Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk. (TINS) Mochtar Riza Pahlevi melalui kuasa hukumnya mengungkap fakta tak adanya laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berisi hitungan kerugian negara.

Penasehat Hukum Mochtar Riza Pahlevi, Junaedi Saibih menyebut laporan tersebut belum pernah ditunjukan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dan tidak terlampir dalam berkas perkara.

“Akibat tidak pernah ditunjukan dan tidak dilampirkan dalam berkas perkara maka kami selaku penasehat hukum belum bisa melakukan analisa laporan tersebut,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, dia mengatakan perihal laporan hasil pemeriksaan BPKP terdapat hal menarik dalam pemeriksaan saksi ahli Hukum Administrasi Negara Bidang Hukum Lingkungan Hidup, Kartono yang dihadirkan Jaksa.

Junaedi juga telah menanyakan kepada Kartono perihal kedudukannya sebagai ahli apakah pernah ditunjukan hasil perhitungan BPKP terkait kerugian negara. Kartono juga menjawab tak pernah.

Sementara itu kepada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjelaskan laporan hasil BPKP akan diserahkan sebagai alat bukti surat yang akan disampaikan bersamaan dengan ahli BPKP hadir. Majelis hakim mengingatkan JPU bahwa penyampaian informasi mengenai alat bukti harus berimbang.

Menurut majelis hakim jangan sampai hanya JPU saja yang mengetahui mengenai informasi tersebut, sementara penasehat hukum tidak memiliki laporannya. Majelis hakim mengingatkan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPKP penting bagi penasehat hukum sebagai bahan pembelaan dan itu menjadi hak terdakwa.

Junaedi menambahkan bawa apabila tidak terlampir dalam berkas dan daftar barang bukti maka JPU tidak boleh menggunakan laporan hasil BPKP ini sebagai bukti.

“Ini fatal. Karena kami tidak pernah melihat laporan pemeriksaan BPKP itu maka kami tidak bisa mengklarifikasi kepada ahli, kami pun tidak bisa menggunakan informasi itu sebagai bahan pledoi, padahal hasil perhitungan kerugian negara Rp300 triliun ada disana,” kata Junaedi.

Adapun, Mochtar Riza Pahlevi merupakan mantan Direktur Utama PT Timah periode 2016 – 2021. Mochtar didakwa telah mengakomodir kegiatan pertambangan timah illegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun

Perbuatan terdakwa, mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah, berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan dan pemulihan lingkungan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Aset-aset milik tersangka Harvey Moeis (HM) yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam perkara korupsi penambangan timah di Bangka Belitung diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Dalam pelimpahan berkas perkara yang menjerat suami aktris Sandra Dewi (SD) itu terungkap sejumlah aset yang disita dari beragam bentuk mulai tanah beserta bangunan, sampai mobil mewah, juga uang tunai, dan perhiasan-perhiasan.

Berkas perkara tersangka Harvey, dilimpahkan tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) ke tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel), pada Senin (22/7/2024). Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, selain melimpahkan tanggung jawab tersangka, penyidik juga menyerahkan aset-aset sitaan yang menjadi barang bukti kepada tim JPU.

Aset-aset sitaan tersebut, kata Harvey merupakan barang-barang bukti terkait tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan Harvey. Harli mengatakan, ada tujuh jenis aset sitaan yang diserahkan tanggung jawabnya kepada JPU. Di antaranya, 11 bidang tanah beserta bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan (Jaksel), Jakarta Barat (Jakbar), dan Tangerang-Banten.

“Empat bidang tanah, dan bangunan berada di wilayah Jaksel, lima bidang tanah dan bangunan yang berada di Jakbar, juga dua bidang tanah dan bangunan yang berada di wilayah hukum Tangerang-Banten,” ujar Harli di Kejari Jaksel, pada Senin (22/7/2024).

Harli tak menjelaskan berapa total luas 11 bidang tanah beserta bangunan tersebut. Namun Kejakgung pada Senin (8/7/2024) lalu, pernah merilis total lima tanah dan bangunan milik Harvey di Kebayoran Baru-Jaksel, dan Grogol Utara-Jakbar yang disita Jampidsus seluas lebih dari 1.000 meter persegi.

Harli melanjutkan, penyidik juga menyerahkan tanggung jawab pengamanan delapan mobil milik tersangka Harvey yang sita penyidik kepada JPU.

Nilainya ditaksir total mencapai antara Rp 20 sampai Rp 40-an miliar. Di antaranya, dua unit mobil sport Ferrari 458 Speciale 2015, dan Ferrari 360 Challenge Stradale, satu unit sedan balap Mercedes Benz AMG SLG GT, satu unit Porsche, satu unit sedan pabrikan Inggris Rolls Royce Cullinan, dan Mini Cooper, satu unit SUV Lexus RX300, serta satu unit Minivan Toyota Vellfire 2.5 G.

Selain itu, penyidik juga melimpahkan tiga unit mobil sitaan dari tersangka Helena yang diturut diserahkan kepada tim JPU. Masing-masing satu unit Kijang Innova, Lexus UX300E, dan Minivan Toyota Alphard. Penyidik juga menyita sebanyak 37 buah tas bermerk mahal, dan sebanyak 45 perhiasan yang dirampas sementara dari tersangka Helena untuk menjadi barang bukti atas korupsi dan TPPU dalam kasus tersebut.

Masih mengacu pada pelimpahan berkas perkara, kata Harli, dari tangan tersangka Helena juga turut disita uang tunai setotal Rp 35 miliar. Uang tunai tersebut terdiri dari 2 juta dolar Singapura atau setara Rp 24,1 miliar, dan Rp 10 miliar, serta Rp 1,48 miliar.

“Dari tersangka HLM juga turut disita dua buah jam tangan mahal bermerk Richard Mile,” kata Harli.

Dua tersangka Harvey dan Helena ini, adalah bagian dari total 23 orang pesakitan yang dijerat penyidik Jampidsus terkait korupsi penambangan timah ilegal di lokasi IUP PT Timah Tbk di Kepuluan Bangka Belitung.

Dari 23 tersangka itu, satu diantaranya adalah terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan yang sudah diajukan ke persidangan.

Sedangkan 22 tersangka lainnya, terkait dengan perkara pokok korupsi, dan enam juga dijerat dengan TPPU. Dari semua tersangka pidana pokok itu, 18 di antaranya sudah dilimpahkan ke JPU untuk segera diajukan ke persidangan. Saat ini, tersisa empat tersangka lainnya, yang berkas penyidikannya masih dalam perampungan di Jampidsus.