PT Kereta Api Indonesia (Persero) melaksanakan Penandatanganan Kontrak Kegiatan Perawatan Berkala dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Infrastructure Maintenance and Operation/IMO) dengan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta. Penandatanganan dilakukan sebagai bagian dari program menjaga keandalan prasarana kereta api.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan penandatanganan kontrak ini merupakan langkah strategis yang penting dalam mendukung pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur perkeretaapian di wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan, kualitas, dan kelancaran operasional layanan kereta api.

Adapun setiap harinya, di wilayah KAI Daop 1 Jakarta beroperasi 1.636 perjalanan KA yang terdiri dari 128 KA Jarak Jauh, 1.048 Commuter Line, 50 KA Barang, 32 KA Lokal, 82 KA Bandara, 308 KA Dinas Lok / Rangkaian dan 8 KLB Dinas.

"Penandatanganan kontrak ini adalah bagian dari komitmen KAI dalam memastikan bahwa prasarana perkeretaapian di Indonesia khususnya wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta tetap terawat dengan baik dan dapat dioperasikan dengan aman serta efisien. Kami mengapresiasi dukungan finansial yang diberikan oleh pemerintah selama ini, yang turut memperkuat upaya kami dalam menjaga kualitas layanan kereta api sebagai transportasi publik," ujar Anne dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Anne mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk menyediakan prasarana yang andal dengan melibatkan personel yang tersertifikasi sesuai ketentuan guna mendukung kelancaran dan keselamatan perjalanan kereta api.

"Semua petugas yang terlibat dalam perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan melalui sertifikasi yang sesuai, sehingga memastikan bahwa semua proses perawatan dan pengoperasian dapat dilakukan dengan aman dan sesuai prosedur," tambah Anne.

Anne menambahkan, KAI terus berupaya menjalankan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dengan begitu, pengoperasian kereta api dapat berjalan secara optimal dan aman dengan dukungan prasarana andal.

"KAI berkomitmen melakukan pemeriksaan serta melakukan perawatan prasarana perkeretaapian secara berkala guna memastikan seluruh fasilitas yang diperlukan untuk pengoperasian kereta api tetap dalam kondisi yang laik operasi. KAI berharap bahwa dengan dukungan ini, komitmen pemerintah dan KAI dalam meningkatkan kualitas operasional perkeretaapian dapat terus berjalan dengan baik demi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia," pungkas Anne.

Sebagai informasi, penandatangan dilakukan di Ruang Rapat Lt. 14 Gedung Karya, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada Jumat (8/11). Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal, Direktur Keselamatan DJKA Hengki Angkasawan, Direktur Pengelolaan Prasarana KAI Heru Kuswanto, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Arif Anwar beserta jajaran terkait.

Video: KAI Expo 2024 Kembali Hadir, Jual Tiket Kereta Mulai Rp 79 Ribu

Video: KAI Expo 2024 Kembali Hadir, Jual Tiket Kereta Mulai Rp 79 Ribu

JAKARTA, investor.id – Pemerintah telah mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 477,5 triliun per 31 Oktober 2024. Realisasi ini sudah 97,1% dari target PNBP 2024, tetapi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 terjadi kontraksi 3,4%.

“PNBP mengalami kontraksi karena deviasi lifting minyak kemudian ada moderasi harga dari batubara yang menjadi faktor dominan dalam menekan pencapaian PNBP. Tetapi ini dikompensasi dari dividen BUMN dan BLU (Badan Layanan Umum) yang jadi kontributor utama,” ucap Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta edisi November 2024 di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (8/11/2024).

Jika dirinci realisasi PNBP terbagi dalam PNBP sumber daya alam (SDA) non migas, PNBP non migas, kekayaan negara dipisahkan, PNBP lainnya, dan BLU. Realisasi SDA non migas sebesar Rp 93,9 triliun atau 85,2% dari target APBN. Angka ini terkontraksi 4% dari periode yang sama tahun 2023.

“Kontraksi 4% dipengaruhi penurunan lifting minyak dan gas bumi akibat tertundanya onstream, penyusuan produksi alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua,” kata dia.

Realisasi PNBP SDA non migas sebesar Rp 97,5 triliun atau 100% dari target. Meskipun sudah mencapai target tetapi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 terjadi kontraksi 16% karena dipengaruhi oleh moderasi harga batu bara sehingga royalti batu bara berkurang 24,9%.

“Meskipun demikian ada faktor menarik peningkatan dari pendaptan ini karena sektor minerba terkait harga acuan. Sektor kehutanan, perikanan, dan pasar bumi menunjukkan kinerja yang baik meskipun dari sisi nilai tidak terlalu signifikan,” kata Anggito.

Selanjutnya realisasi PNBP dari kekayaan negara dipisahkan sebesar Rp 79,7 triliun atau 92,8% dari target APBN. Angka ini tumbuh 7,5% dari periode yang sama tahun 2023. Pertumbuhan ini berasal dari setoran dividen BUMN yang mengalami peningkatan kinerja.

“Terutama berasal dari dari setoran dividen BUMN perbankan yang membukukan laba,” tutur dia.

Terimbas Penurunan Hasil Tambang

Realisasi PNBP lainnya sebesar Rp 125 triliun atau 108,5% dari target APBN. Meskipun sudah melewati target tetapi jenis PNBP ini terkontraksi 6,4% secara tahunan. Lantaran terjadi penurunan pendapatan hasil tambang.

“Sejalan dengan moderasi harga batu bara, serta penurunan pendapatan PNBP K/L terutama dari pendapatan tidak berulang pada Kejaksaan dan Kominfo,” ucap Anggito.

Terakhir yaitu realisasi BLU sebesar Rp 81,6 triliun atau 97,9% dari target APBN. Realisasi ini tumbuh 13,2% secara tahunan terutama berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan RS, layanan pendidikan dan pendapatan pengelolaan dan BLU.

“Pendapatan BLU pengelola dana, khususnya pendapatan pungutan ekspor sawit mengalami perlambatan 18,6% year on year,” pungkas Anggito.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sebagai bagian dari program peningkatan tenaga perawatan sarana, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, telah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Modul Perawatan Sarana Perkeretaapian Berbasis Maintenance Instruction (MI) Tingkat D3/S1 Tahun 2024 di 5 lokasi Balai Yasa wilayah KAI. Diklat ini berlangsung dari 13 Mei s.d 31 Oktober 2024 yang diikuti oleh 117 pegawai unit perawatan sarana.

Selama enam bulan, 117 peserta teknisi perawatan sarana dibekali metode pembelajaran berbasis modul MI dipandu oleh mentor dan instruktur lapangan. Peserta diwajibkan untuk melakukan presentasi rutin dan menjalankan perbaikan di tempat kerja masing-masing, bertujuan untuk untuk mengasah keterampilan teknis, kemampuan public speaking, dan kepedulian terhadap lingkungan kerja.

Vice President of Public Relations PT KAI, Anne Purba mengatakan diklat perawatan sarana berbasis maintenance instruction ini sangat penting agar teknisi kami siap dalam menjaga keandalan sarana kereta api, yang mendukung keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang.

"Setelah menyelesaikan diklat ini, para teknisi akan kembali bertugas ke satuan kerja masing-masing, membawa keterampilan dan pengetahuan baru untuk diterapkan dalam pemeliharaan sarana kereta api di seluruh wilayah operasional KAI," ungkapnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

KAI Foto: KAI

Program diklat batch 2024 dilaksanakan di Balai Yasa Yogyakarta, Surabaya Gubeng, Lahat, Manggarai, dan Tegal dan telah berhasil melahirkan 16 tenaga teknisi wanita perawatan sarana, sebagai bagian dari komitmen KAI untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam bidang teknis perkeretaapian dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif.

Hingga saat ini, sekitar 6.000 pegawai bertanggung jawab atas pengelolaan sarana KAI, dan regenerasi terus berlangsung guna memastikan perawatan sarana perkeretaapian tetap optimal. Melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, pengetahuan dan keterampilan pekerja dapat terus terjaga.

Program Diklat ini ditutup secara seremonial oleh Direktur Utama KAI - Didiek Hartantyo di Balai Yasa Yogyakarta pada tanggal 4 November 2024. Dalam kata sambutannya, Didiek berpesan tentang pentingnya keandalan sarana untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkontribusi dengan menghasilkan inovasi untuk kemajuan perkeretaapian Indonesia.

Lebih lanjut, Anne mengatakan KAI berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia kami dengan berkolaborasi bersama industri, universitas, dan lembaga terkait

"Kami juga akan mengikutsertakan kader-kader terbaik dalam program sertifikasi dan pelatihan agar menciptakan SDM yang unggul dan kompeten," tutup Anne.

Sebagai informasi, KAI terus meningkatkan kualitas layanan dengan menghadirkan produk kereta terbaru, "New Generation", yang diproduksi oleh Balai Yasa KAI dan INKA. Hingga akhir Oktober 2024, sebanyak 21 rangkaian kereta api telah menggunakan layanan kereta terbaru New Generation dengan berbagai peningkatan fasilitas, salah satunya dari sisi kenyamanan, mereduksi kebisingan, interior kabin yang lebih modern, kursi yang lebih ergonomis, pintu geser elektrik, dan PIDS yang lebih informatif. Untuk mendukung operasional kereta terbaru ini, dibutuhkan teknisi perawatan sarana yang andal dan terlatih.

Video: KAI Expo 2024 Kembali Hadir, Jual Tiket Kereta Mulai Rp 79 Ribu

Video: KAI Expo 2024 Kembali Hadir, Jual Tiket Kereta Mulai Rp 79 Ribu

Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan 147 smelter beroperasi pada tahun ini.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan, Indonesia tercatat memiliki tiga sumber daya alam terbesar di dunia, yaitu timah, nikel dan bauksit.

The USGS (United States Geological Survey) dan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat nikel Indonesia merupakan yang terbesar ke dua di dunia, sementara bauksit menjadi yang terbesar keempat di dunia.

"Sebagai yang memiliki cadangan sumber daya alam yang besar, sudah seharusnya Indonesia menjadi pemain penting. Artinya, Indonesia punya peran penting dalam penyediaan bahan baku, bahan pasokan, dan juga permintaan nikel dan bauksit dunia," kata Wafid pada webinar Prospeksi Dan Bisnis Industri Mineral Masa Depan yang dilaksanakan oleh Insitutut Teknologi Surabaya secara daring, Sabtu (2/11).

Wafid menjelaskan, saat ini ada 147 smelter yang terdiri dari 120 smelter pirometalurgi dan 27 smelter hidrometalurgi.

Dari jumlah tersebut, pirometalurgi terdiri dari 49 smelter beroperasi, 35 smelter konstruksi, dan 36 smelter dalam perencanaan. Sedangkan metode hidrometalurgi terdiri dari 5 plan operasi, kemudian 3 plan konstruksi, dan 19 plan perencanaan

Wafid menjelaskan, per tahun 2023, sumber daya nikel Indonesia berupa bijih sebesar 18.550.358.128 ton dengan total cadangan 5.325.790.841 ton bijih. Sementara untuk bauksit sendiri total sumber daya yang dimiliki berupa bijih sebanyak 7.475.842.602 ton dengan total cadangannya dalam bentuk bijih sebesar 2.777.981.035 ton.

Menurutnya, untuk memaksimalkan pendapatan negara dari produk mineral tersebut, Indonesia secara bertahap memberlakukan larangan ekspor bahan mentah sejak beberapa tahun terakhir.

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong hilirisasi industri dalam negeri, meningkatkan nilai tambah produk, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Program hilirisasi sendiri telah menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.

"Hilirisasi akan dilakukan untuk semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

Eksploitasi terus menerus terhadap produk nikel dan bauksit tentu akan menurunkan jumlah cadangan yang ada. Untuk itu, Badan Geologi terus melakukan identifikasi, inventarisasi untuk greenfield, serta daerah yang bisa dieksplore untuk resources maupun cadangan.

"Selama 5 tahun, yaitu tahun 2019-2023, kondisi sumber daya tereka sama dengan sumber daya terukur cukup meningkat secara signifikan," pungkas Wafid.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, realisasi investasi hilirisasi mineral dan batubara (minerba) menjadi penopang utama target investasi nasional tahun ini.

Asal tahu saja, Pemerintah Indonesia membidik investasi mencapai Rp 1.650 triliun pada tahun 2024 ini.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, dari target tersebut, sebanyak 22% hingga 25% diharapkan bersumber dari kegiatan investasi hilirisasi baik minerba maupun non minerba.

"Kita mengharapkan kontribusi hilirisasi sekitar 22%-25%. Sekitar 80% (dari hilirisasi) itu berasal dari minerba," ungkap Yuliot kepada awak media di Ternate, Rabu (30/10).

Yuliot menjelaskan, komitmen hilirisasi sektor minerba berjalan cukup baik pada tahun ini.

Merujuk data Kementerian ESDM, realisasi investasi hilirisasi mineral sampai kuartal III 2024 terdiri dari hilirisai nikel sebesar Rp 32,8 triliun, hilirisasi tembaga sekitar Rp 17,7 triliun dan hilirisasi bauksit sekitar Rp 5,7 triliun.

Yuliot melanjutkan, Pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong investasi hilirisasi sektor mineral salah satunya melalui pemberian insentif berupa tax holiday.

Dalam hitung-hitungan Kementerian ESDM, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter membutuhkan waktu 3 hingga 4 tahun.

Kementerian ESDM pun memastikan terus melakukan monitoring pelaksanaan proyek-proyek hilirisasi termasuk untuk bauksit yang selama ini dinilai masih belum optimal.

"Kita optimistis bagi perusahaan-perusahaan yang sudah diberikan izin. Kita pantau realisasinya," terang Yuliot.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi investasi sektor mineral dan batubara (minerba) per Oktober mencapai US$ 4,98 miliar atau sekitar 62% dari total rencana 2024 sebesar US$ 8,08 miliar.

Sebagai gambaran, sepanjang 2023 Kementerian ESDM melaporkan realisasi investasi sektor minerba mencapai US$ 7,46 miliar atau setara Rp 116,61 triliun (asumsi kurs Rp15.631 per dolar AS) sepanjang 2023.

Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) per 20 Juni 2024, investasi sektor minerba mencapai US$ 3,62 miliar atau 44,83% dari target.

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq mengungkapkan angka realisasi investasi terbaru sudah mencapai 62% atau sebesar US$ 4,98 miliar.

"Perbedaan data [dari MODI] karena masalah terlambat update saja. Saat ini sedang proses update," kata Julian kepada Kontan, Rabu (30/10).

Julian menuturkan, salah satu kendala mengapa realisasi investasi masih 62% pada tahun ini lantaran ada penyesuaian strategi usaha dari badan usaha yang menyebabkan perubahan prioritas investasi dan procurement sehingga mundur dari jadwal.

Untuk menggapai target investasi pada tahun ini, Kementerian ESDM dalam waktu dekat akan mengadakan beberapa event seperti Asean Mining Conference di Bali dan Mining Expo di Jakarta untuk memberi informasi kepada pelaku usaha tentang potensi-potensi investasi yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menilai ada tiga faktor yang mempengaruhi nilai investasi minerba masih di kisaran 62% walaupun pada semester I-2024 hasilnya cukup tumbuh.

Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan belum tercapainya investasi bisa jadi terpengaruh dari perizinan. Sebab, selama ini dalam pembangunan infrastruktur diwajibkan mengurus perizinan yang memakan waktu cukup lama.

Catatan Kontan, Kementerian ESDM era Menteri Bahlil Lahadalia menegaskan perizinan di sektor minerba dan migas tidak akan memakan waktu lebih dari satu tahun.

Kedua, sulitnya pembiayaan turut berpengaruh terhadap tren investasi di sektor minerba, terutama pengaruh pembiayaan.

Selain itu, kata Gita, dalam menunjang investasi biasanya juga didukung dengan pembelian alat berat, di mana dalam hal ini harus indent cukup lama.

"Penundaan kegiatan ini berpengaruh juga pada pencatatan keuangan yang mungkin baru terjadi di penghujung tahun," kata Gita kepada Kontan, Rabu (30/10).

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Rita Susilawati mengatakan, masih rendahnya capaian investasi dikarenakan beberapa kendala di antaranya kebijakan restrukturisasi dan prioritisasi keuangan dari beberapa badan usaha sehingga memutuskan menunda investasi serta proses pengadaan barang/jasa yang tidak terlaksana sesuai dengan rencana.

"Kami masih optimistis untuk dapat mencapai target mengingat angka tersebut adalah komitmen yang kami dapatkan dari para pelaku usaha. Kami rutin melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan dengan memanggil pelaku usaha dan mengidentifikasi kendala serta bottleneck dalam project-project mereka," kata Rita kepada Kontan, Kamis (12/9).

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata Rita, pada semester akhir realisasi akan meningkat dengan signifikan karena efek dari penundaan kegiatan-kegiatan sehingga pencatatan keuangan baru terjadi di akhir tahun.

"Kami masih optimistis bahwa investasi tahun ini dapat tercapai sesuai target yaitu US$ 8,08 miliar. Terlebih, investasi Freeport Indonesia dan Amman Mineral belum masuk cut off Agustus sehingga terdapat potensi realisasi yang lebih besar," ujar Rita.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pembenahan regulasi menjadi salah satu fokus utama dalam 100 hari kepemimpinannya.

Bahlil menjelaskan, reformasi regulasi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, menarik investasi dan meningkatkan pelayanan publik.

Menurutnya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi.

Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyoroti masih adanya lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil dalam siaran pers, Minggu (27/10).

Selain di sektor Migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor Mineral dan Batubara (Minerba), di mana banyak aturan yang tumpang tindih turut membebani pejabat dan pelaku usaha.

"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet. Kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," ujarnya.

Menanggapi arahan ini, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menegaskan bahwa penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan.

"Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM," imbuh Agus.

Agus juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

"Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, kami berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi," jelasnya.

Melalui upaya-upaya ini, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.

"Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif," pungkas Agus.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, hilirisasi komoditas, khususnya mineral dan batu bara (minerba) merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, hal ini penting dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Yang harus dilakukan adalah hilirisasi, dan hilirisasi harus kita laksanakan. Saat saya menjabat di Kementerian Investasi, saya menyusun peta jalan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya, dikutip pada Sabtu (26/10/2024).

Lebih lanjut, Bahlil menuturkan, hilirisasi telah menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.

Dia menerangkan, hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah berbagai produk, baik dari sektor tambang seperti mineral dan batu bara, maupun sektor lain seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dengan pengolahan di dalam negeri, nilai komoditas bisa melonjak signifikan.

Tidak hanya di sektor tambang, hilirisasi juga membawa dampak positif pada sektor non-pertambangan. Misalnya, hilirisasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, menghasilkan berbagai produk turunan seperti oleofood complex (pangan dan nutrisi), oleochemical dan biomaterial (bahan kimia dan pembersih), serta bahan bakar nabati berbasis sawit seperti biodiesel, greendiesel, greenfuel, dan biomassa. Produk-produk ini meningkatkan nilai tambah hingga empat kali lipat.

Terpisah, Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menegaskan pentingnya kolaborasi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta, baik nasional maupun internasional, untuk mempercepat implementasi hilirisasi.

"Hilirisasi komoditas merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menerapkan hilirisasi di berbagai sektor, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan menciptakan industri yang lebih berkelanjutan. Makanya, pemerintah terus perkuat kolaborasi dengan berbagai pihak," ujar Agus.

Dikatakan Agus, dengan kebijakan hilirisasi ini pemerintah berharap mampu menciptakan lebih banyak nilai di dalam negeri, sekaligus mendorong Indonesia menuju kemandirian ekonomi yang lebih kuat.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menyatakan hal tersebut dalam pidatonya setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Hilirisasi diharapkan memberikan manfaat besar melalui peningkatan nilai tambah seluruh komoditas yang dimiliki Indonesia.

"Hilirisasi akan dilakukan untuk semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

(Dhera Arizona)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan percepatan proses perizinan di sektor minyak dan gas bumi (migas) dan mineral dan batu bara (minerba) bisa kurang dari 1 tahun.

Bahlil menegaskan penyederhanaan regulasi di sektor energi menjadi prioritas dalam rangka mempercepat investasi, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

Salah satu tantangan terbesar adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi. Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyebut ada lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu (26/10).

Selain di sektor migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor minerba, di mana banyak aturan yang tumpang tindih termasuk memuat pejabat dan pelaku usaha.

"Kita akan melakukan perbaikan agar tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak merugikan atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan,” ujarnya.

Menanggapi arahan ini, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menegaskan penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara.

“Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai Arahan Menteri ESDM,” ujar Agus.

Agus juga menambahkan, pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah. Sesuai dengan arahan Bahlil, dia menargetkan seluruh proses perizinan tidak memakan waktu lebih dari 1 tahun.

“Sesuai dengan Arahan Menteri ESDM, kami berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong investasi investasi,” jelasnya.

Melalui upaya-upaya ini, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.

“Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih menguntungkan,” pungkas Agus.

Ritel Indomaret dan Alfamart telah tersebar di seluruh penjuru Tanah Air dengan lebih dari 20 ribu gerai. Keduanya sangat mudah ditemukan baik di kota-kota besar maupun desa, bahkan tak jarang outletnya berada di lokasi yang berdekatan.

Sayangnya, pemandangan itu tidak akan terlihat di Sumatera Barat, terutama di Kota Padang. Sebab kedua raksasa retail itu tidak berdiri di sana. Lantas, mengapa Indomaret dan Alfamart tidak ditemukan di Padang, Sumatera Barat? Simak alasannya di bawah ini.

Alasan Tidak Berdiri Alfamart dan Indomaret di Padang

Berdasarkan catatan detikcom, berikut sederet alasan Indomaret dan Alfamart tidak ditemukan di wilayah Sumatera Barat:

1.Tidak Memperoleh Izin Pemda

Pemerintah daerah (Pemda) Sumatera Barat tidak memberikan izin kepada Indomaret dan Alfamart untuk mendirikan gerai di wilayahnya. Hal itu lantaran keberadaan kedua gerai dianggap bisa mematikan usaha kecil lokal dan pedagang tradisional yang ada di sana.

2. Mendukung Bisnis Lokal

Dengan tidak diizinkannya Indomaret dan Alfamart di Padang, warung hingga minimarket lokal dapat berkembang dan mendorong kemajuan perekonomian di bidang UMKM. Pemerintah setempat juga meyakini bahwa masyarakat lokal mampu membangun bisnis modern retail outlet (MRO) sendiri tanpa kehadiran dua raksasa retail tersebut.

3. Mencegah Terganggunya Perekonomian Daerah

Keberadaan Indomaret dan Alfamart diyakini bisa mengganggu perekonomian daerah Sumatera Barat dalam jangka panjang. Masyarakat dikhawatirkan akan lebih tertarik mendatangi minimarket dengan persedian barang lengkap dan harga jual pasti.

Gerai Alfamart dan Indomaret yang tersebar di Tanah Air memiliki harga yang bersaing dengan usaha lokal. Bila keduanya hadir di Padang, pemerintah daerah khawatir masyarakat menjadi enggan mengunjungi warung dan toko yang telah ada.

Pengganti Alfamart dan Indomaret di Padang

Meski tidak ada Indomaret dan Alfamart, terdapat sejumlah minimarket yang dioperasikan oleh warga lokal. Beberapa di antaranya, yaitu:

1. Minang Mart

Berdasarkan situs Pemprov Sumbar, Minang Mart merupakan jaringan retail milik pemerintah daerah. Kehadirannya guna memodernisasi toko serba ada atau toserba lokal supaya dapat bersaing dengan retail-retail ternama.

Bisnis lokal yang minat bekerja sama akan diberikan bantuan sistem pengelolaan informasi selayaknya retail modern. Gerai akan dibangun dengan layout sesuai standar Minang Mart sehingga memiliki tampilan lebih tertata dan rapi.

2. Citra Swalayan

Mengutip publikasi Pustaka UIN IB Padang, Citra Swalayan yang telah ada sejak 1996 didirikan oleh Guspardi Gaus. Awalnya usaha ritel ini berupa toko buku bernama Pustaka Citra. Beberapa tahun kemudian, dibangun Citra Swalayan yang menjajakan perlengkapan yang dibutuhkan sehari-hari.

Hingga per 2024, Citra Swalayan sudah memiliki 18 cabang yang terdiri dari 12 midimarket, 5 minimarket, dan 1 supermarket yang tersebar di Sumatera Barat dan sekitarnya.

3. Budiman Swalayan

Dilansir laman resminya, Budiman Swalayan berdiri pertama kali pada 1999 oleh H. Yasmar. Awalnya hanya berupa toko barang harian yang tidak terlalu besar. Pada 2010, barulah dibangun menjadi Budiman Swalayan yang menjual barang-barang lebih lengkap.

Tidak hanya di Padang, gerai Budiman Swalayan dapat ditemukan di Bukittinggi, Payakumbuh, hingga Agam.

Nah, itu tadi alasan Indomaret dan Alfamart tidak berdiri di Sumatera Barat.

Video Hasil Autopsi Afif Maulana: Ada Kerusakan di Pinggang-Punggung-Kepala

Video Hasil Autopsi Afif Maulana: Ada Kerusakan di Pinggang-Punggung-Kepala

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mempercepat upaya penyederhanaan regulasi dalam sektor energi dan sumber daya mineral, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, menarik investasi, dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, penyederhanaan regulasi di sektor energi menjadi prioritas dalam rangka mempercepat investasi, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi. Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyoroti masih adanya lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil dalam keterangan resmi, Jumat (25/10).

Selain di sektor migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor mineral dan batubara (minerba). Banyak aturan di sektor ini yang tumpang tindih turut membebani pejabat dan pelaku usaha.

"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet. Kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," ujarnya.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menegaskan penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan.

"Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM," ujar Agus.

Agus menambahkan pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah. Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, saat ini berupaya memastikan proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi.

Melalui upaya-upaya ini, kata Agus, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.

"Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif," imbuh Agus.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus mempertahankan budaya disiplin para personelnya melalui penerapan metode "Tunjuk-Sebut" atau dalam bahasa Jepang bernama Yubisashi Kanko (指差呼称.). Hal ini sebagai salah satu langkah konkret dalam peningkatan keselamatan perjalanan kereta api.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan metode ini berasal dari Jepang. Metode 'Tunjuk-Sebut' bermula dari seorang masinis lokomotif uap Jepang bernama Yasoichi Hori.

"Yasoichi Hori mengalami sakit mata saat melaksanakan dinas. Untuk memastikan sinyal yang dilihatnya, ia menyebutkan status sinyal (aman, hati-hati atau berhenti) kepada stocker (Asisten Masinis)," kata Anne, dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Anne mengatakan, metode budaya 'Tunjuk-Sebut' mulai diperkenalkan di lingkungan persinyalan elektrik di wilayah Jabotabek pada tahun 1993 dan terus dipertahankan. Metode ini berkembang menjadi suatu kewajiban bagi personil operasional KAI Group hingga kini.

KAI tidak hanya berfokus pada peningkatan keselamatan melalui penggunaan kemajuan teknologi semata, tetapi juga pada pengembangan budaya kerja yang disiplin dan terintegrasi. Metode tersebut terbukti efektif dalam mengurangi kesalahan operasional yang dapat membahayakan keselamatan.

Efektifitas penerapan metode ini juga telah diteliti oleh Railway Technical Research Institute (RTRI). Hasilnya menunjukkan, penerapan 'Tunjuk-Sebut' dapat secara signifikan mengurangi kesalahan operasional.

"Hasil survey, kelompok yang tidak melakukan tindakan apa pun menunjukkan persentase kesalahan tertinggi. Sedangkan melakukan 'Tunjuk' atau 'Sebut' mengurangi kesalahan hingga 50-66%. Implementasi 'Tunjuk-Sebut' dapat menurunkan kesalahan hingga 83%," jelas Anne.

Anne juga bilang, metode 'Tunjuk-Sebut' bagi Masinis dan Asisten Masinis tidak hanya dilakukan ketika berdinas, ini juga dilakukan dari tahapan asesmen pra-dinas. Langkah ini dimaksudkan agar para personil mengerti semboyan dilintas yang akan didinaskan. Selanjutnya secara berkala dilakukan pengujian terhadap metode tersebut dengan berbagai tingkatan dan kesempatan.

"Dengan langkah proaktif ini, KAI bertekad untuk terus meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan kenyamanan penumpang. Budaya 'Tunjuk-Sebut' ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan SOP guna mendukung keselamatan perjalanan kereta api," ujarnya.

Berikut mekanisme tunjuk sebut yang dijalankan di KAI:

- Fokus dan Konsentrasi: Menunjuk dengan jari membantu masinis memusatkan perhatian pada objek penting, mengurangi kemungkinan teralihkan oleh hal lain.
- Pengurangan Kesalahan: Tindakan menunjuk dan menyebut status sinyal secara bersamaan menciptakan jeda yang dapat mencegah kesalahan akibat perilaku refleksif.
- Memori yang Kuat: Penyebutan suara memperkuat ingatan tentang tindakan yang dilakukan, sehingga lebih mudah untuk diingat dan diperiksa kembali.
- Deteksi Kesalahan: Penyebutan suara juga membantu masinis mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan dengan lebih efektif.
- Peningkatan Kesadaran: Kombinasi gerakan tangan dan suara merangsang keterlibatan fisik, meningkatkan kewaspadaan selama perjalanan.