Bisnis.com, JAKARTA -- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat alias PN Jakpus menunda sidang perdana gugatan perdata senilai Rp 5.246,75 triliun yang diajukan Rizieq Shihab Cs terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan pantauan Bisnis di ruang sidang Wiryono I Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nampak Rizieq Cs tidak hadir dan diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya.

Kondisi yang sama terjadi pada tergugat atau Jokowi yang diwakilkan oleh tim hukum Sekretariat Negara (Setneg). Awalnya, majelis hakim meminta kedua belah pihak untuk memberikan berkas kedudukan hukum atau legal standing.

Namun, penasihat hukum Rizieq Cs memprotes soal surat kuasa tergugat malah berkaitan dengan jabatan sebagai Presiden.

Tim hukum Rizieq menegaskan bahwa gugatannya dilayangkan secara personal.

"Setelah kita melihat surat tugas Yang Mulia, perlu kami sampaikan bahwa gugatan kami secara personal," kata tim hukum Rizieq di persidangan, Selasa (8/10/2024).

Dalam hal ini, perwakilan Setneg menyatakan bahwa gugatan dari Rizieq Cs itu tiba di kantornya, sehingga tim Setneg hadir untuk mewakili Jokowi.

Memang betul Yang Mulia, kalau kami mencermati di gugatan iu memang Jokowi secara pribadi namun gugayan itu sampai di kantor kami," kata perwakilan tergugat.

Atas persoalan ini, Hakim Suparman Nyompa meminta agar tergugat untuk menyesuaikan legal standing tersebut dan meminta sidang kembali digelar pekan depan.

"Jadi untuk sidang berikutnya supaya dilengkapi apa yang disampaikan tadi. Saya kira satu Minggu," kata Nyompa

Namun, tim Setneg meminta agar sidang selanjutnya ditunda selama dua minggu atau pada Selasa (22/10/2024). Permintaan itu kemudian dikabulkan Hakim.

"Sidang ditunda hari Selasa tanggal 22," tutup Nyompa.

Sebagai informasi, Gugatan dengan nomor perkara 611/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst itu memuat tiga petitum atau permohonan agar dikabulkan pengadilan. Salah satunya penggugat meminta pengadilan mengabulkan gugatan gugatan seluruhnya.

Adapun, dalam salah satu poin petitum itu meminta agar Jokowi membayar ganti rugi materiil sebesar Rp5.246,75 triliun.

"Menyatakan tergugat [Jokowi] telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp5.246,75 triliun, untuk disetorkan kepada kas negara," tulis petitum Rizieq Cs di SIPP PN Jakpus.

Sekadar informasi, gugatan perdata Rizieq ini didaftarkan oleh kuasa hukumnya, Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan (TAMAK). Jokowi digugat terkait dugaan rangkaian kebohongan Jokowi selama periode 2012-2024.

Oleh sebab itu, Rizieq melayangkan gugatan bertepatan dengan momen 30 September sebagai hari pengkhianatan terhadap Pancasila bersama Mayjen (Purn) Soenarko, Eko Santjojo, Edy Mulyadi, Mursalim R, Marwan Batubara dan Munarman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (22/8/2024), memerintahkan dua perusahaan farmasi lokal untuk membayar hingga Rp 60 juta (3,850 dolar AS) kepada setiap keluarga yang anaknya meninggal karena cedera ginjal akut atau terluka parah setelah mengonsumsi sirup obat batuk beracun, tulis Reuters.

Lebih dari 200 anak di Indonesia meninggal akibat cedera tersebut. Sementara itu, sekitar 120 lainnya selamat. Banyak diantara korban harus hidup dengan disabilitas yang menyebabkan kesulitan keuangan bagi orang tua mereka.

Pengadilan telah mengungkap pengawasan yang lemah oleh perusahaan farmasi, termasuk produsen obat lokal dan beberapa pemasok, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dalam persidangan atas keracunan tersebut.

Pada akhir 2022, lebih dari 20 keluarga mengajukan gugatan perdata terhadap BPOM, Kementerian Kesehatan, dan beberapa perusahaan.Hakim di pengadilan Jakarta Pusat memutuskan bahwa produsen obat dan pemasoknya, Afi Farma dan CV Samudera Chemical, bersalah dalam kasus keracunan tersebut, menurut putusan yang dirilis pada Kamis.

Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dibebaskan dari kesalahan.Pengadilan memerintahkan kedua perusahaan tersebut untuk membayar ganti rugi kepada orang tua yang mengajukan gugatan, sebesar Rp 50 juta untuk anak-anak yang meninggal dunia. Sementara, anak-anak yang hidup tetapi masih cedera, senilai Rp 60 juta.

Dalam gugatannya, orang tua meminta Rp 3,4 miliar untuk setiap anak yang meninggal, dan Rp 2,2 miliar untuk anak yang selamat. Produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia pada tahun 2023 hampir mencapai 5.000 dolar AS, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Siti Habiba, pengacara para orang tua korban, mengatakan para keluarga korban kecewa dengan keputusan tersebut, karena uang tersebut diberikan, “seolah-olah kami adalah pengemis.”

“Ini sangat menghancurkan hati para korban,” katanya, seraya menambahkan bahwa pengadilan mengabaikan kekhawatiran para orang tua tentang pengawasan pemerintah dengan tidak menyatakan bahwa kementerian kesehatan dan BPOM bersalah.

Perusahaan juga kecewa dengan putusan perdata tersebut..

Dokumen pengadilan, yang dimuat di website resmi, tidak mencantumkan alasan-alasan untuk keputusan tersebut. Pengacara Afi Farma, Reza Wendra Prayogo, mengatakan kepada Reuters pada Jumat bahwa perusahaan kecewa dengan keputusan kasus perdata tersebut. Perusahaan masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.

Tahun lalu, pengadilan memutuskan bahwa produsen obat yang berbasis di Jawa Timur, Afi Farma, bersalah atas kelalaiannya. Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kepada para pejabatnya karena tidak melakukan pengujian terhadap bahan-bahan yang dikirim oleh pemasoknya.

Sirup-sirup tersebut mengandung ethylene glycol (EG), bahan kimia yang biasa digunakan dalam produk-produk seperti minyak rem dan antibeku. Sebuah dokumen pengadilan dari kasus kriminal tersebut mengatakan bahwa konsentrasi EG dalam sirup mencapai 99%, di mana standar internasional mengatakan bahwa hanya 0,1% EG yang aman untuk dikonsumsi.Perusahaan tersebut telah berulang kali membantah melakukan kelalaian.

Reuters tidak dapat segera menghubungi CV Samudera Chemical, produsen sabun di Indonesia, yang bahan beracunnya masuk ke Afi Farma, menurut dokumen pengadilan kasus kriminal Afi Farma pada tahun 2023.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa obat-obatan yang terkontaminasi tersebut juga telah membunuh anak-anak di Gambia dan Uzbekistan pada tahun 2022.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kakak Hakim Agung nonaktif Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh, Bahdar Saleh sempat menyampaikan niatnya mundur sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat adiknya sebagai terdakwa.

Hal ini diungkapkan saat Bahdar dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (12/8/2024).

Meskipun Bahdar menyatakan keinginannya untuk mengundurkan diri, Hakim Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri meminta Bahdar tetap memberikan keterangan seperti yang telah disampaikannya saat penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya tetap mengundurkan diri sebagai saksi dari adik saya," kata Bahdar dalam sidang, Senin.

Mendengar jawaban itu, Hakim pun menanyakan apakah Bahdar pernah dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Kepada hakim, Bahdar mengatakan, penyidik pernah dua kali meminta keterangannya.

Namun, saat permintaan keterangan kedua, ia mengundurkan diri. "Ya sudah nanti diambil saja keterangannya. Saudara pernah diambil keterangannya sama penyidik?" tanya hakim.

"Siap, Yang Mulia," jawab Bahdar. "Kalau enggak disumpah pun saudara diperiksa di penyidik oleh KPK betul?" tanya hakim. "Iya," jawab Bahdar.

Hakim mengatakan, tidak masalah jika Bahdar mengundurkan diri. Sebab, hakim memiliki keterangan Bahdar dari berita acara pemeriksaan (BAP) pertama saat penyidikan di KPK.

"Ya enggak apa-apa apa ini kan ada BAP. Ini benar keterangan saudara yang tanggal 28 November 2023? Saudara pernah diperiksa oleh penyidik?" tanya hakim.

"Siap, Yang Mulia," jawab Bahdar. "Apa yang saudara terangkan di situ?" tanya hakim.

"Jadi begini, Yang Mulia. Saya hari itu langsung di datangi tim KPK, ke rumah saya, digeledah semuanya, dan diambil dua HP dan ada beberapa surat yang saya enggak tahu surat apa, Yang Mulia. Terus secara lisan saya disampaikan menghadap tanggal sekian, saya datang, Yang Mulia,"jawab Bahdar.

Mendengar penjelasan itu, Hakim pun kembali menanyakan kesediaan Bahdar untuk memberikan keterangan. Hakim menyampaikan bahwa jika Bahdar tidak akan disumpah atas keterangan yang disampaikan.

"Enggak apa-apa, kalau saudara memberi keterangan tanpa sumpah?" tanya hakim.

"Siap, Yang Mulia," jawab Bahdar.

Dalam perkara ini, Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU Rp 62,8 miliar terkait pengurusan perkara di MA.

Di antara penerimaan itu adalah Rp 650 juta yang diduga diterima bersama-sama pengacara yang berkantor di Wonokromo, Surabaya, yakni Ahmad Riyadh.

Uang ratusan juta itu diterima dari Galba Saleh lantaran diduga mengurus kasasi di MA atas nama Jawahirul Fuad.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Riyadh menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp 650.000.000 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas terdakwa,” kata jaksa KPK Wahyu Dwi Oktafianto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 6 Mei 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) menjelaskan duduk perkara gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh empat kreditur sebesar Rp7,36 miliar terhadap anak usahanya, PT Wijaya Karya Reality.

Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya, Mahendra Vijaya mengatakan permohonan PKPU teregister dalam dua perkara yaitu 214/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diajukan oleh CV Natuna Cemerlang.

Kemudian, perkara nomor : 215/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang diajukan oleh PT Indoland Manajemen Properti Terpadu dan CV Saroha Sentosa Indonesia.

"Bahwa dapat kami sampaikan bahwa nilai gugatan masing-masing permohonan adalah CV Natuna Cemerlang dan CV Amanah Abadi [kreditur lain] sebesar Rp 1.733.188.375. Kedua, PT Indoland Manajemen Properti Terpadu dan CV Saroha Sentosa Indonesia senilai Rp5.635.904.010," ujarnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (8/8/2024).

Perinciannya, kata Mahendra, perusahaan memiliki sisa kewajiban pembayaran terutang sejumlah Rp1.208.153.347 kepada CV Natuna Cemerlang dan CV Amanah Abadi senilai Rp525.035.028.

Selanjutnya, PT Indoland Manajemen Properti Terpadu sebanyak Rp3.835.904.010 dan CV Saroha Sentosa Indonesia senilai Rp1,8 miliar. Namun, menurut Mahendra, khusus kedua perusahaan ini pihaknya masih perlu melakukan klarifikasi.

"Yang mana atas kedua nilai [PT Indoland Manajemen Properti Terpadu dan CV Saroha Sentosa Indonesia] kewajiban tersebut masih perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut oleh Perusahaan," tambahnya.

Mahendra menambahkan, pihaknya menunjuk ASK Law Office sebagai pengacara untuk menindaklanjuti gugatan PKPU tersebut. Adapun, sidang pertama gugatan PKPU dua perkara itu digelar pada Senin (5/8/2024) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Perusahaan akan patuh dan menjalankan proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia," pungkas Mahendra.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) menjelaskan duduk perkara gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh empat kreditur sebesar Rp7,36 miliar terhadap anak usahanya, PT Wijaya Karya Reality.

Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya, Mahendra Vijaya mengatakan permohonan PKPU teregister dalam dua perkara yaitu 214/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diajukan oleh CV Natuna Cemerlang.

Kemudian, perkara nomor : 215/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang diajukan oleh PT Indoland Manajemen Properti Terpadu dan CV Saroha Sentosa Indonesia.

"Bahwa dapat kami sampaikan bahwa nilai gugatan masing-masing permohonan adalah CV Natuna Cemerlang dan CV Amanah Abadi [kreditur lain] sebesar Rp 1.733.188.375. Kedua, PT Indoland Manajemen Properti Terpadu dan CV Saroha Sentosa Indonesia senilai Rp5.635.904.010," ujarnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (8/8/2024).

Perinciannya, kata Mahendra, perusahaan memiliki sisa kewajiban pembayaran terutang sejumlah Rp1.208.153.347 kepada CV Natuna Cemerlang dan CV Amanah Abadi senilai Rp525.035.028.

Selanjutnya, PT Indoland Manajemen Properti Terpadu sebanyak Rp3.835.904.010 dan CV Saroha Sentosa Indonesia senilai Rp1,8 miliar. Namun, menurut Mahendra, khusus kedua perusahaan ini pihaknya masih perlu melakukan klarifikasi.

"Yang mana atas kedua nilai [PT Indoland Manajemen Properti Terpadu dan CV Saroha Sentosa Indonesia] kewajiban tersebut masih perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut oleh Perusahaan," tambahnya.

Mahendra menambahkan, pihaknya menunjuk ASK Law Office sebagai pengacara untuk menindaklanjuti gugatan PKPU tersebut. Adapun, sidang pertama gugatan PKPU dua perkara itu digelar pada Senin (5/8/2024) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Perusahaan akan patuh dan menjalankan proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia," pungkas Mahendra.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Elvanno Hatorangan.

Elvanno Hatorangan dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum turut serta dalam dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 yang dikelola Bakti Kemenkominfo.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Elvanno Hatorangan dengan pidana penjara selama enam tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Elvanno dinilai telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain pidana penjara, Elvanno Hatorangan juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider empat bulan kurungan. PPK Bakti Kemenkominfo itu juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 2,4 miliar subsider tiga tahun kurungan.

Atas putusan ini, Elvanno dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI sama-sama menyatakan pikir-pikir. Kedua pihak memiliki waktu tujuh hari untuk menyatakan sikap atas putusan tersebut.

Dalam perkara ini, Elvanno Hatorangan didakwa turut serta telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,32 triliun.

Elvanno selaku Pejabat Pembuat Komitmen diduga telah memanipulasi kajian untuk proyek BTS 4G seolah-olah dapat diselesaikan 100 persen apabila diberikan waktu perpanjangan. Namun, setelah waktu perpanjangan itu diberikan, nyatanya pekerjaan proyek strategis nasional ini tidak juga selesai.

Dalam kasus ini, Kejagung telah membawa belasan orang menjadi terdakwa dan diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mereka adalah eks Dirut Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif; eks Menkominfo Johnny G Plate; eks Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak.

Kemudian, eks Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto; eks Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan eks Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Berikutnya, eks Kepala Hudev UI, Moh. Amar Khoerul Umam; Direktur Utama (Dirut) PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki, dan Direktur Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama.

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi, dan seorang swasta bernama Sadikin Rusli yang menjadi terdakwa juga telah diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu.