Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng meresmikan dua unit layanan mikro di Kabupaten Rembang, yakni Area Mikro Rembang dan Unit Mikro Randublatung.

Acara peresmian kedua unit layanan mikro yang dilaksanakan di halaman Bank Jateng Kantor Cabang Rembang tersebut turut dihadiri oleh Plt. Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, bersama Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Aris Setiawan, Eksekutif Senior Bisnis Siti Ulfah, serta jajaran manajemen Bank Jateng lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Irianto menyampaikan bahwa pembukaan Area Mikro Rembang dan Unit Mikro Randublatung merupakan bagian dari misi Bank Jateng untuk memperluas layanan retail banking, khususnya di wilayah Jawa Tengah.

“Pemekaran dan pembukaan unit mikro ini diharapkan dapat meningkatkan posisi Bank Jateng di wilayah Rembang dan sekitarnya, sekaligus mendukung pertumbuhan kredit produktif UMKM,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (4/11/2024).

Irianto juga mengapresiasi kinerja tim Unit Layanan Mikro (ULM) yang telah berkontribusi signifikan terhadap pendapatan Bank Jateng dan menjaga rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah.

“Saya bangga atas pencapaian teman-teman ULM yang tidak hanya mendorong pertumbuhan tetapi juga menjaga kualitas kredit. Ke depan, manajemen akan menyiapkan formula pengembangan organisasi ULM agar dapat tumbuh lebih berkesinambungan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Irianto juga menegaskan bahwa peresmian kantor baru ini menandai langkah penting bagi pengembangan perusahaan. Dengan kehadiran kantor di Rembang dan Randublatung, Bank Jateng berharap dapat mendekatkan diri kepada nasabah dan mitra di area mikro, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada UMKM.

“Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, mari kita bersama-sama menyongsong masa depan yang lebih cerah untuk pengembangan UMKM di Jawa Tengah. Semoga kantor ini menjadi tempat yang inspiratif dalam mencapai tujuan bersama,” tambahnya.

Kepala Divisi Ritel dan UMKM, Agus Hastono, menambahkan bahwa Bank Jateng menargetkan peningkatan penyaluran kredit mikro dari semula Rp6,9 triliun menjadi Rp7,1 triliun.

“Berdasarkan posisi keuangan 28 Oktober 2024, Bank Jateng menunjukkan pencapaian kredit mikro sebesar Rp7 triliun melampaui target semula sebesar Rp6,9 triliun, dengan pertumbuhan kredit mencapai 10,97% dibandingkan posisi Desember 2023 dan rasio kredit bermasalah NPL sebesar 0,97%” ungkap Agus.

Kantor Area Mikro Rembang akan membawahi enam unit eksisting, yaitu Unit Rembang, Lasem, Kragan, Blora, Cepu, dan Randublatung. Dengan struktur ini, Bank Jateng berharap dapat mengoptimalkan pengelolaan, monitoring, serta pemasaran yang lebih efektif di wilayah tersebut.

JAKARTA,investor.id – Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Rembang menegaskan, pasar tembakau harus dijaga dari ketidakpastian.

Hal ini menanggapi wacana kebijakan kemasan rokok polos dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 .

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya merugikan para petani tembakau, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakpastian di pasar tembakau yang berdampak pada harga tembakau yang diterima petani.

"Peraturan ini akan sangat merugikan petani tembakau. Pabrikan yang biasanya membeli tembakau dengan harga variatif berdasarkan kualitas dan grade tembakau akan kebingungan jika kemasannya polos. Harga bisa turun karena tidak ada identitas grade, sehingga pembelian dari petani bisa jadi seenaknya," kata Sayuti dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Sayuti juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa peraturan ini bisa memicu peningkatan peredaran produk tembakau ilegal, yang akan semakin merugikan industri tembakau nasional.

"Kami khawatir dengan banyaknya produk rokok yang tidak bermerek, yang kualitas tembakaunya tidak jelas, dan ini akan merusak pasar tembakau yang legal," katanya.

Dalam konteks sosial-ekonomi, Sayuti menekankan bahwa peraturan ini berpotensi menghancurkan sektor pertanian tembakau yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak petani di Rembang dan Jawa Tengah.

"Kalau industri rokok terkena dampak, otomatis pembelian tembakau dari petani juga turun. Hal ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani tembakau. Di Rembang, banyak petani yang bergantung pada tembakau, terutama saat musim kemarau, di mana tembakau adalah komoditas yang paling menguntungkan," tambahnya.

Ia juga mempertanyakan narasi yang menyatakan bahwa petani tembakau dan cengkeh tidak sejahtera. Menurutnya, hal tersebut salah besar karena di banyak daerah, termasuk Rembang, tembakau dikenal sebagai "emas hijau" karena memberikan penghasilan yang tinggi bagi petani.

"Kami heran kenapa petani tembakau selalu didiskriminasi. Padahal, kontribusi Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk negara sangat besar, bahkan sebagian besar masuk ke sektor kesehatan. Mereka melarang tembakau, tapi menerima hasil cukainya," kritik Sayuti

Terpisah, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) Jawa Barat, Nana Suryana dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap kebijakan tersebut.

"Konsep tersebut kami tolak mutlak. Pemerintah ingin berjasa dengan menerapkan regulasi ini, namun sayangnya kebijakan tersebut justru merugikan para petani tembakau. Dampak negatifnya akan dirasakan sepanjang tahun jika pemerintah konsisten dengan regulasi ini," ujarnya.

Salah satu poin utama dari penolakan ini adalah kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan pertanian tembakau nasional.

Nana Suryana menjelaskan bahwa penerapan kemasan rokok polos tanpa merek akan merugikan para petani tembakau karena harga tembakau akan berfluktuasi dan tidak stabil, tergantung pada permintaan pabrik rokok yang dipengaruhi oleh kebijakan ini.

"Kerugian akan terus berlangsung sepanjang tahun bila pemerintah konsisten dan komitmen terhadap regulasi ini," tambahnya.

Ia juga menyoroti narasi bahwa petani tembakau dan cengkeh bisa beralih menanam tanaman lain, kenyataannya hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan.

"Petani tembakau tidak akan begitu saja beralih ke tanaman lain jika hasilnya tidak sebanding dengan tembakau. Mereka tetap akan memilih tanaman yang memberikan penghasilan yang lebih baik," ungkapnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa kesejahteraan petani tembakau selama ini sangat baik. Namun demikian, fakta ini sering diputarbalikkan dan diabaikan dalam narasi anti-tembakau .

"Narasi bahwa petani tembakau tidak sejahtera itu hanyalah alasan klasik. Jika dibandingkan dengan komoditas lain, kesejahteraan petani tembakau di lapangan sebenarnya jauh lebih baik," jelas Suryana.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kasus Ketua DPRD Rembang Supadi yang ditahan otoritas Arab Saudi karena melanggar keimigrasian memasuki babak akhir. Setelah hampir dua bulan berlalu, pada sidang terakhir dengan agenda pembacaan vonis yang digelar pada Rabu (31/7) kemarin, Supadi divonis bebas.

Meski divonis bebas, politikus PPP itu belum bisa kembali ke Tanah Air dalam waktu dekat ini, karena proses hukum masih akan berlanjut lantaran jaksa akan lanjut banding.

"Update terbaru sidang kemarin tanggal 31 Juli 2024 sudah diputuskan bebas. Saat ini masih menunggu jaksa untuk banding," ungkap Wakil Ketua DPRD Rembang, M. Bisri Cholil Laqouf atau Gus Gipul, kepada wartawan, Kamis (01/8)

Disinggung kapan agenda sidang banding itu dilaksanakan, Cholil mengaku belum bisa memastikan. Ia berharap pihak Arab Saudi tidak melanjutkan proses hukum berikutnya atau banding.

"Belum tahu. Semoga JPU tidak mengajukan banding. Update terbaru lagi, pengadilan memberikan waktu jaksa untuk banding selama 30 hari terhitung dari kemarin putusan vonis (31 Juli 2024)," terangnya.

"Saat ini sedang diupayakan Kang Padi (Supadi) bisa keluar penjara untuk menunggu masa banding di luar penjara, semoga dikabulkan oleh pihak pengadilan," tambahnya.

Ditanya ihwal apa saja kasus yang menjerat Supadi, Gus Gipul belum mengetahui secara detail. Sejauh ini kasusnya berupa pelanggaran keimigrasian.

"(Adakah kasus lain, selain keimigrasian?) Belum tahu jelasnya. Jika melihat info awal semoga hanya pelanggaran imigrasi terkait visa dan barang yang ditemukan saat razia, semoga bukan milik Kang Padi. Kondisinya sehat wal afiat, dan di sana diperlakukan dengan baik," ujarnya.

Sudah sebulan lebih Ketua DPRD Rembang, Supadi, ditahan oleh otoritas Arab Saudi atas dugaan pelanggaran keimigrasian. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rembang tetap akan mengusulkan Supadi dalam pelantikan anggota DPRD Rembang periode 2024-2029 mendatang.

Komisioner KPU Rembang, Maskutin, mengatakan Supadi sudah memenuhi syarat pengusulan calon terpilih anggota DPRD Rembang untuk dilantik. Supadi juga telah menyerahkan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

"Jadi terkait dengan status calon terpilih itu Pak Supadi bukan kewenangan kami sebenarnya. Jadi sepanjang syarat itu terpenuhi, jadi dia sebagai calon terpilih sudah kami SK-kan, kemudian dia menyerahkan tanda terima LHKPN, maka semua akan kami usulkan," kata Maskutin kepada wartawan, Selasa (16/7).

Ia mengungkapkan, seorang anggota DPRD terpilih tidak memenuhi syarat (TMS) untuk dilantik adalah jika meninggal dunia, mengundurkan diri, dipecat oleh partai politiknya, atau menjadi terpidana dengan kekuatan hukum tetap (inkrah).

Soal tidak memenuhi syarat karena menjadi terpidana ini sesuai dengan Pasal 48 Ayat 3 B Peraturan KPU No 6 2024.

"Kalau semua ini tidak terpenuhi, maka semua akan kami usulkan. Terkait nanti dia hadir di pelantikan itu bukan kewenangan KPU," katanya.

Maskutin memaparkan, jika Supadi ternyata masuk kategori TMS, maka mekanisme penggantinya akan ditentukan oleh KPU berdasarkan aturan yang berlaku. Jika itu terjadi maka pengganti Supadi adalah Caleg PPP di Dapilnya dengan suara terbanyak selanjutnya.

"Kalau terpidana dia akan TMS. Jadi kalau status nantinya sudah terpidana itu dia akan TMS. Kecuali terpidana tidak dipenjara. Jadi kan ada misalkan wajib lapor dan seterusnya, itu tetap kami usulkan. Tapi kalau dia sudah inkrah, misal putusannya berapa tahun penjara dan seterusnya itu nanti masuknya TMS, maka tidak kami usulkan," ujarnya.

Mekanismenya, kata Maskutin, KPU akan menetapkan urutan berikutnya. Misalnya caleg terpilih nomor urut satu dengan perolehan suara terbanyak maka nanti perolehan suara terbanyak kedua dari partai tersebut.

"Dari PPP berarti (Dapil) Rembang 4, perolehan suara terbanyak kedua itu nanti yang akan kami usulkan untuk PAW," ujarnya.

Supadi merupakan caleg terpilih di Pileg 2024 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di daerah pemilihan (Dapil) Rembang 4. Di Dapil 4 itu PPP meraih dua jatah kursi DPRD Rembang, yaitu Supadi dan Rofi'i.

Sedangkan Caleg PPP dengan suara terbanyak ketiga adalah Ansori. Jika Supadi menjadi terpidana, tentunya Ansori sebagai Caleg PPP dengan suara terbanyak ketiga akan menggantikannya.

Ketua DPRD Rembang, Supadi, ternyata terpilih lagi menjadi Anggota DPRD Rembang dalam Pemilu lalu. Namun, dengan adanya permasalahan hukum di Arab Saudi, maka bisa jadi ia akan gagal dilantik.

"Untuk jabatan Ketua DPRD Rembang sendiri akan berakhir pada 20 Agustus 2024 mendatang. Jadi jabatan semua anggota dewan berakhir ketika anggota dewan yang baru mengucapkan sumpah. Pak Supadi juga terpilih lagi, jika di tanggal 20 Agustus tidak hadir ya terpaksa gagal dilantik," ujar Sekretaris DPRD Rembang, Nur Purnomo Mukdi Widodo, Senin (15/7).

Supadi yang merupakan politikus PPP itu sudah lebih dari sebulan ditahan otoritas Saudi karena melanggar visa haji, dan akan lebih lama lagi lantaran ia harus menjalani proses hukum di Saudi.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kemenag Jawa Tengah, Fitriyanto, mengatakan berdasarkan data dalam sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji secara terpadu atau SISKOHAT nama Supadi tak pernah tercatat.

"Iya (tidak ada nama Supadi di SISKOHAT)," ujar Fitriyanto kepada kumparan, Sabtu (13/7).

Hal senada juga dikatakan Kepala Kemenag Rembang Moh. Muchson. Ia membenarkan berdasarkan data dalam SISKOHAT nama Supadi tidak pernah tercantum. Meski Supadi telah menunaikan ibadah haji berulang kali.

"Berdasarkan penelusuran kami belum ada namanya, dari dulu," imbuh Muchson.

Muchson juga menyebut, tidak ada biro travel haji dan umrah milik Supadi. Namun ia juga tidak mengetahui apakah Supadi juga memiliki biro travel haji dan umrah.

Ketua DPRD Rembang Supadi lebih dari sebulan ditahan otoritas Saudi karena melanggar visa haji. Bagaimana penjelasan Kementerian Agama (Kemenag) terkait hal ini?

"Kemudian untuk DPRD Rembang, dapat info memang sedang mengalami proses hukum di sana. Dan saya komunikasi dengan Pak Konjen juga sudah didampingi oleh penasihat hukumnya," kata Dirjen Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/7).

Supadi merupakan politisi Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal Desa Banowan, Kecamatan Sarang. Ia menjabat ketua DPRD Kabupaten Rembang menggantikan Majid Kamil MZ, yang meninggal dunia pada Juli 2020.

Hilman menerangkan, otoritas Saudi sangat keras terhadap pelanggaran yang terjadi. Jadi Supadi semestinya memahami.

"Nah ini maksudnya tadi, Saudi itu alhamdulillah ya, kepada jemaahnya relatif lebih soft. Karena jemaah [RI] itu kan banyak yang dari desa juga, enggak tahu apa-apa," kata dia.

Hilman menambahkan, Supadi harus menerima konsekuensinya. Namun di sisi lain, ia tetap mendoakan.

"Jadi kalau jemaah itu hanya visa ziarah, ya paling dibawa ke Jeddah saja. Keluar dari Makkah. Tapi kalau terbukti memalsukan, nah ini yang ada proses hukum," tuturnya.

"Ya mudah-mudahan segera selesai ya, dan kembali memimpin parlemen di daerah," tutupnya.

Supadi dan keluarganya dikenal memiliki pengaruh yang kuat di lingkungan rumahnya. Sementara sang menantu, Jafar, merupakan pengajar di madrasah yang terletak dekat rumah mereka.

"Kalau Pak Supadi orangnya baik, ramah. Istrinya juga. Memang sering pergi haji, biasanya 2 bulan terus nanti kelihatan lagi," ujar seorang warga.

Warga yang enggan disebutkan namanya itu juga mengungkap, tidak ada warga di Desa Banowan yang ditahan selain Supadi dan yang diduga menantunya itu.

"Kalau yang lainnya enggak ada di sini. Katanya menantunya juga ikut (ditahan) karena kemarin ikut pergi haji juga. Belum kelihatan sampai sekarang," kata warga itu.

Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Tengah buka suara terkait status haji Ketua DPRD Rembang Supadi yang ditahan di Arab Saudi karena haji ilegal.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kemenag Jawa Tengah Fitriyanto mengatakan, berdasarkan data dalam sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji secara terpadu atau SISKOHAT nama Supadi tak pernah tercatat.

"Iya (tidak ada nama Supadi di SISKOHAT)," ujar Fitriyanto kepada kumparan, Sabtu (13/7).

Hal senada juga dikatakan Kepala Kemenag Rembang Moh Muchson. Ia membenarkan berdasarkan data dalam SISKOHAT nama Supadi tidak pernah tercantum. Meski Supadi telah menunaikan ibadah haji berulang kali.

"Berdasarkan penelurusan kami belum ada namanya, dari dulu," imbuh Muchson.

Muchson juga menyebut, tidak ada biro travel haji dan umrah milik Supadi. Namun ia juga tidak mengetahui apakah Supadi juga memiliki biro travel haji dan umrah.

"Itu juga tidak ada datanya di kami," kata Muhson.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan Ketua DPRD Rembang itu telah ditangkap oleh aparat keamanan Arab Saudi pada 9 Juni 2024 atau sebelum puncak haji dimulai pada 14 Juni.

Tak hanya Supadi, empat orang lainnya berinisial JSA, ALD, MII, dan MPN juga ditangkap. ⁠Mereka ditangkap dalam kasus dugaan haji ilegal alias haji tanpa visa resmi.

Supadi juga dikenal suka menawarkan berhaji dengan menggunakan visa ziarah ke orang lain, termasuk ke Bupati Rembang dan Wakil Ketua DPRD, M Bisri Cholil Laquf atau (Gus Gipul). Tarif yang Supadi tawarkan mulai dari Rp 87 juta hingga Rp 187 juta.

Ketua DPRD Rembang Supadi ditahan di Arab Saudi buntut haji ilegal. Tak hanya Supadi, sang menantu, Jafar Shodiq, juga ikut terjaring razia dan ditahan oleh otoritas Arab Saudi.

kumparan mengunjungi rumah Supadi di Desa Banowan, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Rumah itu cukup luas dan terletak di area pemukiman yang cukup padat.

Rumah Supadi juga bersebelahan dengan rumah menantunya, Jafar Shodiq. Kedua rumah itu dicat warna hijau.

Namun saat kumparan berkunjung, istri Supadi yang juga Kepala Desa Banowan, Tasriyatun, tidak ada di rumah. Sebelum menjabat sebagai anggota atau Ketua DPRD, Supadi merupakan Kepala Desa Banowan.

Rumah menantunya juga sepi dan tak ada respons ketika kumparan mengetuk pintu dan memberi salam.

Supadi dan keluarganya dikenal memiliki pengaruh yang kuat di lingkungan rumahnya. Sementara sang menantu, Jafar, merupakan pengajar di madrasah yang terletak dekat rumah mereka.

"Kalau Pak Supadi orangnya baik, ramah. Istrinya juga. Memang sering pergi haji, biasanya 2 bulan terus nanti kelihatan lagi," ujar seorang warga.

Warga yang enggan disebutkan namanya itu juga mengungkap, tidak ada warga di Desa Banowan yang ditahan selain Supadi dan yang diduga menantunya itu.

"Kalau yang lainnya enggak ada di sini. Katanya menantunya juga ikut (ditahan) karena kemarin ikut pergi haji juga. Belum kelihatan sampai sekarang," kata warga itu.

Wakil Ketua DPRD, M Bisri Cholil Laquf atau (Gus Gipul), mengaku pernah ditawari haji dengan visa ziarah oleh Ketua DPRD Rembang Supadi yang kini ditahan di Arab Saudi. Tarif yang ditawarkan mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah.

"Saya pernah ditawari juga sama beliau, kelakar saja, tapi saya tolak karena kalau haji 'sekarang ini kayanya nggak bisa masuk selain visa haji resmi'. Beliau bilang bisa, bisa. Tapi ya sudah berlalu saja, tidak maksa," ujar Gus Gipul kepada kumparan, Sabtu (13/7).

Saat itu, Supadi juga menyebut biaya bila ingin ikut haji bersamanya dengan maka menggunakan visa ziarah. Tarifnya pun bervariasi dari yang tertinggi hingga terendah.

"Bervariasi beliau sempat berucap mulai Rp 87 juta sampai Rp 180-an. Iya langsung berangkat katanya," jelas dia.

Tak hanya dirinya, rekan anggota DPRD yang lain juga pernah ditawari hal yang sama oleh Supadi.

"Iya orang orang juga banyak sekitar teman-temannya DPRD juga ya," sebut Gus Gipul.

Sejauh yang ia ketahui, selama ini Supadi tidak memiliki biro haji atau umrah. Ia menduga Supadi berangkat secara perseorangan.

"Setahu saya tidak punya travel haji atau umrah mungkin berangkat perseorangan," ungkap Gus Gipul.

Saat ini dirinya sedang berusaha agar bisa menghubungi Supadi. Ia berharap Supadi hanya mendapat hukuman berupa deportasi saja.

"Iya belum pernah komunikasi sama sekali setelah ditahan. Tapi dapat info sudah sidang kedua. Semoga hukumannya dideportasi saja jangan yang lain karena berat," kata Gus Gipul.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan Supadi ditangkap oleh aparat keamanan Arab Saudi pada 9 Juni 2024 atau sebelum puncak haji dimulai pada 14 Juni.

Aparat Arab Saudi juga menangkap empat orang lainnya berinisial JSA, ALD, MII, dan MPN. Mereka ditangkap dalam kasus dugaan haji ilegal alias haji tanpa visa resmi.

Menantu Ketua DPRD Rembang Supadi, JS atau Jafar Shodiq, diduga turut ditahan oleh Pemerintah Arab Saudi karena haji ilegal.

Sejumlah warga di lingkungan rumah Supadi di Desa Banowan, Kecamatan Saran, Kabupaten Rembang, mengatakan menantu Supadi juga ikut berhaji bersama mertuanya dan belum kembali hingga hari ini. Rumah Jafar atau yang biasa disebut Gus Jafar berada di samping rumah Supadi.

Informasi ini juga dibenarkan oleh Wakil Ketua DPRD, M Bisri Cholil Laquf, atau (Gus Gipul).

"Iya, betul (pergi sama menantu). Iya (ikut ketahan juga)," ujar Gus Gipul kepada kumparan, Sabtu (13/7).

Ia mengatakan sedang berusaha agar bisa menghubungi Supadi. Ia berharap Supadi hanya mendapat hukuman berupa deportasi.

"Iya belum pernah komunikasi sama sekali setelah ditahan. Tapi dapat info sudah sidang kedua. Semoga hukumannya dideportasi saja, jangan yang lain karena berat," ungkap dia.

Sementara itu, Kepala Kemenag Rembang, Moh Muchson, mengatakan nama Jafar Shodiq juga tidak terdaftar terdaftar sebagai jemaah haji resmi.

"Kalau nama itu tidak terdaftar juga. Saya malah ndak tahu kalau berangkat sama menantunya," kata Muchson.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri menyebut, Ketua DPRD Rembang, Supadi bin Taslim Rawi (STR), telah ditangkap oleh aparat keamanan Arab Saudi pada 9 Juni 2024 atau sebelum puncak haji dimulai pada 14 Juni.

Tak hanya Supadi, aparat Arab Saudi juga menangkap 4 orang lainnya berinisial JSA, ALD, MII, dan MPN. Mereka ditangkap dalam kasus dugaan haji ilegal alias haji tanpa visa resmi.

Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono memastikan akan memberikan bantuan hukum untuk Ketua DPRD Rembang, Supadi. Kadernya itu tengah ditahan pemerintah Arab Saudi atas dugaan pelanggaraan keimigrasian terkait haji.

"Kita bisa memberikan bantuan-bantuan, termasuk nanti tentu memberikan pendampingan hukum (di) Arab Saudi," ujar Mardiono di Gedung DPP PPP, dikutip Sabtu, 13 Juli 2024.

Mardiono telah memerintahkan Sekjen PPP Arwani Thomafi untuk terus memantau perkembangan Supadi. Dia berharap Pemerintah Arab Saudi memberikan keringanan hukum.
"Mudah-mudahan nanti mereka bisa diberi pengampunan," jelas dia.

Di samping itu, Mardiono tak menjelaskan secara jelas ihwal sanksi yang bakal diberikan kepada kadernya. Hal ini terkait dugaan Supadi menunaikan ibadah haji menggunakan visa ziarah.

"Ya kita sedang melakukan kajian-kajian itu ya. Memang di satu pihak kita juga mendorong untuk tertibnya para jamaah-jamah haji khususnya dari Indonesia," ujar dia.

Baca Juga: PPP Turun Tangan Cari Keberadaan Ketua DPRD Rembang

Sebelumnya, Supadi dikabarkan hilang saat menunaikan ibadah haji. Setelah ditelusuri, Supadi ternyata dalam rumah detensi imigrasi dan tengah menunggu sidang lanjutan.

Dari hasil pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri dan KJRI, diperoleh informasi bahwa, Supadi, ditahan oleh otoritas Arab Saudi, karena melanggar keimigrasian. Ia terjaring razia, saat berada di tempat temannya.

"Izin cuti Ketua DPRD itu 31 Mei sampai dengan 25 Juni 2024. Namun, usai cuti tidak ada kabar beritanya dan hanphonenya tidak bisa di hubungi. Setelah dilakukan pertemuan dengan Kemenlu, diketahui Ketua DPRD ditahan di Arab Saudi karena melanggar keimigrasian," kata Wakil Ketua DPRD Rembang, M Bisri Cholil Laqouf, di Rembang, Rabu, 10 Juli 2024.

(AZF)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD Kabupaten Rembang Supadi dilaporkan ditahan oleh otoritas Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sejak satu bulan terakhir. Supadi yang merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu ditahan atas dugaan pelanggaran keimgrasian haji.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan, pihaknya terus memantau kasus yang menimpa kadernya itu. Namun, proses pemantauan tidak mudah karena kasusnya terjadi di Arab Saudi.

"Kami selalu mantau, melalui Pak Sekjen, tentang bagaimana kita bisa memberikan bantuan-bantuan termasuk nanti tentu memberikan pendampingan hukum Arab Saudi. Kami sambil usaha untuk mudah-mudahan nanti mereka bisa diberi pengampunan oleh kerajaan Arab Saudi," kata dia di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2024).

DPP PPP juga akan melakukan kajian terkait pelanggaran yang dilakukan kadernya itu. Apalagi, saat ini pemerintah Indonesia sedang gencar sosialisasi agar jamaah haji tertib terkait keimigrasian. "Kalau ada pelanggaran ya kami akan berikan pendampingan sepenuhnya," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Luar Negeri dan KJRI Jeddah melakukan pendampingan hukum terhadap Ketua DPRD Rembang Supadi, yang selama sebulan terakhir ditahan di Arab Saudi atas dugaan pelanggaran keimigrasian terkait haji.

Berdasarkan keterangan dari Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha, Jumat, Supadi atau STR ditangkap di Makkah pada 9 Juni 2024. Tak hanya STR, empat WNI lainnya, yaitu JSA, ALD, MII, dan MPN, juga ikut ditangkap.

“Kelimanya sebelumnya ditahan di Kepolisian Jarwal dan kemudian dipindahkan ke Rudenim Syumaysi. Dalam penangkapan tersebut ditahan pula beberapa barang bukti berupa uang sebesar 95.000 riyal, printer, dan kartu tanda pengenal,” ujar Judha melalui pesan singkat.

Setelah mengetahui kabar penangkapan tersebut, KJRI Jeddah segera melakukan langkah-langkah pelindungan untuk memastikan pemenuhan hak para WNI.

Grafis Polisi Arab Saudi..