Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Generasi Z sering menjadi sorotan di media sosial, terutama terkait kebiasaan unik mereka dan pandangan berbeda dalam dunia kerja.

Gen Z sering dianggap kurang mampu bertahan dalam lingkungan pekerjaan konvensional.

Namun, sebagai generasi muda yang akrab dengan teknologi dan mampu beradaptasi dengan cepat, terdapat banyak peluang bisnis yang dapat mereka coba, salah satunya adalah berjualan akun game online.

Menjual akun game bukan hanya sekadar menjalankan hobi, tetapi juga membuka peluang untuk memiliki usaha sendiri dan menghasilkan pendapatan dari game yang dimainkan.

Salah satu platform yang menjalankan bisnis ini adalah Pointgamers.

Pointgamers merupakan platform jual beli akun game yang juga menjadi mitra resmi Pointgo, perusahaan top up game di Indonesia.

Bagi para pemain game seperti Mobile Legends, Free Fire, Genshin Impact, Valorant, dan PUBG, ini adalah kesempatan untuk menjadikan waktu luang lebih produktif dengan menjual akun game mereka di platform ini.

Sebagai bagian dari Pointgo, layanan di bawah kepemimpinan Aldo Handrian ini diklaim menonjolkan keamanan dan profesionalisme dalam industri gaming.

Dalam dua bulan sejak diluncurkan, Pointgamers telah berhasil mencatatkan penjualan harian hingga ratusan akun, membuktikan bahwa pelanggan merasa aman dan percaya pada layanan yang disediakan.

Keamanan dan kenyamanan pengguna menjadi prioritas utama Pointgamers. Platform ini menjamin keamanan penuh dalam setiap transaksi, sehingga baik penjual maupun pembeli akun terlindungi.

Selain itu, kecepatan transaksi menjadi faktor utama yang membuat banyak pengguna memilih layanan ini.

"Selain bisa membeli akun, pelanggan juga dapat menjual akun game mereka dengan cepat. Negosiasi langsung dilakukan dengan admin, dan uang akan dicairkan pada hari yang sama," jelas Aldo Handrian owner Pointgamers dalam keterangannya, Sabtu (9/11).

Pointgamers juga melayani transaksi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara, memberikan kesempatan lebih luas bagi penjual untuk menjangkau pelanggan internasional.

AION akhirnya mengumumkan harga mobil listrik Hyptec HT. Mobil itu dibanderol mulai Rp 685 juta dan versi pintu gullwing Rp 835 juta.

AION Indonesia baru saja mengumumkan harga resmi dari Hyptec HT Premium dan Ultra. Sebelumnya, mobil tersebut sudah lebih dulu mejeng di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024.

Harga Hyptec HT

Kala itu AION Indonesia memang sudah membuka prebook untuk untuk tipe premium. Sementara model Hyptec HT Ultra yang memiliki pintu gullwing baru dipajang. Hyptec HT tipe Premium kini dibanderol Rp 685 juta sedangkan Hyptect HT Ultra dijual seharga Rp 835 juta.

AION Hyptec HT Foto: Andhika Prasetia

"Pada ajang GIIAS 2024 yang lalu harga khusus Hyptec HT mendapat respon sangat positif. Kini kami mengumumkan harga resminya yang tetap menarik. Kami meyakini harga ini akan menjadi salah satu faktor kesuksesan Hyptec HT di pasar EV Indonesia dan mampu menjadi yang terdepan di kelasnya," ujar CEO AION Indonesia Andry Ciu dalam siaran pers yang diterima detikOto.

Spesifikasi Hyptec HT

Bicara spesifikasi, Hyptec HT dirancang untuk memenuhi ekspektasi konsumen yang menginginkan performa tinggi, efisiensi energi, serta kenyamanan yang tiada tara.
Dibangun di atas platform AEP 3.0 yang dirancang khusus untuk kemudahan berkendara di perkotaan, SUV listrik ini memiliki radius putar 5,6 meter, sehingga mampu bermanuver tinggi di ruang terbatas. Fitur ASTC (Active Stability Traction Control) dan Koreksi Kemudi Aktif memastikan kendali yang stabil dan presisi, sehingga memberikan rasa aman saat berkendara.

Bagi konsumen dengan mobilitas jarak tempuh yang tinggi, Hyptec HT dapat menjelajah hingga 620 km (NEDC) dalam satu kali pengisian daya secara penuh, sehingga sangat ideal untuk perjalanan sehari-hari maupun jarak jauh. Hyptec HT juga memiliki Teknologi Pemulihan Energi Tanpa Gangguan yang mampu meningkatkan efisiensi secara maksimal. Selain itu, fitur Pengisian Daya Cepat 800V memungkinkan pengisian kapasitas baterai dari 10-70% hanya dalam 15 menit atau setara dalam memiliki jarak tempuh 400 kilometer.

Untuk menambah kenyamanan sepanjang perjalanan, Hyptec HT dilengkapi dengan ruang kepala dan kaki yang luas, lampu depan diamond-cut, pintu gull wing yang lebar, serta kabin kelas satu. Selain itu, ada juga 22 speaker Dolby Atmos, 32 pilihan pencahayaan ambient, atap panoramik, dan pilihan warna interior yang elegan.

Memiliki fungsi V2L (Vehicle-to-Load) dengan daya 3,3 kW, membuat Hypec HT dapat memberikan kemudahan akses daya untuk kebutuhan di luar ruangan atau dalam keadaan darurat. Fitur ini sangat berguna bagi pengguna yang gemar beraktivitas di luar ruangan dan membutuhkan sumber daya listrik yang andal.

Jika sebelumnya AION Indonesia memberikan Battery Lifetime Warranty hanya untuk 1000 pembeli pertama, kini seluruh pembeli Hyptec HT Premium maupun Ultra akan mendapatkan keuntungan tersebut. Selain itu para pembeli Hyptec HT juga akan mendapatkan garansi kendaraan selama 8 tahun atau 160.000 km dan gratis wall Charger 7 kW (termasuk instalasi) sebagai penawaran eksklusif untuk pemilik varian Premium ataupun Ultra.

Review AION ES: Pilihan Menarik Buat yang Nyari Sedan Full Elektrik!

Review AION ES: Pilihan Menarik Buat yang Nyari Sedan Full Elektrik!

JAKARTA, investor.id – Cuan barisan saham ini naik gila-gilaan dalam sepekan. Sebab, barisan saham ini mencatatkan kenaikan dari 19% hingga 139% pada pekan ini (4 – 8 November 2024). Alhasil, saham-saham tersebut menduduki top gainers. Salah satunya ada BRMS. 

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), cuan saham PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) melompat paling tinggi dan memimpin top gainers. Sebab, FMII melejit 139,04% dan harganya menjadi Rp 545 dari Rp 228 pada pekan lalu.

Diikuti saham PT Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI) melonjak 55,7% menjadi Rp 2.110, PT Golden Flower Tbk (POLU) meningkat 46,1% menjadi Rp 1.440, PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) meningkat 34,7% menjadi Rp 155, dan PT Jakarta International Hotels dan Developments Tbk (JIHD) terkerek 24,7% menjadi Rp 1.185.

Kemudian, saham PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) melesat 24,6% menjadi Rp 324, PT NFC Indonesia Tbk (NFCX) naik 24,2% menjadi Rp 1.460, PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk (KLAS) melambung 21,9% menjadi Rp 256, PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (PORT) menguat 19,7% menjadi Rp 940, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) menanjak 19,05% menjadi Rp 450.

Sementara itu, pada periode yang sama, IHSG anjlok 2,91% ke level 7.287 dari 7.505 pada penutupan pekan lalu. Kapitalisasi pasar bursa juga jatuh 2,86% menjadi Rp 12.241 triliun dari Rp 12.601 triliun pada pekan lalu.

Transaksi Harian

Sedangkan rata-rata nilai transaksi harian malah naik sebesar 3,27% menjadi Rp 11,68 triliun dari Rp 11,31 triliun pada pekan lalu. Rata-rata volume transaksi harian juga meningkat 0,31% menjadi 21,53 miliar saham dari 21,47 miliar saham pada pekan sebelumnya.

Tidak hanya itu, rata-rata frekuensi transaksi harian juga meningkat 2,87% menjadi 1,3 juta kali dari 1,27 juta kali pada pekan lalu.

Pada perdagangan Jumat (8/11/2024), investor asing mencatatkan transaksi jual bersih (net sell) sebesar Rp 2,22 triliun. Hal itu membuat nilai beli asing (net buy) investor asing sepanjang tahun berjalan ini semakin berkurang menjadi Rp 33,75 triliun.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) memaparkan berbagai solusi untuk memacu realisasi program Tiga Juta Rumah di Indonesia di depan ratusan pengembang.

Beragam solusi dari permasalahan pemenuhan rumah rakyat, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, hingga usulan mengenai relaksasi pajak properti untuk meringankan harga produksi properti, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat menjadi bahasan dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat.

Dalam paparannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.

Selain itu, kata Maruarar, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa,” ujar Maruarar di Menara 1 BTN, Jakarta (8/11/2024) malam

Bahkan, tahun depan, dirinya memastikan banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Oleh karena itu, dirinya meminta para pengembang untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR.

Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan,”

Nanti, pihaknya akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estate bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Presiden dan harus dilaksanakan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait

“Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” tutur Tito.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Secara khusus, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melanjutkan, pihaknya aktif berdiskusi dengan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu terkait program tersebut

Merespon pernyataan tersebut, Nixon mengatakan bahwa pengurangan biaya dapat mencapai total 21% untuk Rumah MBR dan MBT yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

Belum genap sebulan memimpin Indonesia, Presiden Prabowo kembali menerbitkan regulasi strategis terkait struktur organisasi kementerian/lembaga. Salah satu regulasi yang baru diterbitkan adalah Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dikutip Sabtu (9/11), Perpres 193/2024 ini berisi struktur organisasi KKP yang diperluas menjadi 10 unit dari yang awalnya hanya sembilan unit kerja Eselon 1. Berdasarkan Perpres yang ditetapkan pada 8 November itu, pemekaran terjadi pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yang dipecah menjadi dua bagian, yakni Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan. Sedangkan, unit kerja Eselon I lainnya tidak mengalami perubahan, termasuk pada nomenklatur staf ahli menteri yang berjumlah tiga orang.

Penguatan struktur organisasi di kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan lima program ekonomi biru yang menjadi prioritas KKP. Ekonomi biru sudah menjadi bagian dari Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto, tepatnya di urutan kedua yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Ditjen PKRL sebelumnya bertanggung jawab atas tiga dari lima program ekonomi biru KKP yang digagas Menteri Sakti Wahyu Trenggono sejak 2021. Tiga program tersebut meliputi, perluasan kawasan konservasi laut, pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut (BCL).

Direktorat ini juga berkontribusi besar atas melejitnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan di masa kepemimpinan Trenggono. PNBP yang disumbangkan Ditjen PKRL melonjak hingga 600% berkat transformasi kinerja penataan ruang laut.

Namun, tugas dan fungsi tersebut berubah karena adanya Perpres baru ini. Mengacu pada Pasal 12 dan 13 Perpres 193/2024, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut memiliki tujuh fungsi meliputi,

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Di sisi lain, berdasarkan pasal 15 dan 16, Ditjen Pengelolaan Kelautan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. Unit ini juga memiliki tujuh fungsi, antara lain,

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan,adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau- pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebagai informasi, nomenklatur unit kerja Eselon I KKP lainnya yang tidak mengalami perubahan, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Tiga staf ahli, yakni Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, dan Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut juga tidak mengalami perubahan karena perpres ini.

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran yang meminta pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas. Efisiensi tersebut merupakan tidak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Dalam surat tertanggal 7 November 2024 itu, terdapat tujuh arahan dari Sri Mulyani terkait belanja perjalanan dinas untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024. Berikut Rinciannya.

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:

a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan
b. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.

6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman sebagaimana dimaksud pada angka 6.

Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengoptimalisasi aset negara dalam pengadaan gedung-gedung kementerian baru yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald SIlaban, menuturkan fokus penentuan gedung-gedung untuk kementerian/lembaga baru pada era Kabinet Merah Putih adalah dengan mengoptimalkan aset yang ada.

"Pada dasarnya kita mengutamakan optimalisasi aset. Misalnya kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga. Dari situ, mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya," kata Rio seusai Media Briefing PLTP Patuha, dikutip Jumat (8/11/2024).

Selain itu, dia mengatakan Kemenkeu juga terus melakukan monitoring pada aset-aset yang ada untuk digunakan kementerian/lembaga baru. Rio menuturkan, pengadaan gedung baru untuk kementerian/lembaga harus dilakukan dengan tepat guna sesuai kebutuhan masing-masing instansi.

"Kita punya data mengenai tingkat idle dari sebuah aset, kan kita punya ukuran yang dinamakan SBSK (Standar Barang Sesuai Kebutuhan). Berdasarkan itu, kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya," lanjut Rio.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah memecah 9 kementerian/lembaga menjadi 21 kementerian baru di Kabinet Merah Putih. Hal tersebut berimbas pada penambahan atau perpindahan lokasi kementerian/lembaga yang juga berdampak ke bertambahnya gedung kementerian.

Salah satu kementerian yang dipecah ialah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Prabowo memecah kementerian ini menjadi dua kementerian koordinator baru yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Koordinator Masyarakat.

Selain itu, Prabowo juga memecah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tiga kementerian baru, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia serta Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan.

Kementerian lain yang dipecah adalah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).

BANDUNG, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengutamakan optimalisasi aset dalam menyediakan gedung kementerian-kementerian baru.

Sebagai informasi, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terdapat penambahan kementerian menjadi berjumlah 48 kementerian dari 34 kementerian pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Kementerian-kementerian baru ini tentu membutuhkan gedung kantor.

"Jadi kalau untuk pengadaan gedung kementerian, pada dasarnya kita berfokus pada optimalisasi," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban saat ditemui di Hotel Grand Sunshine Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa optimalisasi aset dapat berupa kementerian baru yang menggunakan aset milik kementerian sebelumnya.

Artinya, untuk kementerian yang dipecah, bisa membagi-bagi aset milik kementerian sebelumnya untuk digunakan di masing-masing kementerian.

"Kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga. Nah, mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya," jelasnya.

Selain itu, Kemenkeu juga akan melakukan optimalisasi aset dengan menggunakan aset-aset negara yang berstatus idle alias aset-aset yang jarang digunakan atau bahkan tidak pernah digunakan.

Kemenkeu telah mendata aset-aset idle tersebut dan akan memilah gedung-gedung yang memenuhi Standar Barang Sesuai Kebutuhan (SBDK) untuk digunakan sebagai gedung kantor kementerian.

"Tim di DJKN terus melakukan monitoring, kita juga punya data mengenai tingkat idle daripada aset. Kita punya ukuran SBSK, berdasarkan itu kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kebutuhan gedung-gedung kantor untuk kementerian baru sudah selesai diurus.

Pengurusan gedung-gedung kementerian itu dilakukan seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran menjadi 48 dari sebelumnya 34.

"Alhamdulillah, semua (gedung untuk kementerian) sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," kata Prasetyo di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Ia menuturkan bahwa pihaknya tidak mencari gedung baru untuk menampung kementerian-kementerian baru.

Pihaknya menggunakan gedung yang lama, termasuk menggabungkan gedung untuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

"Kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ," ujar dia.

BANDUNG, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengutamakan optimalisasi aset dalam menyediakan gedung kementerian-kementerian baru.

Sebagai informasi, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terdapat penambahan kementerian menjadi berjumlah 48 kementerian dari 34 kementerian pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Kementerian-kementerian baru ini tentu membutuhkan gedung kantor.

"Jadi kalau untuk pengadaan gedung kementerian, pada dasarnya kita berfokus pada optimalisasi," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban saat ditemui di Hotel Grand Sunshine Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa optimalisasi aset dapat berupa kementerian baru yang menggunakan aset milik kementerian sebelumnya.

Artinya, untuk kementerian yang dipecah, bisa membagi-bagi aset milik kementerian sebelumnya untuk digunakan di masing-masing kementerian.

"Kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga. Nah, mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya," jelasnya.

Selain itu, Kemenkeu juga akan melakukan optimalisasi aset dengan menggunakan aset-aset negara yang berstatus idle alias aset-aset yang jarang digunakan atau bahkan tidak pernah digunakan.

Kemenkeu telah mendata aset-aset idle tersebut dan akan memilah gedung-gedung yang memenuhi Standar Barang Sesuai Kebutuhan (SBDK) untuk digunakan sebagai gedung kantor kementerian.

"Tim di DJKN terus melakukan monitoring, kita juga punya data mengenai tingkat idle daripada aset. Kita punya ukuran SBSK, berdasarkan itu kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kebutuhan gedung-gedung kantor untuk kementerian baru sudah selesai diurus.

Pengurusan gedung-gedung kementerian itu dilakukan seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran menjadi 48 dari sebelumnya 34.

"Alhamdulillah, semua (gedung untuk kementerian) sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," kata Prasetyo di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Ia menuturkan bahwa pihaknya tidak mencari gedung baru untuk menampung kementerian-kementerian baru.

Pihaknya menggunakan gedung yang lama, termasuk menggabungkan gedung untuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

"Kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ," ujar dia.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam rangka menyambut 100 tahun Aspal Buton, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merilis Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton. Peluncuran ini menandai komitmen pemerintah untuk menjadikan Aspal Buton sebagai tulang punggung kebutuhan aspal nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

Dengan potensi cadangan aspal alam yang besar, Indonesia siap memperkuat sektor infrastruktur nasional dan menciptakan nilai tambah dari sumber daya alamnya sendiri. Pengembangan Aspal Buton diyakini dapat memberikan dampak besar pada berbagai sektor di Indonesia.

Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita mengatakan, Aspal Buton adalah aset nasional yang memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung infrastruktur nasional.

"Melalui pemanfaatan ini, kita dapat meningkatkan kemandirian nasional dalam sektor aspal, mengurangi impor, dan membuka lapangan kerja baru,” ujar dia dalam siaran pers, Kamis (7/11).

Aspal Buton merupakan satu-satunya aspal alam di Indonesia dengan cadangan yang sangat besar. Sejak Presiden Joko Widodo memberikan arahan pada 2022 untuk mendorong hilirisasi, berbagai kementerian dan lembaga terkait telah bekerja sama mempercepat pemanfaatan Aspal Buton.

Potensi ini semakin strategis, mengingat pemerintah berupaya memenuhi sebagian besar kebutuhan aspal nasional dengan sumber daya domestik, sejalan dengan visi swasembada nasional 2030.

"Kami berupaya untuk terus membangun industri Aspal Buton agar dapat memberi dampak besar pada ekonomi dan pemerataan pembangunan di Indonesia, terutama di daerah seperti Buton," lanjut Reni.

Kemenperin pun telah meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton di Jakarta beberapa waktu lalu. Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton ini memiliki visi besar, yaitu Aspal Buton Menjadi Tuan Rumah Pasok Aspal Nasional 2030.

Untuk mencapainya, terdapat tiga misi utama yang dicanangkan, yaitu meningkatkan utilisasi industri Aspal Buton yang berkualitas, mendorong pertumbuhan industri aspal murni, dan menciptakan ekosistem industri yang berbasis hijau.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah menargetkan peningkatan penggunaan Aspal Buton hingga 90% dari kebutuhan nasional, mengembangkan dua industri pengolahan aspal murni, dan menyertifikasi sepuluh pabrik dengan standar industri hijau pada tahun 2030.

Saat ini, terdapat 37 pabrik pengolahan Aspal Buton yang tersebar di seluruh Indonesia dan memproduksi berbagai jenis produk seperti B5/20, B50/30, CPHMA, pracampur, dan aspal murni, serta menyerap lebih dari 800 tenaga kerja.

Namun, pada periode 2019-2023, rata-rata penggunaan Aspal Buton dalam proyek nasional hanya mencapai sekitar 5%, sedangkan kebutuhan aspal lainnya sebagian besar masih dipenuhi melalui impor.

Dengan beroperasinya pabrik-pabrik ini secara penuh, diperkirakan substitusi impor dapat meningkat drastis dan berkontribusi pada pengurangan defisit perdagangan.

Untuk mengatasi tantangan rendahnya utilisasi Aspal Buton, Kemenperin telah mengambil sejumlah langkah strategis sepanjang tahun 2024. Langkah-langkah tersebut termasuk kegiatan business matching produk dalam negeri, koordinasi Dana Alokasi Khusus dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR, sosialisasi regulasi tata kelola, serta partisipasi di Konferensi 12th Malaysian Road Conference & Exhibition 2024.

“Selain itu, Kemenperin juga menyusun kajian teknologi dan keekonomian serta merencanakan revisi standar kualitas nasional (SNI) untuk menjamin mutu produk aspal yang dihasilkan,” imbuh Reni.

Pemerintah pun telah menetapkan sejumlah regulasi, seperti Peraturan Menteri PUPR No. 18 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2023, yang mendukung penggunaan Aspal Buton untuk proyek-proyek jalan nasional.

Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton ini juga bertujuan memperkuat koordinasi antar-kementerian, memastikan konsistensi kualitas, dan menjawab tantangan pasar agar Aspal Buton dapat menjadi pilihan utama untuk pembangunan infrastruktur nasional.

Reni kembali menekankan, implementasi Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton ini adalah langkah besar untuk mencapai swasembada aspal yang berkelanjutan.

"Kami optimistis bahwa dengan kerja sama dari berbagai pihak, Aspal Buton akan menjadi kekuatan utama dalam pembangunan infrastruktur nasional, membawa Indonesia lebih mandiri, kompetitif, dan berdaya saing di masa depan," tutup dia.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan progres pengadaan gedung baru untuk para menteri di Kabinet Merah Putih. Pasalnya, ada beberapa kementerian baru yang saat ini belum memiliki kantor.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, untuk pengadaan gedung kementerian pada dasarnya pemerintah punya istilah untuk berfokus pada optimalisasi aset.

"Jadi tim di DJKN terus melakukan monitoring, kita juga punya data mengenai tingkat idle daripada aset, kan kita punya ukuran apa yang dinamakan SBSK Standar Barang Sesuai Kebutuhan," kata Rionald usai Media Briefing di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/11/2024).

"Nah berdasarkan itu, kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya," kata dia.

Rionald menambahkan, untuk mengutamakan optimalisasi aset, kementerian tersebut akan diberi opsi untuk menggunakan gedung seperti eks direktorat jenderalnya.

"Ada, nanti saya bisa kasih data kepada kalian. Misalnya kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga," kata dia.

"Nah mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan progres pengadaan gedung baru untuk para menteri di Kabinet Merah Putih. Pasalnya, ada beberapa kementerian baru yang saat ini belum memiliki kantor.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, untuk pengadaan gedung kementerian pada dasarnya pemerintah punya istilah untuk berfokus pada optimalisasi aset.

"Jadi tim di DJKN terus melakukan monitoring, kita juga punya data mengenai tingkat idle daripada aset, kan kita punya ukuran apa yang dinamakan SBSK Standar Barang Sesuai Kebutuhan," kata Rionald usai Media Briefing di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/11/2024).

"Nah berdasarkan itu, kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya," kata dia.

Rionald menambahkan, untuk mengutamakan optimalisasi aset, kementerian tersebut akan diberi opsi untuk menggunakan gedung seperti eks direktorat jenderalnya.

"Ada, nanti saya bisa kasih data kepada kalian. Misalnya kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga," kata dia.

"Nah mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)