawa akan terus kita dorong, sehingga akan memperbesar skup dari pembiayaan produktif,” imbuh Agusman.

Ketiga, melakukan perluasan jalur distribusi pembiayaan produktif dan UMKM. Menurut Agusman, masih banyak jalur distribusi pinjaman kepada sektor produktif dan UMKM yang belum digarap fintech p2p lending, sehingga inovasi dan optimalisasi masih diperlukan ke depan.

Kalah Cepat dari Pinjol Konsumtif

Berdasarkan data OJK, outstanding pinjaman fintech p2p lending pada Mei 2024 tercatat mencapai Rp 64,56 triliun. Angka ini meningkat 25,44% year on year (yoy), atau lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 24,16 (yoy).

Namun demikian, porsi pinjaman fintech p2p lending ke sektor produktif dan UMKM baru mencakup 31,5% atau mencakup nominal Rp 22,91 triliun. Sementara peta jalan menargetkan pinjaman ke sektor produktif dan UMKM dapat mencakup 50-70% dari total pinjaman fintech p2p lending pada 2028 mendatang.

Penyaluran ke sektor produktif dan UMKM oleh fintech p2p lending menjadi menantang dalam beberapa waktu belakangan, mengingat porsinya yang semakin tertinggal dari tren penyaluran sektor konsumtif. Porsinya dalam tren penurunan dalam kurun 3 bulan belakangan dari posisi 43,53% pada Februari 2024.

“Masih sesuai dengan target di fase pertama 2023-2024 antara 30-40% jadi (porsi Mei) masih masuk dalam range tersebut. Untuk mencapai target pendanaan ke sektor produktif dan UMKM sebesar 70%, di roadmap kita range pada 2028 adalah antara 50-70%,” jelas Agusman.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News