Proyek bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ternyata tidak masuk dalam program quick win Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut pihaknya akan memprioritaskan dulu target Presiden Prabowo Subianto mencapai kedaulatan pangan dan energi.

"Karena tadi kita sesuaikan dengan Asta Cita Pak Prabowo. Pak Prabowo ke kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Kita fokus itu dulu lah. MLFF kita akan bahas tapi tidak hari ini, kira kira gitu," katanya di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Dody menyebut pihaknya akan membahas program strategis pemerintah terlebih dahulu sebelum melangkah ke MLFF. Selain ketahanan energi, proyek strategis yang disebut adalah giant sea wall atau tanggul laut raksasa.

"Secepat-cepatnya lah, kita bereskan dulu soal ketahanan pangan, energi dan air, setelah itu melangkah. Karena kan masih ada strategic beliau yang lain, misalnya giant sea wall, itu kan mesti kita dalami," tuturnya.

Meski begitu ia menegaskan MLFF tidak akan dilupakan begitu saja. Apalagi Kementerian PUPR dan operator MLFF, dalam hal ini PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS telah menandatangani perjanjian.

"Nggak, nggak, nggak, nggak, kalo itu nggak (dilupakan). Kita kan udah signing sesuatu sama mereka jadi tetap," tegasnya.

Sebelumnya, RITS menegaskan kesiapannya untuk mengimplementasikan MLFF di Indonesia. Perusahaan juga memastikan sistem ini diterapkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah.

Pernyataan Operator MLFF

Direktur Utama RITS, Attila Keszeg mengatakan, teknologi MLFF yang mereka garap telah siap. Pihaknya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah untuk mematangkan penerapan sistem ini.

"Kami tiga kali lebih siap untuk penerapan teknologi. Kami siap, teknologi kami siap. Kami menunggu untuk siap berkolaborasi karena tidak ada teknologi yang dapat diterapkan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi ekosistem yang sangat kuat," kata Attila dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Adapun Dody menyebut Kementerian PU akan terlebih dahulu mendukung program kedaulatan pangan lewat pembangunan bendungan, waduk, hingga rehabilitasi jaringan irigasi. Selain itu pihaknya juga akan fokus membangun jalan dan jembatan, serta mendukung konektivitas menuju sentra pangan seperti food estate.

Kementerian PU juga akan mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui pembangunan sekolah dan madrasah serta rehabilitasi bangunan. Dody menargetkan mampu membangun dan merehabilitasi 11.400 unit sekolah mulai dari TK, SD, SMK dan SMA.

"Lalu mendukung program unggulan strategis meliputi namanya giant sea wall, Ibu kota negara Nusantara, konektivitas jalan jembatan, pasar rakyat, air minum, sanitasi air limbah, persampahan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan pariwisata, industri, area yang terdapat bencana dan juga pengungsian," terang Dody.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai program quick win yang menjadi prioritas dalam awal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, merupakan layanan dasar yang memang harus dipenuhi oleh pemimpin negara.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan bahwa program quick win telah mencakup pangan, pertanian, kesehatan, dan pendidikan.

"Pangan dan pertanian jelas sangat esensial, yang harus dibenahi dan didorong supaya dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak karena itu sektor padat karya," ujarnya kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Manfaatnya, jika pangan dan pertanian terpenuhi dari dalam negeri, akan berdampak pada semakin berkurangnya ketergantungan impor.

Lebih jauh lagi, hal tersebut akan mendorong ekonomi lebih besar jika diikuti hilirisasi atau pembangunan industri pengolahan hasil pertanian.

Dalam hal pertanian, Faisal menyoroti Prabowo terlalu berorientasi terhadap pertanian di darat. Padahal, Indonesia memiliki wilayah laut yang juga luas. Menurutnya, pertanian laut ini masih kurang disinggu oleh Prabowo.

"Indonesia punya masyarakat nelayan dan banyak hal masih terbatas dalam suplai hasil laut terutama Indonesia Barat, padahal Timur surplus," lanjutnya.

Padahal, melalui stabilitas harga pangan dan kemandirian pangan, Indonesia dapat menciptakan efek berganda atau multiplier effect terhadap ekonomi dengan pemanfaatan potensi tersebut.

Sama halnya terkait program quick win yang terkait kesehatan dan pendidikan, Faisal melihat hal tersebut akan sangat berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Ini pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah, ini pondasi yang penting bagi ekonomi dalam mewujudkan membangun manusia yang lebih berkualitas yang bisa lebih produktif dan berkontribusi maksimal ke ekonomi," tuturnya.

Meski demikian, Prabowo harus menghadapi anggaran yang terbatas dan ketertinggalan SDM Indonesia di pasar kerja, salah satunya skill dan tingkat kompetitif pekerja Tanah Air dengan luar negeri.

Untuk diketahui, program quick win adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun untuk mengawali pelaksanaan.

Pada APBN 2025, terdapat tujuh program quick win senilai Rp121 triliun. Terbesar, yakni program makan bergizi gratis yang mencakup Rp71 triliun.

Berikut Daftar Program dan Anggaran Quick Win Pemerintahan Baru 2025:

• Makan Bergizi Gratis: Rp71 triliun
• Pemeriksaan Kesehatan Gratis: Rp3,2 triliun
• Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah: Rp1,8 triliun
• Penuntasan TBC: Rp8 triliun
• Renovasi Sekolah: Rp20 triliun
• Sekolah Unggulan Terintegrasi: Rp2 triliun
• Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa: Rp15 triliun

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku ada penambahan anggaran senilai Rp8 triliun untuk program Quick Win di era pemerintahan Prabowo Subianto pada 2025. Sehingga, alokasi pagu dalam APBN 2025 naik dari Rp113 triliun menjadi Rp121 triliun.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo mengatakan, tambahan program tersebut adalah penuntasan Tuberkulosis (TBC) senilai Rp8 triliun yang diberikan kepada Kementerian Kesehatan. Program tersebut muncul dari Rapat Panja B, sebelum pengesahan UU APBN 2025 yang dilakukan pekan lalu.

“Itu memang perkembangan terkini, pembahasan di Panja B saat itu, ada aspirasi untuk memunculkan penuntasan TBC Rp8 triliun,” kata Wahyu dalam media gathering APBN 2025, di Anyer, Rabu (25/9/2024).

Tambahan pagu tersebut, kata dia, akan diambil dari anggaran lain-lain, namun tidak memerinci dari pos mana tambahan tersebut berasal. Wahyu memastikan, program quick win akan digelontorkan dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L).

Selain pengentasan TBC, anggaran quick win senilai Rp121 triliun akan dibelanjakan untuk beberapa jenis program yang akan dieksekusi oleh beberapa K/L. Itu terdiri dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pagu Rp71 triliun yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional.

Alokasi belanja untuk program tersebut akan digunakan untuk memberikan makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, termasuk prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Kemudian, anggaran belanja Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis senilai Rp3,2 triliun, untuk 52,2 juta orang. Itu meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen untuk screening penyakit katastropik.

Pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah senilai Rp1,8 triliun, contohnya peningkatan RS tipe D menjadi tipe C di daerah beserta sarana prasana dan alat kesehatannya, serta untuk penuntasan TBC Rp8 triliun.

Berikutnya, quick win juga meliputi beberapa program yang akan dieksekusi oleh Kementerian PUPR, Kemendikbud Ristek, dan Kemenag. Itu terdiri dari kegiatan renovasi sekolah senilai Rp20 triliun, yang dialokasikan untuk renovasi ruang kelas, meubelair, dan MCK.

Kemudian, program sekolah unggulan terintegrasi senilai Rp2 triliun, yang dialokasikan untuk pembangunan fisik sekolah unggulan di empat lokasi.

Terakhir, program lumbung pangan nasional, daerah, dan desa dengan pagu senilai Rp15 triliun untuk Kementerian Pertanian. Anggaran belanja tersebut akan digunakan untuk intensifikasi lahan pertanian 80 ribu hektare dan ekstensifikasi seperti program cetak sawah seluas 150 ribu hektare.

(Dhera Arizona)

Presiden Terpilih Prabowo Subianto menambahkan anggaran untuk 15 Kementerian/Lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Tambahan anggaran itu sebanyak Rp 4,8 triliun.

Kementerian Keuangan mengungkap tambahan anggaran itu seiring untuk menambah program prioritas Prabowo yang dinamakan Program Quick Win Pemerintahan Baru 2025 senilai Rp 113 triliun. Dengan begitu belanja negara ada tambahan sebanyak Rp 117,8 triliun.

"Ini adalah hasil pengalokasian sudah menampung tambahan-tambahan alokasi anggaran yang disepakati atau yang diarahkan oleh Bapak Presiden terpilih. Mulai dari MPR, kemudian DPR, BPK, dan seterusnya, ini adalah angka-angka terakhir setelah kita memperhitungkan raker Banggar yang terakhir plus arahan dari Bapak Presiden Terpilih," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Selasa (10/9/2024).

Dalam paparannya, 15 instansi mendapatkan tambahan anggaran Rp 4,8 triliun dibagi menjadi dua. Pertama, Rp 3,4 triliun untuk Kejaksaan Agung, Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Komnas HAM, BPIP, BP2MI, dan Kementerian Perdagangan. Kedua, Rp 1,4 triliun untuk MPR RI, DPR RI, Mahkamah Agung, DPD RI, Komisi Yudisial, Ombudsman RI, dan BPKP.

Sementara tambahan anggaran Rp 113 triliun untuk 5 Kementerian. Kelima Kementerian itu memang diprioritaskan untuk Program Quick Win, pertama untuk Badan Gizi Nasional sebesar Rp 71 triliun. Anggaran itu untuk mendukung program utama pemerintahan baru yakni Makan Bergizi Gratis.

Kedua untuk Kementerian Kesehatan mendapat tambahan Rp 3,2 triliun. Tambahan itu untuk program pengecekan kesehatan gratis yang mencakup 13 jenis skrining, tensi, gula darah hingga kolesterol. Kemudian juga untuk pembangunan Rumah Sakit Lengkap berkualitas di daerah Rp 1,8 triliun.

Lalu tambahan untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Agama, di antaranya Rp 20 triliun untuk renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan. Keempat untuk Kementerian Pertanian Rp 15 triliun untuk intensifikasi 80 ribu ha lahan dan cetak sawah 150 ribu ha.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) menyetujui postur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 senilai Rp3.621,31 triliun, termasuk di dalamnya program Quick Win Prabowo-Gibran.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah membacakan postur sementara dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, dan Gubernur Bank Indonesia.

"Baiklah Bapak-Ibu sekalian, kami ingin mengambil keputusan terhadap postur sementara [APBN 2025]. Bapak-Ibu sekalian dapat disetujui?" ujar Said yang dijawab ‘Setuju’ oleh seluruh peserta Raker, Rabu (4/9/2024).

Secara umum, postur tersebut mengalami sedikit perubahan bila dibandingkan dengan RAPBN 2025 yang sebelumnya disampaikan pada 16 Agustus 2024 lalu.

Adapun rencana Penerimaan Negara naik dari Rp2.996,87 triliun menjadi Rp3.005,13 triliun. Penerimaan pajak tetap senilai Rp2.189,31 triliun, pendapatan bea cukai tetap senilai Rp301,6 triliun.

Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kenaikan dari Rp505,38 triliun menjadi Rp513,64 triliun. Hal tersebut sejalan dengan proyeksi kinerja BUMN yang akan meningkat dan menyumbang dividen dari Rp86 triliun menjadi Rp90 triliun.

Melihat postur selanjutnya, Belanja Negara naik dari Rp3.613,06 triliun menjadi Rp3.621,31 triliun yang sejalan dengan naiknya PNBP di atas.

Belanja Pemerintah Pusat yang awalnya Rp2.693,18 triliun menjadi Rp2.701,44 triliun. Di mana belanja K/L naik Rp117,87 triliun, ditujukan untuk program Prabowo dan termasuk kebutuhan lembaga tinggi negara.

Kemudian belanja nonK/L terpangkas Rp109,61 triliun dari Rp1.716,4 triliun menjadi Rp1.606,78 triliun.

Dalam rincian belanja nonK/L, hanya belanja cadangan kompensasi BBM dan Listrik yang naik Rp1,12 triliun menjadi Rp190,92 triliun. Kenaikan tersebut pun berasal dari pengalihan anggaran subsidi energi senilai Rp1,12 trilun, sehingga menjadi Rp203,41 triliun.

Cadangan Belanja Negara, Cadangan Anggaran Pendidikan, dan Cadangan TKD dialihkan masing-masing senilai Rp28,39 triliun, Rp66,85 triliun, dan Rp14,38 triliun untuk program Quick Win Prabowo, yakni program-program yang masuk dalam janji kampanye Prabowo-Gibran.

Alhasil, masing-masing anggaran tersebut dalam APBN 2025 menjadi Rp68,49 triliun, Rp41,01 triliun, dan Rp68,22 triliun.

“Defisit anggaran Rp616,19 triliun alias tetap sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden tanggal 16 Agustus dalam nota 2,53% [terhadap PDB],” ungkap Said.

Daftar Program Quick Win Prabowo-Gibran pada 2025

Secara garis besar, usulan Quick Win itu terdiri dari empat program. Namun, apabila dihitung dengan turunannya, terdapat enam program yang akan dijalankan oleh tujuh K/L.

• Makan Bergizi Gratis

Program ini akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa di seluruh jenjang pendidikan itu menelan anggaran Rp71 triliun.

• Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Program akan dijalankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Cek kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang meliputi cek tensi, gula darah, foto rontgen, hingga screening penyakit katastropik itu memerlukan anggaran Rp3,2 triliun.

• Pembangunan Rumah Sakit Lengkap berkualitas di Daerah

Kementerian Kesehatan juga akan melaksanakan program ini. Peningkatan rumah sakit tipe D menjadi tipe C beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya itu membutuhkan angagran Rp1,8 triliun.

• Renovasi Sekolah

Mencakup renovasi ruang kelas hingga fasilitas mandi cuci kakus (MCK). Program yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) beserta Kementerian Agama (Kemenag) itu akan menelan anggaran Rp20 triliun.

• Sekolah Unggulan Terintegrasi

Program meliputi pembangunan fisik sekolah unggulan di empat lokasi. Program itu membutuhkan anggaran Rp2 triliun.

• Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa alias Food Estate

Program ini bertujuan intensifikasi lahan 80.000 hektare dan ekstensifikasi lahan atau cetak sawah hingga 150.000 hektare. Program itu membutuhkan anggaran Rp15 triliun, yang dibagi kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian masing-masing Rp7,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Usulan enam program Quick Win dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpotensi menambah belanja negara hingga Rp117,8 triliun. Program itu di antaranya mencakup makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, hingga lumbung pangan atau food estate.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Banggar DPR dengan Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, dan Gubernur Bank Indonesia pada Rabu (4/9/2024) di Kompleks DPR, Jakarta.

Rapat itu membahas penetapan postur sementara RUU APBN Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa terdapat proyeksi penambahan penerimaan negara senilai Rp8,2 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp3.005,13 triliun. Proyeksi penerimaan pajak tidak berubah, tetapi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diproyeksikan naik Rp8,2 triliun.

Lalu, pelaksanaan usulan program Quick Win dari Prabowo-Gibran akan menambah belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp117,87 triliun.

"Belanja negara kalau usulan dari Quick Win presiden terpilih, pemerintahan baru adalah untuk belanja K/L terjadi kenaikan dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun, atau naik Rp117,87 triliun," ujar Sri Mulyani pada Rabu (4/9/2024).

Secara garis besar, usulan Quick Win itu terdiri dari empat program. Namun, apabila dihitung dengan turunannya, terdapat enam program yang akan dijalankan oleh tujuh K/L.

Pertama, terdapat program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis yang akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa di seluruh jenjang pendidikan itu menelan anggaran Rp71 triliun.

Kedua, terdapat program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang akan dijalankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Cek kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang meliputi cek tensi, gula darah, foto rontgen, hingga screeningpenyakit katastropik itu memerlukan anggaran Rp3,2 triliun.

Ketiga, program Pembangunan Rumah Sakit Lengkap berkualitas di Daerah yang juga dilaksanakan Kemenkes. Peningkatan rumah sakit tipe D menjadi tipe C beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya itu membutuhkan angagran Rp1,8 triliun.

Keempat, program Renovasi Sekolah yang mencakup renovasi ruang kelas hingga fasilitas mandi cuci kakus (MCK). Program yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) beserta Kementerian Agama (Kemenag) itu akan menelan anggaran Rp20 triliun.

Kelima, terdapat program Sekolah Unggulan Terintegrasi, yang meliputi pembangunan fisik sekolah unggulan di empat lokasi. Program itu membutuhkan anggaran Rp2 triliun.

Keenam, terdapat program Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa alias Food Estate, dengan tujuan intensifikasi lahan 80.000 hektare dan ekstensifikasi lahan atau cetak sawah hingga 150.000 hektare. Program itu membutuhkan anggaran Rp15 triliun, yang dibagi kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian masing-masing Rp7,5 triliun.

"Ini diambil dari belanja non K/L yaitu dari berbagai cadangan, kalau kita lihat, cadangan belanja negara turun Rp12,39 triliun dan cadangan anggaran pendidikan turun Rp66,85 triliun, cadangan TKD [transfer ke daerah] turun Rp14,38 triliun," ujar Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA — Usulan enam program Quick Win dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpotensi menambah belanja negara hingga Rp117,8 triliun. Program itu di antaranya mencakup makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, hingga lumbung pangan atau food estate.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Banggar DPR dengan Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, dan Gubernur Bank Indonesia pada Rabu (4/9/2024) di Kompleks DPR, Jakarta.

Rapat itu membahas penetapan postur sementara RUU APBN Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa terdapat proyeksi penambahan penerimaan negara senilai Rp8,2 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp3.005,13 triliun. Proyeksi penerimaan pajak tidak berubah, tetapi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diproyeksikan naik Rp8,2 triliun.

Lalu, pelaksanaan usulan program Quick Win dari Prabowo-Gibran akan menambah belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp117,87 triliun.

"Belanja negara kalau usulan dari Quick Win presiden terpilih, pemerintahan baru adalah untuk belanja K/L terjadi kenaikan dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun, atau naik Rp117,87 triliun," ujar Sri Mulyani pada Rabu (4/9/2024).

Secara garis besar, usulan Quick Win itu terdiri dari empat program. Namun, apabila dihitung dengan turunannya, terdapat enam program yang akan dijalankan oleh tujuh K/L.

Pertama, terdapat program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis yang akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa di seluruh jenjang pendidikan itu menelan anggaran Rp71 triliun.

Kedua, terdapat program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang akan dijalankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Cek kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang meliputi cek tensi, gula darah, foto rontgen, hingga screeningpenyakit katastropik itu memerlukan anggaran Rp3,2 triliun.

Ketiga, program Pembangunan Rumah Sakit Lengkap berkualitas di Daerah yang juga dilaksanakan Kemenkes. Peningkatan rumah sakit tipe D menjadi tipe C beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya itu membutuhkan angagran Rp1,8 triliun.

Keempat, program Renovasi Sekolah yang mencakup renovasi ruang kelas hingga fasilitas mandi cuci kakus (MCK). Program yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) beserta Kementerian Agama (Kemenag) itu akan menelan anggaran Rp20 triliun.

Kelima, terdapat program Sekolah Unggulan Terintegrasi, yang meliputi pembangunan fisik sekolah unggulan di empat lokasi. Program itu membutuhkan anggaran Rp2 triliun.

Keenam, terdapat program Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa alias Food Estate, dengan tujuan intensifikasi lahan 80.000 hektare dan ekstensifikasi lahan atau cetak sawah hingga 150.000 hektare. Program itu membutuhkan anggaran Rp15 triliun, yang dibagi kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian masing-masing Rp7,5 triliun.

"Ini diambil dari belanja non K/L yaitu dari berbagai cadangan, kalau kita lihat, cadangan belanja negara turun Rp12,39 triliun dan cadangan anggaran pendidikan turun Rp66,85 triliun, cadangan TKD [transfer ke daerah] turun Rp14,38 triliun," ujar Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA — Usulan enam program Quick Win dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpotensi menambah belanja negara hingga Rp117,8 triliun. Program itu di antaranya mencakup makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, hingga lumbung pangan atau food estate.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Banggar DPR dengan Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, dan Gubernur Bank Indonesia pada Rabu (4/9/2024) di Kompleks DPR, Jakarta.

Rapat itu membahas penetapan postur sementara RUU APBN Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa terdapat proyeksi penambahan penerimaan negara senilai Rp8,2 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp3.005,13 triliun. Proyeksi penerimaan pajak tidak berubah, tetapi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diproyeksikan naik Rp8,2 triliun.

Lalu, pelaksanaan usulan program Quick Win dari Prabowo-Gibran akan menambah belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp117,87 triliun.

"Belanja negara kalau usulan dari Quick Win presiden terpilih, pemerintahan baru adalah untuk belanja K/L terjadi kenaikan dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun, atau naik Rp117,87 triliun," ujar Sri Mulyani pada Rabu (4/9/2024).

Secara garis besar, usulan Quick Win itu terdiri dari empat program. Namun, apabila dihitung dengan turunannya, terdapat enam program yang akan dijalankan oleh tujuh K/L.

Pertama, terdapat program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis yang akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa di seluruh jenjang pendidikan itu menelan anggaran Rp71 triliun.

Kedua, terdapat program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang akan dijalankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Cek kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang meliputi cek tensi, gula darah, foto rontgen, hingga screeningpenyakit katastropik itu memerlukan anggaran Rp3,2 triliun.

Ketiga, program Pembangunan Rumah Sakit Lengkap berkualitas di Daerah yang juga dilaksanakan Kemenkes. Peningkatan rumah sakit tipe D menjadi tipe C beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya itu membutuhkan angagran Rp1,8 triliun.

Keempat, program Renovasi Sekolah yang mencakup renovasi ruang kelas hingga fasilitas mandi cuci kakus (MCK). Program yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) beserta Kementerian Agama (Kemenag) itu akan menelan anggaran Rp20 triliun.

Kelima, terdapat program Sekolah Unggulan Terintegrasi, yang meliputi pembangunan fisik sekolah unggulan di empat lokasi. Program itu membutuhkan anggaran Rp2 triliun.

Keenam, terdapat program Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa alias Food Estate, dengan tujuan intensifikasi lahan 80.000 hektare dan ekstensifikasi lahan atau cetak sawah hingga 150.000 hektare. Program itu membutuhkan anggaran Rp15 triliun, yang dibagi kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian masing-masing Rp7,5 triliun.

"Ini diambil dari belanja non K/L yaitu dari berbagai cadangan, kalau kita lihat, cadangan belanja negara turun Rp12,39 triliun dan cadangan anggaran pendidikan turun Rp66,85 triliun, cadangan TKD [transfer ke daerah] turun Rp14,38 triliun," ujar Sri Mulyani.