Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang mengkaji pelaksanaan program asuransi wajib tanggung jawab pihak ketiga (third party liability/TPL) untuk kendaraan.

Regulator akan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebelum mengeluarkan aturan resmi mengenai asuransi wajib ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan secara rinci tentang konsep asuransi TPL untuk kendaraan.

Menurut Ogi, asuransi kendaraan berbentuk TPL adalah bentuk pertanggungan yang menanggung kerugian yang dialami pihak ketiga akibat dari risiko yang terkait dengan kendaraan, seperti tabrakan atau benturan, sesuai dengan ketentuan dalam polis.

"Produk itu berbeda dengan asuransi kendaraan yang dikenal, seperti produk total loss only (TLO) atau produk all-risk (comprehensive)," katanya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (6/8).

Saat ini, produk asuransi TPL hanya merupakan salah satu perluasan risiko dari produk all-risk, namun ada kemungkinan di masa depan produk TPL bisa berdiri sendiri tanpa harus membeli produk asuransi kendaraan lainnya.

Dari perspektif manfaat untuk masyarakat, Ogi menjelaskan bahwa asuransi TPL dapat memberikan perlindungan finansial jika terjadi kecelakaan dan adanya tuntutan dari pihak yang dirugikan. Saat ini, asuransi TPL masih bersifat sukarela.

"Dengan demikian, apabila terjadi kecelakaan, masyarakat yang tidak memiliki asuransi TPL akan menanggung sendiri kerugian material yang ditimbulkan sebagaimana Pasal 234 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," tuturnya.

Berdasarkan data kepolisian, terdapat hampir 150 ribu kecelakaan pada tahun 2023, dengan kerugian materi hampir mencapai Rp 300 miliar. Rata-rata kerugian per kasus kecelakaan lalu lintas adalah sekitar Rp 2 juta.

Analisis OJK terhadap produk asuransi TPL sukarela menunjukkan bahwa nilai klaim per kejadian untuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga berkisar antara Rp 6 juta hingga Rp 10 juta pada periode 2017-2021.

Selain itu, hasil analisis Jasa Raharja hingga Juni 2024 menunjukkan bahwa sekitar 60% masyarakat yang terlibat kecelakaan adalah dari usia nonproduktif, termasuk pelajar, mahasiswa, dan lansia.

"Dengan demikian, apabila risiko finansial berupa TPL tersebut dialihkan kepada asuransi melalui produk asuransi TPL, social cost atas risiko yang selama ini ditanggung oleh masyarakat dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi," katanya.

Ogi menambahkan bahwa masyarakat yang membeli produk asuransi TPL akan membayar premi kepada perusahaan asuransi yang menanggung risiko tersebut.

Asuransi pada dasarnya menggunakan prinsip gotong royong berdasarkan Law of Large Number untuk perhitungan risiko dan biaya premi.

"Oleh karena itu, dengan adanya asuransi TPL, diharapkan masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa aman, dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," ungkap Ogi.

Selain itu, Ogi menyebut bahwa asuransi TPL adalah langkah menuju welfare state, di mana negara bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, termasuk dari risiko lalu lintas yang semakin besar.

Program-program sosial sebelumnya seperti BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, serta Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), sudah ada.

Dalam sektor lalu lintas, Ogi menjelaskan bahwa Jasa Raharja telah menerapkan asuransi sosial wajib yang harus dibayar setiap kali melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau tiket perjalanan. Asuransi TPL akan melengkapi perlindungan ini dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial.

OJK saat ini tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyusun program asuransi wajib, dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan dasar hukum untuk pembentukan Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan TPL, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengkaji program asuransi wajib third party liability (TPL) untuk kendaraan. Adapun regulator akan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebelum dikeluarkannya aturan asuransi wajib.

Mengenai hal itu, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) menyambut baik adanya peraturan tersebut. Chief of Financial Officer Adira Finance Sylvanus Gani mengatakan pihaknya akan menunggu terlebih dahulu aturan terkait asuransi wajib itu difinalkan.

"Khususnya, aturan pelaksanaannya. Tentu Adira Finance pasti menyambut," ujarnya saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (1/8).

Menurut Gani, pemerintah pastinya tak serta-merta membuat aturan tersebut. Dia bilang tentunya aturan yang dibuat itu juga akan memberikan manfaat untuk konsumen yang akan membeli produk asuransi.

"Aturan dibuat pasti untuk mempunyai dampak manfaat. Kalau ada hal yang tak diinginkan, tentu ada perlindungan," ungkapnya.

Gani menerangkan Adira Finance sebagai perusahaan pembiayaan yang setiap tahunnya melayani lebih dari 1 juta konsumen, tentunya sudah punya infrastruktur memadai untuk menjadi tempat memasarkan dan mendistribusikan asuransi wajib TPL kendaraan nantinya.

Dia bilang dengan keberadaan infrastruktur yang memadai, semestinya Adira Finance akan lebih kompetitif, apalagi perusahaan punya partner asuransi, yaitu Zurich Asuransi Indonesia. Dengan demikian, bisa memaksimalkan potensi dari adanya aturan tersebut nantinya.

Sebagai informasi, saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyusun program asuransi wajib. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Salah satunya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program asuransi wajib third party liability (TPL) untuk kendaraan ramai diperbincangkan. Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih mengkaji dan menyusun aturan terkait program asuransi wajib tersebut. Regulator menyatakan akan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terlebih dahulu sebelum dikeluarkannya aturan soal asuransi wajib.

Berdasarkan pantauan Kontan, sejumlah perusahaan asuransi umum ternyata sudah memiliki produk asuransi TPL untuk kendaraan. Salah satu yang memiliki produk tersebut, yakni PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI).

Wakil Presiden Direktur ACPI Nico Prawiro mengatakan perusahaan sudah menyediakan asuransi TPL terlebih dahulu sebelum wacana asuransi wajib bergulir dan sifatnya additional. Dia mengatakan biasanya nasabah akan membeli asuransi kendaraan ditambah dengan TPL.

"Adapun asuransi all risk plus asuransi TPL nilai pertanggungannya sekitar Rp 10 juta hingga Rp 50 juta. Jadi, preminya sekitar Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu. Korban sama fasilitas termasuk yang dipertanggungkan dalam asuransi TPL milik ACPI. Preminya rata-rata 1% per tahun sesuai SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017," ujarnya kepada Kontan, Rabu (24/7).

Nico pun mencontohkan apabila nasabah punya asuransi TPL dengan nilai Rp 10 juta, lalu bayar premi 100 ribu per tahun. Seandainya, kalau mobil nasabah itu menabrak mobil orang lain, maka nasabah tersebut bisa klaim ke perusahaan asuransi untuk memperbaiki mobil orang lain tersebut dengan limit nilai pertanggungan Rp 10 juta.

"Demikian juga, kalau mobil nasabah menabrak rumah orang, maka nasabah bisa minta asuransi mengganti kerusakan rumah orang tersebut sesuai limit yang ada, yaitu Rp 10 juta. Contoh lainnya, jika mobil menabrak pengendara sepeda motor, maka asuransi tanggung jawab hukum (TJH) yang dimiliki oleh nasabah bisa menjamin biaya berobat pengendara dan perbaikan sepeda motor yang rusak maksimal sebesar limit TJH yang dimiliki atau dibeli oleh pemilik kendaraan (mobil)," tuturnya.

Selama ini, Nico bilang minat konsumen cukup bagus terhadap asuransi TPL yang disediakan perusahaan. Meskipun demikian, dia menyebut saat ini pihaknya tengah memberhentikan terlebih dahulu produk tersebut karena adanya wacana terkait program asuransi wajib untuk kendaraan.

Dia juga menyatakan ACPI akan mengikuti peraturan pemerintah terkait besaran premi apabila nantinya asuransi wajib untuk kendaraan diberlakukan. Dia menyebut pihaknya akan menunggu terlebih dahulu keluarnya PP asuransi wajib yang mengatur terkait besaran premi.

"Terkait dengan besaran premi, ACPI sepenuhnya mengikuti kebijakan dari pemerintah dan sepertinya akan tergantung dari jumlah peserta juga. Kami nilai makin banyak peserta yang ikut asuransi wajib, maka premi yang dibayar akan lebih murah," katanya.

Selain ACPI, PT Asuransi Sinar Mas juga telah menjual produk asuransi TPL untuk berbagai macam proteksi, terutama kendaraan. Direktur Asuransi Sinar Mas Dumasi Samosir menjelaskan produk TPL biasanya ada yang langsung menempel atau disertakan di asuransi kendaraan.

"Namun, pada 2017, kami mengeluarkan khusus TPL untuk kendaraan yang opsinya terpisah. Jadi, bisa dibilang sebagai tambahan," ujarnya saat ditemui di Plaza Sinar Mas, Rabu (24/7).

Dumasi menerangkan nasabah saat membeli asuransi kendaraan bermotor bisa memilih mau disertakan TPL atau tidak. Dia menyampaikan nasabah bisa memilih TPL dengan nilai pertanggungan Rp 1 juta, 10 juta, atau 100 juta, nantinya bisa dilihat tambahan premi produk tersebut.

Dia mengatakan apabila ada nasabah yang telah menggunakan asuransi kendaraan di perusahaan lain, bisa juga membeli TPL-nya di Asuransi Sinar Mas secara terpisah.

"Biasanya perusahaan enggak mau kasih asuransi TPL kalau asuransi kendaraan tidak membeli di perusahaan tersebut. Namun, Asuransi Sinar Mas bikin terobosan pada 2017, boleh membeli sekadar TPL-nya saja di Asuransi Sinar Mas," ungkapnya.

Mengenai tarif asuransi TPL, Dumasi menyampaikan pihaknya mengenakan tarif sebesar Rp 100 ribu untuk pertanggungan Rp 10 juta. Dia juga membeberkan sampai saat ini performa dari asuransi TPL masih kurang bagus.

Sebab, tidak wajib sehingga nasabah yang membelinya juga sedikit. Dumasi mengatakan nasabah biasanya merasa sudah cukup dengan asuransi kendaraan saja. Jadi, dia berpendapat nasabah mungkin malas untuk membeli tambahan lagi, seperti TPL.

"Apalagi, nasabah yang merasa memakai kendaraan untuk jarak dekat, seperti di komplek perumahan saja atau mengantar anak sekolah, minim risiko, ya, mereka malas membeli," katanya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program asuransi wajib third party liability (TPL) untuk kendaraan ramai diperbincangkan. Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih mengkaji dan menyusun aturan terkait program asuransi wajib tersebut. Regulator menyatakan akan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terlebih dahulu sebelum dikeluarkannya aturan soal asuransi wajib.

Berdasarkan pantauan Kontan, sejumlah perusahaan asuransi umum ternyata sudah memiliki produk asuransi TPL untuk kendaraan. Salah satu yang memiliki produk tersebut, yakni PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI).

Wakil Presiden Direktur ACPI Nico Prawiro mengatakan perusahaan sudah menyediakan asuransi TPL terlebih dahulu sebelum wacana asuransi wajib bergulir dan sifatnya additional. Dia mengatakan biasanya nasabah akan membeli asuransi kendaraan ditambah dengan TPL.

"Adapun asuransi all risk plus asuransi TPL nilai pertanggungannya sekitar Rp 10 juta hingga Rp 50 juta. Jadi, preminya sekitar Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu. Korban sama fasilitas termasuk yang dipertanggungkan dalam asuransi TPL milik ACPI. Preminya rata-rata 1% per tahun sesuai SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017," ujarnya kepada Kontan, Rabu (24/7).

Nico pun mencontohkan apabila nasabah punya asuransi TPL dengan nilai Rp 10 juta, lalu bayar premi 100 ribu per tahun. Seandainya, kalau mobil nasabah itu menabrak mobil orang lain, maka nasabah tersebut bisa klaim ke perusahaan asuransi untuk memperbaiki mobil orang lain tersebut dengan limit nilai pertanggungan Rp 10 juta.

"Demikian juga, kalau mobil nasabah menabrak rumah orang, maka nasabah bisa minta asuransi mengganti kerusakan rumah orang tersebut sesuai limit yang ada, yaitu Rp 10 juta. Contoh lainnya, jika mobil menabrak pengendara sepeda motor, maka asuransi tanggung jawab hukum (TJH) yang dimiliki oleh nasabah bisa menjamin biaya berobat pengendara dan perbaikan sepeda motor yang rusak maksimal sebesar limit TJH yang dimiliki atau dibeli oleh pemilik kendaraan (mobil)," tuturnya.

Selama ini, Nico bilang minat konsumen cukup bagus terhadap asuransi TPL yang disediakan perusahaan. Meskipun demikian, dia menyebut saat ini pihaknya tengah memberhentikan terlebih dahulu produk tersebut karena adanya wacana terkait program asuransi wajib untuk kendaraan.

Dia juga menyatakan ACPI akan mengikuti peraturan pemerintah terkait besaran premi apabila nantinya asuransi wajib untuk kendaraan diberlakukan. Dia menyebut pihaknya akan menunggu terlebih dahulu keluarnya PP asuransi wajib yang mengatur terkait besaran premi.

"Terkait dengan besaran premi, ACPI sepenuhnya mengikuti kebijakan dari pemerintah dan sepertinya akan tergantung dari jumlah peserta juga. Kami nilai makin banyak peserta yang ikut asuransi wajib, maka premi yang dibayar akan lebih murah," katanya.

Selain ACPI, PT Asuransi Sinar Mas juga telah menjual produk asuransi TPL untuk berbagai macam proteksi, terutama kendaraan. Direktur Asuransi Sinar Mas Dumasi Samosir menjelaskan produk TPL biasanya ada yang langsung menempel atau disertakan di asuransi kendaraan.

"Namun, pada 2017, kami mengeluarkan khusus TPL untuk kendaraan yang opsinya terpisah. Jadi, bisa dibilang sebagai tambahan," ujarnya saat ditemui di Plaza Sinar Mas, Rabu (24/7).

Dumasi menerangkan nasabah saat membeli asuransi kendaraan bermotor bisa memilih mau disertakan TPL atau tidak. Dia menyampaikan nasabah bisa memilih TPL dengan nilai pertanggungan Rp 1 juta, 10 juta, atau 100 juta, nantinya bisa dilihat tambahan premi produk tersebut.

Dia mengatakan apabila ada nasabah yang telah menggunakan asuransi kendaraan di perusahaan lain, bisa juga membeli TPL-nya di Asuransi Sinar Mas secara terpisah.

"Biasanya perusahaan enggak mau kasih asuransi TPL kalau asuransi kendaraan tidak membeli di perusahaan tersebut. Namun, Asuransi Sinar Mas bikin terobosan pada 2017, boleh membeli sekadar TPL-nya saja di Asuransi Sinar Mas," ungkapnya.

Mengenai tarif asuransi TPL, Dumasi menyampaikan pihaknya mengenakan tarif sebesar Rp 100 ribu untuk pertanggungan Rp 10 juta. Dia juga membeberkan sampai saat ini performa dari asuransi TPL masih kurang bagus.

Sebab, tidak wajib sehingga nasabah yang membelinya juga sedikit. Dumasi mengatakan nasabah biasanya merasa sudah cukup dengan asuransi kendaraan saja. Jadi, dia berpendapat nasabah mungkin malas untuk membeli tambahan lagi, seperti TPL.

"Apalagi, nasabah yang merasa memakai kendaraan untuk jarak dekat, seperti di komplek perumahan saja atau mengantar anak sekolah, minim risiko, ya, mereka malas membeli," katanya.

Dumasi menerangkan saat ini kontribusi asuransi TPL tak sampai 0,1% dari total portfolio perusahaan. Sebab, total portfolio Asuransi Sinar Mas sudah mencapai triliun. Untuk asuransi kendaraan saja, pendapatan premi tercatat sebesar Rp 1,6 triliun sepanjang 2023 dan nilainya hingga Juni 2024 mencapai Rp 770 miliar.

"Kalau TPL dikit banget. Kayaknya pendapatan premi enggak sampai Rp 100 juta," ujarnya.

Terkait asuransi TPL untuk kendaraan yang ramai dibahas, Dumasi menyebut wacana itu kemungkinan besar akan berbeda dengan TPL milik perusahaan.

"Contoh, jaminan TPL kami cover untuk mobilnya sendiri dan jiwa juga, termasuk properti," tuturnya.

Dumasi menyampaikan bahwa TPL yang tengah ramai dibahas berpotensi nilai preminya bisa lebih rendah dari tarif TPL milik perusahaan. Sebab, dilihat mekanismenya menjadi wajib, otomatis banyak yang akan ikut asuransi TPL. Dia menilai seharusnya bisa di bawah Rp 100 ribu, bahkan bisa mencapai Rp 10 ribu.

Namun, dia mengatakan semuanya harus dihitung secara matang secara aktuaris. Dumasi menganggap apabila nantinya diterapkan, tak akan menjadi beban bagi masyarakat.

"Seharusnya tidak menjadi beban berat buat masyarakat. Sebab, tarifnya bisa sangat kecil dan bilangan keikutsertaannya juga besar," kata Dumasi.

Sementara itu, PT Asuransi Perisai Listrik Nasional atau PLN Insurance menyebut telah menyediakan asuransi TPL untuk kendaraan dan sifatnya berupa produk sendiri atau tambahan. Presiden Direktur PLN Insurance Hirmas Fuady mengatakan saat ini memang minat pembeli belum begitu besar terhadap produk tersebut.

"Sebab, kami hanya memasarkan di captive market dan hampir semua pegawai PLN pasti punya kendaraan," kata Hirmas saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (24/7).

Hirmas menyampaikan PLN Insurance akan menunggu terlebih dahulu kepastian aturan dari pemerintah terkait program asuransi wajib. Meskipun demikian, dia menyebut pihaknya sudah siap apabila aturan tersebut dijalankan.

"Tinggal melihat regulasi dari pemerintahan. Mau nantinya diserahkan kepada asuransi milik BUMN atau swasta, kami belum tahu kebijakan dari pemerintahan seperti apa. Tentu kami dari sisi infrastrukturnya sudah ada. Jadi, tinggal menerapkan saja untuk lebih masif, lebih luas lagi," ujarnya.

Hirmas mengatakan adanya asuransi wajib untuk kendaraan juga menjadi peluang buat perusahaan dalam mengembangkan lini bisnis asuransi kendaraan bermotor. Dia menyebut jumlah kendaraan bermotor baik roda empat dan roda dua begitu banyak, tentu akan mendorong lini bisnis tersebut.

Menurutnya, penerapan kebijakan asuransi wajib harus diimbangi juga dari sisi digitalisasi. Hirmas menerangkan tanpa ada digitalisasi, tentu akan menimbulkan permasalahan baik dari sisi nasabah maupun klaim.

PT Asuransi Astra Buana (Asuransi Astra) menyatakan telah memiliki produk TPL untuk kendaraan. Retail & Digital Business Director Asuransi Astra Wisnu Kusumawardhana mengatakan produk TPL milik perusahaan sifatnya perluasan jaminan atau additional dan selama ini ditawarkan kepada pelanggan Astra.

"Untuk trennya lumayan diminati," ujarnya saat ditemui di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Kamis (25/7).

Saat ini, Wisnu bilang asuransi pihak ketiga termasuk dalam perluasan jaminan asuransi kendaraan bermotor. Mengenai tarifnya, dia menilai cukup terjangkau karena hanya 1% dari nilai pertanggungan.

"Contohnya, iurannya 1% untuk uang pertanggungan Rp 20 juta, maka premi yang harus dibayar hanya Rp 200 ribu," katanya.

Wisnu menerangkan tentunya produk yang dimiliki Asuransi Astra saat ini akan berbeda dengan asuransi TPL kendaraan yang tengah ramai dibahas. Meskipun demikian, dia menyebuttarif premi untuk asuransi wajib nantinya mungkin bisa lebih murah.

"Asuransi itu prinsipnya makin banyak yang ikut, preminya akan makin kecil, kompetitif. Sebab, selama ini sifatnya sukarela, tidak wajib. Jadi, memang jumlahnya terbatas dibandingkan nanti semua harus ikut," tuturnya.

Wisnu mengatakan pihaknya sudah siap jika nanti program asuransi wajib TPL untuk kendaraan diberlakukan. Sebab, selama ini pihaknya telah memiliki produk yang serupa.

Dia bilang kemungkinan hanya akan mengganti mekanisme dan tarif premi saja apabila sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, Asuransi Astra akan menunggu terlebih dahulu kepastian program tersebut lewat PP yang akan diterbitkan.

Adapun iuran premi perluasan jaminan di asuransi kendaraan bermotor mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6 Tahun 2017. Dalam SEOJK itu, mengatur tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (kendaraan penumpang dan sepeda motor) dengan sejumlah hitungan.

Adapun hitungannya, yakni uang pertanggungan (UP) hingga Rp 25 juta, tarif preminya 1% dari UP. Selanjutnya UP Rp 25 juta sampai Rp 50 juta, tarif preminya 0,5% dari UP. Kemudian, UP Rp 50 juta sampai Rp 100 juta, tarif preminya 0,25% dari UP. Lalu, UP lebih dari Rp 100 juta, tarif preminya akan ditentukan oleh underwriter perusahaan asuransi. (*)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keungan (OJK) menyebut pelaksanaan teknis program asuransi wajib third party liability (TPL) untuk kendaraan masih terus dikaji sampai saat ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan, program asuransi wajib tersebut akan menimbulkan dampak positif. Sebab, masyarakat akan mendapatkan perlindungan.

"Masih dikaji lebih lanjut. Kalau dari OJK itu, bahwa program asuransi wajib tersebut memang bermanfaat bagi ekonomi Indonesia, individu, dan masyarakat," ungkapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (26/7).

Menurut Ogi, kalau ada perlindungan tersebut, masyarakat akan lebih baik. Dia bilang hal itu menjadi perhatian dari OJK untuk melakukan kajian-kajian mendalam dari kemanfaatan suatu asuransi, termasuk dalam menyusun pelaksanaan teknis asuransi wajib.

Dia juga menekankan pentingnya literasi dan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bisa memahami pentingnya asuransi, termasuk dalam program asuransi wajib.

Sebelumnya, Ogi mengatakan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Dalam UU P2SK, kata dia, dinyatakan bahwa setiap amanat UU P2SK diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 tahun sejak UU P2SK diundangkan.

Dia menjelaskan setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap Program Asuransi Wajib tersebut.

"Adapun program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat. Sebab, akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," kata Ogi.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang menyusun peraturan terkait program asuransi wajib, termasuk asuransi kendaraan.

Regulator menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebelum mengeluarkan aturan asuransi wajib ini.

Terkait rencana program asuransi wajib tersebut, PT Asuransi Perisai Listrik Nasional atau PLN Insurance menyatakan bahwa mereka akan menunggu kepastian aturan dari pemerintah.

"Kami menunggu regulasi dari pemerintah. Apakah nanti akan diserahkan kepada asuransi milik BUMN atau swasta, kami belum tahu kebijakan pemerintah akan seperti apa. Tentu saja, dari sisi infrastruktur, kami sudah siap. Jadi, tinggal menerapkan untuk lebih masif dan lebih luas lagi," ujar Presiden Direktur PLN Insurance, Hirmas Fuady, saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (24/7).

Hirmas mengatakan bahwa adanya asuransi wajib untuk kendaraan juga menjadi peluang bagi perusahaan dalam mengembangkan lini bisnis asuransi kendaraan bermotor. Dia menyebut bahwa jumlah kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua, sangat banyak, sehingga tentu akan mendorong lini bisnis tersebut.

Menurut Hirmas, penerapan kebijakan asuransi wajib harus diimbangi dengan digitalisasi. Tanpa digitalisasi, tentu akan menimbulkan permasalahan, baik dari sisi nasabah maupun klaim.

Hirmas juga menyampaikan bahwa PLN Insurance telah menyediakan asuransi TPL untuk kendaraan, baik sebagai produk utama maupun tambahan. Saat ini, minat pembeli memang belum begitu besar.

"Saat ini, kami hanya memasarkan di captive market dan hampir semua pegawai PLN pasti memiliki kendaraan," kata Hirmas.

Sebagai informasi, OJK saat ini sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyusun program asuransi wajib. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Salah satu cakupan dari asuransi wajib ini adalah asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkap kemungkinan asuransi bencana menjadi program asuransi wajib di Indonesia.

Direktur Eksekutif AAUI Bern Dwiyanto mengungkap program asuransi wajib diatur dalam pasal 39A ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, di mana pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan.

“Kalau kita buka keterangannya disebutkan bahwa program asuransi wajib di antaranya mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga [third party liability] terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana,” kata Bern saat dihubungi Bisnis pada Jumat (26/7/2024).

Bern melanjutkan apabila dilihat dari beleid tersebut sudah jelas asuransi bencana bisa diwajibkan. Namun, memang tinggal bagaimana nanti mekanisme akan dikaji dan dibahas lebih detail. “Supaya penerapannya dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Di sisi lain, Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengatakan saat ini arahan asuransi wajib terkait bencana belum ada secara terstruktur.

“Ini masih dikaji bentuk dan pelaksanaan oleh pemerintah. Namun, asuransi bencana merupakan salah satu yang akan diwajibkan,” kata Wahyudin saat dikonfirmasi pada Jumat (26/7/2024).

Saat ini, lanjut Wahyudin, hampir seluruh perusahaan asuransi telah mensesikan risiko bencana ke Maipark atau Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN) yang didapatkan dari premi komersial. Hal tersebut bertujuan untuk berbagi risiko bencana agar perusahaan asuransi mampu menjaga kinerja keuangannya apabila terjadi bencana.

Wahyudin melihat industri perasuransian mampu menghadapi klaim bencana sepanjang kondisi dan syarat yang ditetapkan sesuai selera dan toleransi risiko dari perusahaan. “Tentunya, permodelan risiko dan reasuransi juga sangat diperhitungkan,” katanya.

Wahyudin menyebut setidaknya ada empat yang perlu dipersiapkan. Pertama, meningkatkan kapasitas, di mana untuk kapasitas yang besar, diperlukan permodalan yang besar dan kuat.

Dengan adanya ketentuan peningkatan permodalan pada 2026 dan 2028, kemampuan perusahaan asuransi untuk mengaksep risiko semakin besar.

Kedua, memperkuat cadangan keuangan, di mana perusahaan asuransi harus memastikan adanya cadangan yang cukup untuk menutupi klaim besar akibat bencana alam. Ketiga, memperbarui teknologi pemodelan risiko.

“Menggunakan teknologi terbaru untuk memprediksi dan mengevaluasi risiko dengan lebih akurat,” kata Wahyudin.

Keempat, lanjut Wahyudin, kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Termasuk bekerja sama dengan pemerintah, lembaga riset, dan organisasi lainnya untuk memperkuat mitigasi risiko bencana dan respons terhadap bencana.

Adapun program asuransi wajib yang saat ini sedang digodok adalah asuransi kendaraan tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liabilty (TPL).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan pemerintah tengah menyiapkan aturan yang mengatur program asuransi wajib TPL tersebut.

Ogi menegaskan dalam persiapannya diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan."Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut," kata Ogi pada Kamis (18/07/2024).

Ogi menjelaskan program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan. "Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," ungkapnya.

AAUI bocoran peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana asuransi wajib TPL akan disetujui setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan sebenarnya pihaknya berharap PP tersebut bisa diterbitkan di sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

"Kita tunggu semoga ditandatangani sebelum pelantikan Presiden baru [Prabowo]. Tapi dengar-dengar [ditandatangani] setelah presiden baru. Tunggu dulu deh," kata Budi saat wawancara di kantornya, Senin (22/7/2024).

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang menyusun peraturan terkait program asuransi wajib, termasuk asuransi kendaraan.

Regulator menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebelum mengeluarkan aturan asuransi wajib ini.

Terkait rencana program asuransi wajib tersebut, PT Asuransi Perisai Listrik Nasional atau PLN Insurance menyatakan bahwa mereka akan menunggu kepastian aturan dari pemerintah.

"Kami menunggu regulasi dari pemerintah. Apakah nanti akan diserahkan kepada asuransi milik BUMN atau swasta, kami belum tahu kebijakan pemerintah akan seperti apa. Tentu saja, dari sisi infrastruktur, kami sudah siap. Jadi, tinggal menerapkan untuk lebih masif dan lebih luas lagi," ujar Presiden Direktur PLN Insurance, Hirmas Fuady, saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (24/7).

Hirmas mengatakan bahwa adanya asuransi wajib untuk kendaraan juga menjadi peluang bagi perusahaan dalam mengembangkan lini bisnis asuransi kendaraan bermotor. Dia menyebut bahwa jumlah kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua, sangat banyak, sehingga tentu akan mendorong lini bisnis tersebut.

Menurut Hirmas, penerapan kebijakan asuransi wajib harus diimbangi dengan digitalisasi. Tanpa digitalisasi, tentu akan menimbulkan permasalahan, baik dari sisi nasabah maupun klaim.

Hirmas juga menyampaikan bahwa PLN Insurance telah menyediakan asuransi TPL untuk kendaraan, baik sebagai produk utama maupun tambahan. Saat ini, minat pembeli memang belum begitu besar.

"Saat ini, kami hanya memasarkan di captive market dan hampir semua pegawai PLN pasti memiliki kendaraan," kata Hirmas.

Sebagai informasi, OJK saat ini sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyusun program asuransi wajib. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Salah satu cakupan dari asuransi wajib ini adalah asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyebut program asuransi wajib untuk kendaraan atau third party liability (TPL) sedang dikaji oleh Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Adapun salah satu usulan yang sempat mencuat terkait asuransi wajib, yakni dibentuk skema konsorsium.

Mengenai hal itu, perusahaan asuransi umum PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) menyatakan skema konsorsium memiliki dampak positif dan negatif untuk konsumen nantinya.

Marketing Director Great Eastern General Insurance Indonesia Linggawati Tok mengatakan skema konsorsium memang akan memudahkan masyarakat dalam membeli asuransi TPL.

"Dengan demikian, tidak perlu bingung memilih produk perusahaan asuransi mana yang akan dibeli mereka," ujarnya kepada Kontan, Senin (22/7).

Namun, Linggawati menyampaikan skema konsorsium akan memunculkan semacam oligarki, yang mana masyarakat tidak punya banyak pilihan baik dari sisi benefit atau fitur jaminan, maupun kompetisi dari sisi harga.

Oleh karena itu, Linggawati mengusulkan agar nantinya aturan asuransi wajib menggunakan skema terbuka. Dengan demikian, memunculkan kesempatan seluas-luasnya kepada perusahaan asuransi untuk bisa berkompetisi secara sehat dalam memasarkan produk.

"Tentunya dengan tetap diawasi pelaksanaannya oleh pemerintah atau OJK," ujarnya.

Sebagai informasi, saat ini, OJK sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyusun program asuransi wajib. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Salah satunya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

JAKARTA, investor.id – Wacana soal asuransi wajib third party liability (TPL) untuk kendaraan bermotor tengah menjadi perbincangan. Pasalnya, pada tahun 2025 pengendara baik motor mau pun mobil wajib memiliki perlindungan asuransi third party liability.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dapat membentuk Program Asuransi Wajib. Program ini diantaranya mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Ketentuan pelaksana untuk mengatur Program Asuransi Wajib itu punya tenggat 12 Januari 2025 mendatang, atau dua tahun sejak UU PPSK diterbitkan. Ketentuan berupa Peraturan Pemerintah (PP) tersebut mesti lebih dulu didiskusikan mendapat persetujuan dari DPR.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) Abdul Haris menyatakan akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan tarif premi asuransi TPL sesuai dengan standar industri dan regulasi, termasuk penggunaan kendaraan, usia, riwayat asuransi, dan klaim sebelumnya.

Menurut Haris, pihaknya baru saja meluncurkan produk asuransi JRP - TPL Pro yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor Lisensi S-1051/PD.021/2024.

“Produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi pemilik kendaraan bermotor dengan menawarkan jaminan tanggung jawab pihak ketiga,” kata Abdul Haris dalam keterangan rilisnya dikutip Minggu (21/7/2024).

Produk JRP- TPL Pro memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cidera badan.

Ia menembahkan, baik untuk kendaraan beroda empat maupun dua, JRP - TPL Pro menawarkan tarif yang disesuaikan untuk berbagai jenis kendaraan, memastikan tertanggung atau pelanggan menerima perlindungan yang sesuai.

“Dengan fokus pada kebutuhan pelanggan, JRP - TPL Pro menawarkan berbagai paket seperti Basic, Silver, Gold, hingga Platinum dengan batas cakupan dan premi yang sesuai. Paket-paket ini melayani pemilik kendaraan pribadi maupun komersial, memberikan fleksibilitas dan ketenangan pikiran (peace of mind),” tambahnya.

Cakupan perlindungan meliputi perlindungan bagi pengemudi dalam hal kecelakaan yang menghasilkan klaim pihak ketiga, produk JRP- TPL Pro memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cedera badan.

“Produk JRP-TPL Pro dirancang untuk memberikan manfaat asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) terkait kecelakaan lalu lintas untuk menyambut UU P2SK 2023 yang mengatur tentang Asuransi Wajib guna mendorong perluasan penetrasi dan densitas asuransi,” paparnya.

Untuk proses klaim, katanya, JRP Insurance memiliki prosedur yang disederhanakan untuk memastikan kemudahan bagi pelanggan. JRP Insurance siap membantu pemegang polis dalam mengajukan klaim dengan cepat dan efisien, dengan didukung layanan berbasis digital dan layanan Call Center Perusahaan di 150-788.

Sebagai pemain utama dalam segmen asuransi tanggung jawab (liability), JRP Insurance bangga akan posisi pasar yang kuat dan pendekatan yang berorientasi pada pelanggan.

“Kami terus berupaya meningkatkan saluran distribusi kami melalui kemitraan dan kolaborasi, bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan yang lebih luas dan menyediakan layanan tambahan yang bernilai melalui platform digital,” ucap Haris.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun aturan terkait program asuransi wajib, termasuk asuransi kendaraan. Adapun regulator akan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebelum dikeluarkannya aturan asuransi wajib.

Mengenai hal itu, PT Zurich Asuransi Indonesia menyambut baik adanya program asuransi wajib tersebut.

Wakil Presiden Direktur Zurich Asuransi Indonesia Heriyanto Agung Putra mengatakan, adanya asuransi wajib untuk kendaraan merupakan kesempatan yang baik bagi Zurich. Artinya, dia bilang bisa untuk perkembangan bisnis dan eksistensi perusahaan di dunia asuransi.

"Sebab, penting sekali bagi kami bisa memberikan kontribusi buat masyarakat terkait dengan proteksi, khususnya untuk kendaraan bermotor," ungkapnya saat menghadiri konferensi pers, Kamis (18/7).

Heriyanto menyampaikan Zurich akan mempersiapkan segala aspek dan mendukung implementasi asuransi wajib tersebut. Dengan demikian, pihaknya hanya tinggal menerapkan ketika aturan tersebut sudah dijalankan nantinya.

Mengenai tarif premi yang dikenakan terkait asuransi wajib, Heriyanto menyebut Zurich akan menunggu keluarnya PP terlebih dahulu.

Selain itu, Heriyanto tak memungkiri bahwa sempat ada pertemuan antara asosiasi dengan OJK membahas asuransi wajib kendaraan. Namun, sampai saat ini, dia mengaku belum mengetahui lebih jauh terkait ketentuan asuransi wajib yang akan diimplementasikan nantinya.

Sebagai informasi, saat ini, OJK sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyusun program asuransi wajib. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Salah satunya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

JAKARTA, investor.id – Industri asuransi umum dan reasuransi meraup cuan sampai dengan Rp 9,64 triliun dari dua lini bisnis utamanya, yakni asuransi properti dan kendaraan bermotor. Kedua lini itu pula yang diproyeksi akan berkembang seiring dengan rencana pemerintah membentuk Program Asuransi Wajib.

Seperti yang diketahui, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dapat membentuk Program Asuransi Wajib. Program ini diantaranya mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Ketentuan pelaksana untuk mengatur Program Asuransi Wajib itu punya tenggat 12 Januari 2025 mendatang, atau dua tahun sejak UU PPSK diterbitkan. Ketentuan berupa Peraturan Pemerintah (PP) tersebut mesti lebih dulu didiskusikan mendapat persetujuan dari DPR.

Namun belum pula draft PP itu tampil di publik, tidak sedikit masyarakat yang menyampaikan ketidaksetujuannya. Apalagi belakangan masyarakat juga dikejutkan dengan rencana pemerintah yang ingin mewajibkan iuran Tapera 3%. Rencana ini pun menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, termasuk juga mengenai Program Asuransi Wajib.

Salah satu warga Jakarta, Agung menuturkan, kabar tentang kewajiban mengasuransikan kendaraan bermotor pada tahun 2025 telah diketahui melalui beranda media sosialnya. Meski setuju dalam hal proteksi finansial, ia meragukan masyarakat mau dan mampu membayar premi yang diwajibkan.

“Mungkin lebih ke enggak (setuju) ya. Soalnya kalau asuransi emang ada baiknya juga kan karena mengcover segala kerusakan. Tapi untuk kendaraan bermotor menurut saya itu bisa menjadi penambahan cost buat konsumen atau masyarakat,” ujar Agung saat ditemui di Jakarta, pada Jumat (18/7/2024).

Warga Jakarta lainnya, Gunawan juga menyampaikan telah mengetahui kabar mengenai Program Asuransi Wajib dari pemerintah. Ia menjadi salah satu yang sepenuhnya setuju atas program tersebut, mengingat pentingnya kebutuhan berasuransi sebagai sarana proteksi finansial atas risiko-risiko ke depan.

“Setuju sih karena asuransi itu untuk mobil kan kayaknya harus wajib dah. Karena untuk investasi juga, misalnya suatu saat terjadi apa apa jadi kan kita bisa ada asuransi, jadi asuransinya nanggung kayak gitu,” ungkap Gunawan di Jakarta.

Cuan Perusahaan Asuransi

Terlepas dari pro dan kontra wacana pelaksanaan Program Asuransi Wajib ini, tentu industri perasuransian melihatnya sebagai peluang dan potensi besar. Perusahaan asuransi dan reasuransi bukan hanya akan mempercepat inklusi dan penetrasi asuransi ke depan, tapi juga ikut meraup cuan yang tidak sedikit.

Sebagai gambaran, pada tahun 2022, penetrasi asuransi secara keseluruhan sebesar 2,72% seperti dilaporkan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), yang mengutip BPS dan OJK. Khusus asuransi umum dan reasuransi, penetrasi baru mencakup 0,46%.

Dengan cakupan penetrasi seperti itu saja, industri asuransi umum dan reasuransi umum berhasil meraup cuan sebesar Rp 9,64 triliun dari dua lini bisnis asuransi properti dan asuransi kendaraan bermotor. Apalagi ke depan, dua lini ini akan diwajibkan pemerintah sehingga turut meningkatkan penetrasi asuransi.

Merinci dengan mengacu data terkini OJK untuk tahun 2022, premi asuransi properti yang dicatatkan perusahaan asuransi mencapai Rp 10,79 triliun. Dikurangi klaim yang terjadi dan berbagai biaya lainnya, perusahaan asuransi dan reasuransi mencetak surplus underwriting mencapai Rp 3,58 triliun.

Sementara itu, cuan dari lini usaha asuransi kendaraan bermotor pada tahun 2022 tercatat dengan surplus underwriting mencapai Rp 6,06 triliun. Nominal ini diperoleh dari premi yang mencapai Rp 17,45 triliun, berikut pembayaran klaim dan biaya-biaya lainnya.

Untuk juga diketahui, lini usaha asuransi properti dan kendaraan bermotor telah menjadi pangsa pasar terbesar bagi industri asuransi umum (asuransi kerugian) dalam kurun beberapa tahun belakangan ini. Hingga kuartal I-2024 saja, dua lini itu mengambil pangsa pasar hampir separuh total premi secara industri yakni 47,4%.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News