BANDUNG, investor.id   - Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyebut dikabulkannya praperadilan Pegi Setiawan atas penetapan tersangka oleh Polda Jawa Barat belum menuntaskan masalah dari perkara tersebut.

Reza merincikan sejumlah permasalahan yang perlu dituntaskan usai putusan Pengadilan Negeri Bandung terhadap gugatan Pegi Setiawan, yakni saksi Aep dianggap memberikan keterangan palsu harus diproses secara hukum.

Jakarta: Sejumlah artikel di Kanal Nasional Medcom.id menjadi yang terpopuler sepanjang Senin, 8 Juli 2024. Mulai dari bebasnya tersangka kasus dugaan pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky alias Eky, Pegi Setiawan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut kadernya menjadi target Lembaga Antirasuah.

Berikut berita terpopuler kemarin:

1. Pegi Setiawan Bebas, Penyidik Polri Dievaluasi

Bareskrim Polri akan mengevaluasi penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eky oleh Polda Jawa Barat (Jabar). Evaluasi dilakukan usai penetapan tersangka Pegi Setiawan diputuskan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung.

"Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama, kita juga melihat evaluasi-evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli 2024.

Baca Juga: Pegi Setiawan Bebas dari Tahanan Polda Jawa Barat

Ketika ditanya terkait Pegi adalah korban salah tangkap, Djuhandani belum bisa memastikan. Menurutnya, saat ini pihaknya masih melihat proses penyidikan yang dilakukan.

Selengkapnya baca di sini

2. PKS Berkoalisi dengan PSI di Pilbup Lebak

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka kerja sama dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Potensi kerja sama terbentuk di Pilkada Kabupaten Lebak, Banten.

Hal itu disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu usai menerima kunjungan DPP PSI di Kantor DPP PKS. Rombongan PSI dipimpin langsung oleh Kaesang Pangerap.

"Insyaallah kita, PKS sebagai calon bupati, dan wakilnya dari PSI," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam Breaking News Metro TV, Senin, 8 Juli 2024.

Selengkapnya baca di sini

3. KPK Respons Pernyataan Megawati Kader PDIP Sering Jadi Target Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri perihal kadernya kerap dijadikan target hukum. KPK menekankan tidak pernah memandang arah politik dalam memberantas korupsi.

"Sudah berulang kali kami sampaikan bahwa KPK dalam melakukan penanganan perkara korupsi tidak pernah pimpinan ya, dari sisi kebijakan pimpinan tidak pernah menyinggung afiliasi politik para pihak yang kemudian menjadi tersangka atau sedang diperiksa," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli 2024.

Baca Juga: KPK Ogah Menanggapi Keinginan Megawati Bertemu Penyidik Rossa Purbo

Alex menekankan KPK tidak pernah memandang arah politik. Khususnya ketika ada pihak yang menjadi tersangka dalam sebuah kasus rasuah.

Selengkapnya baca di sini

(AZF)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bebasnya Pegi Setiawan dari status tersangka mendesak Mabes Polri untuk mencopot Kapolda Jawa Barat (Jabar) Inspektur Jenderal (Irjen) Akhmad Wiyagus. Kelompok yang mengatasnamakan Konsorsium Mahasiswa Jawa Barat Menggugat juga menyerukan agar Bareskrim Polri mencopot Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskriumum) Polda Jabar Komisaris Besar (Kombes) Surawan, dan memberikan sanksi terhadap para penyidik terkait pengusutan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eky.

Hal tersebut disampaikan oleh Konsorsium Mahasiswa Jawa Barat Menggugat dalam pamflet seruan aksi yang akan digelar di Mabes Polri, pada Kamis (11/7/2024) mendatang. Salah-satu koordinator aksi, Gie Seftian mengatakan, seruan aksi tersebut sebagai respons dari para mahasiswa se-Jabar yang berada di DKI Jakarta dan sekitarnya, atas proses pengusutan kasus kematian Vina dan Eky yang selama ini dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jabar. Menurut Gie, putusan praperadilan yang membebaskan Pegi sebagai tersangka sebagai bukti Polda Jabar melakukan pengusutan yang serampangan.

“Tuntutan kami, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mencopot Irjen Akhmad Wiyagus dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat,” kata Gie, Senin (8/7/2024).

“Kapolda Jawa Barat bertanggung jawab atas kesalahan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 silam,” ujar Gie, menambahkan.

“Tuntutan kedua, meminta Bareskrim Mabes Polri untuk mencopot dan memberikan sanksi tegas terhadap Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar Kombes Surawan serta penyidik yang menangani perkara Pegi Setiawan,” sambung Gie.

Hakim praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung, Jabar pada Senin (8/7/2024) membebaskan Pegi Setiawan dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky. Selain bebas dari status tersangka, hakim tunggal Eman Sulaeman juga memutuskan Polda Jabar agar menghentikan semua proses hukum, maupun penyidikan atas kasus pembunuhan berencana yang menyeret Pegi sebagai tersangka.

Mabes Polri, pada Senin (8/7/2024) merespons putusan tersebut dengan memerintahkan agar Polda Jabar tunduk pada putusan hakim tunggal tersebut. Bareskrim Mabes Polri akan melakukan evaluasi atas kinerja tim penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jabar yang berujung pada cacatnya syarat formal maupun prosedural dalam penetapan Pegi sebagai tersangka.

“Penegak hukum wajib tunduk dengan putusan yang sudah ada. Dan itu melihat evaluasi-evaluasi terhadap penyidik yang ada tentang bagaimana proses ini. Tetapi, yang pasti kita akan tunduk pada putusan hakim yang sudah ada saat ini,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhandhani Rahardjo Puro saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyampaikan bahwa putusan hakim terhadap sidang praperadilan Pegi Setiawan di PN (PN) Bandung harus menjadi bahan evaluasi bagi Polda Jabar. Polda Jabar pun menyatakan akan mematuhi putusan praperadilan PN Bandung.

"Dari beberapa pertimbangan hakim itulah menjadi masukan kami, yang pertama, tentunya evaluasi bagaimana implementasi Peraturan Kapolri (Perkap) dan Peraturan Polri (Perpol) tentang manajemen penyidikan," kata Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto di Bandung, Senin.

Benny menilai bahwa penyidik Polda Jabar dalam penanganan sebuah kasus harus bisa membedakan antara kasus pembunuhan dan penipuan. "Tidak bisa semua kasus disamakan, ada perbedaan. Oleh sebab itu kami melihat dari sisi sana. Beda kasus penipuan dan pembunuhan, beda dalam penanganannya, beda SOP-nya," kata Benny.

Sebab, menurut Benny, dalam putusan hakim didapati bahwa Polda Jabar tidak sama sekali memberikan panggilan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka pembunuhan Vina dan Rizky (2016) yaitu Pegi Setiawan. Namun, langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Inilah hasil pengamatan kami makanya kami tadi hadir mendengar, mencermati, apa pertimbangan hakim sampai dengan putusan diberikan," ujar Benny.

Lebih lanjut, dia memastikan Polda Jabar akan tetap menghormati dan mematuhi putusan hakim terhadap gugatan praperadilan Pegi Setiawan. "Kami menghormati putusan praperadilan ini dan tentunya Polda Jabar akan mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut," kata dia.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abast menyatakan akan segera membebaskan Pegi Setiawan usai pihak kepolisian kalah dalam gugatan praperadilan yang diajukan oleh pemohon di PN Bandung.

"Terkait dengan pembebasan tentu kami akan mematuhi segala putusan dari pengadilan. Secepatnya kami akan penuhi. Kita menunggu mudah-mudahan secepatnya," kata Jules.

Jules mengungkapkan saat ini pihaknya sedang memroses terkait pembebasan Pegi Setiawan dari rumah tahanan dan memastikan Polda Jabar menghormati segala putusan hakim yang telah mengabulkan gugatan praperadilan dari pihak pemohon.

"Saat ini sudah sama-sama dengarkan hasil putusan sidang. Kami dari Polda Jabar menanggapi pertama kami akan mematuhi putusan sidang praperadilan," tegas dia.

Jakarta: Bareskrim Polri akan mengevaluasi penanganan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16 dan Muhammad Rizky alias Eky, 16 oleh Polda Jawa Barat (Jabar). Evaluasi dilakukan usai penetapan tersangka Pegi Setiawan diputuskan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung.

"Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama, kita juga melihat evaluasi-evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli 2024.

Ketika ditanya terkait Pegi adalah korban salah tangkap, Djuhandani belum bisa memastikan. Menurutnya, saat ini pihaknya masih melihat proses penyidikan yang dilakukan.
"Karena kalau kita lihat dalam proses materi praperadilan tentu saja ada formil yang mungkin penyidik tidak melaksanakan formilnya," ujar Djuhandani.

Namun, dia memastikan Polri memegang teguh prinsip praduga tak bersalah. Kemudian, tunduk dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Bandung.

"Tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada," pungkasnya.

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan permohonan gugatan praperadilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Hakim pun memutuskan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Barat segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi.

"Mengadili, mengabulkan praperadilan atas pemohon atas nama Pegi Setiawan dan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Hakim tunggal Eman Sulaeman saat membacakan putusan di PN Bandung, Senin, 8 Juli 2024.

Eman mengatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan berencana seperti yang disangkakan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, Eman memerintahkan kepada termohon, yaitu Kabid Hukum Polda Jawa Barat agar segera membebaskan Pegi Setiawan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat

"Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan termohon dan memulihkan harkat martabatnya seperti semula," ucap Eman.

(ADN)

Jakarta: Mabes Polri merespons putusan Pengadilan Negeri Bandung yang meminta Polda Jawa Barat membebaskan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky. Polri memastikan tunduk dengan putusan tersebut.

"Tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli 2024.

Namun, Djuhandani belum bisa memastikan Pegi Setiawan adalah korban salah tangkap. Menurutnya, Polri masih melihat proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Barat.

"Karena kalau kita lihat dalam proses materi praperadilan tentu saja ada formil yang mungkin penyidik tidak melaksanakan formilnya. Walaupun tetap kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah, kemudian apakah formil yang seperti kita ikuti bersama bahwa hakim juga menyampaikan ada formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik," ungkap jenderal bintang satu itu.
Dia menyebut putusan Pengadilan Negeri Bandung akan menjadi evaluasi Polri. Khususnya, evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16 dan Muhammad Rizky alias Eky, 16 di Cirebon, Jawa Barat pada 2016.

"Namun, pada prinsipnya, kita akan tunduk dengan putusan ataupun putusan hakim yang sudah ada," pungkas Djuhandani.

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan permohonan gugatan praperadilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Hakim pun memutuskan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Barat segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi.

"Mengadili, mengabulkan praperadilan atas pemohon atas nama Pegi Setiawan dan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Hakim tunggal Eman Sulaeman saat membacakan putusan di PN Bandung, Senin, 8 Juli 2024.

Eman mengatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan berencana seperti yang disangkakan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, Eman memerintahkan kepada termohon, yaitu Kabid Hukum Polda Jawa Barat agar segera membebaskan Pegi Setiawan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat.

"Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan termohon dan memulihkan harkat martabatnya seperti semula," ucap Eman.

(ADN)