JAKARTA, investor.id - Berdasarkan hasil survei terbaru dari beberapa lembaga survei ternama, termasuk Litbang Kompas, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi menunjukkan tren yang positif.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, Prabu Revolusi mengatakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia dalam tiga bulan terakhir dinilai sebagai faktor utama mengapa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi masih tinggi. 

“Kestabilan politik dan ekonomi selama ini memungkinkan pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan berbagai program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur dan transformasi digital yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema Satu Dekade Memimpin Indonesia, Lebih Dari 70% Publik Puas, Jumat (4/10/2024).

Menurutnya, keberhasilan dalam menjaga stabilitas ini juga tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang rata-rata mencapai 5 persen, meskipun Indonesia baru saja keluar dari pandemi Covid-19 dan menghadapi ketidakpastian ekonomi global. 

Prabu mencontohkan pembangunan infrastruktur seperti kereta cepat Jakarta-Bandung yang memangkas waktu perjalanan hanya menjadi 30 menit dan transformasi digital yang luar biasa di era Jokowi. “Ini semua adalah capaian luar biasa yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, keberhasilan ini juga tak lepas dari gaya kepemimpinan Jokowi yang berkesan dan membekas di hati masyarakat. Ini menjadi faktor yang menambah kepuasan publik terhadap Jokowi selalu tinggi.

“Jokowi memiliki gaya kepemimpinan yang unik dan sangat dekat dengan masyarakat, hal ini meninggalkan kesan mendalam di hati rakyat,” tambahnya.

Dengan kebijakan ekonomi yang terjaga dan gaya kepemimpinan tersebut, Presiden Jokowi berhasil mencatatkan pencapaian yang signifikan hingga akhir masa jabatannya. Kepuasan publik yang masih tinggi ini menunjukkan apresiasi atas berbagai terobosan yang telah dilakukan, sekaligus menjadi modal berharga bagi pemerintahan selanjutnya.

Tak hanya itu, tren positif kepuasan publik terhadap Jokowi juga tak lepas dari kenyataan masyarakat kelas menengah tak terpengaruh signifikan terhadap kehebohan di dunia maya. Prabu menilai terjadi disparitas yang tinggi antara kepuasan masyarakat di dunia maya dan dunia nyata sehari-hari. 

Lebih dari itu, Prabu juga menegaskan bahwa kebijakan dan regulasi oleh pemerintah terkait media sosial bukanlah upaya untuk membatasi masyarakat untuk berekspresi. Tetapi lebih kepada untuk menangkal berita-berita bohong atau hoaks yang bertebaran di media sosial.

“Regulasi yang dibuat bukan untuk membatasi kebebasan bicara, tapi untuk menjaga agar ekosistem digital tetap sehat dan informasi yang diterima masyarakat adalah informasi yang benar dan bermanfaat,” tegasnya.

Masyarakat Kelas Bawah

General Manager Litbang Kompas, Ignatius Kristanto, berdasarkan survei terbaru pihaknya, sebanyak 75,6 persen responden menyatakan puas yang didasarkan pada puluhan pertanyaan terkait dengan kinerja Jokowi. Jika dikerucutkan pada pertanyaan seputar “puas atau tidak puas,” jumlah responden yang menjawab puas bahkan mencapai lebih dari 70 persen.

“Jika dikelompokkan dalam empat kategori politik-keamanan, ekonomi, kesejahteraan sosial, dan penegakan hukum tiga sektor pertama menunjukkan tren positif,” ujar Ignatius Kristanto dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema Satu Dekade Memimpin Indonesia, Lebih Dari 70% Publik Puas, Jumat (4/10/2024).

Ia menyebut, sektor politik-keamanan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi​ menjadi faktor kunci kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi. Misalnya politik dan keamanan tingkat kepuasan mencapai 85%, sementara kesejahteraan sosial angkanya 82%.

Lebih lanjut Ignatius Kristanto mengungkapkan masyarakat kelas bawah, yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, cenderung memiliki pandangan positif terhadap kinerja Jokowi. Hal ini kontras dengan respons dari masyarakat kelas menengah atas yang lebih aktif menyuarakan pendapat di media sosial.

“Ada disparitas antara kenyataan di lapangan dengan apa yang berkembang di media sosial. Kelas bawah memiliki keterbatasan akses internet dan media sosial, sehingga mereka lebih banyak menilai dari pengalaman langsung yang mereka rasakan,” katanya.

Perbedaan ini mencerminkan adanya jarak antara opini publik yang terbentuk di dunia maya dengan realitas yang masyarakat sehari-hari. Menurut Ignatius Kristanto, sentimen negatif terhadap Jokowi lebih banyak muncul dari kalangan menengah atas yang aktif di platform seperti X (dulu Twitter).

“Namun, basis pengguna X ini relatif kecil dibandingkan platform lain seperti Facebook, yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Di Facebook, nada positif terhadap Jokowi justru lebih tinggi,” jelasnya.

Struktur demografi pengguna media sosial di Indonesia juga mempengaruhi sentimen yang berkembang. Setiap platform memiliki karakteristik audiens yang berbeda. Masyarakat kelas bawah, yang cenderung tidak memiliki akses luas ke platform seperti X, lebih banyak terpapar informasi dari pengalaman nyata dibandingkan opini yang berkembang di media sosial.

“Ini membuat persepsi yang berkembang di media sosial tidak bisa dijadikan tolak ukur mutlak tentang pandangan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi,” lanjutnya.

Menurutnya, pencapaian di bidang ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan sosial, menjadi faktor yang paling diapresiasi oleh masyarakat kelas bawah. 

“Dalam tiga tahun terakhir, jumlah lulusan SMK yang terserap di dunia kerja meningkat secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mulai memberikan dampak nyata bagi kalangan menengah bawah,” tambahnya.

Sekali lagi Kristanto menegaskan bahwa publik perlu memahami bahwa yang terjadi di media sosial tidak selalu mencerminkan pandangan masyarakat secara keseluruhan. Sentimen yang berkembang di media sosial tidak mencerminkan kehidupan sehari-hari di masyarakat, karena setiap platform punya basis audiensnya masing-masing sehingga bukan merepresentasikan suara rakyat sesungguhnya.

“Ini membuat persepsi di dunia maya seringkali berbeda dari apa yang terjadi di lapangan,” tutupnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Perkembangan teknologi dalam satu dekade atau sepuluh tahun terakhir telah membawa banyak perubahan. Pemerintah turut melakukan transformasi dalam hal kebijakan juga layanan untuk terus relevan dengan situasi terkini.

Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam hal ini menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kehumasan Amplifikasi 10 Tahun Transformasi Indonesia dengan Dinas Kominfo seluruh Indonesia untuk menjalankan strategi komunikasi dalam menyebarluaskan hasil kerja pemerintah.

Serta, menyosialisasikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PermenKominfo) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

Peran kehumasan dalam hal transformasi Indonesia, diperlukan untuk bersinergi dan berkolaborasi menggaungkan narasi positif.

Lebih jauh, mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi menyampaikan aspirasi dan terlibat menyebarkan kemajuan dalam transformasi Indonesia.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo, Prabunindya Revta Revolusi, menyampaikan bahwa telah banyak kinerja pemerintah yang memberikan dampak bagi masyarakat dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Termasuk, transformasi digital yang mengubah interaksi, gaya hidup, hingga kebiasaan masyarakat dalam mencari informasi.

“Transformasi digital sebagai contoh, kecepatan internet lebih baik. Kita bisa mengakses segala bentuk streaming, berinteraksi online, semua bisa terlaksana karena infrastruktur digital yang dibangun secara cepat dan transformatif sampai detik ini,” kata Prabu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Diketahui, Rapat Koordinasi Kehumasan Amplifikasi 10 Tahun Transformasi Indonesia dengan Dinas Kominfo seluruh Indonesia di Bali, Senin (30/9/2024).

Selain transformasi digital, Prabu menjelaskan bahwa pembangunan dan legacy yang terlaksana secara pesat dalam satu dekade merupakan hasil kolaborasi pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah.

Berbagai pembangunan dilakukan guna terjadinya pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia, tidak hanya pulau Jawa.

“Adanya pembangunan infrastruktur umum seperti jalan tol, bendungan, infrastruktur digital, satelit digital, infrastruktur dan keterbukaan komunikasi publik, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sesuai visi Indonesia-sentris,” tambah Prabu.

Untuk dapat mengamplifikasi tentang transformasi Indonesia, pranata humas juga perlu ikut bertransformasi dengan terus meningkatkan kapasitas diri.

Pada kesempatan ini, hadir tiga narasumber praktisi yakni Hery Trianto dan Presthysa Lestari yang memberikan kiat-kiat dalam menyusun strategi komunikasi.

“Pengembangan konten dalam aspek proven data bisa memaparkan fakta dan data tentang capaian pemerintah. Kita bisa berbicara mengenai infrastruktur pembangunan, kinerja ekonomi, pelindungan sosial, kesehatan seperti penanganan Covid misalnya, data masyarakat yang terlindungi BPJS,” jelas Hery yang merupakan seorang praktisi media.

Selain mengembangkan konten berbasis data, Hery juga menyebut pendekatan lainnya dalam membuat konten seperti pendekatan aspek emosional dan public engagement berupa testimoni yang dilengkapi dengan data yang kuat.

Selanjutnya, Presthysa Lestari selaku Senior Manager Civic Strategic Partnership YouTube Indonesia, menekankan tentang format konten yang akan dibuat. Khususnya dalam membuat konten berbasis video.

“Pilih formula formatnya seperti apa, ekspektasi seperti apa yang akan didapatkan. Apa yang akan dilakukan dalam mengemas konten tersebut; misal format wawancara, di balik layar, laporan mingguan, penjelasan, tanya jawab, daftar hal, kolaborasi, atau siaran langsung. Semua bisa dipadukan,” jelas Presthysa.

Pada saat yang sama, berlangsung juga sosialisasi terkait PermenKominfo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. Direktur Tata Kelola Kemitraan dan Komunikasi Publik, Hasyim Gautama, menyampaikan bahwa urusan konkuren di pemerintahan memerlukan kolaborasi Pusat dan Daerah.

“Berapa sektor atau subsektor memang tidak bisa hanya pemerintah pusat yang mengerjakan atau yang mengoperasionalkan tapi juga di daerah, karena Indonesianya luas, pemerintahannya bertingkat,” ujar Hasyim.

Terkait bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Hasyim menjelaskan bahwa dinas melaksanakan sosialisasi peraturan baik secara langsung dan/atau melalui mitra komunikasi seperti UU Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 36/2022 tentang Tunjangan Jabatan, Fungsional Pranata Humas, Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 /2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Kominfo: Jabatan Fungsional Pranata Humas, Kebijakan Sistem Komunikasi Publik Nasional, dan Kebijakan Akses Digital bagi Penyandang Disabilitas.

Di sisi lain, Analisis Hukum Ahli Madya Aplikasi Informatika, Indri Maria, menjelaskan sub urusan aplikasi informatika meliputi pengelolaan nama domain dan pengelolaan e-Government.

“Pelaksanaan pengelolaan nama domain Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan Menteri Kominfo menetapkan nama domain yang didaftarkan oleh pemda dan pemerintah desa,” jelas Indri.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S menjadi titik hitam dalam sejarah Indonesia. Pemberontakan yang digerakkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) ini menewaskan tujuh perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD).

Gerakan G30S atau G30S-PKI dimulai pada pergantian waktu 30 September malam hari hingga 1 Oktober dini hari. Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa (pasukan pengawal Istana) mengirim pasukan untuk menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi TNI AD Indonesia.

Tiga jenderal yang menjadi korban dalam peristiwa ini yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, Brigadir Jenderal Donald Izacus Pandjaitan (D.I Pandjaitan), dan Mayor Jenderal Harjono Mas Tirtodarmo (M.T Haryono) dibunuh di kediamannya.

Jenderal lainnya yaitu Mayor Jenderal R. Soeprapto, Mayor Jenderal Siswondo Parman (S. Parman), dan Brigadir Jenderal Soetojo Siswomihardjo, diculik dan disiksa di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sedangkan Letnan Satu Pierre Andreas Tendean juga dibunuh dalam peristiwa ini.

Para perwira tinggi TNI-AD yang gugur dalam peristiwa G30S-PKI ini diberikan gelar kehormatan sebagai Pahlawan Revolusi oleh Presiden Soekarno atas aksi heroiknya dalam mempertahankan Indonesia dari ancaman komunisme.

Baca juga: Makna dan Aturan Pengibaran Bendera Setengah Tiang 30 September

Mengenal 7 Pahlawan Revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S-PKI

1. Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani

Salah satu tokoh militer paling berpengaruh di Indonesia pada masanya, Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah. Beliau dikenal dengan kemampuan militernya yang luar biasa.

Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani juga terlibat dalam beberapa pertempuran, seperti Pertempuran Ambarawa melawan pasukan Inggris, Agresi Militer Pertama Belanda, Pemberantasan Pemberontakan AUI dan DI/TII di Jawa Tengah pada tahun 1950-1951, serta Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 1958.

2. Letnan Jenderal (Anumerta) Suprapto

Letnan Jenderal Suprapto lahir pada 20 Juni 1920 di Purwokerto, Jawa Tengah. Beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI-AD pada saat peristiwa G30S/PKI. Suprapto dikenal sebagai sosok yang berdedikasi dan memiliki integritas yang tinggi.

Ia terlibat dalam Pertempuran Ambarawa melawan Inggris saat menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dalam pertempuran ini, Suprapto mendampingi Panglima Besar Sudirman yang saat itu memimpin jalannya perlawanan bangsa sebagai ajudannya.

Baca juga: Prasasti Kedung Kopi, Saksi Peristiwa G30S/PKI di Surakarta

3. Letnan Jenderal (Anumerta) Siswondo Parman

Mayor Jenderal Siswondo Parman atau S. Parman lahir pada 14 Agustus 1914 di Wonosobo, Jawa Tengah. S. Parman sempat bekerja pada polisi militer Jepang bernama Kempetai, pada masa pendudukan Jepang.

S. Parman juga pernah bergabung bersama TKR. Pada tahun 1945, ia menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Tentara (MBPT) di Yogyakarta serta dipercaya menjadi Asisten-1/ Intelijen oleh Men/Pangad, Letnan Jenderal Ahmad Yani.

4. Letnan Jenderal (Anumerta) M.T. Haryono

Letnan Jenderal M.T. Haryono lahir pada 20 Januari 1924 di Surabaya, Jawa Timur. Beliau menjabat sebagai Panglima Kodam V/Jaya pada saat peristiwa G30S/PKI. Sementara itu, M.T Haryono bergabung dengan TKR saat kemerdekaan RI.

M.T Haryono kerap berpindah tugas selama perang kemerdekaan, seperti menjadi Sekretaris Delegasi RI dalam perundingan dengan Inggris dan Belanda, Sekretaris Dewan Pertahanan Negara, hingga menjadi Sekretaris Delegasi Militer Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar.

5. Mayor Jenderal (Anumerta) D.I. Pandjaitan

Lahir pada 9 Juni 1925 di Balige, Sumatera Utara, D.I Pandjaitan dikenal sebagai sosok yang cerdas dan memiliki wawasan luas. Pada masa penjajahan Jepang, ia pernah mengikuti pendidikan militer Gyugun.

Usai Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya, D.I. Panjaitan terlibat dalam pembentukan TKR dan menjadi Komandan Batalyon. Ia juga sempat diangkat menjadi Pimpinan Perbekalan Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia saat Agresi Militer Belanda II, serta bertugas belajar ke AS dan menjadi Asisten IV Menteri/Panglima Angkatan Darat.

Baca juga: Sejarah dan Makna Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober yang Berkaitan Erat dengan Peristiwa G30S PKI

6. Mayor Jenderal (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo

Mayjen Sutoyo Siswomiharjo lahir pada 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Pada 1946, ia diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Soebroto. Kiprahnya dalam militer cukup cemerlang, terbukti dirinya terus mendapatkan kenaikan pangkat hingga pada tahun 1954, Sutoyo menjadi Kepala Staf di Markas Besar Polisi Militer.

Sutoyo kemudian diangkat menjadi Inspektur Kehakiman Angkatan Darat, lalu Inspektur Kehakiman/Jaksa Militer Utama pada tahun 1961, setelah ia mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat.

7. Kapten (Anumerta) Pierre Tendean

Lahir pada 21 Februari 1939, Kapten Pierre Tendean merupakan ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution yang tak lain adalah Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan sekaligus Kepala Staf Angkatan Bersenjata saat peristiwa G30S-PKI berlangsung.

Pierre sebenarnya tidak masuk daftar target penculikan dan pembunuhan saat peristiwa G30S-PKI. Pasukan pemberontak ketika itu justru ditugaskan untuk menculik Jenderal AH Nasution.

Namun Pierre melindungi Jenderal AH Nasution dan mengaku bahwa dialah sang jenderal. Perwira TNI berdarah Prancis-Minahasa itu kemudian dibawa dan disekap di Lubang Buaya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Dirjen Informasi Komunikasi Publik atau IKP Prabu Revolusi enggan merespons pertanyaan wartawan bertanya terkait akun Kaskus Fufufafa yang diduga milik wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Prabu semula menjelaskan, Kominfo sudah menutup akun yang menipu dengan deepfake dan meminta publik memastikan informasi yang ada di media sosial. Namun saat ditanya validitas tudingan kepemilikan Gibran atas akun Fufufafa, Prabu menjawab dengan ragu.

Ia sempat ingin menanggapi kontroversi perbincangan di media sosial tersebut, tapi ia memilih mengurungkan niatnya “Kalau itu kan... Gini ya.. Saya rasa... Ntar salah jawab lagi. Ya udah lah, enggak usah lah. Gak usah lah, udah. Itu pake statement-nya Pak Menteri aja udah. Skip aja ya,” ujarnya dalam acara dalam acara Ngopi Bareng di Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (13/9).

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi sebelumnya mengatakan, pihaknya bakal mengumumkan sosok di balik akun Kaskus Fufufafa. Akun ini kerap mengejak presiden terpilih Prabowo Subianto dan keluarga, dalam kurun 2014–2019.

“Akan kami umumkan pemilik akun Kaskus Fufufafa jika sudah tahu. Yang pasti bukan Gibran Rakabuming Raka,” kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi di kantornya, Jakarta, Kamis (12/9).

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menilai, pembahasan akun Kaskus Fufufafa yang dihubungkan dengan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di media sosial, diduga sebagai upaya adu domba.

“Kami sudah berupaya tracking, pemiliknya bukan Gibran Rakabuming Raka,” katanya.

Awalnya, akun X atau Twitter @_mardial_ mengunggah gambar tangkapan layar akun Kaskus fufufafa yang menanyakan tempat untuk membeli gunting pemotong daging steak.

"Guys, sorry stupid question. Beli gunting yang kayak di Steak Gunting PIK di mana ya?" tulis akun Kaskus Fufufafa pada 3 November 2014, sebagaimana terlihat pada tangkapan layar.

Akun X atau Twitter @_mardial_ mengunggah tangkapan layar itu dengan mengutip cuitan milik akun X Chilli Pari Catering pada tanggal yang sama. Chilli Pari Catering dikelola oleh Gibran Rakabuming.

Warganet kemudian mengecek akun Kaskus Fufufafa. Netizen lantas menemukan unggahan akun Kaskus Fufufafa yang mengejek Prabowo Subianto dan keluarga.

“Memalukan,” ujar akun Fufufafa menanggapi berita berjudul ‘Tujuh Kuda Prabowo dan Jeep Rubicon Elite KMP dalam Upacara di Lapangan Polo’ pada 2015.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, akun Kaskus Fufufafa masih mengunggah komentar negatif terkait Prabowo hingga 2019. Adapun warganet ramai mengaitkan Fufufafa dengan Gibran Rakabuming Raka. Cuitan dengan kata ‘fufufafa’ pun diunggah 134 ribu kali di X atau Twitter per pukul 11.12 WIB, Rabu (11/9).

Warganet kini menyoroti dugaan cuitan Kaesang Pangarep pada 2011 yang disebut menjadi bukti keterkaitan akun Kaskus Fufufafa dengan Gibran Rakabuming Raka.

Akun X @JhonSitorus_18 mengunggah tangkapan layar alias screenshot yang diduga cuitan Kaesang Pangarep pada 2011.

"Selamat ulang tahun ibu dan mas @rkgbrn," cuit @kaesangp pada 1 Oktober 2011

Gibran lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1987. Sementara itu, istri Presiden Joko Widodo atau Jokowi yakni Iriana lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 1 Oktober 1963.

@JhonSitorus_18 juga mengunggah screenshot yang menunjukkan unggahan akun Kaskus Fufufafa. "Prime ID: Raka Gnarly (lupa password, sehingga tidak bisa log in). Nama: Raka. Twitter: @rkgbrn," demikian dikutip.

Selain itu, akun @JhonSitorus_18 mengunggah cuitan @UmbiAbabil pada 3 Mei 2013. "Gibran @rkgbrn, kemana saja? Tidak di Jakarta? Aku ingin bertemu Bapak @jokowi_do2, ingin berbincang," demikian dikutip.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi belakangan menjadi sorotan karena turut menanggapi polemik penggunaan jet pribadi Gulfstream G650ER oleh Kaesang Pangarep. Kaesang bersama istrinya, Erina Gudono, sebelumnya menggunakan jet pribadi tersebut saat melakukan perjalanan ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

“Sebetulnya bukan, saya tahu kok itu ditanya pas lagi doorstop, bukan Pak Menteri (Budi Arie) mau ngurusin. Kayaknya terlalu jauh kalau ngomong Pak Menteri ngurusin jet pribadi,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Prabu Revolusi, kepada Tempo di komplek perkantoran Kemenkominfo, Jumat, 13 September 2024.

Prabu menjelaskan, Budi Arie berbicara soal jet pribadi itu murni karena ditanya oleh awak media. Sementara Prabu tak menjawab detail perihal kepastian Kemenkominfo mengurusi masalah penggunaan jet pribadi.

“Tapi begini, itu kan teman-teman yang tanya ke Pak Menteri, minta jawaban. Pak Menteri enggak dalam menjawab konteks mengurusi jet pribadi. Enggak,” katanya.

Sebelumnya, Budi Arie mengatakan, jet pribadi yang digunakan dan jadi perbincangan publik itu adalah milik teman Kaesang. Selain itu, kata dia, penggunaan jet pribadi merupakan urusan pribadi Kaesang.

Budi Arie, yang juga Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) pun meminta publik untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya, alasan penggunaan jet pribadi ini diambil karena kondisi Erina Gudono yang saat ini tengah hamil besar.

"Pokoknya sudah, lah. Istrinya Mas Kaesang itu kan hamil sudah 8 bulan. Kan gak boleh naik angkutan umum, pesawat umum mana boleh?" kata Budi Arie dikutip dari video yang banyak beredar di media sosial X, Rabu, 11 September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin menekankan kelas menengah yang kini jumlahnya menyusut dan terindikasi ‘turun kelas’ patut menjadi perhatian karena harus dijaga jumlahnya. Terdapat risiko jika kelas menengah dan perekonomian terus tertekan.

Pasalnya, Keberadaan kelas menengah menjadi penting karena berperan dalam mendorong konsumsi dan pembangunan negara. Bila jumlahnya terus menyusut, Bustanul khawatir berpotensi mengarah kepada revolusi.

"Kekosongan kelas menengah juga jelek. kalau turun terlalu jauh, lalu menjadi kosong, dan kita ngeri revolusi," ungkapnya dalam Diskusi Publik Indef bertajuk Kelas Menengah Turun Kelas, Senin (9/9/2024).

Melihat dari negara-negara Amerika Latin, seperti Kolombia hingga Panama, memiliki sedikit jumlah kelas menengah atau bahkan disebut sebagai hollow middle alias lubang di tengah.

Menunjukkan adanya jurang pemisah antara penduduk kaya dan miskin. Bustanul menjelaskan bahwa negara-negara tersebut diisi oleh para Tuan Tanah alias orang kaya dan masyarakat miskin yang bekerja secara informal sebagai petani.

Alhasil, kondisi yang timpang tersebut membuat suatu negara rentan terhadap tekanan dan guncangan.

"Ini berbahaya. Teorinya sudah cukup solid. Kalau struktur perekonomian hollow middle, seperti di Amerika Latin, itu tidak baik," lanjutnya.

Alasannya, kelas menengah memegang peran penting baik di sisi sosial hingga politik karena akan mempengaruhi pemerintahan. Bahkan, kelas menengah menjadi penentu perubahan di segala sektor.

Sebelumnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada 2019 tercatat ada 57,33 juta kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia.

Kini pada 2024, jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia. Artinya, penduduk kelas menengah telah menyusut hingga 9,48 juta dalam kurun waktu lima tahun.

Pada periode yang sama, terjadi peningkatan jumlah dan persentase kelompok penduduk rentan miskin (dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta atau dari 20,56% menjadi 24,23%) dan menuju kelas menengah (dari 128,85 juta menjadi 137,50 juta atau dari 48,2% menjadi 29,22%).

Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) Prabu Revolusi menyebut masih ada satu Penyedia Sistem Elektronik (PSE) yang belum merespon surat peringatan Kominfo pada Minggu lalu. Sebelumnya, Kominfo memberi waktu tujuh hari agar PSE merespon surat peringatan tersebut.

“PSE yang masih belum melengkapi dokumen laporan, Direktorat Pengendalian Aptika akan memberikan dispensasi berupa tenggat waktu tambahan selama 5 hari kerja terhitung mulai hari Rabu (21/8) untuk melengkapi dokumen yang diperlukan,” kata Prabu dalam pesan singkat kepada Katadata, Selasa (20/8).

Prabu belum menjawab siapa PSE yang dimaksud. Tapi jika PSE itu tidak melengkapi dokumen hingga batas waktu yang diperpanjang, maka Kominfo akan mempertimbangkan sanski administratif terkait kepatuhan PSE terdaftar Kementerian Kominfo.

Setelah Kominfo memverifikasi PSE yang mendapat surat peringatan, maka mereka menemukan dua sistem elektronik yang dimiliki dua PSE berbeda. Jadi, total PSE Penyedia jasa Pembayaran (PJP) yang harus menyampaikan dokumen audit menjadi 22 PSE.

Dari 22 PSE itu, ada 16 PSE yang sudah merespons dan melengkapi dokumen. Lalu, PSE yang sudah merespon namun masih dalam proses melengkapi dokumen sebanyak lima PSE.

Sebelumnya, Kominfo memberi surat peringatan kepada 21 penyelenggara jasa pembayaran dengan 42 sistem elektronik. Namun Dirjen IKP kala itu, Usman Kansong bilang, surat itu adalah permintaan audit untuk memastikan platform tidak disalahgunakan untuk aktivitas judionline.

Berikut Daftarnya:

1. BPR bank jogja kota yogyakarta - loket bank jogja
2. Anadana kode nontunai - mony uang elektronik
3. Anadana kode nontunai - mony uang elektronik
4. Sahabat kirim digital - easylink
5. Sahabat kirim digital - ayolinx
6. Sinar merak santoso syariah - sms pay
7. Inacash lentera teknologi - inacash
8. Solusi pembayaran nasional - spnpay
9. Kreigan digital wesel - nextrans
10. Nusabay solusi indonesia - nusabay
11. Sunrate commercial services - sunrate
12. Bank nano syariah - aira mobile
13. Kiriman dana pandai - kyrim
14. Bimasakti multi sinergi - winpay
15. Arash digital rekadana - sistem integrator pembayaran lintas batas (cross border payment) menggunakan QRIS
16. PT Bank Rakyat Indonesia alias BRI - Internet banking web BRI
17. E2pay global utama - e2pay global utama
18. Bimasakti multi sinergi - binapayment
19. Bimasakti multi sinergi - cijpay
20. Bimasakti multi sinergi - paykaltimtara
21. Bimasakti multi sinergi - keris
22. Bimasakti multi sinergi - coopay
23. Bimasakti multi sinergi - madiunpay
24. Bimasakti multi sinergi - deltapay
25. E2pay global utama - pt e2pay global utama
26. E2pay global utama -e2pay
27. Bimasakti multi sinergi -ekapay
28. Bank perkreditan rakyat eka bumi artha - bank eka internet banking
29. Gpay digital asia - gaja
30. Inti dunia sukses - mitra i.saku
31. Visi jaya indonesia - eidupay
32. Bimasakti multi sinergi - bds pay
33. Bimasakti multi sinergi - abaf pay
34. Bimasakti multi sinergi - pangandaran pay
35. Bimasakti multi sinergi - maja pay
36. Bimasakti multi sinergi - jombang kita
37. Bimasakti multi sinergi - gresik pay
38. Bimasakti multi sinergi - gianyar pay
39. Bimasakti multi sinergi - gunungkidul pay
40. Bimasakti multi sinergi - banten pay
41. Finnet indonesia - aplikasi mitra finpay
42. Airpay international indonesia - ShopeePay

Bisnis.com, JAKARTA - Pasukan elit Garda Revolusi Iran dikabarkan mulai menggelar latihan militer di bagian barat negara tersebut. Kabar ini muncul setelah sebelumnya Iran bertekad bakal menyerang Israel setelah kematian pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh.

Mengutip Reuters pada Senin (12/8/2024), kantor berita pemerintah Iran, IRNA, melaporkan latihan militer tersebut telah dimulai sejak Jumat (9/8/2024) lalu yang berlangsung di provinsi Kermanshah yang berada di dekat Irak

“Latihan tersebut sedang berlangsung untuk meningkatkan kesiapan dan kewaspadaan tempur,” kata seorang pejabat angkatan bersenjata kepada IRNA.

Adapun, Iran dan kelompok Islam Palestina Hamas menuduh Israel melakukan pembunuhan terhadap Haniyeh pada 31 Juli lalu.

Hingga saat ini, Israel belum mengakui atau menyangkal tanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Hal ini telah memicu kekhawatiran lebih lanjut bahwa perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza akan berubah menjadi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memperingatkan Iran dan organisasi Hizbullah, siapa pun yang merugikan Israel dengan cara yang belum pernah dilakukan di masa lalu, kemungkinan besar akan terkena pukulan dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya di masa lalu.

Dia juga menambahkan bahwa Israel tidak ingin perang ini meluas ke daerah lain. Namun, Gallant menyebut Israel harus bersiap menghadapi kemungkinan tersebut.

Sementara itu, dikutip oleh media Iran, wakil komandan Garda Revolusi Ali Fadavi mengatakan pada Jumat pekan lalu bahwa perintah pemimpin tertinggi Iran mengenai hukuman keras terhadap Israel dan balas dendam terhadap Haniyeh sudah jelas dan akan dilaksanakan dengan cara terbaik.