Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjuk tiga orang menempati posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di kabinetnya. Mereka adalah Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu.

Ketiganya dipanggil Prabowo ke kediaman di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (15/10) kemarin. Usai bertemu Prabowo, Thomas Djiwandono yang keponakan Prabowo, menjadi juru bicara menyampaikan hasil pertemuan tersebut.

Thomas mengatakan, Prabowo meminta mereka bertiga untuk membantu tugas-tugas Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan nanti.

"Kami disuruh membantu Ibu Menteri Keuangan dalam hal ini Ibu Sri Mulyani bertiga. Kami adalah trio dari Wamen, 3 in 1 dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin," ujar Thomas, Selasa (15/10/2024) kemarin.

Profil 3 Wakil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Kabinet Prabowo:

1. Thomas Djiwandono

Mengutip situs resmi Gerindra, Thomas merupakan anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Biantiningsih Miderawati, kakak kandung Prabowo Subianto.

Thomas sempat mengawali kariernya di dunia media beberapa tahun. Pria yang akrab disapa Tommy ini pun pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whitlock NatWest Securities, Hong Kong.

Kemudian pada 2006 kariernya terus meningkat saat pamannya, Hashim Djojohadikusumo memintanya untuk membantu di Arsari Group, perusahaan agrobisnis. Dalam kesempatan itu, Thomas menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group.

Untuk di bidang politik, Wamenkeu kedua ini terlibat di Partai Gerindra. Dirinya juga tercatat pernah menjadi Caleg di Provinsi Kalimantan Barat. Kini Thomas Djiwandono menjadi Bendahara Umum Partai Gerindra dan menjadi pengendali keuangan partai bentukan pamannya, Prabowo Subianto.

2. Suahasil Nazara

Suahasil saat ini menjabat sebagai Wamenkeu I. Dia pun diminta kembali untuk menempati posisi tersebut di era pemerintahan Prabowo.

Mengutip situs resmi Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara menjadi PNS sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) pada 1999. Kemudian pada 2009, dia mendapatkan gelar Guru Besar (Profesor) di bidang Ilmu Ekonomi. Di lingkungan FEB-UI, Suahasil pernah menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi pada 2004-2005, Kepala Lembaga Demografi pada 2005-2008, dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi pada 2009-2013.

Selain itu, dia pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009-2011. Suahasil juga aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sebagai pengurus, dan juga pernah memegang jabatan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada periode 2009-2015. Jabatan lain yang pernah diembannya, yakni Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI pada periode 2010-2015, serta menjadi Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014.

Pada 6 Februari 2015, dia menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Kemudian pada 31 Oktober 2016 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.

Suahasil resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri Keuangan untuk mendampingi Menteri Keuangan dalam kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi melantik Suahasil bersama 11 wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada 25 Oktober 2019 lalu.

3. Anggito Abimanyu

Anggito bukan orang yang baru di bidang ekonomi. Dia merupakan lulusan Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UGM (1985) dan pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada periode 2003-2010. Dia juga pernah menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 1999-2003.

Mengutip situs resmi UGM, pria kelahiran Bogor, Jawa Barat ini sempat menjabat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Agama (2012-2014). Dia pun beralih ke bidang ekonomi dengan menempati posisi sebagai Chief Economist BRI pada 2014-2017. Pada saat yang sama, dia juga menjabat sebagai Komisaris BRI Syariah periode 2015-2017.

Kemudian Anggito sempat bertugas sebagai Kepala Badan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2017 - 2022. Dari 2022 sampai saat ini dia melanjutkan kariernya sebagai Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM dan Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM.

Saksikan Live DetikPagi:

JAKARTA, investor.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain. Hal ini dilakukan pemerintah dengan memilih Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai lokasi pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2024.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjelaskan ada beberapa alasan terpilihnya Provinsi Kalbar dalam Pencanangan Gerbangdutas Tahun 2024. Alasan yang pertama adalah Kalbar memiliki beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah selesai dibangun dan tinggal diresmikan.

“Saya sudah melapor kepada Presiden (Jokowi),” kata Mendagri Tito dalam keterangan rilisnya dikutip Sabtu (31/8/2024).

Alasan yang kedua, lanjut Mendagri Tito, adalah di perbatasan darat Kalbar khususnya dengan Malaysia perlu diperkuat dengan membangun daerah perbatasan negara masyarakatnya selain lebih sejahtera, juga merasakan pemerataan keadilan pembangunan. Kalau masyarakat perbatasan sudah sejahtera dan tercukupi otomatis akan memperkuat rasa nasionalisme.

“Dan ini akan menjadi buffer zone atau memperkuat zona pertahanan kita dari berbagai gangguan eksternal. Itu konsep utama kita, kita membangun kawasan perbatasan tidak hanya untuk pemerataan pembangunan tapi juga kontribusi untuk mempercepat laju pembangunan Indonesia, tidak hanya diperkotaan urban tapi di desa dan perbatasan sekaligus memperkuat sistem pertahanan melalui peningkatan rakyat di perbatasan,” ungkapnya.

Sementara itu (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson berharap acara Pencanangan Gerbangdutas Tahun 2024 ini menjadi momentum yang baik untuk terus melakukan langkah kongkret dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara secara komprehensif dan terpadu serta terintegrasi.

“Saya juga berharap melalui pencanangan pada pagi ini, kita dapat menumbuhkan kesamaan pandangan, gerak dan harapan dari seluruh pihak yang terkait dalam membangun kawasan perbatasan negara,” terangnya.

Sebagai informasi, Provinsi Kalbar memiliki 14 kecamatan lokasi prioritas (Lokrpri) percepatan pembangunan di kawasan perbatasan negara yang berada di 5 kabupaten. Kabupaten tersebut yakni Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Bengkayang.

Selanjutnya, wilayah Kalbar juga memiliki 2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yaitu: PKSN Paloh Aruk dan PKSN Jagoi Babang dan memiliki 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu:  PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, dan PLBN Jagoi Babang.

Dalam Pencanangan Gerbangdutas Tahun 2024, turut mendampingi Mendagri Tito adalah Sekretaris Utama BNPP, Zudan Arif Fakrulloh selaku Penjabat (Pj) Sulawesi Selatan; Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP, Makhruzi Rahman; Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon.

Selanjutnya  Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong; Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Le; Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Rudy Syamsir, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News