Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian BUMN menyatakan bahwa penyertaan modal negara (PMN), yang selama ini sangat tergantung dari utang luar negeri, kini dapat dibiayai dari dividen.

Menteri BUMN Erick Thohir berharap bahwa perbaikan ini dapat terus berlanjut. “Selama ini PMN sangat bergantung pada utang luar negeri, tetapi hari ini kita bisa yakinkan bersama ini menjadi sebuah sustainability atau keberlanjutan ketika dividen dapat membiayai PMN,” ujarnya saat menyampaikan pengantar dalam Rapat Kerja antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR, Rabu (10/7/2024) malam.

Sebagai catatan, Kementerian BUMN mampu menyetor dividen senilai total Rp279,8 triliun sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024, atau lebih besar Rp61,91 triliun dibandingkan dengan kucuran PMN dalam periode yang sama.

Sejumlah fraksi di Komisi VI DPR pun menyampaikan apresiasi kepada Kementerian BUMN.

Sebaliknya, Erick menyampaikan apresiasinya kepada Komisi VI DPR yang berhasil mengubah kondisi tersebut.

Keputusan PMN BUMN 2025

Sebagai informasi, Raker antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR mengagendakan 3 agenda, yaitu pengambilan keputusan terkait PMN 2025, progress pembentukan holding BUMN Karya, dan pengelolaan dana pensiun.

Sebagai catatan, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan pelat merah mencapai Rp44,24 triliun pada 2025.

Adapun, 2025 merupakan momen setahun perdana pemerintahan Prabowo Subianto, yang akan dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024. Mayoritas dana PMN BUMN rencananya akan digunakan untuk menjalankan penugasan dari pemerintah.

Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN tahun depan. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

erdasarkan kategorinya, mayoritas PMN akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya sebesar 4%.

“Nah ini yang masih kami dorong, apalagi kalau kita lihat catatannya memang 69% dari usulan PMN tersebut adalah penugasan pemerintah yaitu sebesar Rp30,4 triliun,” ujar Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI awal Juni.

Di sisi lain, Erick menyatakan PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara rinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliuns sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.

“Kami telah menerima dukungan negara yaitu dari tiga BUMN yang sudah didapatkan sebesar Rp18,6 triliun untuk HK, lalu WIKA Rp6 triliun, dan IFG Rp3,6 triliun,” kata Erick.

Dia menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan PMN melalui cadangan investasi APBN 2024 senilai Rp13,6 triliun.

BUMN yang diusulkan meraih PMN 2024 dari alokasi pembiayaan cadangan investasi adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp2 triliun, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA sebesar Rp1 triliun, dan HK sebesar Rp1,6 triliun.

Selain itu, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) alias IFG masing-masing diusulkan meraih Rp3 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah direktur utama BUMN Karya akan menjalani agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI untuk membahas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025 pada Senin (8/7/2024).

Komisi XI memanggil Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTTP), serta Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas).

Berdasarkan agenda yang diterima Bisnis, rapat tersebut akan membahas terkait usulan PMN Tahun Anggaran 2025. Sebagaimana diketahui, kelima BUMN tersebut diusulkan meraih injeksi modal negara guna menjalani penugasan pemerintah.

Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN 2025 dengan nilai total Rp44,24 triliun. Sebagian besar PMN tersebut akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah.

Dari total usulan PMN 2025, injeksi modal terbesar diarahkan kepada Hutama Karya yang diusulkan meraih sebesar Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Kementerian BUMN juga mengusulkan ADHI meraih suntikan PMN senilai Rp2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja – Bawen dan Solo – Jogja. Adapun WIKA diusulkan meraih modal negara Rp2 triliun guna memperbaiki struktur permodalan.

Selain itu, PTPP mendapatkan usulan PMN 2025 senilai Rp1,56 triliun yang ditujukan untuk penyelesaian proyek Jogja – Bawen dan KIT Subang. Untuk Perumnas, diusulkan meraih dana Rp1 triliun guna penyelesaian persediaan perumahan.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa usulan PMN 2025 mayoritas digunakan untuk menggarap penugasan pemerintah dengan komposisi 69% atau Rp30,4 triliun. Sisanya, untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya 4%.

“Nah ini yang masih kami dorong, apalagi kalau kita lihat catatannya memang 69% dari usulan PMN tersebut adalah penugasan pemerintah yaitu sebesar Rp30,4 triliun,” ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada awal Juni 2024.

Erick menyatakan dengan melihat komposisi tersebut, maka porsi terbesar digunakan untuk menuntaskan penugasan pemerintah. Oleh karena itu, Ketua Umum PSSI ini berharap pihaknya mampu mendapatkan hasil maksimal dari usulan tersebut.

“Walapun sepertinya angka yang kami usulkan, dari Kementerian Keuangan sendiri melihat tidak bisa memberikan secara maksimal. Namun, kami masih berusaha,” kata Erick.

Berikut daftar 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN Tahun Anggaran 2025:

1. Hutama Karya: Rp13,86 triliun

2. Asabri: Rp3,61 triliun

3. PLN: Rp3 triliun

4. IFG – Bahana PUI: Rp3 triliun

5. Pelni: Rp2,5 triliun

6. Biofarma: Rp2,21 triliun

7. Adhi Karya: Rp2,09 triliun

8. Wijaya Karya: Rp2 triliun

9. Len Industri: Rp2 triliun

10. Danareksa: Rp2 triliun

11. Kereta Api Indonesia: Rp1,8 triliun

12. Id Food: Rp1,62 triliun

13. PT PP (Persero): Rp1,56 triliun

14. Perum Damri: Rp1 triliun

15. Perumnas: Rp1 triliun

16. INKA: Rp976 miliar

---------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.