JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan petugas Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) Ari Teguh mengaku telah meletakkan uang yang dikumpulkan dari tiga regu penjaga rutan di toilet Kepala Rutan KPK saat itu, Achmad Fauzi.

Pengakuan ini disampaikan Ari saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK.

Ari mengatakan, masing-masing regu memberikan uang sebesar Rp 1 juta yang dikumpulkan sebagai sumbangan untuk merayakan kelahiran anak Fauzi.

"Setelah dihitung, saya masuk ke ruang Pak Karutan dan waktu itu saya sampaikan, mohon izin bapak ini ada, tadinya saya jelaskan, untuk awalnya mau belikan stroller tapi kami sudah kumpul Pak ini," kata Ari di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (14/4/2024).

Ari, yang kini bertugas sebagai Pamdal KPK, menyatakan bahwa Fauzi awalnya menolak pemberian tersebut karena merasa akan merepotkan rekan-rekannya.

Namun, Ari menjelaskan bahwa pemberian semacam itu sudah biasa dilakukan ketika ada anggota keluarga petugas yang sakit atau melahirkan.

"Akhirnya saya berikan kepada beliau tapi tidak saya letakkan di meja beliau, tapi saya letakkan di kamar mandi (di kantor) Bapak," ujar Ari.

Saat ditanya oleh Jaksa KPK mengenai perintah untuk meletakkan uang tersebut di toilet, Ari mengaku mendapat saran dari petugas rutan lain, Agung Nugroho.

Namun, Jaksa KPK menunjukkan bahwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan, Ari menyatakan bahwa ia meletakkan uang itu di toilet atas arahan Fauzi.

"Ini saudara menerangkan (dalam BAP) 'selanjutnya uang tersebut saya taruh di dalam toilet Karutan di atas tempat tisu berdasarkan perintah dari Achmad Fauzi'. Izin Yang Mulia, BAP lanjutan nomor 4, kalimat terakhir. Betul keterangan saudara ini?" tanya Jaksa KPK.

"Mohon izin Bapak, kan itu sudah sedikit lama, memang saya lupa, Pak, saya enggak mungkin meletakkan tanpa perintah itu," kata Ari.

Jaksa KPK kemudian meminta penjelasan lebih lanjut dan mengingatkan Ari bahwa ia bertemu Agung Nugroho sebelum Fauzi kembali bekerja setelah istrinya melahirkan, yang dibenarkan oleh Ari.

“Jadi saya tegaskan sekali lagi, ini saudara meletakkan uang di dalam toilet atas perintah Achamd Fauzi sesuai BAP saudara ya?” tanya Jaksa KPK.

“Mohon izin Bapak kalau yang itu betul saya,” jawab Ari.

Lebih lanjut, Ari menjelaskan bahwa setelah meletakkan uang tersebut, Fauzi meminta Ari untuk menyampaikan terima kasih kepada para petugas rutan.

"Memang beliau sempat tidak mau, awalnya, tapi akhirnya beliau pas keluar menyampaikan, 'sampaikan ke teman-teman, terima kasih’," tuturnya.

Sementara itu, ASN KPK Bagian Pengamanan, Dharma Ciptaningtyas, membenarkan bahwa uang yang diberikan kepada Karutan Achmad Fauzi merupakan hasil patungan.

Ia juga mengakui bahwa sebagian uang tersebut diambil dari kas yang bersumber dari pungli yang rutin terjadi di Rutan KPK.

"Iya uang bulanan rutin," jawab Dharma saat ditanya oleh Jaksa KPK.

Dharma tidak mengetahui apakah Fauzi menyadari asal-usul uang sumbangan kelahiran tersebut.

Ia hanya menegaskan bahwa uang itu berasal dari pungli yang ia alami dari 2019 hingga 2023.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengky.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Mas'ud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan petugas Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) Asep Anzar mengaku uang Rp 99,6 juta hasil dari pungutan liar (Pungli) habis untuk membeli makan, bensin, dan rokok.

Keterangan ini Asep ungkapkan ketika dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan pungli di Rutan KPK.

Mulanya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengkonfirmasi bahwa Asep menerima uang pungli Rp 99,6 juta dari lurah atau koordinator para komandan regu di Rutan KPK sejak 2019 sampai Rp 2023.

“Jadi total saudara terima Rp 99,6 juta?” tanya Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

“Iya,” jawab Asep.

Jaksa KPK kemudian mengkonfirmasi keterangan Asep dalam berita acara pemeriksaan (BAP) terkait aliran dana yang diterima Asep dari sejumlah lurah di Rutan KPK.

Setelah itu, Jaksa KPK mengulik penggunaan uang tersebut oleh Asep.

Menurut pria yang kini bertugas sebagai petugas pengamanan pada Biro Umum KPK itu, uang hasil pungli tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Asep menekankan, uang tersebut tidak ia terima dalam satu bulan, melainkan 2019 hingga 2023.

“Itu saya terima per bulan itu ada yang Rp 2,5 atau Rp 3 juta. Itu saya buat beli rokok saja Rp 30 ribu, buat beli bensin per harinya aja Rp 30 ribu, belum makan Rp 45 ribu. Ya habis buat makan, rokok sama bensin saja,” ujar Asep.

Jaksa KPK pun mengulik, apakah Asep pernah menerima penjelasan dari para lurah di sejumlah Rutan KPK mengenai tujuan penerimaan uang pungli tersebut.

Jaksa kemudian membacaka berita acara pemeriksaan (BAP) Asep bahwa uang itu diterima agar para para petugas tidak menyita handphone yang digunakan para tahanan. Hal ini diberikan oleh Asep.

“Itu yang dimaksud tutup mata itu supaya tidak menyita handphone atau mengambil handphone yang ada di dalam (kamar tahanan),” kata Asep.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengky.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan petugas Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) Asep Anzar mengaku menerima uang sebesar Rp 99,6 juta untuk menutup mulut mengenai keberadaan ponseldi tangan para tahanan.

Pengakuan ini disampaikan Asep saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK pada Senin (14/10/2024).

Asep menjelaskan, pada 2019, ia melihat beberapa penghuni Rutan KPK di Gedung Merah Putih menggunakan ponsel, meskipun sebelumnya telah dilakukan inspeksi mendadak.

"Kalau di rutan itu per satu bulan atau dua bulan suka ada sidak-sidak rutin. Nah, itu kan sidak ada penemuan (handphone)," ujar Asep di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Ia menambahkan, setelah sidak, ia kembali melihat tahanan yang membawa ponsel.

“Nah, enggak lama habis sidak selang seminggu atau dua minggu saya lihat lagi orang ada yang bawa handphone,” tabahnya.

Setelah menyampaikan temuan ini kepada petugas rutan senior, Asep justru diminta untuk menutup mulut.

"Perasaan saya lihat itu (handphone), (dijawab) 'sudah enggak usah aneh. Tutup mulut saja nanti ada kok (uang),'” ungkap Asep.

Asep kemudian mulai menerima uang dari petugas KPK senior bernama Suharlan, yang memberinya Rp 500.000 sebanyak dua kali.

Uang diberikan oleh lurah, petugas Rutan KPK yang dipercaya menjadi koordinator para komandan regu ataupun yang dituakan.

Pada kurun 2019-2020, Asep bercerita kepada Suharlan terkait kondisi ekonominya. Suharlan kemudian menjelaskan bahwa ada uang tambahan, tetapi risikonya harus ditanggung sendiri.

Keterangan ini tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Asep yang dibacakan Jaksa KPK.

“Suharlan menyampaikan kepada saya, ada lah tapi risiko ditanggung sendiri kalau sudah nyemplung,” kata Jaksa KPK saat membacakan BAP tersebut.

“Iya seperti itu,” timpal Asep,

Dalam persidangan, Jaksa KPK memerinci jumlah uang pungli yang diterima Asep berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Pada 2019, Asep mulai menerima jatah bulanan dari Suharlan sebesar Rp 1 juta selama dua bulan, yang kemudian meningkat menjadi Rp 2 juta pada Agustus 2020, dan Rp 3 juta hingga Januari 2023.

"Uang tersebut diberikan Saudara suharlan?”

“Betul, Pak Jaksa,” jawab Asep.

Asep juga mengonfirmasi penerimaan uang dari lurah bernama Muhammad Abduh sebanyak Rp 9 juta pada 2021, dan Rp 2 juta pada 2023. Dengan demikian, jumlah yang diterima dari Abduh Rp 11 juta.

Ia menerima Rp 9 juta dari Muhammad Abduh pada 2021 dan Rp 2 juta pada 2023, serta total Rp 38 juta dari Muhammad Ridwan dan Rp 22,6 juta dari Ramadhan Ubaidillah.

Kemudian, Asep juga menerima uang hasil pungli dari lurah pada Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur Muhammad Ridwan Rp 2 juta pada 2019, Rp 13 juta pada 2020, Rp 12 juta pada 2021, dan Rp 12 juta pada 2022. Total penerimaan melalui Ridwan sebesar Rp 38 juta.

Lalu, dari lurah Rutan KPK pada Kavling C1 Ramadhan Ubaidillah senilai Rp 2,5 juta pada 2019, Rp 81 juta pada 2020, 9 juta pada 2021, Rp 12 juta pada 2022, dan Rp 2 juta pada 2023. Total penerimaan dari Ubaidillah Rp 22,6 juta.

Kemudian penerimaan uang dari lurah cabang Merah Putih lainnya, Riki Rachmawanto sebesar Rp 10 juta pada 2022 dan Rp 1 juta pada 2023.

Berikutnya, melalui Suharlan Rp 3 juta pada 2019 dan Wardoyo selaku lurah di Rutan Gedung Merah Puth Rp 3 juta.

“Jadi seluruhnya saudara itu menerima Rp 99,6 juta?” tanya Jaksa KPK.

“Iya betul,” jawab Asep.

Jaksa KPK kemudian menanyakan apakah uang tersebut telah dikembalikan.

Asep mengaku sudah menyerahkan uang tersebut kepada penyidik KPK.

“Ke rekening penampungan KPK ya? Nanti dicek di barang bukti ya?” tanya Jaksa KPK.

“Iya,” jawab Asep.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK terlibat dalam praktik pungli kepada para tahanan KPK dengan total mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengky.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel, dan bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Adapun para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3 juta-Rp 10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko, dan Rahmat Effendi.

Bisnis.com,JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merinci barang yang boleh dan tidak boleh dibawa selama menjadi tahanan Rumah Tahanan KPK.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Togi Robson Sirait, menjelaskan bahwa pihaknya melarang para tahanan membawa barang karena kebutuhannya sudah dipenuhi oleh negara.

Para tahanan akan mendapat 10 item barang, yang kemudian akan menjadi tanggung jawab tahanan sepenuhnya di dalam rutan. Namun sebelum memperoleh barang tersebut, mereka perlu menandatangani dokumen Tanda Terima Barang Inventaris Rutan.

Tahanan KPK akan diberikan peralatan kebersihan seperti alat mencuci piring, ember, gayung, sapu, pel, dan sabun pembersih. Jika ada barang yang rusak, seperti sapu, pihak rutan akan menggantinya.

Tahanan, kata dia, hanya diperbolehkan menggunakan sabun pribadi yang dapat dibawa oleh pihak keluarga atau tamu. Contohnya, jika tahanan iritasi menggunakan deterjen bubuk yang disediakan, maka tahanan tersebut dapat dibawakan deterjen cair.

Pengunjung yang membawa barang ke dalam rutan harus melalui pemeriksaan ketat, termasuk pemeriksaan barang dengan X-ray. Sebelum memasuki rutan, pengunjung wajib menyimpan barang elektronik, uang, jam tangan, dan sepatu di loker yang disediakan, serta melewati dua tahap pemeriksaan tubuh.

Adapun, barang-barang yang akan diterima oleh mereka adalah sebagai berikut:

• Rompi Tahanan (1 pcs)

• Box Kecil (1 pcs)

• Handuk (1 pcs)

• Selimut (1 pcs)

• Peralatan Mandi (1 set)

• Box Besar (1 pcs)

• Piring (1 pcs)

• Gelas (1 pcs)

• Bantal (1 pcs)

• Sandal (1 pasang)

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pembenahan supaya kasus pungutan liar alias pungli di Rumah Tahanan atau Rutan tidak terulang kembali.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa mengemukakan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola rutan. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan mengganti para petugas rutan dengan yang baru.

“Jadi kami berkomitmen akan terus memperbaiki tata kelola rutan. Pertama-tama, para petugas yang dulu ditengarai terlibat sudah tidak ada lagi di dalam pengolahan rutan ini karena sudah diisi dengan orang-orang yang baru,” tuturnya dikutip, Jumat (11/10/2024).

Cahya menjelaskan, bahwa pelaksana tugas (Plt) Kepala Rutan kini dijabat oleh Togi Robson Sirait. Togi didukung oleh Kepala Biro Umum, Tomi Murtomo. Tomi juga melakukan sidak dalam rutan yang berlokasi di lembaga antirasuah tersebut.

“Beberapa waktu yang lalu Pak Tomi juga sudah melakukan sidak terhadap rutan di sini. Dan dari situlah ketemukan bahwa masih ada hal-hal yang kurang bersih, kurang rapi. Jadi dari sisi itu pun kami juga lakukan perbaikan-perbaikan,” jelas Cahya.

Selain upaya sidak, diungkapkan bahwa rutan tersebut ditambahkan CCTV. Perbaikan-perbaikan lain juga diklaim telah dilakukan.

Pihaknya kemudian juga mengaku telah melakukan berbagai dialog dengan keluarga atau tamu yang menjenguk ke dalam rutan. Lewat upaya ini, mereka mengaku mendapatkan berbagai saran soal hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan.

“Tentu permintaan-permintaannya banyak, kita juga harus sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada,” jelasnya.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya dalam penyetopan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya. Lembaga Antirasuah memamerkan sejumlah sistem baru di penjara sementara yang diurusnya.

Sekjen KPK Cahya H Harefa mengatakan salah satu sistem yang baru yakni memperbanyak kamera pemantau atau CCTV. Kamera kini mengawasi setiap sudut rutan untuk menyegah adanya konkalikong antara tahanan dan petugas.

“Kita tambahkan CCTV, kemudian juga perbaikan-perbaikan lainnya,” kata Cahya di Rutan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Pusat, Kamis, 10 September 2024.

Cahya mengataakan KPK juga menyosialisasi keluarga tahanan untuk tidak mengirimkan uang saat kunjungan. Sebab, duit tidak berlaku di dalam rutan.

“Tim juga sudah melakukan dialog-dialog dengan keluarga atau tamu yang menjenguk ke dalam rutan ini. Dan disitulah kita bisa dapat feedback-feedback apalagi yang harus kita improve,” ucap Cahya.

Selain itu, KPK mengganti semua petugas rutan yang terafiliasi terdakwa kasus pungli. Tujuannya untuk mencegah adanya pemerasan berulang.

Lalu, KPK juga menggencarkan penggeledahan di rutan. Inspeksi dadakan dilakukan tanpa pemberitahuan kepada petugas.

“Jadi selain perbaikan-perbaikan yang tadi itu, juga kita lakukan penggeledahan. Jadi di dalam penggeledahan ini, kita memastikan sudah tidak ada lagi hal-hal yang tidak boleh masuk atau berada di dalam lingkungan rutan,” kata Cahya.

Cahya mengamini masih banyak pelanggaran ditemukan saat sidak. Namun, pelanggarannya cuma seperti banyak sampah di kamar sel atau lantai yang kotor.

KPK juga menggunakan tambahan alat pencari sinyal untuk menyegah pungli terjadi di rutan. Alat itu untuk memastikan tidak ada ponsel di dalam kamar tahanan.

“Kita juga lakukan screening untuk sinyal-sinyal. Jadi kita lakukan pemantauan dari sinyal-sinyal yang ada di lingkungan rutan ini. Harapannya tidak ada lagi handphone-handphone yang digunakan secara ilegal di dalam hutan ini,” tutur Cahya. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Bisnis.com,JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan soal temuan ponsel atauhandphonesetelah permasalahan pungutan liar (pungli) terkuak yang melibatkan kepala rumah tahanan (rutan).

Kepala rutan KPK Togi Robson Sirait mengungkapkan bahwa handphone-yang ditemukan tersebut adalah ponsel lama yang masih belum dikeluarkan. Ditemukan sebanyak 3-4 handphone dalam sidak tersebut.

“Jadi temuan handphone itu terjadi setelah karutan yang kemarin kena sidaknya itu diganti. Ada sidak yang dilakukan mendadak oleh teman-teman juga,” tutur Togi di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Selain itu, sempat ditemukan juga miras pada saat pengecekan awal yang didapat ketika pihak keluarga membawa barang kepada tahanan.

“Kemudian masalah miras itu kita dapatkan waktu pihak keluarga mengirimkan barang di situ (meja). Jadi meja itu adalah meja tempat ngecek barang kiriman dari keluarga ke tahanan,” tuturnya.

Hal tersebut diakali oleh pihak keluarga dengan seolah-olah membawa botol air mineral. Lantaran pihak KPK telah menyediakan air putih, botol air mineral tersebut kemudian dicek oleh pihak terkait.

Senada dengan pernyataan tersebut, Tim jubir KPK, Budi Prasetyo juga mengungkapkan bahwa miras ditemukan saat pemeriksaan makanan untuk dibawa masuk ke rutan, bukan saat sidak.

Togi kemudian mengungkapkan sidak ke depannya akan terus dilakukan dan minimal dilakukan setiap bulannya. Siapapun yang akan menolak sidak, maka akan dilaporkan ke inspektorat.

Pengecekan barang juga akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pengecekan fisik. Kedua, pengecekan dengan menggunakan X-ray.

Bisnis.com,JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan soal temuan ponsel atauhandphonesetelah permasalahan pungutan liar (pungli) terkuak yang melibatkan kepala rumah tahanan (rutan).

Kepala rutan KPK Togi Robson Sirait mengungkapkan bahwa handphone-yang ditemukan tersebut adalah ponsel lama yang masih belum dikeluarkan. Ditemukan sebanyak 3-4 handphone dalam sidak tersebut.

“Jadi temuan handphone itu terjadi setelah karutan yang kemarin kena sidaknya itu diganti. Ada sidak yang dilakukan mendadak oleh teman-teman juga,” tutur Togi di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Selain itu, sempat ditemukan juga miras pada saat pengecekan awal yang didapat ketika pihak keluarga membawa barang kepada tahanan.

“Kemudian masalah miras itu kita dapatkan waktu pihak keluarga mengirimkan barang di situ (meja). Jadi meja itu adalah meja tempat ngecek barang kiriman dari keluarga ke tahanan,” tuturnya.

Hal tersebut diakali oleh pihak keluarga dengan seolah-olah membawa botol air mineral. Lantaran pihak KPK telah menyediakan air putih, botol air mineral tersebut kemudian dicek oleh pihak terkait.

Senada dengan pernyataan tersebut, Tim jubir KPK, Budi Prasetyo juga mengungkapkan bahwa miras ditemukan saat pemeriksaan makanan untuk dibawa masuk ke rutan, bukan saat sidak.

Togi kemudian mengungkapkan sidak ke depannya akan terus dilakukan dan minimal dilakukan setiap bulannya. Siapapun yang akan menolak sidak, maka akan dilaporkan ke inspektorat.

Pengecekan barang juga akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pengecekan fisik. Kedua, pengecekan dengan menggunakan X-ray.

JAKARTA, KOMPAS.com - Petugas Rumah Tahanan (Rutan) Merah Putih KPK Togi Robson Sirait mengatakan, sempat menemukan handphone usai kasus pungutan liat atau pungli di rutan terungkap.

Ia mengatakan, handphone itu merupakan sisa barang dari kasus pungli rutan yang belum dikeluarkan.

"Jadi temuan handphone itu terjadi setelah Karutan yang kemarin kena sidaknya itu diganti. Ada sidak yang dilakukan mendadak oleh teman-teman juga," kata Togi di Rutan Cabang Merah Putih KPK, Jakarta, (10/10/2024).

"Jadi itu handphone-nya handphone lama, masih sisa di situ belum dikeluarkan," ujar dia.

Togi mengatakan, petugas menemukan 4 buah handphone. Selain itu, petugas menemukan minuman keras (miras) saat proses pengecekan awal oleh petugas.

Miras tersebut disimpan di dalam botol plastik air mineral.

"Jadi meja itu (meja di depan rutan) adalah meja tempat ngecek barang kiriman dari keluarga ke tahanan. Di situlah ada yang ngirim botol Aqua dengan merek yang sudah dilepas. Kita tanyakan, minum sudah kita sediakan ngapain kasih air putih. Begitu dibuka ternyata itu adalah air miras. Di situ yang kita dapatkan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa miras tersebut ditemukan saat pemeriksaan awal, bukan ditemukan saat sidak.

"Jadi perlu ditegaskan lagi, miras bukan ditemukan saat sidak ya. Jadi miras ditemukan saat pemeriksaan makanan mau masuk ke rutan, sehingga miras belum masuk ke rutan KPK," kata Budi.

Sebelumnya, Rutan KPK sempat menjadi sorotan seiring terungkapnya kasus pungli yang dilakukan petugas Rutan.

Sebanyak 15 orang eks petugas Rumah Tahanan (Rutan) didakwa melakukan pungutan liar (Pungli) kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank dan bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta. Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Atas perbuatannya, 15 eks pegawai di Rutan KPK didakwa dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Camat Jatisampurna sekaligus terpidana korupsi kasus suap, Wahyudin mengaku sangat terpaksa membayar pungutan liar (pungli) ke petugas Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengakuan ini Wahyudin sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi sidang dugaan pungli Rutan KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Januari 2022 bersama Wali Kota Bekasi saat itu Rahmat Effendi, Wahyudin dijebloskan ke sel isolasi di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih.

“Ukurannya berapa?” tanya Jaksa KPK di Pengadilan TIpikor Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

“Kurang lebih 2x3 meter,” jawab Wahyudin.

Menurut Wahyudin, ruang isolasi itu sempit, panas, dan tidak nyaman. Ia dikunci dan tidak boleh keluar.

Wahyudin menyebut, pada umumnya tahanan baru harus menjalani masa isolasi selama 14 hari.

Namun, ia bisa keluar dari ruang isolasi dan masuk ke kamar tahanan setelah 7 hari karena memenuhi permintaan petugas KPK untuk membayar sejumlah uang.

“Berapa yang diminta pada saat itu?” tanya Jaksa KPK.

“Rp 20 juta,” ujar Wahyudin.

Setelah membayar biaya awal itu, Wahyudin masih harus membayar pungli setiap bulan sebesar Rp 5 juta sampai Rp 6 juta.

Namun, Wahyudin hanya membayar iuran rutin itu selama dua bulan karena tidak sanggup. Biaya pungli 8 bulan berikutnya kemudian dibayarkan Rahmat Effendi alias Pepen.

Wahyudin mengaku sangat terpaksa membayar uang pungli itu. Sebab, ia hanya aparatur sipil negara (ASN) biasa dengan ekonomi pas-pasan.

Ketika ia terjaring OTT KPK, istri Wahyudin menjadi tulang punggung keluarga. Ia harus mencari nafkah dan membiayai sekolah anak-anaknya.

“Kalau saja uang itu (pungli) dibayarkan untuk membantu saya yang ada di tahan tentu saya sangat berkeberatan,” tutur Wahyudin.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengky.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sementara itu, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan (Sulsel) Edy Rahmat mengaku terpaksa membayar pungutan liar (Pungli) di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena takut diisolasi di lantai 9.

Edy merupakan salah satu mantan tahanan KPK yang sempat mendekam di Rutan Cabang Kavling C1.

Ketika awal masuk, ia menolak membayar uang pungli sebesar Rp 20 sampai Rp 25 juta dengan imbalan mendapat fasilitas handphone (Hp).

Namun, tahanan yang menolak membayar akan diisolasi di lantai 9. Pun tahanan yang sidah membayar di awal namun berhenti membayar pungutan rutin, akan diisolasi.

"Itu apa yang menjadikan perbedaan antara ruang isolasi dengan ruang umum itu apa? Kok menjadi nanti dimasukkan lagi ke isolasi, apa sih yang menakutkan di ruang isolasi itu?" tanya Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Menurut Edy, sel isolasi terletak di lantai 9. Di lantai tersebut tidak ada ruangan selain sel isolasi.

"Jadi itu yang kami takutkan, sendiri. Apalagi pernah Kami rasakan ada yang bunyi-bunyi di situ," kata Edy.

"Memang ada yang benar ada yang menunggui atau yang ditakut takutin?" tanya Hakim tertawa.

"Ya ada yang menunggu juga, ada yang takut-takutin juga Yang Mulia," jawab Edy.

Hakim lantas mengulik lebih lanjut pengalaman mistis Edy, apakah dibuat oleh petugas untuk menakut-nakuti tahanan yang menolak membayar pungli.

Edy pun menceritakan pengalamannya ketika tengah malam mendapati benda-benda bergerak sendiri.

"Pernah saya rasakan itu Yang Mulia, pintunya kayak, pintu WC itu kadang terbuka kadang tertutup, bunyi kalau tengah malam," kata Edy.

Mendengar ini, hakim kembali tertawa dan bertanya, bahwa setelah membayar uang pungli Rp 20 juta tidak ada lagi suara-suara yang menakutkan.

Sebab, tahanan dipindahkan dari ruang isolasi di lantai 9 ke kamar tahanan.

"Hahaha, kalau sudah dibayar enggak bunyi lagi dia? Hahahaa. Karena uang Rp 20 juta aman semua ya?" tanya hakim lagi dengan tertawa.

"Iya Yang Mulia," tutur Edy.

Adapun Edy menjalani masa isolasi sampai 16 hari gara-gara menolak membayar pungli. Masa isolasi ini lebih lama dari rata-rata tahanan baru yakni sekitar 14 hari.

Selain itu, Edy juga menjumpai petugas yang mengancam dan menyebut tahanan yang berhenti membayar dikembalikan ke ruang isolasi.

Karena tidak kuat dengan kondisi kamar isolasi, Edy akhirny meminta istrinya membayarkan yang pungli Rp 20 juta, di luar biaya iuran bulanan.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan mantan penyidik lembaga antirasuah Stepanus Robin Pattuju sebagai saksi dugaan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK.

Stepanus merupakan penyidik KPK dari instansi kepolisian yang terjerat kasus korupsi pengurusan perkara di lembaga antirasuah. Saat ini, ia berstatus sebagai terpidana.

“Saksi melalui daring (online), karena berstatus warga binaan, sebagai berikut, Stepanus Robin Pattuju,” kata Jaksa KPK Agung Nugroho Santoso dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (30/9/2024).

Selain Stepanus, jaksa menghadirkan eks Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur Budi Setiawan, eks Bupati Bangkalan Abdul Latif.

Kemudian, mantan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, Arko Mulawan dan mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan (Sulsel) Edy Rahmat.

Para saksi tersebut juga dihadrikan secara online karena tengah mendekam di lembaga pemasyarakatan (Lapas) karena menjadi terpidana kasus korupsi.

Jaksa juga menghadirkan mantan anggota DPR dari Fraksi PAN sekaligus terpidana kasus suap pengaturan dana daerah, Sukirman dan eks Bupati Musi Banyuasin sekaligus terpidana korupsi suap proyek Dodi Reza Alex Noerdin secara luring.

“Saksi offline,” kata Agung.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengky.

Kemudian, eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas, antara lain Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.