Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) provinsi dan kabupaten/kota harus mendukung program tiga rumah per tahun sebagai salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

Demikian disampaikan Tito dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang diadakan PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero), di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11).

"Sekarang ini momentumnya agak bagus, kenapa? Karena, dari 500-an lebih kepala daerah, lebih dari separuh itu adalah penjabat kepala daerah sampai dengan nanti pilkada (pemilihan kepala daerah) pelantikan Februari tahun depan (kalau tidak ada sengketa pemilihan umum). Nah, penjabat ini kan penugasan, ini lebih mudah bagi kita untuk berkomunikasi sama mereka," kata Tito mengutip Antara.

Menurut Tito, ada beberapa poin yang harus dikerjakan pemda untuk menggolkan program tersebut.

Pertama, dia meminta pemda provinsi dan kabupaten/kota untuk mengidentifikasi tanah atau asetidle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tak terlalu jauh dari perkotaan atau pusat pedesaan untuk diberikan dan disumbangkan untuk mendukung program tiga juta rumah.

Kedua, pemda diminta untuk membangun gerakan kesetiakawanan sosial atau gotong royong, khususnya bagi mereka yang mampu dapat membantu kelompok yang membutuhkan.

Misalnya ialah menyumbangkan tanah sebagaimana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang memberikan lahan seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, bagi masyarakat kecil secara gratis.

"Dengan konsep kegotongroyongan, kita harapkan dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Ara ini memberikan snow ball effect (efek bola salju) yang makin membesar. Tidak terbatas hanya programnya itu berhenti di beliau, tapi memberikan contoh yang akan ditiru oleh yang lain," ujar dia.

Selanjutnya memberikan kemudahan perizinan dan pajak dari pemda. Mulai dari penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemda kabupaten/kota, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 10 hari, Sertifikasi Laik Fungsi (SLF), penyederhanaan persyaratan, hingga kepastian waktu penerbitan izin.

"Pasal 44 Ayat 6 Huruf A dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 membolehkan atau menghapuskan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini tugas saya yang akan menegaskan kepada seluruh daerah. Oleh karena itulah, mungkin kita lakukan zoom meeting, kita undang seluruh kepala daerah, kemudian juga Kementerian ATR-BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman), dan kemudian Dinas Pemda, daerah-daerah, provinsi, kabupaten/ota, Dinas Pendapatan (karena menyangkut retribusi itu urusannya Dinas Pendapatan), bersama dengan rekan-rekan dari Bank Tabungan Negara (BTN), dan juga real estate untuk meyakinkan (pemda)," ujar Tito.

Begitu pula dalam UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah menyebutkan izin persetujuan PBG dapat diberikan keringanan atau penghapusan retribusi PBG dengan memperhatikan kondisi fiskal pemda yang bersangkutan.

Dirinya disebut akan mengeluarkan surat edaran mengenai penghapusan BPHTB untuk program perumahan MBR dan penghapusan retribusi PBG kepada MBR dalam waktu dekat.

"Itu yang penting. Yang sudah pasti akan saya keluarkan, minggu depan. Setelah itu, saya akan akan sosialisasikan langsung (terkait SE tersebut kepada pemda)," ucap Tito.Selain pemda, program tiga juta rumah per tahun juga akan disokong dari berbagai cara. Dua di antaranya yaitu pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan untuk perumahan rakyat dan lainnya, serta lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tiga juta rumah yang dimaksud memiliki berbagai skema pembiayaan, dan tergolong gratis untuk kategori tertentu saja.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mendapatkan dukungan dari 6 konglomerat RI dalam menyukseskan pembangunan program 3 juta rumah.

Hal tersebut disampaikan Ara di hadapan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih besutan Prabowo Subianto dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

"Sudah ada 6 perusahaan besar yang super kaya di Indonesia. Konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis,” jelasnya dikutip dari siaran langsung Kementerian Dalam Negeri, Kamis (7/11/2024).

Ara menjelaskan, hal itu dilakukan guna menekan biaya yang bakal ditanggung negara untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Di samping itu, dia juga menyebut telah mendapat alokasi bantuan lahan dari berbagai Kementerian dan Lembaga negara. Mulai dari tanah seluas 1.000 hektare dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang merupakan tanah sitaan di Banten.

Kemudian, tanah seluas 151 hektare di Mojokerto serta 6,7 hektare di Tangerang yang dialokasikan langsung oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada Kementerian PKP.

"Saya berterima kasih, Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 Ha tanah dari koruptor di Banten saja untuk perumahan-perumahan rakyat. Saya juga sudah mendapatkan tanah dari pak Nusron [Menteri ATR/BPN] seluas 151 Ha di Mojokerto dan 6,7 Ha di Tangerang itu yang idle," tegasnya.

Sayangnya, Ara tak merinci daftar 6 konglomerat tersebut. Akan tetapi, beberapa waktu lalu dirinya sempat mengatakan bahwa usai Bos Agung Sedayu Group (ASG) yakni Sugianto Kusuma (Aguan) turun tangan membangun 250 unit hunian rakyat di Tangerang, bos PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) Garibaldi Thohir alias Boy Thohir juga bakal terlibat.

Tak bakal berhenti sampai di situ, Ara mengaku bakal terus melobi sejumlah konglomerat lainnya mulai dari pemilik Sinar Mas Group Franky Widjaja hingga Lawrence Barki untuk turut mendukung program 3 juta rumah.

"Dukungan dilaksanakannya ada dari Adaro Pak Boy, Pak Prajogo Pangestu, dari Pak Franky Sinar Mas, hingga Lawrence Barki [pemilik entitas] Harum Energi," kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Program prestisius pengadaan 3 juta rumah per tahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto disebut mendapat perhatian khusus dari sejumlah perusahaan asing.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Iwan Suprijanto menyebut saat ini pihaknya telah mengantongi minat kerja sama untuk program 3 juta rumah dari China, Dubai, hingga Qatar.

“Tampaknya memang ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini. Yang saya dengar pertama Tiongkok ya, kedua dari Dubai kalau enggak salah itu, Qatar juga," tuturnya saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Rabu (7/11/2024) malam.

Dia menambahkan, ketiga negara tersebut saat ini sudah menyampaikan minat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Akan tetapi, Kementerian PKP bakal melakukan pendalaman minat terlebih dahulu guna memastikan kerja sama investasi tersebut ke depannya tidak membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Bentuknya belum tahu, tapi minat sudah disampaikan dan ada rencana untuk MoU ya, tapi kami ya sebagai birokrasi ingin lebih memastikan itu clear ya. Jangan sampai juga menjadi investasi tapi menjadi beban negara atau beban rakyat di kemudian hari," tuturnya.

Di samping itu, Iwan juga menegaskan bahwa saat ini Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah melakukan kunjungan kerja ke China, salah satunya membahas potensi kerja sama untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Kemudian, Presiden Prabowo juga disebut bakal mulai melakukan beberapa kunjungan ke luar negeri. Di mana, isu perumahan akan menjadi satu yang dibahasnya dalam beberapa pertemuan tersebut.

“Jadi ini kebetulan pak Wamen sedang ke China. Kemudian Pak Presiden juga akan melakukan kunjungan ke beberapa negara," pungkasnya.

Menteri ATR/ Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan negara punya 1,3 juta hektare (ha) tanah terlantar yang bisa digunakan untuk membangun 3 juta rumah.

"Kalau kami (ATR/BPN) itu punya tanah terlantar, potensi terlantar selama 5 tahun ke depan ini 1,3 juta hektare. Banyak kan? Kalau dibuat kuburan muat berapa orang itu," ungkapnya di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

"Cuma kita belum tahu apakah 1,3 juta hektare ini ada berapa yang cocok untuk perumahan. Kan enggak mungkin bekas kebun kelapa sawit dipakai untuk rumah. Tanah itu kita pasti carikan lokasi yang bagus, yang bisa layak untuk tempat tinggal," imbuh Nusron.

Ia paham bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki program membangun 3 juta rumah per tahun. Rinciannya, 2 juta rumah di desa dan 1 juta apartemen di perkotaan.

Program tersebut ditugaskan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Nusron menyebut Menteri Ara telah menanyakan kepada ATR/BPN soal potensi tanah terlantar tersebut untuk didirikan rumah.

"Bagaimana legalisasinya? Kalau itu sepanjang sudah masuk kategori tanah terlantar, itu masuk tanah negara. Tinggal nanti negara memberikan hak pengelolaan (HPL). Kepada siapa, kita bisa serahkan kepada land bank (Badan Bank Tanah)," jelasnya.

"Nanti pembangunan rumahnya menggunakan hak di atas hak, yaitu hak guna bangunan (HGB) di atas HPL. (Masyarakat pembeli rumah dapat HGB bukan SHM?) ya namanya tanah, nanti dapatnya HGB," tegas Nusron.

Nusron menegaskan tanah terlantar itu tidak termasuk lahan sitaan koruptor. Ia menyebut lahan di ATR/BPN adalah eks HGB dan hak guna usaha (HGU) yang sudah selesai penggunaannya.

"Ketika (HGU/HGB) gak diperpanjang itu masuk kategori tanah terlantar. Kemudian, diserahkan kepada orang lain atau pihak yang membutuhkan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) angkat bicara soal anggaran program 3 juta rumah yang disebut bakal mencapai Rp750 triliun.

Saat dikonfirmasi, Ara tidak membenarkan dan tidak menyalahkan pernyataan tersebut. Pasalnya, dirinya juga mengaku hingga saat ini rumusan anggaran untuk pelaksanaan program 3 juta rumah masih dalam tahap perumusan.

“Ya nanti hitungannya [program 3 juta rumah apakah benar Rp750 triliun] kita komprehensifkan lah kita diskusikan,” kata Ara saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (5/11/2024) malam.

Namun demikian, Ara memang memberi sinyal bahwa anggaran untuk merealisasikan program 3 juta rumah tidak akan sedikit. Oleh karena itu, dirinya mencanangkan sinergi bersama dengan perusahaan swasta untuk mewujudkan program tersebut.

Di samping itu, dirinya juga bakal berkolaborasi bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memanfaatkan aset idle yang nantinya bisa digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah.

“Makannya kalau kita tidak melakukan efisiensi tak melakukan gotong royong, [serta meminimalisir yang] tak tepat sasaran. Sekarang begitu banyak yang tak tepat sasaran, banyak yang tak terpakai. Nah, makannya sekarang ya saya harus kreatif saya kan tidak mau pasrah ya,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPRI RI fraksi PDIP, Lasarus menyoroti besaran anggaran yang bakal diperlukan pemerintah dalam membangun program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di hadapan Menteri Perumahan Kabinet Merah Putih (KMP), Maruarar Sirait, Lasarus menyebut proyeksi anggaran yang dibutuhkan untuk memuluskan program tersebut bakal mencapai Rp750 triliun.

“Sebagai bahan pembanding, kalau pakai harga satuan lama anggaran yang sudah kita habiskan di sektor perumahan selama 5 tahun belakangan, kita dengan 2,17 juta rumah saja menghabiskan dana Rp119 triliun. Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun,” kata Lasarus dalam Raker Komisi V DPR bersama Menteri Perumahan, Senin (4/11/2024).

Sekalipun menggaet bantuan pihak swasta, tambah Lasarus, hal itu dirasa bakal sulit untuk direalisasikan. Terlebih, pihak swasta bakal mengulurkan tangan secara terukur dan mempertimbangkan perhitungan tinggi.

“Semua ada hitung-hitungannya. Oleh karenanya terkait hal ini pimpinan dan seluruh anggota kita tunggu blue printnya terkait 3 juta rumah ini untuk dibahas lebih lanjut, skenario, pembiayaan dan seterusnya,” tegas Lasarus.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI Fraksi PDIP, Lasarus mengatakan Menteri Perumahan Maruarar Sirait (Ara) harus membangun 8.333 unit rumah rakyat per hari demi mengejar target 3 juta rumah yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto.

Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Lasarus tak hanya sekali menyinggung mengenai kelanjutan program 3 juta rumah. Pasalnya, untuk mewujudkan program tersebut pemerintah perlu untuk membangun 8.330 unit rumah per hari.

“Ya kita tunggulah nanti ya kinerja Pak Menteri dan Wamen [PKP]. 3 juta [rumah] itu dibagi 360 [hari] berarti setiap hari itu harus jadi 8.333 buah rumah, selamat melaksanakan tugas Pak Menteri,” kata Lasarus seraya menutup kalimatnya dengan tertawa kecil, Senin (4/11/2024).

Terlebih, pada pemerintahan terdahulu saja, tambah Lasarus, pemerintah hanya mampu membangun rumah sekitar 2,8 juta unit rumah dan menghabiskan dana yang cukup jumbo mencapai Rp119 triliun.

Mengacu pada asumsi tersebut, hitungan kasar kebutuhan anggaran pembangunan program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo akan tembus mencapai Rp750 triliun.

“Mampu nggak kita siapkan Rp750 triliun? Kemudian sumber daya manusianya bagaimana? Kami [Komisi V DPR RI] tentu juga bertanggung jawab secara moral kepada pak Menteri dan kepada bangsa dan negara, karena anggaran bapak kami yang mengesahkan,” tegasnya.

Meskipun program 3 juta rumah telah gencar disampaikan oleh Ara, Lasarus mengaku belum menganggap program tersebut telah berjalan.

Alasannya, lantaran hingga saat ini pihak Komisi V belum mendapat rencana kerja program 3 juta rumah yang disampaikan oleh Kementerian PKP.

Kemudian, selain masalah modal keterbatasan lahan dan sumber daya manusia (SDM) yang bakal menggarap proyek tersebut juga perlu menjadi perhatian pemerintah.

“Oleh karenanya terkait hal ini [program 3 juta rumah], pimpinan dan seluruh anggota, kita tunggu blue printnya terkait 3 juta rumah ini untuk dibahas lebih lanjut, skenario, pembiayaan dan seterusnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi V DPRI RI fraksi PDIP, Lasarus menyoroti besaran anggaran yang bakal diperlukan pemerintah dalam membangun program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di hadapan Menteri Perumahan Kabinet Merah Putih (KMP), Maruarar Sirait (Ara), Lasarus menyebut proyeksi anggaran yang dibutuhkan untuk memuluskan program tersebut bakal mencapai Rp750 triliun.

“Sebagai bahan pembanding, kalau pakai harga satuan lama anggaran yang sudah kita habiskan di sektor perumahan selama 5 tahun belakangan, kita dengan 2,17 juta rumah saja menghabiskan dana Rp119 triliun. Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun,” kata Lasarus dalam Raker Komisi V DPR bersama Menteri Perumahan, Senin (4/11/2024).

Lasarus lantas menyoroti kemampuan pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan 3 juta rumah tersebut. Di samping itu, Lasarus juga turut mempertanyakan terkait berapa banyak sumber daya manusia (SDM) yang bakal dibutuhkan untuk merealisasikan program tersebut.

Sekalipun menggaet bantuan pihak swasta, tambah Lasarus, hal itu dirasa bakal sulit untuk direalisasikan. Terlebih, pihak swasta bakal mengulurkan tangan secara terukur dan mempertimbangkan perhitungan tinggi.

“Semua ada hitung-hitungannya. Oleh karenanya terkait hal ini pimpinan dan seluruh anggota kita tunggu blue printnya terkait 3 juta rumah ini untuk dibahas lebih lanjut, skenario, pembiayaan dan seterusnya,” tegas Lasarus.

Sebagaimana diketahui, proyek 3 juta rumah memang masuk ke dalam salah satu program prioritas yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk mewujudkan hal itu, Ara telah mengebut realisasi proyek tersebut dan melakukan groundbreaking perdana pada Jumat (1/11/2024).

Groundbreaking pembangunan rumah gratis yang masuk dalam program 3 juta rumah tersebut tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan menggandeng para pelaku usaha swasta yakni Agung Sedayu Group milik konglomerat Sugianto Kusuma atau Aguan dan PT Bumi Samboro Sukses.

Lewat kerja sama tersebut, pemerintah dan swasta bakal membangun sebanyak 250 unit rumah di lahan seluas 2,5 hektare (Ha) dengan tipe 60/36 tersebut yang bakal diperuntukkan bagi MBR yang belum mempunyai rumah dari berbagai kategori seperti untuk guru.

Selain itu, rumah tersebut juga bakal diperuntukkan bagi anggota TNI/Polri dan ASN yang berpangkat dan bergaji rendah, termasuk para milenial yang bergaji rendah, serta rakyat kecil dengan penghasilan tidak tetap.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) getol menggaet konglomerat untuk merealisasikan program 3 juta rumah di tengah belum adanya kejelasan mengenai tambahan anggaran yang bakal dialokasikan untuk kementeriannya.

Ara sebelumnya telah menggandeng sejumlah konglomerat untuk terlibat dalam program 3 juta rumah pemerintahan Prabowo Subianto. Para konglomerat yang terlibat itu merupakan sosok wajah lama yang memang kerap urun tangan membantu pembangunan infrastruktur di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Mereka adalah bos Agung Sedayu Group (ASG) Aguan-Sugianto Kusuma dan bos PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) Garibaldi Thohir alias Boy Thohir.

Aguan resmi turun gunung membangun 250 unit rumah rakyat senilai Rp60 miliar yang berlokasi di wilayah Tangerang, Banten. Boy Thohir juga bakal turut serta urun tangan merealisasikan program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Tak bakal berhenti sampai di situ, Ara mengaku bakal terus melobi sejumlah konglomerat lainnya mulai dari pemilik Sinar Mas Group Franky Widjaja hingga Lawrence Barki untuk turut mendukung program 3 juta rumah.

"Dukungan dilaksanakannya ada dari Adaro Pak Boy, Pak Prajogo Pangestu, dari Pak Franky Sinar Mas, hingga Lawrence Barki [pemilik entitas] Harum Energi," kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Ara melanjutkan, aksi bangun infrastruktur nasional menggunakan anggaran dan koneksi pribadi tersebut dilakukan usai dirinya berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dia menegaskan, aksinya tersebut dinilai telah mendapat lampu hijau dari BPKP dan tidak berpotensi menimbulkan permasalahan hukum ke depannya.

"Saya sudah tanya Pak Ateh Kepala BPKP dan itu boleh dilaksanakan," tegasnya.

Untuk diketahui, pada Jumat (1/11/2034), Ara telah resmi memulai pembangunan program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Groundbreaking perdana program tiga juta rumah itu di lakukan di atas tanah hibah yang diberikan oleh dirinya bersama dengan PT Bumi Samboro Sukses, sedangkan bangunannya digarap oleh Agung Sedayu Group.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyediakan lahan miliknya untuk dibangun rumah gratis bagi masyarakat.

Proyek rumah gratis tersebut targetnya mulai groundbreaking atau pemasangan tiang pancang pada November mendatang dengan menggandeng Agung Sedayu Group milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Bahkan rumah gratis tersebut nantinya akan langsung dilengkapi oleh interior dan furnitur.

"Saya rencananya 10 November 2024 akan melaksanakan groundbreaking rumah gratis untuk rakyat di Tangerang. Tanahnya milik perusahaan (saya), yang bangun rumahnya perusahaan lain Agung Sedayu sama isinya," ujar Maruarar di Kantor Kementerian PU, Senin (28/10/2024).

Maruarar mengajak semua pihak, termasuk sektor swasta untuk terlibat secara aktif dalam program pembangunan 3 juta rumah melalui kegiatan CSR.

Pasalnya, selain mampu mendorong investasi, pembangunan perumahan juga akan meningkatkan industri lainnya, sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara.

"Nanti kita lihat dulu kondisi dan lokasinya seperti apa (bangunan rumah tapak atau rumah susun). Silakan swasta bentuknya apa, bisa CSR atau apa saja yang penting ada rumah buat rakyat. Mau disewain enggak? Atau mau dijual juga enggak? Ya saya maunya rumahnya gratis dikasih saja buat rakyat," kata Maruarar.

Lebih lanjut, dia mengaku, tidak masalah apabila swasta ikut membangun rumah rakyat dengan berbagai skema dan bentuk. Hal yang penting adalah bagaimana bantuan hunian tersebut benar-benar diberikan kepada rakyat yang membutuhkan dan tepat sasaran.

"(Bantuan rumah) macam-macam bentuknya. Kalau dari swasta tanahnya yang bangun rumah juga swasta kan bisa intinya dikasih ke rakyat yang tepat dan jangan sampai salah sasaran," ujarnya.

"Kita ngasih BLT saja sering tidak tepat. Nanti database penerima bantuan kalau perlu buat sendiri saja lah," tuturnya.

Maruarar memohon doa serta dukungan dari semua pihak agar rencana kerjanya berjalan lancar di lapangan. Selain itu, dia berharap, ke depan tidak ada lagi lokasi pembangunan rumah yang eksklusif, namun harus dihuni dari berbagai kalangan.

"Tolong doain ya semoga berhasil. Rencana saya di situ ada guru berpenghasilan rendah, TNI berpenghasilan, Polisi berpenghasilan rendah karena TNI dan Polisi kalau yang bintara atau tamtama jarang pindah tempat," ujarnya.

"Intinya jangan jadi hunian ekslusif dan varisasi. Ada ASN dan masyarakat juga, sehingga bisa jadi role model atau percontohan rumah gratis," kata Maruarar.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA — Program 3 juta rumah yang diusung Pemerintah RI membawa angin segar bagi sejumlah emiten, khususnya di sektorpropertidan semen.

Kendati demikian, sederet emiten dengan segmentasi pasar tertentu dinilai lebih berpeluang untuk menadah berkah dari program yang dicanangkan PresidenPrabowo Subiantotersebut.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait akan mendonasikan atau menyumbangkan dua hektare (ha) lahan untuk program 3 juta rumah yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan, semangat sumbangsih ini adalah wujud gotong royong yang diusung Prabowo dalam bernegara.

Ara mengatakan, pembangunan 3 juta rumah ini tidak dapat dilaksanakan hanya dari pemerintah saja. Dia menyebut, guna membangkitkan semangat kebersamaan, maka nilai gotong royong harus dilakukan dengan dicontohkan oleh para menteri di Kabinet Merah Putih.

"Yang mau kita buat adalah kepedulian kegotongroyongan, moto kami adalah gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Karena enggak bisa sendiri, anggaran negara enggak mungkin cukup," kata Ara, Senin (28/10/2024).

Ara menjelaskan, pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo akan diarahkan dengan bekerja sama atau menggandeng banyak pihak.

"Jadi kita juga akan mengajak teman-teman semua, swasta, kepedulian-kepedulian sosial, dan kita akan mulai," katanya.

Lebih lanjut, Ara mengatakan, program ini mulai dilaksanakan pada 10 November 2024. Guna mengawali niat baik ini, Ara pun mengaku sudah menyumbangkan 2 hektare lahan miliknya.

"Itu akan jadi model (aksi sumbang tanah), doain sekitar 10 november kita akan mulai lakukan itu. (Luasnya) 2 hektare minimal," ujar Ara.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA - Program pembangunan 3 juta rumah per tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai bisa memberikan dampak multiplier effect ke daerah.

Wakil Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) RI, Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut dampak yang dirasakan daerah tidak hanya dari sektor properti saja melainkan termasuk dari sisi serapan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan.

"Program perumahan yang akan dikembangkan Presiden Prabowo dan kementerian terkait mulai, 3 juta [per tahun], itu bisa memberikan multiplier effect kepada masyarakat yang ada di daerah-daerah," kata Ibas dalam keterangannya, dikutip Kamis (24/10/2024).

Dia berharap pemerintahan Prabowo bisa meningkatkan kerja sama dengan sektor dunia usaha baik dalam skala nasional maupun di daerah.

Ibas yang pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2024-2029 tersebut menuturkan apabila ekonomi bergerak, masyakarat dan dunia usaha pun juga ikut memberikan kontribusi.

"Yang pasti kami perlu peluang, juga keadilan dan perizinan yang lebih mudah. Pengusaha yang diperhatikan tidak hanya yang berskala besar, tapi juga hingga ke pengusaha UMKM," ujarnya.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah merupakan satu dari 17 program prioritas yang diusung oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Perinciannya, sebanyak 1 juta rumah akan dibangun pada daerah pedesaan, 1 juta rumah di wilayah perkotaan, hingga 1 juta rumah di daerah pesisir.

Prabowo - Gibran menjamin pembangunan dan renovasi sebanyak 25 rumah per desa/kelurahan per tahun, sehingga total pasokan rumah yang dicapai diperkirakan bakal tembus 2 juta rumah mulai tahun kedua.

Sementara di perkotaan, Prabowo-Gibran akan menjamin pembangunan 500.000 rumah tapak (landed house) dan 500.000 rumah vertikal atau yang biasa dikenal dengan istilah rumah susun milik (rusunami) dan rumah susun sewa (rusunawa).