Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus judi online di Indonesia kian mengkhawatirkan. Laporan terbaru Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) jumlah transaksi judi online di tahun 2024 telah sampai Rp 283 triliun.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh PPATK. Walau begitu, pihaknya tetap meminta agar PPATK lebih reaktif dan jemput bola dalam menelusuri transaksi judi online.

"Minimal PPATK bisa jemput bola mereka yang diduga main judi online. Kira-kira berapa banyak yang diduga terkait judi online ini," kata Syahroni dalam Raker bersama Komisi III, Rabu (6/11).

Politisi Nasdem ini, juga meminta PPATK berkolaborasi dengan penegak hukum seperti kepolisian. Pihaknya mewanti-wanti agar penelusuran transaksi judi online dilakukan secara menyeluruh, artinya tidak hanya menyasar pada pemain kecil tapi juga bandar dari judi online itu sendiri.

"Jadi biar pemberantasan judol ini tuntas. Jangan yang kecil ditangkap, tapi yang besarnya terkesan dibiarkan. Kan begitu," jelas Sahroni.

Sebelumnya, Ketua Pusat Pelapuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menemukan perkembangan transaksi judi online cenderung mengalami kenaikan drastis pada beberapa tahun terakhir.

Data PPATK merinci pada tahun 2022 jumlah transaksi judi online mencapai Rp 104,79 triliun, kemudian naik pada tahun 2023 menjadi Rp 168,35 triliun, dan pada tahun 2024 semester pertama transaksi judi online telah tembus Rp 117,59 triliun.

"Saat ini menjelang laporan semester II-2024, transaksi sudah naik mencapai Rp 283 triliun,"kata Ivan.

Menurut Ivan kenaikan drastis transaksi judol ini didukung karena meningkatnya jumlah transaksi bandar yang dibarengi dengan menurunnya rata-rata nilai nominal per transaksi.

Selain itu, jumlah transaksi deposit dana masyarakat terkait judol juga terus bertambah. Hal ini menunjukkan semakin masifnya kegiatan judol dilakukan.

"Pelaku judi online juga telah menyebar ke seluruh golongan usia," ungkap Ivan.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Transaksi judi online (judol) di Indonesia terus meningkat.

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan hingga November tahun ini, nilai transaksi judol sudah tembus Rp 283 triliun.

"Perkembangan transaksi pada tahun2024 semester 1 saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester 2023. Bahkan lebih dari satu tahun penuh di tahun 2022," kata Ivan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (6/11).

Data PPATK merinci pada tahun 2022 jumlah transaksi judi online mencapai Rp 104,79 triliun, kemudian naik pada tahun 2023 menjadi Rp 168,35 triliun, dan pada tahun 2024 semester pertama transaksi judi online telah tembus Rp 117,59 triliun.

"Artinya ada kenaikan 237,48%," jelas Ivan.

Menurut Ivan kenaikan drastis transaksi judol ini didukung karena meningkatnya jumlah transaksi bandar yang dibarengi dengan menurunnya rata-rata nilai nominal per transaksi.

Selain itu, jumlah transaksi deposit dana masyarakat terkait judol juga terus bertambah. Hal ini menunjukkan semakin masifnya kegiatan judol dilakukan.

"Pelaku judi online juga telah menyebar ke seluruh golongan usia," ungkap Ivan.

Diketahui, kasus judi online belakangan kembali menjadi perhatian publik usai 15 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditangkap atas kasus sindikat judol.

Dari 15 orang yang ditangkap, 11 di antaranya merupakan pegawai Komdigi, sebuah kementerian yang memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi online.

Namun, para pegawai Komdigi itu justru memanfaatkan kewenangan tersebut untuk melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi sempat mengondisikan rekening judi online untuk mengelabui pantauan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.

Modus itu diungkap oleh Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana saat dihubungi pada hari ini, Kamis (7/11/2024).

"Ya ada indikasi [mengelabui PPATK], yang mereka sampaikan [rekening] tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya karena ada upaya melindungi," ujarnya.

Ivan menambahkan, oknum pegawai Komdigi yang telah ditangkap oleh Polisi telah mengondisikan rekeningnya dan melaporkan rekening lain ke PPATK.

Namun demikian, Ivan mengaku bahwa dirinya mempunyai cara lain untuk melakukan pemblokiran transaksi sindikat judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdigi tersebut.

"Tapi kami punya metode lain sehingga penghentian rekening dan pemblokiran transaksi yang kami lakukan tidak sebatas data yang disampaikan dari mereka," pungkasnya.

Sebagai informasi, polisi telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus ini. 11 dari 15 tersangka itu merupakan 11 oknum pegawai Komdigi RI.

Menurut pengakuan salah satu tersangka, sindikat ini telah "menjaga" 1.000 situs judi online agar tidak diblokir.

Sementara itu, terdapat 4.000 situs telah diblokir lantaran tidak melakukan setor kepada sindikat ini. Setoran itu dilakukan dua Minggu sekali.

Dalam kasus ini, pelaku juga mengaku mendapatkan keuntungan senilai Rp8,5 juta lantaran telah mengamankan situs judi online agar tidak diblokir diblokir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan, sejak Januari-Juni 2024, jumlah perputaran dana terkait judionline mencapai Rp 13,2 triliun. Data itu berdasarkan 10 hasil laporan analisis yang dilakukan PPATK.

Kemudian, Ivan mengatakan, perputaran transaksi terkait judi online cenderung meningkat. Sebab, berdasarkan data PPATK, pada tahun 2021 mencapai Rp 57,91 triliun. Kemudian, meningkat menjadi Rp 104,42 triliun pada 2022.

Perputaran transaksi tahun 2023 semakin melonjak menjadi Rp 327,05 triliun. Sedangkan pada semester pertama tahun 2024 sudah mencapai 174,56 triliun.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang ternyata 11 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

Tak boleh ada beking aparat atau kementerian

Menanggapi data dan fakta tersebut, presiden Prabowo Subianto lantas dengan tegas berpesan kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Polri untuk tidak ada yang membekingi judi online.

Hal itu diungkapkan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat ditanya mengenai pesan Presiden mengenai permasalahan judi online.

"Terkait judi online, dan ini sudah kita dengar berulang kali langsung dari beliau, dari Presiden. Jadi artinya beliau kembali menegaskan bahwa kita semua harus memerangi judi online. Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik," ujar Meutya dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

"Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup tiga itu, tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada beking-bekingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membeking, yang membantu atau apa pun itu,” katanya lagi.

Meutya juga menyebut bahwa Prabowo secara tegas mengatakan judi online harus diperangi. Sebab, mayoritas korbannya adalah masyarakat yang tidak mampu.

"Ini juga mengutip persis ucapan beliau, 'bekerja sama, bersatu, untuk melawan judi online'," ujar Meutya.

Jangan main-main

Hal senada diungkapkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurut dia, Presiden dalam sidang kabinet paripurna menekankan kepada jajarannya agar tidak main-main dalam mengatasi judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi.

"Presiden juga menekankan, ada empat persoalan penting yang kita tidak boleh main-main untuk mengatasinya. Yang pertama adalah persoalan judi online, yang kedua adalah persoalan narkoba, yang ketiga persoalan penyelundupan, dan yang keempat soal korupsi," ujar Hasan dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu.

Kemudian, Hasan mengungkapkan, Prabowo meminta agar penegak hukum tidak ragu dalam menindak empat persoalan tersebut. Bahkan, pesan tersebut diminta langsung kepada Jaksa Agung dan Kapolri.

"Yang diminta oleh Bapak Presiden, jangan ragu untuk menindak tegas soal empat hal tadi," katanya.

Transaksi meningkat

Sebagaimana diberitakan, Kepala PPATK mengungkapkan terjadi peningkatan perputaran transaksi terkait judi online pada 2024. Hal itu diungkapkannya saat menjabarkan data dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada Rabu ini.

"Perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Transaksi di tahun 2024 semester satu saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh di tahun 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48 persen," ujar Ivan, Rabu.

Bahkan, Ivan mengungkapkan, ada kelompok masyarakat yang menghabiskan hampir 70 persen gaji untuk judi online.

“Kalau dulu orang terima Rp 1 juta hanya akan menggunakan Rp100.000-200.000 untuk judi online, sekarang sudah hampir Rp 900.000 dipakai untuk judi online. Jadi, kami melihat semakin addict-nya (ketagihannya) masyarakat melakukan judi online,” katanya.

Sementara itu, Ivan mengatakan bahwa data tersebut juga dikonfirmasi dengan data jumlah pelaku judi online berdasarkan nominal deposit di rekening bank.

“Jumlah terbesar pelaku judi online di kita itu adalah masyarakat yang melakukan deposit kecil. Jadi, depositnya cenderung Rp 100.000 sampai dengan Rp 1 juta,” ujarnya.

Ivan mengungkapkan bahwa sekitar 25,15 persen masyarakat mendepositkan uangnya pada kisaran Rp 10.000-100.000.

Dia lantas mengungkap beberapa faktor yang menyebabkan transaksi judi online semakin meningkat. Salah satunya karena banyak bandar judi yang memecah transaksi judi online dengan nominal yang lebih kecil.

Selain itu, Ivan menyebut, transaksi judi dengan nominal kecil juga dapat diakses anak-anak, termasuk usia kurang dari 10 tahun.

"Umur pemain judi online cenderung semakin merambah ke usia rendah, usia kurang dari 10 tahun ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan mengejutkan terkait perilaku perjudian online di Indonesia.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa sejumlah masyarakat dengan penghasilan kecil menghabiskan hampir 70 persen gaji mereka untuk judi online.

“Jika sebelumnya masyarakat berpenghasilan sekitar Rp1 juta hanya menggunakan Rp 100.000-200.000 untuk berjudi, sekarang jumlahnya hampir mencapai Rp 900.000," ujar Ivan dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (6/11) dikutip dari Antara.

Menurutnya, fenomena ini menandakan peningkatan kecanduan judi online di kalangan masyarakat.

Selain itu, PPATK juga mencatat bahwa sebagian besar pemain judi online adalah masyarakat dengan nominal deposit kecil, antara Rp 100.000 hingga Rp 1 juta.

Sebanyak 25,15 persen pemain tercatat mendepositkan uang dalam kisaran Rp 10.000 hingga Rp 100.000.

Rentang Usia Pemain Semakin Muda

Ivan juga mengungkapkan adanya pergeseran usia pemain judi online yang kini mulai mencakup anak-anak di bawah usia 10 tahun.

Menurut data, perkembangan distribusi persentase demografi pemain judi online berdasarkan usia dari 2017 sampai dengan 2023, kelompok pemain judi online berusia kurang dari 10 tahun mencapai 2,02 persen.

Selain itu, kelompok 10-20 tahun mencapai 10,97 persen; 21-30 tahun sebanyak 12,82 persen, kurang dari 50 tahun 33,98 persen, dan rentang 30-50 tahun mencapai 40,18 persen.

Sementara itu, Ivan mengungkapkan beberapa wilayah dengan kecenderungan pelaku judi online dengan usia kurang dari 19 tahun mulai banyak.

Untuk kabupaten/kota, adalah Jakarta Timur sebanyak 4.563 orang, Kabupaten Bogor 4.432 orang, dan Kota Jakarta Barat sebanyak 4.377 orang.

Sedangkan untuk kecamatan adalah Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat sebanyak 1.019 orang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur sebanyak 804 orang, dan Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat mencapai 674 pemain judi online.

Satgas Cegah Potensi Peningkatan Transaksi Judi Online

Ivan juga menekankan pentingnya peran satuan tugas (satgas) dalam mencegah peningkatan judi online di Indonesia.

Dengan kolaborasi berbagai instansi, menurut Ivan, transaksi terkait judi online diprediksi mencapai sedikit di atas Rp 400 triliun pada akhir 2024.

Tanpa intervensi satgas, jumlah tersebut bisa meningkat hingga lebih dari 300 persen dibandingkan tahun lalu, atau mencapai Rp 981,15 triliun.

Satgas tersebut dibentuk melalui Desk Penanganan Judi Online di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

Dalam upaya penanganan ini, Menko Polkam Budi menyampaikan beberapa strategi pencegahan, seperti edukasi bahaya judi online, penindakan terhadap simpul aktor judi online, dan pemutusan akses sistem pembayaran terkait judi.

Menurut Budi, satgas juga akan menerapkan hukuman berat bagi pelanggar larangan judi online, sebagai upaya memberikan efek jera bagi pelaku yang tetap beroperasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan mengejutkan terkait perilaku perjudian online di Indonesia.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa sejumlah masyarakat dengan penghasilan kecil menghabiskan hampir 70 persen gaji mereka untuk judi online.

“Jika sebelumnya masyarakat berpenghasilan sekitar Rp1 juta hanya menggunakan Rp 100.000-200.000 untuk berjudi, sekarang jumlahnya hampir mencapai Rp 900.000," ujar Ivan dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (6/11) dikutip dari Antara.

Menurutnya, fenomena ini menandakan peningkatan kecanduan judi online di kalangan masyarakat.

Selain itu, PPATK juga mencatat bahwa sebagian besar pemain judi online adalah masyarakat dengan nominal deposit kecil, antara Rp 100.000 hingga Rp 1 juta.

Sebanyak 25,15 persen pemain tercatat mendepositkan uang dalam kisaran Rp 10.000 hingga Rp 100.000.

Rentang Usia Pemain Semakin Muda

Ivan juga mengungkapkan adanya pergeseran usia pemain judi online yang kini mulai mencakup anak-anak di bawah usia 10 tahun.

Menurut data, perkembangan distribusi persentase demografi pemain judi online berdasarkan usia dari 2017 sampai dengan 2023, kelompok pemain judi online berusia kurang dari 10 tahun mencapai 2,02 persen.

Selain itu, kelompok 10-20 tahun mencapai 10,97 persen; 21-30 tahun sebanyak 12,82 persen, kurang dari 50 tahun 33,98 persen, dan rentang 30-50 tahun mencapai 40,18 persen.

Sementara itu, Ivan mengungkapkan beberapa wilayah dengan kecenderungan pelaku judi online dengan usia kurang dari 19 tahun mulai banyak.

Untuk kabupaten/kota, adalah Jakarta Timur sebanyak 4.563 orang, Kabupaten Bogor 4.432 orang, dan Kota Jakarta Barat sebanyak 4.377 orang.

Sedangkan untuk kecamatan adalah Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat sebanyak 1.019 orang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur sebanyak 804 orang, dan Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat mencapai 674 pemain judi online.

Satgas Cegah Potensi Peningkatan Transaksi Judi Online

Ivan juga menekankan pentingnya peran satuan tugas (satgas) dalam mencegah peningkatan judi online di Indonesia.

Dengan kolaborasi berbagai instansi, menurut Ivan, transaksi terkait judi online diprediksi mencapai sedikit di atas Rp 400 triliun pada akhir 2024.

Tanpa intervensi satgas, jumlah tersebut bisa meningkat hingga lebih dari 300 persen dibandingkan tahun lalu, atau mencapai Rp 981,15 triliun.

Satgas tersebut dibentuk melalui Desk Penanganan Judi Online di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

Dalam upaya penanganan ini, Menko Polkam Budi menyampaikan beberapa strategi pencegahan, seperti edukasi bahaya judi online, penindakan terhadap simpul aktor judi online, dan pemutusan akses sistem pembayaran terkait judi.

Menurut Budi, satgas juga akan menerapkan hukuman berat bagi pelanggar larangan judi online, sebagai upaya memberikan efek jera bagi pelaku yang tetap beroperasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan jajarannya tidak ada yang terlibat melindungi judi online.

Dia pun menyinggung soal penangkapan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang terlibat kasus judi online.

Menurutnya, keterlibatan aparatur negara dalam kasus judi online sangat memprihatinkan.

"Bagaimana peran PPATK selama ini dalam pemberantasan judi online, sejauh mana koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pemberantasan judi online, tentu yang terjadi dengan Komdigi bisa saja terjadi dengan PPATK," kata Stevano saat rapat Komisi III DPR bersama PPATK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, dilansir Antara.

Dia mengatakan, negara saat ini tengah gencar-gencarnya dalam memberantas judi online.

Oleh karena itu, dia meminta PPATK untuk serius membantu aparat penegak hukum memberangus penyebaran judi online.

"Jadi isu judi online, sudah jadi wabah penyakit yang mengancam kehidupan kita," katanya.

Dia menilai penyebaran judi online bahkan disebut tidak lagi menyasar wilayah-wilayah maju, tetapi juga sudah merangsek ke daerah-daerah yang mayoritas warganya berada di taraf kemiskinan.

Ia menyebut judi online sudah masuk menyebar di daerah pemilihannya yakni Nusa Tenggara Timur.

Padahal, NTT merupakan wilayah termiskin ke-3 di Indonesia dengan 20 persen warganya berada di bawah taraf kemiskinan.

Dia pun menuturkan bahwa di NTT ada kasus seorang bapak yang menjual anaknya di platform media sosial hanya untuk mendapatkan uang agar bisa bermain judi online.

Untuk itu, dia menekankan jika bahaya judi online benar-benar tengah mengancam Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa perputaran dana judi daring atau online pada tahun 2024 sudah mencapai Rp283 triliun.

Ivan menyimpulkan bahwa saat ini terdapat peningkatan terkait perkembangan judi daring di Indonesia dibandingkan periode sebelumnya.

"Perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Transaksi pada 2024 semester pertama saja sudah melampaui jumlah transaksi pada tengah semester 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh tahun 2022. Artinya, ini ada kecenderungan naik sampai 237,48 persen," kata Ivan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain menyebut bahwa kecenderungan transaksi judi online tahun 2024 meningkat dibanding tahun sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan, ada kelompok masyarakat yang menghabiskan hampir 70 persen gaji untuk judi online.

Namun, sangat disayangkan bahwa kelompok masyarakat yang menghabiskan hampir 70 persen gaji untuk judi online tersebut ternyata berpenghasilan maksimal Rp 1 Juta.

“Kalau dulu orang terima Rp 1 juta hanya akan menggunakan Rp 100.000-200.000 untuk judi online, sekarang sudah hampir Rp 900.000 dipakai untuk judi online. Jadi, kami melihat semakin addict-nya (ketagihannya) masyarakat melakukan judi online,” kata Ivan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Data tersebut menjadi bagian pemaparan Ivan terkait persentase penggunaan dana untuk judi online dibandingkan dengan penghasilan pada 2017 sampai dengan 2023.

Sementara itu, Ivan mengatakan bahwa data tersebut juga dikonfirmasi dengan data jumlah pelaku judi online berdasarkan nominal deposit di rekening bank.

“Jumlah terbesar pelaku judi online di kita itu adalah masyarakat yang melakukan deposit kecil. Jadi, depositnya cenderung Rp 100.000 sampai dengan Rp 1 juta,” ujarnya.

Ivan mengungkapkan bahwa sekitar 25,15 persen masyarakat mendepositkan uangnya pada kisaran Rp 10.000-100.000.

Dalam kesempatan tersebut, Ivan juga memaparkan bahwa sejak Januari-Juni 2024, jumlah perputaran dana terkait judi online mencapai Rp 13,2 triliun. Data itu berdasarkan 10 hasil laporan analisis yang dilakukan PPATK.

"PPATK juga mendukung upaya pemberantasan judi online melalui hasil analisis sebanyak 10 laporan hasil analisis dengan total perputaran dana Rp13,2 triliun," kata Ivan.

Jumlah tersebut cenderung meningkat karena berdasarkan data PPATK, perputaran transaksi terkait judi online tahun 2021 mencapai Rp 57,91 triliun. Kemudian ,meningkat menjadi Rp 104,42 triliun pada 2022.

Perputaran transaksi tahun 2023 semakin melonjak menjadi Rp 327,05 triliun. Sedangkan pada semester pertama tahun 2024 sudah mencapai 174,56 triliun.

"Perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Transaksi di tahun 2024 semester satu saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh di tahun 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48 persen," ujar Ivan.

Dia lantas mengungkap beberapa faktor yang menyebabkan transaksi judi online semakin meningkat. Salah satunya karena banyak bandar judi yang memecah transaksi judi online dengan nominal yang lebih kecil.

Selain itu, Ivan menyebut, transaksi judi dengan nominal kecil juga dapat diakses anak-anak, termasuk usia kurang dari 10 tahun.

"Umur pemain judi online cenderung semakin merambah ke usia rendah, usia kurang dari 10 tahun ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang," katanya.

JAKARTA, investor.id - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan, nilai transaksi judi online (judol) meningkat drastis selama tahun 2024. Hingga semester II tahun ini, transaksi judol sudah mencapai angka Rp 283 triliun.

Menurut Ivan, kecenderungan naik tersebut terlihat dari nilai transaksi yang lebih tinggi dibandingkan periode tahun sebelumnya atau tahun 2023. 

“Transaksi perputaran dana judi online, per semester I saja sudah menyentuh Rp 174 triliun, saat ini sudah semester II, PPATK melihat sudah mencapai Rp 283 triliun," kata Ivan saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Ivan menjelaskan, terdapat peningkatan transaksi judi online sebesar 237,48%. Pasalnya, transaksi pada semester I 2024 sudah melampaui transaksi pada 2023.

"Transaksi di tahun 2024 semester I saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh di tahun 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48%," jelas Ivan. 

Ivan menjelaskan, transaksi judol meningkat karena saat ini transaksi yang dilakukan bernilai kecil. Namun, para bandar judol itu telah membuat banyak rekening untuk menampung transaksi tersebut.

"Saat ini transaksi meningkat, karena rata-rata bandar judol juga melakukan transaksi dengan angka yang kecil mereka sehingga dia pecah. Dulu satu rekening bandar itu bisa angkanya tinggi, nah sekarang dia pecah dengan angka yang kecil-kecil," tutur Ivan.

Lebih lanjut, Ivan menyebut bahwa saat ini nilai transaksi memang kecil, namun cenderung masif. Transaksi yang kecil itu mengakibatkan tingginya uang aliran judol. 

"Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta. Nah sekarang bisa Rp 10.000, kita sudah melihat ada seorang bisa judol. Itu yang membuat transaksi semakin masif," pungkas dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa kecenderungan transaksi terkait judi online pada 2024 diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini diungkapkan Ivan dalam paparannya di Komisi III DPR RI, Jakarta, pada Rabu (6/10/2024).

"Jadi apabila kita melihat perkembangan judi online, saat ini memang terlihat kecenderungan naik dibandingkan dengan periode sebelumnya, ini kalau kita bicara pada 2023," kata Ivan.

Berdasarkan data yang dipaparakan Ivan, perputaran transaksi terkait judi online pada 2021 mencapai Rp 57,91 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 104,42 triliun pada 2022.

Perputaran transaksi pada 2023 melonjak menjadi Rp 327,05 triliun. Sedangkan pada semester pertama 2024 sudah mencapai 174,56 triliun.

"Perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Transaksi pada 2024 semester satu saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh pada 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48 persen," ucap Ivan.

Ivan juga mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan transaksi judi online, salah satunya adalah banyak bandar judi yang memecah transaksi judi online dengan nominal yang lebih kecil. Dengan demikian, transaksi judi semakin besar menyasar masyarakat kecil.

"Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-jutaan. Nah sekarang bisa Rp 10.000, kita sudah melihat ada seorang bisa judi. Itu lah yang membuat transaksi semakin masif," jelas Ivan.

Lebih lanjut, Ivan menyoroti bahwa transaksi judi dengan nominal kecil juga dapat diakses oleh anak-anak, termasuk mereka yang berusia kurang dari 10 tahun.

"Umur pemain judi online juga cenderung semakin merambah ke usia rendah, usia kurang dari 10 tahun ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang," ujarnya.

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) memotret adanya peningkatan drastis transaksi judi online (judol) pada tahun ini. Tak-tanggung-tanggung, transaksi judol menjngkat hingga 237,48% pada semester I 2024.

Hal itu disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja (raker) perdana bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024). Ivan menyampaikan, perkembangan judol tahun ini di tanah air cenderung meningkat dibandingkan tahun lalu. Pada semester I tahun 2023, kata Ivan, perputaran uang judol sudah nencapai Rp174 triliun.

"Saat ini sudah semester 2 PPTK melihat sudah mencapai Rp283 triliun," kata Ivan dalam rapat.



Tak hanya itu, Ivan juga menyampaikan, transaksi judol di semester I 2024 mengalami peningkatan dibanding 2023. Dari data yang ditampilkan, PPATK mencatat ada 168,35 juta transaksi judol yang dilakukan pada 2023. Sementara pada semester I 2024, ada 117,59 juta transaksi judol.

"Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48%" kata Ivan.

Ivan menjelaskan, peningkatan transkasi itu diakibatkan lantaran bandar judol telah menyediakan angka deposit yang kecil. Dengan begitu, Ivan mengatakan, jumlah transaksi judol meningkat drastia.

"Kenapa ini bisa terjadi? Karena saat ini transaksi meningkat, karena rata-rata bandar judol juga melakukan transaksi dengan angka yang kecil mereka sehingga dia pecah. Dulu satu rekening bandar itu bisa angkanya tinggi, nah sekarang dia pecah dengan angka yang kecil-kecil," ucap Ivan.

Seiring dengan itu, Ivan mengatakan, pihaknya juga melihat adanya kecenderungan masyarakat yang bisa melakukan deposit dengan nominal yang kecil.

"Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, nah sekarang bisa Rp10.000 kita sudah melihat ada seorang bisa judol. Itu yang membuat transaksi semakin masif," kata Ivan.

Selain itu, PPATK juga memotret adanya pelaku judol yang berusia masih anak-anak. Menurutnya, faktor masifnya pelaku ini mendorong transaksi judol semakin masif.

"Umur pemain judi online cenderung semakin merambah ke usia terendah usia kurang dari 10 tahun ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang," kata Ivan.

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) memotret mayoritas pelaku judi online (judol) menggunakan mayoritas penghasilannya untuk deposit. PPATK juga memotret rata-rata pelaku judol melakukan transaksi dengan nominal yang kecil.

Hal itu disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja (raker) perdana bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

"Penggunaan dana judi online dibandingkan dengan penghasilan, jika kita lihat penghasilan orang beberapa yang dia pakai itu hampir 70% penghasilan legal dia digunakan untuk judi online," kata Ivan.





Dari data yang dihimpun PPATK sejak 2017-2023, masyarakat yang berpendapatan Rp1 juta per bulan mengalihkan 69,95% untuk judol. Sementara masyarakat yang berpendapatan Rp1 juta-Rp2 juta mengalihkan 41,35% untuk judol.

Adapun masyarakat yang berpenghasilan Rp10 juta-Rp20 juta mengalihkan pendapatannya sebesar 34,68% untuk judol. Sementara yang berpenghasilan Rp2 juta-Rp5 juta mengalihkan 33,06% untuk judol.

"Kalau dulu orang terima satu juta hanya akan menggunakan Rp100 ribu - Rp200 ribu untuk judi online, sekarang sudah sampai Rp900-nya dia gunakan untuk judi online. Jadi kita lihat semakin addict-nya masyarakat untuk melakukan judi online," terang Ivan.

"Nah jumlah yang terbesar para pelaku judi online kita itu masyarakat yang berpenghasilan deposit yang kecil yang bawah jadi depositnya cenderung Rp100.000 sampai Rp1 juta," papar Ivan.