Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta agar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) segera membayar ganti rugi kepada nasabah. Hal ini sejalan dengan arahan OJK agar Jiwasraya menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).

"OJK terus mendorong Jiwasraya untuk menyelesaikan rencana yang dimuat dalam RPK secara konsisten, termasuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

OJK telah mengenakan sanksi tegas kepada Jiwasraya atas ketidakpatuhan terhadap seluruh ketentuan yang ada. Sanksi yang dikenakan adalah Pembatasan Kegiatan Usaha per 11 September 2024.

"OJK menilai proses yang ada telah dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk memastikan kepentingan seluruh pemegang polis dapat dipenuhi secara optimal." jelasnya.

Sebelumnya, manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengatakan masih membuka kesempatan bagi para pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk segera mendaftarkan polisnya.

Kesempatan ini masih diberikan, sebelum Jiwasraya masuk ke tahap likuidasi atau fase pembubaran perusahaan. Ini sesuai dengan rencana yang telah disetujui pemegang polis dan regulator.

"Hal ini dikarenakan sifat dari Program Restrukturisasi Jiwasraya bersifat equal treatment, sebelum akhirnya perusahaan masuk ke fase pembubaran," kata R. Mahelan Prabantarikso, Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama Jiwasraya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (30/10).

Mahelan menjelaskan jika tidak ada halangan, fase pembubaran Jiwasraya diproyeksikan mulai pada Desember 2024. Oleh karena itu, ia berharap para pemegang polis yang belum ikut Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk bisa segera menghubungi Tim Layanan Khusus atau Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

Di sisi lain, sebanyak 70 nasabah korban gagal bayar Jiwasraya termasuk pengacara Senior OC Kaligis menolak ikut restrukturisasi. Mereka hanya mau agar uangnya bisa kembali 100% dengan total Rp 205 miliar.

"Yang tergabung ada 70 orang yang masih bertahan nilainya Rp 200 miliar kurang lebih. Kita yang masih bertahan menolak restrukturisasi. Kita tidak tandatangan karena menolak restrukturisasi," kata OC Kaligis kepada wartawan di kantor OC Kaligis & Associates, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).

OC Kaligis menuntut pihak Jiwasraya menjalankan putusan pengadilan yang telah in kracht terkait pengembalian uang nasabah Jiwasraya. Berbagai cara disebut telah dilakukan mulai dari bersurat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPR RI, hingga Presiden era Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Terdapat sekitar 70 nasabah penolak restrukturisasi atau pengalihan polis asuransi ke IFG Life yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Konsolnas Jiwasraya) masih bersikukuh menuntut uang mereka kembali sebesar Rp 205,78 miliar.

Padahal keputusan pengadilan sudah inkracht bahwa polis tersebut harus segera dibayarkan.

Menanggapi hal ini, Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, penyebab polis tersebut belum juga dibayar karena tidak ada itikad baik dari pemerintah.

Hal ini terbukti dari pengakuan Perwakilan Konsolnas Jiwasraya sekaligus nasabah korban Jiwasraya, Otto Cornelis Kaligis yang sudah memenangkan gugatan berkekuatan hukum tetap (inkracht) senilai Rp 35 miliar.

"Di mana Otto Cornelis juga telah bersurat sebanyak 23 kali kepada Mantan Presiden Jokowi dan dua kali kepada Presiden Prabowo, hingga melayangkan somasi sebanyak dua kali kepada Direktur Utama IFG Life, namun tidak pernah mendapat tanggapan," kata Irvan kepada KONTAN, Rabu (30/10).

Irvan menilai, Jiwasraya sebenarnya memiliki aset yang cukup untuk membayarkan uang 70 nasabah yang sebesar Rp 205,78 miliar. Pasalnya, berdasarkan data laporan keuangan perusahaan, Jiwasraya memiliki aset sebesar Rp 6,77 triliun per kuartal I-2023.

Akan tetapi, menurut dia, memang pada dasarnya pihak Jiwasraya tak memiliki iktikad baik untuk mengembalikan uang para nasabah.

Untuk itu, Irvan menegaskan sikap yang harus dilakukan Jiwasraya maupun IFG adalah menghormati hukum sesuai rekomendasi BPK pada LHPS 2021dan arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu.

Pasalnya, ia menilai, hal tersebut berdampak buruk terhadap kepercayaan investor pada industri asuransi maupun kepastian hukum yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo.

"Terlebih saya rasa, sikap Jiwasraya dan IFG yang bersikukuh menuntut nasabah ikut restrukturisasi, nyatanya bertentangan dengan UU Perasuransian dan Peraturan OJK yang mengharuskan perusahaan asuransi mengembalikan dana nasabah secara penuh bila tidak menyetujui restrukturisasi," tandasnya.

Sebelumnya, Jiwasraya mencatat sejak dimulai hingga awal Oktober 2024, program restrukturisasi telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis.

Angka tersebut berasal dari pemegang polis kategori korporasi sebanyak 5.680 polis, pemegang polis kategori ritel mencapai 290.763 polis, dan sekitar 17.332 polis berasal dari pemegang polis kategori bancassurance.

Jika dikonversi, total jumlah peserta yang mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya diklaim telah mencapai lebih dari 2,4 juta orang atau 99,9%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebanyak 70 nasabah korban yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Konsolnas Jiwasraya) yang menolak restrukturisasi atau pengalihan polis asuransi ke IFG Life masih bersikukuh menuntut uang mereka kembali sebesar Rp 205,78 miliar. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk melayangkan somasi kepada Ketua Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya sekaligus Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko.

Perwakilan Konsolnas Jiwasraya Otto Cornelis Kaligis menyebut somasi kedua yang dilayangkan pihaknya pada 16 Oktober 2024 telah ditanggapi oleh pihak IFG. Meskipun demikian, dia bilang isi tanggapan itu hanya melempar bola saja ke pihak Jiwasraya.

Kini, Kaligis bilang pihaknya terlebih dahulu akan membalas tanggapan dari IFG sebelum melakukan upaya yang lebih jauh lagi.

"Sekarang, kami akan memberikan tanggapan baliknya. Sebab, tanggapan yang disampaikan oleh Hexana itu sama sekali tidak menyentuh poin-poin yang sebenarnya disomasikan kami," ujarnya saat ditemui di kawasan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).

Berdasarkan salinan balasan surat somasi kedua, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau IFG melalui kuasa hukumnya, Darmawan Octavian, menanggapi bahwa penyelesaian permasalahan pemegang polis yang terjadi pada PT Asuransi Jiwastaya (Persero) (Jiwasraya), merupakan tanggung jawab Jiwasraya yang telah menawarkan pola penyelesaian melalui program restrukturisasi polis. Adapun penyelesaian bagi para pemegang polis yang menyetujui restrukturisasi polis, akan dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

"Sebaliknya, bagi pemegang polis yang menolak penawaran restrukturisasi dari Jiwasraya, tidak dialihkan ke IFG Life, sehingga penyelesaian antara pemegang polis yang menolak penawaran restrukturisasi tetap diselesaikan di Jiwasraya," ucap Darmawan dalam surat tersebut.

Darmawan menerangkan Tim Percepatan Restrukturisasi merupakan tim yang bersifat koordinatif, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing entitas. Oleh karena itu, tanggung jawab pelaksanaan penyelesaian permasalahan dengan pemegang polis yang menolak penawaran restrukturisasi, tetap berada di Jiwasraya.

Darmawan menyampaikan IFG berharap agar seluruh peserta Konsolnas Nasabah Korban Jiwasraya dapat mempertimbangkan untuk mengikuti program restrukturisasi yang sebelumnya ditawarkan Jiwasraya.

Sementara itu, Kaligis juga menuntut pihak Jiwasraya menjalankan putusan pengadilan yang telah inkracht untuk mengembalikan uang nasabah korban Jiwasraya.

Selain melakukan somasi kepada Hexana, Kaligis menyampaikan pihaknya juga telah menyurati sejumlah pihak, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPR RI, hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto, agar permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan. Namun, sampai saat ini, uang para nasabah korban Jiwasraya tak kunjung dikembalikan.

Sebelumnya, Jiwasraya mencatat sejak dimulai hingga awal Oktober 2024, program restrukturisasi telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis. Angka tersebut berasal dari pemegang polis kategori korporasi sebanyak 5.680 polis, pemegang polis kategori ritel mencapai 290.763 polis, dan sekitar 17.332 polis berasal dari pemegang polis kategori bancassurance.

Jika dikonversi, total jumlah peserta yang mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya diklaim telah mencapai lebih dari 2,4 juta orang atau 99,9%.

"Saat ini, sudah 99,9% pemegang polis yang ikut program restrukturisasi Jiwasraya telah dipindah ke IFG Life. Dengan demikian, diharapkan untuk pemegang polis yang belum ikut bisa segera mendaftarkan diri dan segera dipindah," kata Plt Direktur Utama Jiwasraya Mahelan Prabantarikso dalam keterangan tertulis.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (0,3%) yang menolak restrukturisasi atau pengalihan polis asuransi ke IFG Life berupaya mengajukan somasi kedua kepada Ketua Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya sekaligus Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko.

Menanggapi upaya tersebut, Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo menilai sangat kecil peluang para nasabah akan mendapatkan uang mereka kembali melalui jalur somasi.

"Sebab, Menteri Keuangan sendiri sudah menyatakan angkat tangan dan kebijakan itu di luar kewenangan Direktur IFG Hexana, tetapi menjadi kewenangan Menteri BUMN. Ditambah pemerintahan saat ini akan segera berakhir dalam beberapa hari," ujarnya kepada Kontan, Kamis (17/10).

Oleh karena itu, Irvan mengatakan tidak ada jalan lain bagi para nasabah, selain menempuh jalur hukum lagi baik perdata maupun pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Meskipun demikian, Irvan berpendapat seharusnya para nasabah bisa mendapatkan uang mereka kembali tanpa jalur restrukturisasi. Namun, semuanya tergantung ketegasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan iktikad baik pemerintah yang akan datang.

Selain itu, dia menyebut OC Kaligis adalah salah seorang kuasa hukum pihak Prabowo Subianto saat menjalankan proses gugatan hasil Pilpres 2024 di Mahakamah Konstitusi (MK).

"Mestinya punya akses secara politis dan Prabowo punya utang budi kepada OC Kaligis," kata Irvan.

Sebelumnya, sebanyak 70 nasabah yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya) menuntut pengembalian dana sebesar Rp 205,78 miliar. Para nasabah mensomeer kembali Hexana dalam jangka waktu 7 hari untuk segera melakukan pembayaran, terhitung Rabu, 16 Oktober 2024.

Perwakilan Konsolnas Jiwasraya Otto Cornelis Kaligis menyampaikan pihaknya mengajukan Somasi Kedua atas beberapa hal. Dia menyebut pada 30 September 2024, pihaknya telah mengirimkan somasi kepada Hexana melalui Surat Nomor 50/KJS.IX/2024.

"Surat tersebut juga sudah Hexana terima berdasarkan tanda terima (terlampir). Akan tetapi, hingga saat ini, tidak ada tanggapan atas somasi tersebut dan Hexana belum juga memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan para nasabah," ucapnya dalam surat somasi kedua, Rabu (16/10).

Sehubungan dengan tidak dibalasnya somasi tersebut, Kaligis menyampaikan pihaknya lantas kembali mensomeer Hexana untuk mengembalikan uang milik 70 nasabah Asuransi Jiwasraya yang tergabung dalam Konsolnas Jiwasraya sebesar Rp 205,78 miliar. Kaligis menerangkan bahwa tindakan yang dilakukan Hexana telah merugikan nasabah secara materiil dan immaterial, serta merupakan tindakan sebagai dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana.

"Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, kami mensomasi kembali Hexana dalam jangka waktu 7 hari untuk segera melakukan pembayaran kepada kami," ungkap Kaligis.

Selanjutnya, Kaligis menegaskan apabila dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal dalam surat somasi kedua, Hexana tidak melakukan pembayaran kepada para nasabah, maka nasabah akan melakukan upaya hukum baik melalui pengadilan, kepolisian, atau upaya hukum apapun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pihaknya juga kemungkikan akan mengajukan permohonan penyitaan terhadap aset-aset Hexana sebagai jaminan pembayaran kepada para nasabah.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih belum menemukan titik terang. Sebab, sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (0,3%) yang menolak restrukturisasi atau pengalihan polis asuransi ke IFG Life terus melakukan upaya lanjutan untuk menuntut uang mereka kembali.

Kini, mereka berupaya mengajukan somasi kedua kepada Ketua Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya sekaligus Direktur IFG Life Hexana Tri Sasongko.

Sebanyak 70 nasabah yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya) menuntut pengembalian dana sebesar Rp 205,78 miliar. Para nasabah mensomeer kembali Hexana dalam jangka waktu 7 hari untuk segera melakukan pembayaran, terhitung Rabu, 16 Oktober 2024.

Perwakilan Konsolnas Jiwasraya Otto Cornelis Kaligis menyampaikan pihaknya mengajukan Somasi Kedua atas beberapa hal. Dia menyebut pada 30 September 2024, pihaknya telah mengirimkan somasi kepada Hexana melalui Surat Nomor 50/KJS.IX/2024.

"Surat tersebut juga sudah Hexana terima berdasarkan tanda terima (terlampir). Akan tetapi, hingga saat ini, tidak ada tanggapan atas somasi tersebut dan Hexana belum juga memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan para nasabah," ucapnya dalam surat somasi kedua, Rabu (16/10).

Sehubungan dengan tidak dibalasnya somasi tersebut, Kaligis menyampaikan pihaknya lantas kembali mensomeer Hexana untuk mengembalikan uang milik 70 nasabah Asuransi Jiwasraya yang tergabung dalam Konsolnas Jiwasraya sebesar Rp 205,78 miliar.

Kaligis menerangkan bahwa tindakan yang dilakukan Hexana telah merugikan nasabah secara materiil dan immaterial, serta merupakan tindakan sebagai dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana.

"Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, kami mensomeer kembali Hexana dalam jangka waktu 7 hari untuk segera melakukan pembayaran kepada kami," ungkap Kaligis.

Selanjutnya, Kaligis menegaskan apabila dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal dalam surat somasi kedua, Hexana tidak melakukan pembayaran kepada para nasabah, maka nasabah akan melakukan upaya hukum baik melalui pengadilan, kepolisian, atau upaya hukum apapun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, pihaknya juga kemungkikan akan mengajukan permohonan penyitaan terhadap aset-aset Hexana sebagai jaminan pembayaran kepada para nasabah.

Pembubaran Jiwasraya

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat mengungkapkan kabar terbaru terkait pembubaran PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Disebutkan sebelumnya bahwa pembubaran Jiwasraya akan dilakukan dalam waktu dekat.

Menanggapi hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pihaknya akan menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terlebih dahulu sebelum akhirnya melakukan langkah lanjutan.

"Tahap akhir dari penyelesaian Jiwasraya karena perusahaan tersebut merupakan Persero, maka perlu adanya PP terkait pembubaran Jiwasraya. Tentunya hal itu akan ditindaklanjuti dengan tindakan dari OJK berikutnya, setelah PP pembubaran itu diterbitkan," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Selasa (1/10).

Lebih lanjut, Ogi menyampaikan bahwa Jiwasraya kini sudah hampir memasuki masa penyelesaian pengalihan portofolio dari polis Jiwasraya ke IFG Life. Berdasarkan monitoring dari OJK sampai 31 Agustus 2024, dia mengatakan jumlah polis yang sudah setuju restrukturisasi itu sebanyak 99,7% dari keseluruhan polis.

"Adapun pemegang polis yang setuju polisnya dialihkan ke IFG Life senilai Rp 37,97 triliun. Jadi, tinggal finalisasi untuk tahap akhir pengalihan kepada IFG Life," ujarnya.

Sementara itu, Ogi mengatakan OJK tetap meminta kepada Jiwasraya untuk menangani pihak-pihak yang menolak restrukturisasi polis. Salah satu solusinya, yakni dengan menawarkan ulang opsi restrukturisasi polis.

Selain itu, melakukan antisipasi penyelesaian kewajiban bagi pemegang polis yang tetap dan tidak menyetujui restrukturisasi, tentunya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Ogi juga mengatakan OJK telah mengeluarkan sanksi Pembatasan Kegiata Usaha (PKU) kepada Jiwasraya per 11 September 2024. Dia menyebut Jiwasraya dinilai telah melanggar sejumlah ketentuan di bidang perasuransian.

Tonton:Perusahaan Asuransi Harus Penuhi Aturan Modal Minimal Tahun 2026 & 2028

"Dikenakannnya PKU, Jiwasraya dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha dan tetap memenuhi kewajiban yang telah ada," tuturnya.

Ogi mengatakan pengenaan sanksi PKU itu merupakan rangkaian dari pengawasan yang dilakukan OJK, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Selain itu, bertujuan juga untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat. Selain sanksi PKU, Ogi menerangkan Jiwasraya juga juga telah dikenakan sanksi administratif atas belum dibayarkannya kewajiban kepada pemegang polis.

"OJK akan memonitor dan mendorong Jiwasraya untuk melakukan proses penyelesaian kewajiban pempol sebaik mungkin dengan menyusun rincian rencana aksi terkait berbagai permasalahan yang belum diselesaikan," kata Ogi.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan kabar terbaru terkait pembubaran PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Disebutkan sebelumnya bahwa pembubaran Jiwasraya akan dilakukan dalam waktu dekat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pihaknya akan menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terlebih dahulu sebelum akhirnya melakukan langkah lanjutan.

"Tahap akhir dari penyelesaian Jiwasraya karena perusahaan tersebut merupakan Persero, maka perlu adanya PP terkait pembubaran Jiwasraya. Tentunya hal itu akan ditindaklanjuti dengan tindakan dari OJK berikutnya, setelah PP pembubaran itu diterbitkan," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Selasa (1/10).

Lebih lanjut, Ogi menyampaikan bahwa Jiwasraya kini sudah hampir memasuki masa penyelesaian pengalihan portofolio dari polis Jiwasraya ke IFG Life.

Berdasarkan monitoring dari OJK sampai 31 Agustus 2024, dia mengatakan jumlah polis yang sudah setuju restrukturisasi itu sebanyak 99,7% dari keseluruhan polis.

"Adapun pemegang polis yang setuju polisnya dialihkan ke IFG Life senilai Rp 37,97 triliun. Jadi, tinggal finalisasi untuk tahap akhir pengalihan kepada IFG Life," ujarnya.

Sementara itu, Ogi mengatakan OJK tetap meminta kepada Jiwasraya untuk menangani pihak-pihak yang menolak restrukturisasi polis. Salah satu solusinya, yakni dengan menawarkan ulang opsi restrukturisasi polis.

Selain itu, melakukan antisipasi penyelesaian kewajiban bagi pemegang polis yang tetap dan tidak menyetujui restrukturisasi, tentunya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Ogi juga mengatakan OJK telah mengeluarkan sanksi Pembatasan Kegiata Usaha (PKU) kepada Jiwasraya per 11 September 2024. Dia menyebut Jiwasraya dinilai telah melanggar sejumlah ketentuan di bidang perasuransian.

"Dikenakannya PKU, Jiwasraya dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha dan tetap memenuhi kewajiban yang telah ada," tuturnya.

Ogi mengatakan pengenaan sanksi PKU itu merupakan rangkaian dari pengawasan yang dilakukan OJK, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Selain itu, bertujuan juga untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat.

Selain sanksi PKU, Ogi menerangkan Jiwasraya juga juga telah dikenakan sanksi administratif atas belum dibayarkannya kewajiban kepada pemegang polis.

"OJK akan memonitor dan mendorong Jiwasraya untuk melakukan proses penyelesaian kewajiban pempol sebaik mungkin dengan menyusun rincian rencana aksi terkait berbagai permasalahan yang belum diselesaikan," kata Ogi.

Sebelumnya, OJK sempat menyampaikan pembubaran Jiwasraya kemungkinan akan dilakukan akhir tahun ini. Meskipun demikian, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila tak bisa memastikan waktu pastinya pembubaran Jiwasraya. Padahal, sebelumnya Kementerian BUMN mengumumkan Jiwasraya akan dibubarkan dalam waktu dekat.

"Kalau dalam rencananya memang RPK itu berharap akhir tahun ini," saat ditemui Kontan beberapa waktu lalu di Jakarta.

Iwan berharap pemegang saham Jiwasraya yang merupakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menyampaikan rencana terlebih dahulu sebelum akhirnya menindaklanjuti pembubaran perusahaan.

"Sebab, ada proses yang harus dilalui. Kami memang berharap prosesnya bisa selesai tahun ini," ungkap Iwan.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada dua perusahaan asuransi.

Kedua perusahaan tersebut adalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (PT AJS) dan PT Berdikari Insurance (PT BIC).

Melansir infopublik.id, keduanya dinilai telah melanggar sejumlah ketentuan di bidang Perasuransian.

Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam siaran pers yang diterima pada Sabtu (14/9/2024).

Ismadil menambahkan, pengenaan sanksi PKU tersebut merupakan rangkaian proses pengawasan yang dilakukan OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat.

PT AJS dan PT BIC tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo sesuai ketentuan perundangan.

Setelah dikenakannya sanksi ini, lanjut IOsmadil, maka PT AJS dan PT BIC dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi tersebut sejak 11 September 2024 sampai dengan perusahaan dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi PKU untuk seluruh kegiatan usaha ini.

Selanjutnya, OJK meminta PT AJS dan PT BIC untuk tetap membuka saluran komunikasi dengan pemegang polis sebagai bentuk pelayanan konsumen/ pemegang polis.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) untuk seluruh kegiatan usaha kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kepala Departemen Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus OJK Muchlasin menyebut pemberian sanksi itu tertuang dalam S-96/PD.1/2024 per 11 September 2024.

Muchlasin menerangkan pemberian sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut diberikan karena PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah melanggar sejumlah ketentuan.

"Pelanggaran tersebut, yakni rasio pencapaian tingkat solvabilitas dan jumlah ekuitas minimum yang dipersyaratkan untuk perusahaan asuransi," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (13/9).

Dengan dikenakannya sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha untuk seluruh kegiatan usaha, Muchlasin menyebut Asuransi Jiwasraya dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi sejak 11 September 2024 sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha untuk seluruh kegiatan usaha.

Di samping itu, dia menyampaikan perusahaan tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo sesuai ketentuan perundangan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Jiwasraya) untuk menyelesaikan penanganan penyelamatan pemegang polis secara komprehensif.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan hingga saat ini, mayoritas pemegang polis atau 99,7% menyetujui skema restrukturisasi polis dan telah dialihkan polisnya kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

"Guna mengatasi ketidakmampuan Jiwasraya memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, OJK telah meminta manajemen Jiwasraya sejak 2020 untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait," ujarnya dalam keterangan resmi RDK OJK, Jumat (6/9).

Ogi menerangkan RPK yang dimaksud telah disesuaikan terakhir melalui Rencana Tindak yang disampaikan kepada OJK pada 2023.

"Dengan mempertimbangkan pada aspek pelindungan pemegang polis," katanya.

Sebelumnya, OJK sempat menyampaikan pembubaran Jiwasraya kemungkinan akan dilakukan akhir tahun ini.

Meskipun demikian, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila tak bisa memastikan waktu pastinya pembubaran Jiwasraya. Padahal, sebelumnya Kementerian BUMN mengumumkan Jiwasraya akan dibubarkan pada bulan depan.

"Kalau dalam rencananya memang RPK itu berharap akhir tahun ini," kata Iwan saat ditemui Kontan.co.id beberapa waktu lalu di Jakarta.

Iwan berharap pemegang saham Jiwasraya yang merupakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menyampaikan rencana terlebih dahulu sebelum akhirnya menindaklanjuti pembubaran perusahaan.

"Sebab, ada proses yang harus dilalui. Kami memang berharap prosesnya bisa selesai tahun ini," ungkap Iwan.

JAKARTA, investor.id – PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan dibubarkan pada September 2024. Keputusan pemerintah ini akan menandai berakhirnya perjalanan perusahaan asuransi jiwa tertua dengan usia 164 tahun.

“Sesuai dengan POJK, maka dengan ini Jiwasraya akan dibubarkan,” ungkap Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga dalam pertemuan terbatas di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, dikutip Kamis (22/8/2024).

Dia menuturkan bahwa proses pembubaran Jiwasraya diperkirakan terjadi pada September 2024. Namun demikian, tanggal pasti pembubaran belum ditentukan. Hal yang disebut pasti adalah pembubaran Jiwasraya akan dilakukan sesuai dengan POJK No.28/POJK.05/2015, yang mengatur tentang pembubaran, likuidasi, dan kepailitan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, serta perusahaan reasuransi syariah.

Arya pun menerangkan, keputusan pemerintah melalui Kementerian BUMN ini diambil setelah hampir seluruh pemegang polis Jiwasraya atau mencakup 99,7% telah menyetujui skema restrukturisasi. Polis-polis tersebut telah dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa IFG alias IFG Life.

“Ini adalah restrukturisasi terbesar sepanjang sejarah di sektor asuransi, sehingga bisa dikatakan tanggung jawab pemegang saham, dalam hal ini pemerintah berhasil kami lakukan,” beber Arya.

Dengan demikian, jika nantinya realisasi pembubaran Jiwasraya dilakukan pada September, maka ini akan menandai akhir dari perjalanan perusahaan asuransi tertua milik RI tersebut diusia 164 tahun, beberapa bulan sebelum lengkap berusia 165 tahun.

Seperti yang diketahui, Jiwasraya didirikan pada 31 Desember 1859, dengan nama awal Nederlands-Indishe Levensverzekering en Lijfrente Maatschappij (NILLMIJ). Ini yang disebut-sebut sebagai perusahaan asuransi jiwa pertama yang didirikan di Indonesia.

Proses Pembubaran

Sementara itu, Direktur Utama Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso menjelaskan sesuai dengan POJK 28/2015, proses pembubaran akan ditempuh melalui sejumlah tahap, mulai dari pembatasan izin usaha hingga pelaporan likuidasi.

“Mungkin pertama diawali dengan pembatasan kegiatan usaha, setelah itu ada pencabutan izin usaha, proses likuidasi dan sampai pelaporan likuidasi. Kami akan mengikuti ketentuan yang berlaku,” ujar Mahelan.

Di sisi lain, saat ini terdapat 0,3% pemegang polis Jiwasraya yang masih menolak restrukturisasi. Untuk mengakomodasi sejumlah nasabah itu, manajemen Jiwasraya pun tetap membuka ruang kepada mereka untuk mengikuti skema restrukturisasi polis yang telah disodorkan perusahaan.

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baru-baru ini menegaskan kepada manajemen Jiwasraya dan pihak terkait yakni Kementerian BUMN untuk menghormati hasil gugatan atau pilihan nasabah yang menolak direstrukturisasi. Jiwasraya mesti menindaklanjuti hasil gugatan yang dimaksud.

“Untuk itu, OJK mengimbau para pihak termasuk Jiwasraya untuk menghormati proses hukum yang berjalan dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa melalui keterangannya, pada Senin (19/8/2024).

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Jiwasraya) untuk menyelesaikan penanganan penyelamatan pemegang polis secara komprehensif.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan, berdasarkan informasi dari manajemen Jiwasraya, hingga saat ini hampir seluruh pemegang polis Jiwasraya atau sebanyak 99,7% telah menyetujui skema restrukturisasi polis dan telah dialihkan polisnya kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

"IFG Life selanjutnya akan meneruskan pertanggungan pemegang polis eks Jiwasraya dengan produk yang lebih sehat sesuai dengan ketentuan polis. Dengan demikian, hak-hak pemegang polis dapat lebih terjamin di IFG Life," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (19/8).

Aman menerangkan OJK telah meminta manajemen Jiwasraya sejak 2020 untuk mengatasi ketidakmampuan Jiwasraya memenuhi kewajiban kepada pemegang polis karena besarnya defisit keuangan saat itu.

Untuk menangani defisit keuangan tersebut, dia bilang OJK telah meminta Jiwasraya menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Adapun RPK dimaksud telah disesuaikan terakhir melalui Rencana Tindak yang disampaikan kepada OJK pada 2023 dengan pertimbangan pada aspek pelindungan konsumen, dalam hal ini kepentingan seluruh pemegang polis.

"RPK dimaksud pada pokoknya memuat skema restrukturisasi polis yang memberikan pilihan secara sukarela kepada seluruh pemegang polis Jiwasraya untuk dilakukan penyesuaian liabilitas di masa yang akan datang dengan struktur produk yang lebih sehat dan relevan dengan kondisi terkini. Dalam hal pemegang polis Jiwasraya menyetujui skema dimaksud, polis tersebut akan dialihkan ke IFG Life," tuturnya.

Untuk mendukung kemampuan IFG Life membayarkan kewajibannya kepada pemegang polis eks Jiwasraya yang telah menyetujui restrukturisasi tersebut, Aman mengatakan IFG Life telah mendapatkan tambahan modal yang cukup dari pemegang saham.

Sampai saat ini, Aman menyebut sebanyak 68% pemegang polis yang semula menolak restrukturisasi, pada akhirnya telah menyetujui skema tersebut. Oleh karena itu, dia menyampaikan masih terdapat 0,3% pemegang polis Jiwasraya yang tidak menyetujui skema restrukturisasi sehingga yang bersangkutan tetap menjadi pemegang polis dari Jiwasraya.

Meskipun demikian, Jiwasraya akan tetap mengimbau kepada para pemegang polis yang tidak setuju untuk mengikuti skema restrukturisasi.

"Bagi pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi dan menempuh proses hukum dengan menggugat Jiwasraya, OJK menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Oleh karena itu, OJK mengimbau para pihak, termasuk Jiwasraya, untuk menghormati proses hukum yang berjalan dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," kata Aman.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pembaruan mengenai perkembangan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Jiwasraya masih berada dalam pengawasan khusus.

"Perusahaan tersebut juga dalam proses menyelesaikan Rencana Tindak/Rencana Penyehatan Keuangan Perubahan yang telah mendapat dukungan dan pernyataan tidak keberatan dari Kementerian BUMN dan telah dinyatakan tidak keberatan juga oleh OJK," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (6/8).

Lebih lanjut, Ogi menyatakan bahwa OJK menghormati keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. OJK juga berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan.

"Meminta para pihak melaksanakan putusan pengadilan tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku," ungkapnya.

Ogi juga menyampaikan bahwa OJK telah meminta Jiwasraya untuk menyusun rencana aksi, termasuk segera memenuhi kewajiban kepada nasabah yang telah memiliki putusan hukum tetap (inkracht) dan masih menolak restrukturisasi.

"Kepada pemegang polis yang menolak restrukturisasi, Jiwasraya tetap menawarkan ulang opsi restrukturisasi polis. Dalam perkembangannya, OJK telah meminta Jiwasraya untuk menyampaikan rencana aksi, termasuk rencana pemenuhan kewajiban kepada nasabah yang masih menolak restrukturisasi," tuturnya.

Sebelumnya, Ogi juga menjelaskan bahwa liabilitas polis yang menyetujui restrukturisasi Jiwasraya telah dialihkan ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) sebesar Rp 37,98 triliun.

"Porsinya 99,7% dan yang akan dialihkan selanjutnya sebesar Rp 124 miliar," ucapnya.

Ogi menambahkan bahwa Jiwasraya berhasil mempersuasi sebagian besar pemegang polis yang semula menolak restrukturisasi untuk akhirnya menyetujuinya. Dari Juli 2023 hingga Juni 2024, sebanyak 65,6% dari pemegang polis yang sebelumnya menolak kini telah menyetujui skema restrukturisasi yang ditawarkan.