Bisnis.com, BATAM - Jumlah warga Rempang yang menyetujui relokasi imbas proyek Rempang Eco-City bertambah menjadi 187 KK hingga Kamis (22/8/2024) kemarin.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan ratusan KK yang telah pindah dinilai sudah mulai membuka diri terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

"Sebagian warga mulai membuka diri terhadap rencana investasi di Rempang. Kami berharap dukungan penuh agar realisasi PSN ini berjalan lancar," ujar Ariastuty, Jumat (23/8/2024).

Di samping itu, Ariastuty menyebut jika BP Batam masih terus menggesa pembangunan hunian baru yang berlokasi di Tanjung Banon. Rumah-rumah ini akan menjadi rumah permanen bagi Warga Rempang yang setuju direlokasi.

Pihaknya menargetkan sebanyak 100 hunian baru dapat terselesaikan hingga bulan September 2024 mendatang. Dengan harapan, warga yang terdampak pembangunan pun bisa segera menempatinya

"Hingga saat ini, tim di lapangan masih terus bekerja keras agar hunian baru di Tanjung Banon bisa selesai tepat waktu," ungkapnya.

BP Batam juga mulai membongkar rumah lama Warga Rempang yang sudah menyetujui relokasi. Ariastuty mengatakan pembongkaran tersebut merupakan salah satu upaya untuk mempercepat realisasi pengembangan Kawasan Rempang.

"Langkah ini sudah mendapat persetujuan dari warga yang telah bergeser dengan menandatangani surat pernyataan bahwa mereka bersedia untuk dilakukan pembongkaran," katanya lagi.

BP Batam juga sudah mempertimbangkan sejumlah faktor sebelum melakukan pembongkaran, seperti warga pemilik rumah telah bergeser ke hunian sementara dan menerima biaya sewa serta biaya hidup.

Berikutnya adalah bangunan milik warga yang telah menerima perhitungan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan menerima pembayaran untuk ganti tanam tumbuh, bangunan serta pembukaan lahan.

"Dan kami juga memastikan bahwa warga tersebut sudah memilih nomor untuk rumah baru mereka yang berlokasi di Tanjung Banon," tambah Tuty.(K65)

TEMPO.CO, Batam - Masyarakat Pulau Rempang bersama Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang menggelar aksi di Kedutaan Besar Tiongkok pada Rabu pagi, 14 Agustus 2024. Masyarakat Rempang menuntut Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mencabut investasi Xinyi Grup yang menjadi bagian dari PSN Rempang Eco-City.

PSNRempang Eco-City dinilai menjadi ancaman atas eksistensi ruang hidup masyarakat di Pulau Rempang.

Aksi disampaikan dalam bentuk membentangi spanduk dan penyampaian orasi. Warga menegaskan menolak relokasi dari kampung tanah moyang mereka, dan meminta PSN dicabut.

"Kami sudah sejahtera dengan hidup kami sekarang. Kami tidak mau digusur atau digeser dari tanah adat leluhur kami. Lebih baik mati berdiri daripada hidop berlutot!," ujar Aris, warga Rempang saat berorasi di depan Kedubes Tiongkok dikutip dari siaran pers yang diterima Tempo, Rabu siang.

Hadirnya warga Pulau Rempang di Kedutaan Tiongkok hari ini, menjadi ikhtiar warga yang telah sekitar setahun berjuang dari ancaman penggusran akibat PSN Rempang Eco City. Mereka bertahan di tengah intimidasi dan rayuan untuk pindah dari rumah dan kampung mereka.

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, dalam orasinya menyayangkan Perwakilan Kedubes Tiongkok tidak menemui massa aksi.

Walhi berharap pemerintah Cina dapat mengevaluasi rencana pendanaan Rempang Eco City. Karena PSN Rempang Eko City mengancam eksistensi 7.500 masyarakat Pula Rempang dan merusak ekologis Rempang, baik pesisir dan darat di Pulau Rempang.

"Jangan sampai tangan Tiongkok melalui investasi di Rempang menjadi sebab kerusakan lingkungan dan peradaban masyarakat di Pulau Rempang," kata Uli.

Ia tetap percaya masyarakat akan terus konsisten berjuang mempertahankan ruang hidup mereka. Dan pihaknya berharap perjuangan masyarakat Rempang juga didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Divisi hukum KontraS, Vebrina Monicha, yang hadir dalam aksi tersebut, mengingatkan bagaimana negara melalui aparat penegak hukum (APH) baik Polisi maupun TNI, harus hadir melindungi warga, bukan justru melakukan tindakan kekerasan seperti intimidasi bahkan kriminalisasi.

"Puluhan warga Rempang sudah mengalami kriminalisasi dengan dalih pengrusakan kantor BP Batam. Pola inilah yang selalu digunakan oleh Negara untuk membungkam warga yang menolak PSN."

Staf Advokasi Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Abib, menyampaikan pihaknya mendesak penghentian perampasan atas tanah dengan pola yang terus berulang. Ia mendesak semua pihak untuk menghormati hak atas tanah yang telah dimiliki masyarakat.

Aksi yang telah ditutup dengan damai, justru mendapatkan perlakuan represif oleh orang yang tidak dikenal. Saat peserta aksi sedang menunggu mobil jemputan yang akan menggantar peserta ke titik aksi selanjutnya, orang-orang tidak dikenal dengan jumlah kurang lebih 7 orang membubarkan paksa peserta aksi.

TEMPO.CO, Jakarta - Sedikitnya 25 orang yang mengatasnamakan masyarakat Rempang menggelar aksi damai di depan gedung Kementerian Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City yang rencananya dibangun di atas lahan seluas 7.572 hektare di Pulau Rempang.

Pantauan Tempo di lokasi, demonstran membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan "Masyarakat Rempang Tolak PSN Rempang Eco-City! Raja Adil Raja Disembah, Raja Zalim Raja Disanggah” dan "Jangan Rusak Laut Darat Kami".

Para pengunjuk rasa mengecam proyek yang dianggap merugikan masyarakat setempat. Mereka juga menyebut pemerintah tidak melindungi hak-hak warga, terutama perihal ancaman relokasi paksa dan kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan oleh proyek tersebut.

Salah satu orator yang berpidato dalam aksi ini menyoroti keterlibatan investor asing, khususnya dari Cina, dalam pembiayaan proyek Rempang. "Setengah dari investasi Rempang Eco-City dibiayai oleh investor Cina," ujarnya.

Ia juga mengatakan pembangunan ini tidak hanya merugikan masyarakat Rempang, tetapi juga berdampak pada lingkungan yang lebih luas sehingga meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam.

Dia pun menegaskan perjuangan masyarakat Rempang bukanlah semata-mata untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. "Mereka berjuang atas kepentingan seluruh rakyat Indonesia, atas kepentingan masyarakat di Jakarta, atas kepentingan masyarakat di kota-kota besar. Karena ambisi pembangunan Eco-city Rempang itu akan merusak ekologi di Rempang," tegasnya.

Aksi ini juga diwarnai dengan kritik tajam terhadap Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dianggap gagal menyelesaikan persoalan di Pulau Rempang sehingga memaksa warga untuk datang jauh-jauh ke Jakarta demi menyuarakan penolakan mereka. "Seharusnya BP Batam itu malu, karena mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan di sana. Rakyat harus jauh-jauh ke Jakarta," ujar orator tersebut.

Salah seorang warga Rempang yang ikut berorasi, menyampaikan kedatangannya bersama warga lainnya adalah bentuk keputusasaan karena tidak ada satu pun pemerintah daerah yang mendengar suara mereka.

“Kami sudah capek mengeluh di Pemko Batam, kami sudah capek mengeluh di Pemprov Kepri. Tapi tidak ada satupun pemerintah yang mau mendengar suara kami. Maka hari ini kami datang ke Jakarta,” ucapnya dengan nada penuh emosi.

Ia menegaskan masyarakat Rempang tidak menolak pembangunan, namun menolak keras relokasi atau penggusuran dari tanah yang telah diwarisi dari nenek moyang mereka. “Kami masyarakat Rempang tidak menolak pergeseran atau relokasi tanah. Apapun itu bentuknya, penggusuran jangan dijalankan. Relokasi warga tidak perlu dilakukan,” ujarnya.

Aksi damai ini berlangsung dengan tertib di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Para peserta aksi berharap pemerintah mendengar suara mereka dan menghentikan proyek Rempang Eco-City yang dianggap akan merusak kehidupan masyarakat dan lingkungan di Pulau Rempang.

Aksi masyarakat rempang didukung oleh koalisi masyakarat sipil seperti, WALHI, KontraS, dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan masyarakat Rempang Batam, Kepulauan Riau, menggeruduk Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Agustus 2024.

Aksi tersebut guna menolak proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City. Tanpa PSN Rempang Eco-City, mereka menyatakan tetap sejahtera dengan hasil kekayaan alam yang dimilikinya.

"Kami warga rempang sampai saat ini tanpa proyek (Rempang Eco-City) pun tetap sejahtera dari hasil bumi tanah kami. Mulai dari bertani sampai melaut," ujar salah satu orator warga Rempang di depan Kedubes Cina, Rabu, 14 Agustus 2024.

Warga Rempang, kata dia, tetap akan menolak pembangunan proyek tersebut. Apa pun bentuknya, lanjutnya, masyarakat Rempang akan tetap menolak Proyek Strategis Nasional tersebut.

"Kami tetap akan menolak apapun bentuknya. Baik pembangunan, baik iming-iming apapun warga tetap menolak PSN Rempang Eco-City," ujarnya.

Dalam aksi tersebut, hadir juga koalisi masyakarat sipil seperti, WALHI, KontraS dan KPA. Mereka semua sepakat, meminta pemerintahan Tiongkok untuk tidak berinvestasi pada proyek tersebut.

"Kami minta Kedubes Tiongkok tidak menyalurkan uangnya untuk merusak masyarakat Rempang, lingkungan warga Rempang dan tempat di mana masyarakat adat Rempang tinggal," ujar Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHi Nasional Uli ,Arta Siagian, dalam orasinya.

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan masyarakat Rempang Batam, Kepulauan Riau, menggeruduk Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Agustus 2024.

Aksi tersebut guna menolak proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City. Tanpa PSN Rempang Eco-City, mereka menyatakan tetap sejahtera dengan hasil kekayaan alam yang dimilikinya.

"Kami warga rempang sampai saat ini tanpa proyek (Rempang Eco-City) pun tetap sejahtera dari hasil bumi tanah kami. Mulai dari bertani sampai melaut," ujar salah satu orator warga Rempang di depan Kedubes Cina, Rabu, 14 Agustus 2024.

Warga Rempang, kata dia, tetap akan menolak pembangunan proyek tersebut. Apa pun bentuknya, lanjutnya, masyarakat Rempang akan tetap menolak Proyek Strategis Nasional tersebut.

"Kami tetap akan menolak apapun bentuknya. Baik pembangunan, baik iming-iming apapun warga tetap menolak PSN Rempang Eco-City," ujarnya.

Dalam aksi tersebut, hadir juga koalisi masyakarat sipil seperti, WALHI, KontraS dan KPA. Mereka semua sepakat, meminta pemerintahan Tiongkok untuk tidak berinvestasi pada proyek tersebut.

"Kami minta Kedubes Tiongkok tidak menyalurkan uangnya untuk merusak masyarakat Rempang, lingkungan warga Rempang dan tempat di mana masyarakat adat Rempang tinggal," ujar Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHi Nasional Uli ,Arta Siagian, dalam orasinya.

TEMPO.CO, Jakarta - Tomy Winata sering dikaitkan sebagai salah satu dari "9 Naga Indonesia" dikenal dengan kepemilikan usaha di berbagai bidang, mulai dari properti, perbankan, dan infrastruktur. Istilah 9 Naga Indonesia sering digunakan untuk merujuk pada sekelompok pengusaha Indonesia kelas kakap yang memiliki pengaruh pada perekonomian dan politik di Indonesia pada masa Orde Baru.

Dikutip dari majalah Tempo edisi 30 Mei1999, dalam investigasi berjudul Isi Perut Geng Sembilan, ada berbagai bisnis yang digarap kelompok ini. Tak ada bukti eksplisit yang mengatakan bahwa Tomy ada dalam kelompok tersebut. Ia membantah keras terlibat dalam kelompok itu. Julukan 9 naga diklaim sebagai persepsi publik dan media sebab bisnis-bisnis skala besarnya dan koneksinya dengan tokoh-tokoh penting di Indonesia.

Lalu apa sajakah bisnis-bisnis raksasa Tomy Winata?

1. Artha Graha Network (AGN)

Melalui laman Linked In Artha Graha Network, AGN memiliki empat pilar bisnis utama seperti properti, keuangan, industri argo, dan hospitaliti. Selain itu, perusahaan ini juga melebarkan sayap ke bidang pertambangan, media, hiburan, ritel, teknik informatika & telekomunikasi.

Pada awalnya, ia hanya dipercaya untuk membangun kantor koramil di Singkawang pada 1972. Sejak itu, koneksinya dengan orang-orang dalam militer kian bagus hingga akhirnya ia bangun perusahaan berkongsi dengan seniornya, Sugianto Aguan.

Bank Artha Graha Internasional, PT Danayasa Arthatama Tbk, Pacific Place Jakarta, Hotel Borobudur Jakarta, Proyek Jalan Tol Trans Sumatera, Proyek Jakarta International Trade Fair (JITF), dan Yayasan Artha Graha Peduli adalah sekelumit nama-nama anak perusahaan Artha Graha Network.

2. PT Danayasa Arthatama Tbk

SCBD atau Sudirman Central Business District sering disandingkan dengan distrik Gangnam di Korea Selatan merupakan salah satu kawasan elit dan eksklusif di Indonesia. Kawasan ini identik dengan gedung pencakar langit dan orang-orang berpakaian parlente dengan lanyard di leher sebagai tanda pengenal pekerja perusahaan multinasional bahkan internasional.

Dilansir dari laman resmi SCBD, area ini dikembangkan oleh perusahaan properti milik Tomy yaitu PT Danayasa Arthatama Tbk, mulai dirancang tahun 1987 dan mulai dibangun pada 1992. Pada waktu itu, pemerintah mempercayakan PT Danayasa Arthatama Tbk untuk merubah area ini yang hanyalah berupa 45 hektar pemukiman kumuh di tengah kota Jakarta yang sangat strategis.

Pembangunan selesai pada 1995 dan pertama kali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya pada 19 April 2002. 18 tahun kemudian, secara sukarela PT Danayasa Arthatama mengundurkan diri (voluntary delisting) sebagai perusahaan yang tercatat dalam bursa, tepatnya pada 20 April 2020 lalu.

PT Danayasa Arthatama Tbk sendiri merupakan anak perusahaan Artha Graha Network (AGN).

3. Rempang Eco City

Yang paling baru adalah Rempang Eco City atau proyek pengembangan kawasan terpadu di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Proyek ini bertujuan membangun pusat industri, perdagangan, dan pariwisata di Riau. Proyek yang bakal dibangun di lahan pulau seluas 17 ribu hektare itu ditargetkan mampu menarik investasi hingga Rp381 triliun pada 2080.

Diinisiasi oleh PT Makmur Elok Graha, anak perusahaan Artha Graha Network. Disadur dari tempo.co, Rempang Eco City mengalami penolakan dari warga setempat dikarenakan tidak melibatkan masyarakat adat dalam pembangunannya serta dinilai abai terhadap suara warga adat 16 Kampung Melayu Tua. Selain itu, warga juga menolak relokasi dan mempertahankan kampung halamannya.

Akibatnya bentrokan antara masyarakat adat dengan aparat gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta BP Batam tak dapat dihindarkan pada Kamis, 7 September 2023 lalu.

Terbaru, pada Juli 2024 lalu, Badan Pengusahaan (BP) Batam serta pemerintah Kota Batam dan PT Makmur Elok Graha menggelar rapat koordinasi pengembangan Rempang Eco City. Dalam rapat itu dibahas mengenai kesiapan pembangunan rumah dan infrastruktur bagi warga yang terdampak dari pengembangan Rempang Eco City.

"Kedua agenda pemerintah ini menunjukkan seolah penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan PSN Rempang Eco-City tidak berarti apapun," kata Boy Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI Riau, Kamis, 25 juli 2024.

SRI DWI APRILIA | ANDIKA DWI | YOGI EKA SAHPUTRA | ANDIKA DWI

Bisnis.com, BATAM - Jumlah warga Rempang yang terus pindah ke hunian sementara di Batam terus bertambah. Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat hingga saat ini sudah ada 148 KK yang menyepakati perpindahan tersebut.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan warga yang terdampak rencana investasi Rempang Eco-City perlahan mulai membuka diri.

Tuty menjelaskan pihaknya terus berupaya melakukan upaya pendekatan persuasif kepada warga Rempang.

Dengan harapan, program strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City ini mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.

"BP Batam berkomitmen untuk menyelesaikan program Rempang Eco-City. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di Rempang pun menjadi atensi kami agar rencana investasi ini bisa berjalan maksimal," katanya lagi.

Di samping itu, Tuty mengungkapkan jika pemenuhan hak warga pun menjadi prioritas BP Batam dalam mendukung percepatan investasi di Rempang.

Sehingga, tidak ada hak masyarakat yang terabaikan saat investasi berjalan.

"Beberapa langkah strategis pun telah dibahas dalam beberapa rapat koordinasi bersama instansi terkait. Kami berharap, realisasi investasi ini dapat berjalan lancar dan mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat," tambahnya.

Hingga saat ini, jumlah warga yang siap bergeser sebanyak 405 KK. Sedangkan warga yang telah berkonsultasi terkait hak-hak masyarakat dalam realisasi pembangunan berjumlah 655 KK.

"Sejumlah tahapan masih terus berlangsung, termasuk pendataan dan verifikasi terhadap warga terdampak. BP Batam pun mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu yang dihembuskan oleh oknum tidak bertanggungjawab," paparnya.

Terkait tahapan pergeseran, Tuty menyebut jika BP Batam terus berupaya maksimal dalam memfasilitasi perpindahan warga ke hunian sementara.

Seperti yang terjadi dua hari lalu, saat tim membantu pergeseran terhadap warga Pasir Panjang yang sedang dalam kondisi sakit. “Tim sudah komitmen, pergeseran terhadap warga akan terus maksimal. Jadi tidak ada yang terabaikan,” tutup Tuty.