Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap langkah untuk menjaga keberlanjutan industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di tengah kehadiran fintech peer to peer (P2P) lending yang dinilai lebih memudahkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman memastikan regulator masih menaruh perhatian pada industri tersebut.

Dia menyebut saat ini OJK sedang memfinalisasi penyusunan ketentuan mengenai pengembangan dan penguatan LKM yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Di dalam RPOJK [rancangan peraturan OJK] ini akan diatur antara lain mengenai pengelompokan skala usaha LKM menjadi skala usaha kecil, menengah, atau besar dengan kriteria tertentu,“ kata Agusman dalam dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/11/2024).

Tidak hanya sampai disitu, Agusman mengatakan RPOJK tersebut akan memuat mengenai pengaturan kesehatan LKM dengan aspek-aspek tertentu. Serta beberapa ketentuan lainnya yang akan dicantumkan untuk penguatan tata kelola LKM.

Selain itu, lanjut Agusman, OJK juga sedang menyusun roadmap atau peta jalan pengembangan dan penguatan LKM, yang juga tentunya merupakan turunan dari UU P2SK. Peta jalan tersebut diharapkan dapat menjadi panduan arah pengembangan dan penguatan industri ke depan sesuai amanah UU P2SK.

Dari sisi kinerja, OJK mencatat aset industri LKM meningkat sebesar 9,73% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp1,64 triliun per Agustus 2024. Pada Agustus 2023, aset industri LKM mencapai senilai Rp1 triliun.

Sementara dari sisi pembiayaan mencapai Rp1,03 triliun, meningkat 2,80% yoy. Sementara pada Agustus 2023 pembiayaan industri LKM mencapai Rp1,5 triliun.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan tengah merancang sedikitnya 14 aturan terbaru untuk sektor jasa keuangan. Sejumlah aturan yang dimaksud ditujukan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Penyusunan aturan terbaru menjadi kebijakan OJK dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan (SJK) serta infrastruktur pasar. Berikut 14 rancangan aturan terbaru yang tengah disiapkan OJK:

1. RPOJK Profesi Penunjang Sektor Jasa Keuangan

RPOJK ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang mengatur kewajiban bagi profesi penunjang yang bergerak di sektor jasa keuangan untuk terdaftar di OJK. RPOJK ini merupakan pengaturan terintegrasi yang menjadi landasan hukum untuk sektor jasa keuangan menggunakan profesi penunjang yang terdaftar di OJK, sehingga terdapat standardisasi pendaftaran, monitoring, termasuk exit policy profesi penunjang.

OJK berharap, ke depan monitoring dan proses pendaftaran profesi penunjang semakin efektif dengan adanya penguatan sinergi dengan Kementerian dan Lembaga atau otoritas Pembina dan Pengawas profesi penunjang.

2. RSEOJK Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

RSEOJK ini yang merupakan amandemen SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020. RSEOJK tersebut sebagai tindak lanjut atas penerbitan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah dan adanya kebutuhan penyempurnaan mekanisme penilaian tata kelola BPR sejalan dengan implementasi penilaian Tingkat Kesehatan BPR berdasarkan risiko sesuai POJK Nomor 3/POJK.03/2022.

OJK menyebut, penyempurnaan RSEOJK ini bertujuan untuk memberikan petunjuk penilaian penerapan tata kelola yang komprehensif antara lain melalui penambahan faktor penilaian terkait aspek pemegang saham sejalan dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024.

3. Dua SEOJK Terkait Pelaporan dan Digitalisasi BPR

Sehubungan rencana pemberlakuan POJK tentang Pelaporan melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi BPR/S (POJK APOLO TKK BPR BPRS) pada 1 Desember 2024 dalam rangka penyederhanaan dan digitalisasi proses pelaporan bagi BPR/BPRS, sedang disusun RSEOJK APOLO Transparansi Kondisi Keuangan (TKK) BPR-BPRS yang merupakan penyempurnaan atas:

SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2022 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat;

SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR.

SEOJK dimaksud akan menjadi pedoman teknis yang mencakup format, tata cara, mekanisme dalam pelaksanaan penyusunan dan penyampaian pelaporan serta petunjuk terkait transparansi kondisi keuangan bagi BPR.

4. RPOJK Penerapan Manajemen Risiko dan Penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi

RPOJK ini disiapkan dalam rangka pengembangan ekosistem pengaturan yang mendukung pengawasan berdasarkan risiko dan penilaian tingkat kesehatan pada Manajer Investasi (MI).

Implementasi dari peraturan ini diharapkan OJK dapat memberikan pedoman bagi Manajer Investasi dalam menerapkan manajemen risiko dan penilaian tingkat kesehatan sesuai dengan kompleksitas usaha, profil risiko, aktivitas transaksi dan investasi Manajer Investasi.

5. RPOJK Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi

RPOJK Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi dirancang dalam rangka mendorong peningkatan pengelolaan reksa dana dan pengelolaan Manajer Investasi dengan penyediaan informasi terhadap investor dan masyarakat secara transparan oleh pihak ketiga.

6. RPOJK Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin Penyusunan

Aturan ini disiapkan dalam rangka penguatan kelembagaan lembaga penjaminan melalui penguatan permodalan dan perluasan ruang lingkup operasional lembaga penjaminan untuk mewujudkan industri penjaminan yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.

Adapun perubahan substantif dalam RPOJK ini mencakup peningkatan jumlah modal disetor untuk mendirikan Lembaga Penjamin. Selain itu, terdapat ketentuan yang mewajibkan pembentukan unit usaha penjaminan bagi perusahaan asuransi yang telah menjalankan usaha penjaminan.

Lembaga Pembiayaan hingga Fintech Lending

7. RPOJK Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin

RPOJK ini disusun dalam rangka perbaikan proses bisnis penjaminan melalui perluasan lingkup wilayah penjaminan, harmonisasi dengan ketentuan mengenai produk asuransi kredit, penguatan atas hak subrogasi, peningkatan ekuitas penjaminan, kapasitas penjaminan, serta pengenaan sanksi administratif.

Terkait peningkatan ekuitas pada Perusahaan Penjaminan existing, dilakukan dalam 2 tahap, yaitu di tahun 2026 sebesar 75% dari ketentuan baru dan pada tahun 2028 sebesar 100% dari ketentuan baru.

Pada akhir 31 Desember 2028, Perusahaan Penjaminan diwajibkan memiliki ekuitas sebesar Rp 50 miliar (lingkup kota), Rp 100 miliar (lingkup provinsi), Rp 250 miliar (lingkup nasional), dan Rp 500 miliar (penjamin ulang), sehingga diharapkan kapasitas penjaminan meningkat. Selain itu, ketentuan batasan gearing ratio untuk usaha produktif dihapuskan.

8. RPOJK Lembaga Pembiayaan

RPOJK Lembaga Pembiayaan disusun sebagai bentuk pengembangan dan penguatan Perusahaan Pembiayaan (PP), Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur diantaranya memperkuat kerangka pengaturan terutama untuk beberapa hal yang sebelumnya belum diatur, yaitu mengenai pemanfaatan teknologi di PP baik mencakup pembiayaan digital, sistem pengamanan dan perlindungan data pribadi, serta peran asosiasi. Selain itu, juga diperjelas mengenai ketentuan unit usaha syariah.

9. RPOJK Fintech P2P Lending

RPOJK Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau yang dikenal sebagai Fintech P2P Lending antara lain akan mengatur mengenai tingkat kesehatan, penguatan manajemen risiko dan tata kelola, ketentuan unit usaha syariah, serta penguatan ketentuan tentang kewajiban credit scoring.

10. RPOJK Pergadaian

RPOJK Pergadaian disusun sebagai bentuk pengembangan dan penguatan Pergadaian yang antara lain akan mengatur kewajiban memiliki pemegang saham pengendali, peningkatan permodalan, memiliki penaksir bersertifikat, penilaian kualitas piutang pinjaman dan batas maksimum pemberian pinjaman, serta penerapan manajemen risiko secara efektif.

11. Dua RPOJK terkait Pemeringkatan Kredit dan Penyelenggara Aggregasi

POJK Pemeringkat Kredit Alternatif/PKA dan RPOJK Penyelenggara Aggregasi Jasa Keuangan/PAJK disusun OJK sebagai tindak lanjut atas hasil regulatory sandbox yang menetapkan model bisnis tersebut untuk diatur dan diawasi oleh OJK.

12. RPOJK Aset Kripto

RPOJK Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto disiapkan sekaligus dengan RSEOJK tentang Mekanisme pengawasan dan Pelaporan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Aturan ini dirancang OJK dalam rangka mempersiapkan peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dari Bappebti ke OJK.

13. RSEOJK Laporan Literasi Keuangan

RSEOJK Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (RSEOJK LRR LIK) yang merupakan ketentuan pelaksanaan POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat serta POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

RSEOJK LRR LIK merupakan pedoman bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam penyusunan laporan serta tata cara penyampaian laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan termasuk format dan pedoman atas laporan dimaksud.

14. RPOJK Penerbitan Daftar Efek Syariah

Di sisi lain, OJK juga mengaku sedang memfinalisasi penerbitan RPOJK Penerbitan Daftar Efek Syariah dalam rangka pengembangan ekosistem pasar modal syariah melalui penguatan pengaturan pemenuhan prinsip syariah khususnya melalui seleksi saham syariah.

Implementasi dari peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan prinsip syariah di Pasar Modal dan pedoman bagi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PPDES) dalam penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang menjadi acuan portofolio investasi bagi Manajer Investasi maupun pihak selain Manajer Investasi berdasarkan tujuan penerbitannya.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Saat ini kita masih menunggu disahkannya peraturan OJK

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Elvi Rofiqotul Hidayah berharap rancangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (ROJK) tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bulion dapat segera rampung untuk bisa segera memulai kegiatan usaha bulion.

“Saat ini kita masih menunggu disahkannya peraturan OJK. Kalau dari amanah UU P2SK harusnya sudah disahkan paling lambat Januari 2025. Kita lagi menunggu nih deg degan kapan keluar, mudah-mudahan September ini sudah bisa keluar sehingga kami bisa mengajukan izin ke OJK untuk bisa melaksanakan servicenya,” kata Elvi kepada awak media di Jakarta, Selasa.

Kegiatan usaha bulion merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan.

Elvi menuturkan Pegadaian sudah siap untuk empat kategori usaha bulion yakni simpanan, pembiayaan, perdagangan, dan penitipan emas.

“Alhamdulillah kita semua sudah siap dari empat kategori kegiatan usaha bulion,” ujarnya.

Ia menuturkan per Agustus 2024, emas simpanan yang merupakan titipan dari masyarakat di Pegadaian sudah menembus lebih dari 9 ton.

Pada kategori usaha bulion dalam bentuk simpanan emas, masyarakat dapat menyimpan emasnya di Pegadaian dengan memberikan persetujuan untuk dimonetisasi, dan hal itu menunggu izin dari OJK.

“Kita saat ini sudah melakukan uji sistem dengan anak perusahaan kita, Galeri 24, dengan pegawai kita, saat ini sudah lancar sistemnya itu tinggal nunggu peraturan keluar,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya bersama dengan beberapa industri jasa keuangan telah menyampaikan feedback terkait RPOJK tersebut.

“Kita dimintain, feedback beberapa industri jasa keuangan sudah dimintain feeback. Kita sudah mengumpulkan, dan kita sedang menunggu itu hasil dari feedback yang kita lakukan,” tuturnya.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kabar terbaru terkait rancangan peraturan (RPOJK) transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) bagi bank umum konvensional (BUK) yang beberapa lalu disetujui DPR RI.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan setelah tahapan rancangan selesai dan disetujui Komisi XI, aturan siap diimplementasikan dan bisa diresmikan sebentar lagi.

"Karena sudah selesai sih sebetulnya dengan konsultasi dengan DPR sudah selesai, harmonisasi juga sudah selesai. Jadi ini tinggal masalah teknis hukum aja," kata Dian saat ditemui di Raffles Hotel Jakarta, Senin (29/7/2024).

Perlu diketahui, SBDK merupakan suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan oleh bank termasuk ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh.

Komponen SBDK terdiri dari Harga Pokok Dana Kredit (HPDK) yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana, biaya overhead, dan margin keuntungan bank.

"Ini akan ada semacam edukasi ke publik, publik harus biasa melihat suku bunga dasar antarbank itu seperti apa, membandingkan satu dengan yang lain sehingga nanti akan bisa ngambil keputusan yang paling menguntungkan buat mereka. Jadi ada proses seperti itu," kata Dian.

OJK juga akan terus melakukan pengawasan khususnya terkait tata kelola pelaporan dan perhitungan komponen pembentuk SBDK tersebut.

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengamanatkan perbankan agar dapat melakukan transparansi atas penetapan suku bunga kredit. Dengan demikian, OJK menyiapkan aturan turunan melalui POJK.

(NIA DEVIYANA)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tengah memfinalisasi penyusunan aturan terkait pengembangan dan penguatan pergadaian atau RPOJK Pergadaian. Salah satu poin yang akan diatur, yakni adanya penyesuaian ekuitas minimum perusahaan pergadaian.

Mengenai RPOJK itu, perusahaan pergadaian swasta PT Indonesia Gadai Oke menilai sangat wajar untuk dilakukan penyesuaian dalam permodalan. Hal itu mengingat standarisasi usaha pergadaian juga makin kompleks baik dari segi sumber daya manusia, syarat dan ketentuan dari OJK, hingga manajemen.

"Selain itu, nilai unit barang jaminan juga mengalami peningkatan dari hari ke hari, tentunya pasti akan membùtuhkan permodalan yang tidak sedikit untuk disalurkan ke masyarakat, apalagi untuk mencapai area yang makin luas baik tingkat provinsi dan nasional," ujar Direktur PT Indonesia Gadai Oke Danioko Sastra Sembiring kepada Kontan, Jumat (12/7).

Danioko optimistis Indonesia Gadai Oke akan terus berkembang dan bertumbuh ke depannya hingga mencapai tingkat nasional. Sementara itu, dia menerangkan permodalan perusahaan saat ini mencapai Rp 2,5 miliar sesuai tingkat provinsi.

"Diharapkan ke depannya akan terus bertambah, mengingat perusahaan juga akan terus berkembang ke tingkat nasional," katanya.

Untuk mencapai permodalan tingkat nasional, Danioko menyampaikan Indonesia Gadai Oke akan menerapkan cara penambahan modal dari pemilik sendiri dan membuka peluang bagi para investor dari pihak luar.

Danioko mengatakan total penyaluran pinjaman dari Januari 2024 sampai Mei 2024 sebesar Rp 18,3 miliar. Nilai itu tumbuh 12%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 17,1 miliar. Adapun penyumbang terbesar penyaluran pinjaman, yaitu berasal dari barang elektronik.

Sebagai informasi, dalam draft RPOJK Pergadaian tercantum penyesuaian ekuitas minimum. Untuk pergadaian lingkup kabupaten/kota dari Rp 500 juta menjadi sebesar Rp 1,5 miliar, lingkup provinsi dari yang sebesar Rp 1,5 miliar menjadi tak boleh kurang dari Rp 5 miliar, dan ruang lingkup usaha nasional minimum sebesar Rp 125 miliar.

OJK juga menyatakan penyaluran pinjaman perusahaan pergadaian meningkat sebesar 21,33% Year on Year(YoY) menjadi Rp 77,58 triliun per Mei 2024.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku telah menyelesaikan draft Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) terkait UMKM. Ini bakal menjadi senjata baru supaya kredit UMKM mengalir lebih deras sekaligus berkualitas.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK Bulan Juni 2024 secara daring, pada Senin (8/7/2024).

Dia menerangkan bahwa dalam perkembangannya, draft RPOJK untuk UMKM sudah rampung disusun OJK. Isi aturan terbaru itu juga sudah didiskusikan lebih lanjut dalam rapat di tingkat Dewan Komisioner OJK untuk memastikan konten dan substansi telah sesuai.

“Ini saya kira yang salah satu yang memang di UU PPSK disebutkan harus dikonsultasikan dengan DPR. OJK melihat ini kesempatan baik untuk supaya kita, justru meng-address persoalan UMKM itu secara lebih conceptional, lebih sistemik, tentu saja lebih solutif terkait UMKM ke depan kita,” terang Dian.

Dia bilang, RPOJK tersebut tentunya punya fokus utama memudahkan akses UMKM dari produk dan layanan yang ditawarkan oleh sektor jasa keuangan di Indonesia. Sehingga ia yakin, kredit ke UMKM akan bisa mengalir lebih deras di masa mendatang.

Sebagai gambaran, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejatinya telah menargetkan porsi kredit UMKM dapat mencapai 30% di akhir 2024 ini. Namun demikian, saat ini kredit UMKM hanya berkutat pada cakupan 18-19% terhadap total kredit.

Mengacu data sementara uang beredar (M2) Bank Indonesia (BI), kredit UMKM tercatat sebesar Rp 1.368,2 triliun pada Mei 2024. Angka ini bahkan baru mencakup 18,71% dari total kredit sektor perbankan yang mencapai Rp 7.311,7 triliun. Ini dipengaruhi penyaluran kredit UMKM yang cuma naik 7,3% (yoy), jauh lebih lambat dari total kredit yang tumbuh tinggi yakni 11,4% (yoy).

Bisa Menekan Gagal Bayar

Di samping mendorong aliran kredit ke UMKM, RPOJK yang dimaksud itu dipercaya pula mampu menekan potensi gagal bayar atau kualitas kredit menjadi lebih baik. Dalam hal ini, pihaknya akan mengatur perbankan agar memiliki kemampuan yang memadai tidak hanya dari sisi asesmen kredit, tetapi hingga memastikan kelangsungan bisnis UMKM tersebut.

“Bank (harus memiliki) expertise yang cukup bagus, untuk memastikan bahwa usaha UMKM bisa berjalan sebagaimana seharusnya, bukan hanya pemberian kredit, kemudian kreditnya tidak berjalan atau macet,” kata Dian.

Oleh karena itu, OJK bakal meminta dan mendorong lahirnya sistem khusus untuk melayani nasabah UMKM. Melalui sistem itu, selain UMKM lebih mudah mendapat aliran dana untuk mendukung usahanya, mereka juga akan disokong dari sisi pemberdayaan usaha sehingga kapasitas bisnisnya dapat meningkat dari waktu ke waktu.

“OJK juga nanti akan banyak melakukan analisis terhadap perkembangan UMKM ini, tentu perbaikan data dan informasi akan lebih tersentralisasi di OJK dan lain sebagainya,” ujar Dian.

Pada akhirnya, diharapkan POJK itu bisa mengembalikan pendekatan yang lebih profesional bagi para bank dalam mengelola debitur dan calon debitur UMKM. “Sementara itu, kredit macetnya dapat ditekan seminimal mungkin, karena tentu penyaluran-penyalurannya dilakukan secara profesional,” demikian jelas Dian.

OJK melaporkan, kredit bermasalah (non performing loan/NPL) dari kredit-kredit UMKM tercatat sebesar 4,27% per Mei 2024. Angka itu memang relatif stabil jika dibandingkan April 2024 sebesar 4,26%. Tapi kalau ditarik lebih jauh, angka itu menjadi yang tertinggi dalam kurun 2 tahun belakangan.

NPL UMKM berada di atas rata-rata NPL perbankan pada Mei 2024 yang sebesar 2,34%. NPL secara keseluruhan bergerak naik dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,33%.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News