Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan sebanyak 59.796 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga akhir Oktober 2024. Angka ini melonjak sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan.

Lonjakan PHK tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. D

Rakor ini diadakan untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir," kata Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Untuk menekan bertambahnya jumlah PHK, Menaker Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi PHK di perusahaan-perusahaan.

"Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK," tuturnya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri pernah mengatakan penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan sebanyak 59.796 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga akhir Oktober 2024. Angka ini melonjak sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan.

Lonjakan PHK tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. D

Rakor ini diadakan untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir," kata Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Untuk menekan bertambahnya jumlah PHK, Menaker Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi PHK di perusahaan-perusahaan.

"Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK," tuturnya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri pernah mengatakan penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) melaporkan banyaknya aksi mogok kerja yang terjadi mengakibatkan gelombang PHK terhadap 44.000 pekerja. Ini merupakan jumlah pengurangan tenaga kerja bulanan terbesar sepanjang tahun.

Melansir dari CNN, Sabtu (26/10/2024), perkiraan pemangkasan ini berlaku untuk berbagai perusahaan yang sempat menghadapi aksi mogok kerja karena berbagai alasan di seluruh penjuru AS.

Sebagian besar dari 44.000 karyawan ter-PHK itu berasal dari pekerja Boeing yang sudah melakukan aksi mogok kerja selama lebih dari sebulan ini.

Sebagaimana diketahui, raksasa produsen pesawat Boeing belum lama ini melaporkan akan memangkas sekitar 10% karyawan mereka dalam beberapa bulan mendatang imbas aksi mogok kerja hingga kerugian yang dialami perusahaan selama lima tahun terakhir.

Aksi mogok kerja yang dilakukan serikat International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) yang beranggotakan 33.000 tersebut membuat lini produksi perusahaan terhenti hingga mengakibatkan banyak calon pelanggan jadi ragu untuk memesan pesawat dari Boeing.

Bahkan lembaga analis kredit Standard & Poor's mengatakan bahwa pemogokan yang telah menghentikan sebagian besar produksi pesawat komersial perusahaan mengakibatkan kerugian sekitar US$ 1 miliar atau Rp 15,57 triliun per bulan, dan kondisi inilah yang kemudian memaksa perusahaan melakukan pemangkasan.

Meski begitu, Biro Statistik Tenaga Kerja AS tersebut turut melaporkan surplus penyerapan tenaga kerja, di mana Oktober 2024 ini jumlah lapangan kerja yang dibuka masih lebih besar dari jumlah karyawan yang ter-PHK tadi.

"Kami sekarang tidak lagi melihat laporan negatif (jumlah karyawan ter-PHK lebih banyak dari pembukaan lapangan kerja) untuk Oktober," kata kepala ekonom di RSM, Joe Brusuelas, kepada CNN.

"Jadi, perkiraan kami total ada peningkatan 120.000 lapangan kerja, yang sudah bagus. Namun, kemungkinan besar akan mengecilkan laju penciptaan tenaga kerja yang sebenarnya dalam perekonomian," terangnya lagi.

Kementerian Perdagangan mengatakan bisnis waralaba atau franchise bisa menjadi solusi bagi para pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Moga Simpatupang dalam pembukaan Franchise & License (FLEI) Business Show 2024.

"Ini bisa sebagai opsi mereka (yang terkena PHK). Tadi bu Levita bilang mulai dari (modal) Rp 10 juta sampai Rp 20 miliar, tersedia di sini. Jadi kalau teman-teman berminat untuk berbisnis bisa menjadi bagian dari berusaha di bidang waralaba," kata Moga di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Saat ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2024 tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,82%. Kemudian rata-rata upah buruh sebesar Rp 3,4 juta rupiah per bulan.

Dengan catatan itu, Moga menilai waralaba dapat menjadi solusi bagi semua yang berminat dan pengusaha pemula. Ia juga menyebut potensi pendapatan waralaba cukup menjanjikan.

"Di samping itu korporasi lebih cenderung mengangkat pekerja lepas atau freelance. Waralaba merupakan sebuah solusi untuk pengusaha pemula dalam mengawali bisnis dengan aman. Waralaba Indonesia mampu menerap tenaga kerja lokal sebanyak 42.696 orang, dengan total omset mencapai Rp 38,33 triliun (Laporan Kegiatan Usaha 2022)," ungkapnya.

Moga mengungkap, data Kementerian Perdagangan mencatat bisnis waralaba yang paling banyak saat ini adalah food and beverage sebesar 48,05%, jasa kecantikan dan kesehatan sebanyak 11,69%, jasa pendidikan non formal sebanyak 10,39%, retail 9,09%, laundry 5,84% dan otomotif sebanyak 3,90%.

"Kementerian Perdagangan telah melaksanakan berbagai macam program dan dalam memfasilitasi para pelaku usaha melalui pendampingan waralaba nasional guna mencetak pewaralaba yang berasal dari dalam dan memfasilitasi kepada pewaralaba yang berasal dari dalam negeri kepada berbagai pameran, kami juga mendorong waralaba untuk berekspansi ke luar negeri," ucapnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 59.764 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Oktober 2024. Angka ini diprediksi terus bertambah usai perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengatakan sebagian besar PHK terjadi di tiga provinsi. PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta mencapai 14.501 orang. Posisi kedua diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 11.252 orang, lalu posisi ketiga Provinsi Banten mencapai 10.254 orang.

"Total PHK per 24 Oktober sebesar 59.764 tenaga kerja. Tiga sektor PHK tertinggi, yakni pengolahan sebesar 25.873, aktivitas jasa lainnya sebesar 15.218, dan perdagangan besar dan eceran," katanya kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Adapun tiga sektor yang menjadi penyumbang PHK tertinggi, yakni pengolahan sebesar 25.873, aktivitas jasa lainnya sebesar 15.218, dan sisanya perdagangan besar dan eceran.

PHK di DKI Jakarta didominasi oleh sektor jasa. Kemudian di Jawa Tengah dan Banten di sektor tekstil, seperti garmen.

Dia menjelaskan beberapa penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

Jumlah PHK hingga bulan ini terus melonjak dibandingkan dengan bulan Agustus sebesar 46.240 orang. Pekerja yang terkena PHK akan terus bertambah usai perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam hasil putusan atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

"Akhirnya putusan permohonan pemohon dikabulkan dan termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya," kata Humas PN Semarang, Haruno Patriadi, saat dimintai konfirmasi oleh detikJateng lewat pesan singkat, Rabu (23/10/2024).

Kabar terkait kondisi Sritex yang mengalami pailit ini sudah muncul sejak Juni 2024 kemarin. Saat itu perusahaan dikabarkan terlilit utang dan terancam bangkrut. Namun, saat itu perusahaan membantah dan menyatakan masih ada kegiatan operasional di pabrik.

Sebelum dinyatakan pailit perusahaan sempat menyelesaikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan permintaan damai dengan para kreditur.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal merespons terkait Sritex yang resmi dinyatakan pailit. Menurut Said Iqbal, perusahaan pailit karena kesulitan membayar utang, bukan karena beban upah. Dia menyebut ada puluhan ribu buruh Sritex yang terancam kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Bukan karena upah. Mereka pailit karena kesulitan untuk membayar utang. Nah itulah pengusaha, giliran susah teriak, giliran untung nggak dikasih," katanya di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Saksikan Live DetikPagi:

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada sebanyak 59.764 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Oktober 2024. Angka ini melonjak dibandingkan dengan bulan Agustus sebesar 46.240 orang.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengatakan sebagian besar PHK terjadi di tiga provinsi. PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta mencapai 14.501 orang. Posisi kedua diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 11.252 orang, lalu posisi ketiga Provinsi Banten mencapai 10.254 orang.

"Total PHK per 24 Oktober sebesar 59.764 tenaga kerja. Tiga sektor PHK tertinggi, yakni pengolahan sebesar 25.873, aktivitas jasa lainnya sebesar 15.218, dan perdagangan besar dan eceran," katanya kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Adapun tiga sektor yang menjadi penyumbang PHK tertinggi, yakni pengolahan sebesar 25.873, aktivitas jasa lainnya sebesar 15.218, dan sisanya perdagangan besar dan eceran.

Lebih lanjut, PHK di DKI Jakarta didominasi oleh sektor jasa. Kemudian di Jawa Tengah dan Banten di sektor tekstil, seperti garmen.

Dia menjelaskan beberapa penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

Simak Video: Prediksi Pakar Terkait Sektor yang Bakal Terkena Gelombang PHK

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) bertambah sebanyak 6.753 orang dari laporan periode Januari-Agustus 2024 sebanyak 46.240 pekerja. Dengan demikian, total pekerja yang ter-PHK mencapai 52.993 pekerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, Indah Anggoro Putri menyampaikan, jumlah tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Total PHK per 26 September 2024 52.993 tenaga kerja, meningkat [dibanding periode yang sama tahun lalu],” kata Indah dalam keterangannya, Kamis (26/9/2024).

Indah mengungkapkan, kasus PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah sebanyak 14.767 orang, disusul Banten 9.114 orang, dan DKI Jakarta 7.469 orang.

Menurut sektornya, dia menyebut bahwa kasus PHK mayoritas berasal dari sektor pengolahan. Tercatat, sebanyak 24.013 orang di sektor pengolahan ter-PHK.

Aktivitas jasa lainnya menempati posisi kedua dengan kasus PHK terbanyak yakni sebanyak 12.853 orang, disusul sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 3.997 orang.

Diberitakan sebelumnya, jumlah klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan mengalami peningkatan sepanjang Januari-Agustus 2024. Peningkatan tersebut terjadi seiring melonjaknya PHK di Tanah Air pada periode tersebut.

"Selama 2024 hingga 31 Agustus BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sejumlah lebih dari 37.000 pekerja ter-PHK dengan total nominal mencapai Rp264,61 miliar," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Pada periode Januari—Juli 2024, klaim JKP yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp237,04 miliar. Artinya, pada Agustus lalu BPJS Ketenagakerjaan membayar klaim JKP sebesar Rp27,57 miliar.

Lonjakan klaim JKP pada Agustus tersebut sejalan dengan PHK yang meningkat 7,87% mtm dari 42.863 pekerja pada Juli 2024 bertambah menjadi 46.240 pekerja pada Agustus 2024.

“Sejalan dengan dengan masih bergulirnya gelombang PHK, tren klaim JKP sejak Januari juga mengalami peningkatan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) melaporkan permintaan tenaga kerja di tiga sektor yakni kesehatan, teknologi informasi dan logistik mengalami peningkatan di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Peneliti LPEM FEB UI, Nia Kurnia Sholihah, mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan bahwa permintaan tenaga kerja di sektor teknologi informasi tumbuh sebesar 15% sepanjang 2023.

“Ini seiring dengan percepatan transformasi digital di berbagai industri,” kata Nia dalam Labor Market Brief, dikutip Minggu (15/9/2024).

Selain sektor teknologi informasi, permintaan tenaga kerja di sektor kesehatan khususnya terkait dengan layanan kesehatan jarak jauh (telemedicine) tumbuh sebesar 12% di tahun yang sama.

Demikian halnya sektor logistik yang turut mengalami lonjakan permintaan tenaga kerja hingga 18%. Hal ini didorong oleh meningkatnya aktivitas e-commerce dan distribusi barang selama pandemi serta pascapandemi Covid-19.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2024 mencatat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 5,35%, menunjukkan penurunan dari 5,86% pada Agustus 2022, dan 6,49% pada Agustus 2021.

Kendati begitu, angka tersebut dalam tren penurunan hingga mencapai 5,25% pada Februari 2024, menunjukkan pemulihan yang berkelanjutan di pasar tenaga kerja.

Namun, Nia menyebut dampak dari PHK masih sangat terasa di beberapa sektor, utamanya industri yang sangat bergantung pada ekspor dan yang mengalami tekanan akibat perubahan ekonomi global.

“Hal ini terutama terlihat di daerah-daerah industri utama seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, yang mencatat angka PHK cukup tinggi sepanjang 2023 dan awal 2024,” ujarnya.

Sementara itu, data Kemenaker mencatat setidaknya 237.080 tenaga kerja ter-PHK pada periode Januari-Oktober 2023. Angka ini menunjukkan adanyapeningkatan yang konsisten selama periode tersebut. Jika melihat lebih rinci,misalnya pada Oktober 2023 saja, jumlah pekerja yang terkena PHKmencapai 45.576 orang, yang merupakan peningkatan dari angka pada awaltahun.

Selain itu, pada semester I/2024, tercatat 32.064 pekerja dirumahkan atau naik 21,45% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Peningkatan ini terjadi di berbagai provinsi, dengan angka PHK terbesar terjadi di DKI Jakarta sebanyak 7.469 orang, diikuti oleh Banten 6.135 orang, dan Jawa Barat 5.155 orang.

Adapun, beberapa sektor yang menjadi penyumbang terbesar dalam peningkatan angka PHK di antaranya manufaktur, teknologi, serta perbankan dan jasa keuangan.